WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThis research examines the role of Indonesias Constitutional Court in constitutional review and interpretation, focusing on its development, key jurisprudential contributions, and the balance between judicial activism and restraint. Through a comprehensive analysis of landmark cases and scholarly literature, this research highlights the impact of the Constitutional Court on law and governance in Indonesia. The research reveals that while the Constitutional Court has demonstrated judicial activism by protecting fundamental rights and shaping the democratic process, it has also exercised restraint to maintain institutional balance and avoid political overreach. The Courts rulings on issues ranging from human rights to electoral law underscore its important role in upholding constitutional principles. However, the research also identified challenges relating to consistency, transparency and independence, which are critical to maintaining the Courts legitimacy and effectiveness. The findings suggest that the Courts ability to address these challenges will be critical to its future role in Indonesias democratic framework.
The Indonesian Constitutional Court has become a key pillar in constitutional democracy, playing a crucial role in judicial review and constitutional interpretation.Its jurisprudence reflects a balance between activism and restraint, protecting individual rights while respecting institutional boundaries.Through landmark judgments, the Court has shaped Indonesian law, particularly in human rights, electoral integrity, and separation of powers.
Berdasarkan analisis terhadap peran dan perkembangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dieksplorasi. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji secara mendalam dampak jangka panjang dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap implementasi kebijakan publik dan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan studi kasus pada beberapa putusan penting dan menganalisis perubahan yang terjadi setelah putusan tersebut diimplementasikan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas mekanisme penegakan putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks koordinasi antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan putusan. Ketiga, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas dan rentan, serta bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat perlindungan terhadap kelompok-kelompok tersebut melalui interpretasi konstitusi yang progresif dan inklusif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia dan memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan hak-hak dasar warga negara.
| File size | 375.15 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Penguatan otoritas Bawaslu dapat mengharmonisasikan wewenangnya dalam menangani pelanggaran administratif baik pada rezim Pilkada maupun Pemilu. PerubahanPenguatan otoritas Bawaslu dapat mengharmonisasikan wewenangnya dalam menangani pelanggaran administratif baik pada rezim Pilkada maupun Pemilu. Perubahan
FHUKIFHUKI Namun demikian, pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditur fidusia tidak bersifat mutlak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwaNamun demikian, pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditur fidusia tidak bersifat mutlak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Mekanisme ini berperan menjembatani kesenjangan antara teori konstitusionalisme dan praktik administrasi pemerintahan, sekaligus memperkuat fungsi MahkamahMekanisme ini berperan menjembatani kesenjangan antara teori konstitusionalisme dan praktik administrasi pemerintahan, sekaligus memperkuat fungsi Mahkamah
DINASTIREVDINASTIREV Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, kajian ini menemukan bahwa putusan MK tersebut menegaskan bahwa pembatalan perjanjianDengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, kajian ini menemukan bahwa putusan MK tersebut menegaskan bahwa pembatalan perjanjian
UMNYARSIUMNYARSI Temuan menunjukkan bahwa kewenangan PTUN tetap terbatas dan belum secara optimal menjamin keadilan prosedural dan substantif dalam pemilu. RekomendasiTemuan menunjukkan bahwa kewenangan PTUN tetap terbatas dan belum secara optimal menjamin keadilan prosedural dan substantif dalam pemilu. Rekomendasi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Politik uang merupakan masalah terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Melalui Pilkada diharapkanPolitik uang merupakan masalah terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Melalui Pilkada diharapkan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Sebelum era reformasi sistem proporsional yang digunakan merupakan sistem proporsional daftar tertutup, sementara sistem proporsional daftar terbuka digunakanSebelum era reformasi sistem proporsional yang digunakan merupakan sistem proporsional daftar tertutup, sementara sistem proporsional daftar terbuka digunakan
Useful /
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Pertanian merupakan sektor yang menjadi pilar ekonomi pada negara berkembang, pada era ini teknologi kian berkembang pesat tidak terkecuali dalam bidangPertanian merupakan sektor yang menjadi pilar ekonomi pada negara berkembang, pada era ini teknologi kian berkembang pesat tidak terkecuali dalam bidang
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Selain itu, kadungan dalam biji buah alpukat dipercaya dapat menghilangkan racun pada tubuh serta kram otot. Pengenalan minuman bubuk olahan biji buahSelain itu, kadungan dalam biji buah alpukat dipercaya dapat menghilangkan racun pada tubuh serta kram otot. Pengenalan minuman bubuk olahan biji buah
FHUKIFHUKI Studi ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Perlindungan hukum konsumen terhadapStudi ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Perlindungan hukum konsumen terhadap
UPBUPB Kesulitan dalam memasarkan sayuran hidroponik di Jember disebabkan oleh perbedaan harga yang menempatkan sayuran ini pada kelas menengah ke atas. PenelitianKesulitan dalam memasarkan sayuran hidroponik di Jember disebabkan oleh perbedaan harga yang menempatkan sayuran ini pada kelas menengah ke atas. Penelitian