PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Penelitian ini mengkaji celah penting dalam praktik suaka diplomatik, yaitu status hukum informasi yang dikumpulkan oleh negara penerima mengenai pemohon suaka serta penggunaannya oleh negara pengirim dalam menilai permohonan suaka berdasarkan Konvensi Caracas tentang Suaka Diplomatik (1954). Dalam praktiknya, negara penerima tidak berkewajiban memperbolehkan intervensi eksternal maupun berbagi informasi mengenai situasi hukum pemohon, sehingga memberi keleluasaan besar bagi negara pengirim dalam menilai legitimasi suaka diplomatik, yang sering dipengaruhi oleh pandangan politik atau hukumnya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan tinjauan literatur dan data sekunder dari konvensi internasional serta praktik negara. Temuan menunjukkan bahwa Konvensi Caracas tidak secara eksplisit mengamanatkan kerja sama antara negara penerima dan pengirim, maupun mewajibkan pemberian atau permintaan informasi mengenai status hukum pemohon. Ketidakadaan prosedur formal ini memungkinkan negara pengirim membuat kesimpulan tanpa data hukum yang terverifikasi, yang berpotensi mengganggu proses peradilan dan mengurangi kredibilitas suaka yang diberikan. Studi ini merekomendasikan penyusunan instrumen atau pedoman internasional formal untuk membakukan penilaian kasus suaka oleh negara pengirim demi meningkatkan konsistensi, keadilan, dan kejelasan hukum dalam praktik suaka diplomatik.

Konvensi Caracas 1954 mengizinkan negara pemberi suaka menilai secara independen kelayakan pemberian suaka diplomatik tanpa kewajiban formal untuk meminta atau menerima informasi mengenai situasi hukum pemohon dari negara penerima.Praktik permintaan informasi mengenai situasi legal oleh negara pengirim terhadap negara penerima merupakan hal yang jarang terjadi dan tidak diatur secara eksplisit dalam konvensi, namun dapat mendukung proses penilaian secara lebih proporsional.Untuk mencegah penyalahgunaan dan ketegangan politik, diperlukan pedoman internasional yang mengatur evaluasi kelayakan suaka diplomatik, terutama dalam konteks pertukaran informasi antarnegara.

Pertama, perlu diteliti bagaimana pembentukan mekanisme pertukaran informasi resmi antara negara penerima dan negara pemberi suaka dapat memengaruhi keputusan pemberian suaka diplomatik, termasuk aspek legal, politik, dan administratif yang menjadi pertimbangan dalam proses tersebut. Kedua, penting untuk mengkaji apakah adanya standar internasional yang mengikat mengenai definisi kasus mendesak dan penganiayaan politik dapat mengurangi disparitas penafsiran dan meningkatkan konsistensi dalam praktik suaka diplomatik di antara negara-negara pihak dalam Konvensi Caracas. Ketiga, perlu dievaluasi efektivitas model perjanjian bilateral atau regional yang mengatur prosedur evaluasi bersama terhadap pemohon suaka diplomatik, termasuk kewajiban verifikasi fakta hukum oleh kedua belah pihak, sebagai solusi alternatif dalam menjembatani celah hukum yang tidak diatur dalam Konvensi Caracas 1954. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk mencegah penyalahgunaan suaka diplomatik sekaligus tetap melindungi hak asasi manusia. Pendekatan ini juga dapat membantu mengurangi ketegangan diplomatik dan memperkuat kepercayaan antar negara dalam menangani kasus-kasus yang sensitif secara hukum dan politik. Dengan demikian, suaka diplomatik dapat diposisikan sebagai mekanisme perlindungan yang sah, bukan sebagai alat intervensi politik. Penelitian lanjutan harus menggali bagaimana sistem verifikasi bersama dapat dirancang tanpa melanggar prinsip kedaulatan negara penerima. Selain itu, perlu dieksplorasi bagaimana pengalaman dari sistem hukum regional seperti Eropa atau Asia dapat memberikan pelajaran bagi pengembangan panduan yang lebih inklusif. Model uji coba kerja sama bilateral dalam konteks tertentu juga dapat menjadi dasar pengembangan instrumen multilateral di masa depan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keseimbangan antara hak perlindungan individu dan kewajiban hukum internasional negara-negara terkait.

