UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI
AMARAMARMasyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang dikelola secara turun-temurun, yang keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Namun, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan konflik terkait pengambilalihan tanah adat untuk kepentingan umum. Penelitian ini menganalisis kepastian hukum perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak masyarakat hukum adat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan tanah untuk pembangunan IKN. Pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum di IKN masih menghadapi tantangan kompleks.Regulasi yang ada secara normatif telah mengatur prosedur pengadaan tanah, namun implementasinya seringkali tidak efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.Kondisi ini memicu konflik, potensi pelanggaran HAM, dan perasaan ketidakadilan, yang dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan di wilayah IKN.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme partisipasi masyarakat hukum adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan IKN. Penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat adat dalam berpartisipasi dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas partisipasi mereka. Kedua, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dampak sosial dan ekonomi pengambilalihan tanah adat terhadap keberlanjutan mata pencaharian dan budaya masyarakat hukum adat. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk memahami pengalaman dan perspektif masyarakat adat secara komprehensif. Ketiga, perlu dilakukan analisis komparatif terhadap model-model perlindungan hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah di negara-negara lain yang telah berhasil mengatasi konflik serupa. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi perumusan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan IKN. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
| File size | 337.32 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STIM YKPNSTIM YKPN Terdapat empat hambatan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh dalam mensosialisasikan program ini, yaitu pandangan masyarakat bahwa BPJSTerdapat empat hambatan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh dalam mensosialisasikan program ini, yaitu pandangan masyarakat bahwa BPJS
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hak mewaris bagi para wanita Bali yang telah pindah Agama berdasarkan studi Kasus PutusanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hak mewaris bagi para wanita Bali yang telah pindah Agama berdasarkan studi Kasus Putusan
IPTSIPTS Kemudian juga tata tertib pelaksanaan Mangulosi berturut‑turut pada aturan adat yang sudah diturunkan turun menurun dari nenek moyang pada saat memberianKemudian juga tata tertib pelaksanaan Mangulosi berturut‑turut pada aturan adat yang sudah diturunkan turun menurun dari nenek moyang pada saat memberian
UNESUNES Kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice pada Satresnarkoba Polresta Padang diantaranya kendala non hukumKendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice pada Satresnarkoba Polresta Padang diantaranya kendala non hukum
IPTSIPTS Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku sosial mahasiswa IPTS anak kost di Kampung Selamat, pandangan masyarakat terhadap perilaku tersebut,Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku sosial mahasiswa IPTS anak kost di Kampung Selamat, pandangan masyarakat terhadap perilaku tersebut,
IPTSIPTS Pandangan Masyarakat adat tentang kedudukan anak Perempuan dalam harta warisan di Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sangatPandangan Masyarakat adat tentang kedudukan anak Perempuan dalam harta warisan di Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sangat
MKRIMKRI Dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkaraDalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkara
IUSIUS Kunci dari perlindungan hak masyarakat adat secara filosofis terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemecahan permasalahan yang terjadi dalamKunci dari perlindungan hak masyarakat adat secara filosofis terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemecahan permasalahan yang terjadi dalam
Useful /
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah konsep Perseroan Terbatas dengan memperkenalkan Perseroan Perorangan, yangDiberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah konsep Perseroan Terbatas dengan memperkenalkan Perseroan Perorangan, yang
UIN SUSKAUIN SUSKA Berdasarkan uji validitas, praktikalitas, dan efektivitas, modul ini berhasil memenuhi standar kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. HasilBerdasarkan uji validitas, praktikalitas, dan efektivitas, modul ini berhasil memenuhi standar kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil
MKRIMKRI Metode penelitian yuridis normatif menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi menurut asas hukum acara pidana, ketentuan hukum yang berlaku dan instumenMetode penelitian yuridis normatif menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi menurut asas hukum acara pidana, ketentuan hukum yang berlaku dan instumen
MKRIMKRI Masyarakat hukum adat tidak memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan pertambangan dan justru mengalami dampak negatif yang berkelanjutan. Oleh karenaMasyarakat hukum adat tidak memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan pertambangan dan justru mengalami dampak negatif yang berkelanjutan. Oleh karena