UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI
AMARAMARMasyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang dikelola secara turun-temurun, yang keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Namun, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan konflik terkait pengambilalihan tanah adat untuk kepentingan umum. Penelitian ini menganalisis kepastian hukum perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak masyarakat hukum adat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan tanah untuk pembangunan IKN. Pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum di IKN masih menghadapi tantangan kompleks.Regulasi yang ada secara normatif telah mengatur prosedur pengadaan tanah, namun implementasinya seringkali tidak efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.Kondisi ini memicu konflik, potensi pelanggaran HAM, dan perasaan ketidakadilan, yang dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan di wilayah IKN.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme partisipasi masyarakat hukum adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan IKN. Penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat adat dalam berpartisipasi dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas partisipasi mereka. Kedua, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dampak sosial dan ekonomi pengambilalihan tanah adat terhadap keberlanjutan mata pencaharian dan budaya masyarakat hukum adat. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk memahami pengalaman dan perspektif masyarakat adat secara komprehensif. Ketiga, perlu dilakukan analisis komparatif terhadap model-model perlindungan hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah di negara-negara lain yang telah berhasil mengatasi konflik serupa. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi perumusan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan IKN. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
| File size | 337.32 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UINSAUINSA 9 Tahun 2000 dan undang-undang ketenagakerjaan yang menjamin hak yang sama. Dengan demikian, perempuan karier menjadi simbol penting dalam melawan stereotip9 Tahun 2000 dan undang-undang ketenagakerjaan yang menjamin hak yang sama. Dengan demikian, perempuan karier menjadi simbol penting dalam melawan stereotip
UNSRATUNSRAT Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui edukasi, standardisasi, serta dukungan penelitian dan kebijakan kesehatanPemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui edukasi, standardisasi, serta dukungan penelitian dan kebijakan kesehatan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hak mewaris bagi para wanita Bali yang telah pindah Agama berdasarkan studi Kasus PutusanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hak mewaris bagi para wanita Bali yang telah pindah Agama berdasarkan studi Kasus Putusan
IPTSIPTS Tata tertib mangulosi mengatur urutan pemberian ulos, dimulai dari orang tua mempelai perempuan kepada orang tua mempelai laki‑laki, diikuti pemberianTata tertib mangulosi mengatur urutan pemberian ulos, dimulai dari orang tua mempelai perempuan kepada orang tua mempelai laki‑laki, diikuti pemberian
UNESUNES Kepolisian mengadopsi strategi yang lebih progresif dan humanis dalam menangani kasus narkotika, lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pemulihanKepolisian mengadopsi strategi yang lebih progresif dan humanis dalam menangani kasus narkotika, lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pemulihan
UMAUMA Berdasarkan uji yang dilakukan menunjukkan bahwa responsitivas pelayananan dengan kinerja program menghasilkan korelasi tertinggi, sedangkan korelasi terendahBerdasarkan uji yang dilakukan menunjukkan bahwa responsitivas pelayananan dengan kinerja program menghasilkan korelasi tertinggi, sedangkan korelasi terendah
AKRABJUARAAKRABJUARA Hoax, saat ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus dihadapi masyarakat di era digital ini. Produksi berita palsu atau bohong tersebut tidak lepas dariHoax, saat ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus dihadapi masyarakat di era digital ini. Produksi berita palsu atau bohong tersebut tidak lepas dari
AKRABJUARAAKRABJUARA (2). Memberikan solusi pemecahan permasalahannya kepada pemerintah melalui kegiatan seminar hasil penelitian, dan dipublikasikan melalui jurnal. Dengan(2). Memberikan solusi pemecahan permasalahannya kepada pemerintah melalui kegiatan seminar hasil penelitian, dan dipublikasikan melalui jurnal. Dengan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Teori kepastian hukum, hukum progresif, dan metode rechtsvinding memberikan dasar konseptual untuk merumuskan regulasi baru yang responsif dan akuntabel.Teori kepastian hukum, hukum progresif, dan metode rechtsvinding memberikan dasar konseptual untuk merumuskan regulasi baru yang responsif dan akuntabel.
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil, Perseroan Perorangan belum sepenuhnya memenuhi kriteria perseroan, namun secara formiil telah sah karenaHasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil, Perseroan Perorangan belum sepenuhnya memenuhi kriteria perseroan, namun secara formiil telah sah karena
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Berdasarkan hasil penelitian ini diversi sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan sudah diaturBerdasarkan hasil penelitian ini diversi sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan sudah diatur
UNESUNES Slk, hakim menggunakan kewenangan ex officio karena anak berada dalam pemeliharaan termohon, pemohon menyanggupi biaya pemeliharaan dan dapat diketahuiSlk, hakim menggunakan kewenangan ex officio karena anak berada dalam pemeliharaan termohon, pemohon menyanggupi biaya pemeliharaan dan dapat diketahui