  1. Tinjauan Hukum Kedudukan Informasi Mengenai Situasi Legal Pemohon Suaka Diplomatik dalam Pemberian Suaka... journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/4007Tinjauan Hukum Kedudukan Informasi Mengenai Situasi Legal Pemohon Suaka Diplomatik dalam Pemberian Suaka journal pubmedia index php lawstudies article view 4007
  2. Diplomatic Asylum in International Law: A Comprehensive Study of the Threshold of Diplomatic Asylum Between... doi.org/10.57235/helium.v2i1.4918Diplomatic Asylum in International Law A Comprehensive Study of the Threshold of Diplomatic Asylum Between doi 10 57235 helium v2i1 4918
Read online
File size361.45 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Studi Komparatif Tentang Outsourcing Pemborongan Kerja Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Syirkah Dalam Islam 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Outsourcing diuraikan sebagai penyerahan pekerjaan sifatnya penunjang produksi, sedangkan syirkah merupakan kerjasama berdasarkan kontribusi modal danOutsourcing diuraikan sebagai penyerahan pekerjaan sifatnya penunjang produksi, sedangkan syirkah merupakan kerjasama berdasarkan kontribusi modal dan

JURIS Menggali Kearifan Lokal Sebagai Sumber Dukungan Psikologis Pendekatan Budaya Dalam Promosi Kesehatan Mental Komunitas di Desa Gantang Rani 2025More at 2025

UMNUMN Saran meliputi pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam konseling psikologis, pengembangan modul promosi kesehatan mental yang bersifat lokal, serta keterlibatanSaran meliputi pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam konseling psikologis, pengembangan modul promosi kesehatan mental yang bersifat lokal, serta keterlibatan

JURIS Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan Dalam Putusan Putusan Nomor 395 Pdt G 2021 Pn Bks 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA G/2021/Pn. Bks yang melibatkan PT. Hadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupaG/2021/Pn. Bks yang melibatkan PT. Hadez Graha Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa

JURIS Fenomena Hoaks Bidang Kesehatan Sebagai Kejahatan di Dunia Mayantara 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuan masyarakat, melainkan bagian dari gerakan anti-ilmu pengetahuan yang mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu,Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuan masyarakat, melainkan bagian dari gerakan anti-ilmu pengetahuan yang mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu,

JURIS Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan Keadilan Korektif 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hasilnya menunjukkan bahwa KUHP 2023 menyediakan kerangka yang lebih sistematis dan proporsional untuk tindak pidana terkait agama. Adopsi keadilan korektifHasilnya menunjukkan bahwa KUHP 2023 menyediakan kerangka yang lebih sistematis dan proporsional untuk tindak pidana terkait agama. Adopsi keadilan korektif

JURIS Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM Hak Asasi Manusia dan Kriminologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Indonesia harus mempertimbangkan kembali kebijakan hukuman mati dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut. Sistem hukum yang lebih adil, transparan,Indonesia harus mempertimbangkan kembali kebijakan hukuman mati dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut. Sistem hukum yang lebih adil, transparan,

JURIS STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG UNDANG OMNIBUS Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada P 2024More at 2024

MKRIMKRI Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

JURIS Sebuah Apresiasi terhadap Perubahan Pasal Hukuman Mati 2023More at 2023

DRIYARKARADRIYARKARA Penulis menyatakan bahwa perubahan pasal hukuman mati dengan masa percobaan merupakan langkah positif yang dapat mendorong Indonesia menjadi negara yangPenulis menyatakan bahwa perubahan pasal hukuman mati dengan masa percobaan merupakan langkah positif yang dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang

Useful /

JURIS Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba Studi Pasal 114 Ayat 2 dan 19 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Hukum narkotika diyakini haram, serupa dengan khamr, dan sanksi pidana mati dianggap tepat melalui pendekatan hirabah karena dampak merusak narkotika yangHukum narkotika diyakini haram, serupa dengan khamr, dan sanksi pidana mati dianggap tepat melalui pendekatan hirabah karena dampak merusak narkotika yang

JURIS Implementasi Jaminan Fidusia Atas Pembiayaan Murabahah Di BPR Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara memperoleh data – data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta telaahAdapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara memperoleh data – data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta telaah

JURIS Strategi Pengembangan Agribisnis Jagung Di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun 2024More at 2024

USIUSI Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: usahatani jagung didaerah penelitian layak untuk diusahakan; strategi usahatani jagung yang perlu dilaksanakan petaniHasil penelitian menyimpulkan bahwa: usahatani jagung didaerah penelitian layak untuk diusahakan; strategi usahatani jagung yang perlu dilaksanakan petani

JURIS Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Siborong Borong Kabupaten Tapanuli Utara 2024More at 2024

USIUSI Untuk itu perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif, mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, danUntuk itu perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif, mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, dan

ads-block-test