UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI
AMARAMARMasyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang dikelola secara turun-temurun, yang keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Namun, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan konflik terkait pengambilalihan tanah adat untuk kepentingan umum. Penelitian ini menganalisis kepastian hukum perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak masyarakat hukum adat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan tanah untuk pembangunan IKN. Pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum di IKN masih menghadapi tantangan kompleks.Regulasi yang ada secara normatif telah mengatur prosedur pengadaan tanah, namun implementasinya seringkali tidak efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.Kondisi ini memicu konflik, potensi pelanggaran HAM, dan perasaan ketidakadilan, yang dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan di wilayah IKN.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme partisipasi masyarakat hukum adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan IKN. Penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat adat dalam berpartisipasi dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas partisipasi mereka. Kedua, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dampak sosial dan ekonomi pengambilalihan tanah adat terhadap keberlanjutan mata pencaharian dan budaya masyarakat hukum adat. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk memahami pengalaman dan perspektif masyarakat adat secara komprehensif. Ketiga, perlu dilakukan analisis komparatif terhadap model-model perlindungan hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah di negara-negara lain yang telah berhasil mengatasi konflik serupa. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi perumusan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan IKN. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
| File size | 337.32 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk hukuman sosial digital, faktor sosial dan budaya yang mendorong munculnya mekanisme ini, sertaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk hukuman sosial digital, faktor sosial dan budaya yang mendorong munculnya mekanisme ini, serta
UNIPAUNIPA Pendekatan metode yang digunakan yakni metode studi kasus, yang mana sebagai kasus dalam penelitian ini adalah peran dan fungsi anggota kelompok dalamPendekatan metode yang digunakan yakni metode studi kasus, yang mana sebagai kasus dalam penelitian ini adalah peran dan fungsi anggota kelompok dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hal tersebut dikarenakan sebagai ahli waris yang mengikuti hukum waris bali, ahli waris harus mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala kewajibanHal tersebut dikarenakan sebagai ahli waris yang mengikuti hukum waris bali, ahli waris harus mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala kewajiban
IPTSIPTS Namun, berdasarkan pengakuan mahasiswa, keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial masih minim karena kesibukan akademik dan perbedaan gaya hidup. MeskiNamun, berdasarkan pengakuan mahasiswa, keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial masih minim karena kesibukan akademik dan perbedaan gaya hidup. Meski
UNSULBARUNSULBAR 442 telur, dengan tingkat keberhasilan penetasan 94 %, menghasilkan 1. 362 tukik, 53 telur gagal menetas, dan 27 tukik mati. Analisis faktor lingkungan442 telur, dengan tingkat keberhasilan penetasan 94 %, menghasilkan 1. 362 tukik, 53 telur gagal menetas, dan 27 tukik mati. Analisis faktor lingkungan
OJSOJS Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) persepsi masyarakat terkait keberadaan penambangan geothermal setuju dengan kategori 62,95 % yang berdampak terhadapHasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) persepsi masyarakat terkait keberadaan penambangan geothermal setuju dengan kategori 62,95 % yang berdampak terhadap
UMAUMA Sedangkan indeks lainnya dalam kinerja pelayanan juga mendapat respon yang positif dari masyarakat. Selanjutnya, persepsi masyarakat terkait kinerja programSedangkan indeks lainnya dalam kinerja pelayanan juga mendapat respon yang positif dari masyarakat. Selanjutnya, persepsi masyarakat terkait kinerja program
STAIBSLLGSTAIBSLLG Partai Solidaritas Indonesia dengan naratif politiknya yang menolak poligami tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan menjadi isu kontroversial bagiPartai Solidaritas Indonesia dengan naratif politiknya yang menolak poligami tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan menjadi isu kontroversial bagi
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu, tekanan internasional dalam penerapan TRIPs seringkali mencerminkan ketidakseimbangan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang.Selain itu, tekanan internasional dalam penerapan TRIPs seringkali mencerminkan ketidakseimbangan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang.
DAARULHUDADAARULHUDA Analisis dilakukan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur terkait yang menunjukkanAnalisis dilakukan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur terkait yang menunjukkan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini membahas kebijakan anti-dumping Indonesia sebagai upaya melindungi industri domestik dari praktik perdagangan tidak adil yang banyak merugikanPenelitian ini membahas kebijakan anti-dumping Indonesia sebagai upaya melindungi industri domestik dari praktik perdagangan tidak adil yang banyak merugikan
DAARULHUDADAARULHUDA Akuntabilitas dijaga melalui audit algoritma, transparansi, dan pengawasan manusia, sedangkan keadilan substantif memerlukan penilaian konteks sosial,Akuntabilitas dijaga melalui audit algoritma, transparansi, dan pengawasan manusia, sedangkan keadilan substantif memerlukan penilaian konteks sosial,