UIAUIA
VERITASVERITASIndonesia is the fifth most corrupted country in Southeast Asia, as indicated by its Corruption Perception Index (CPI) score of 38 in 2021, a slight increase from 37 previously. Despite being below Vietnam, this ranking is concerning. Current punishments for corruption offenses are limited to imprisonment and fines, without the application of the death penalty except in specific circumstances, such as during national disasters. The existing penalties have proven ineffective in deterring perpetrators and instilling fear of committing corruption. The frequent operations conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Attorney Generals Office highlight the ongoing prevalence of corruption. This raises the question of whether the death penalty should be applied to corruption offenders and what the Islamic perspective on corruption is. In Islamic criminal law, corruption is considered a serious offense (Jarimah Khirobah) punishable by death or crucifixion, as stated in Surah Al-Maidah verse 33.
The prevalence of corruption in Indonesia remains a significant issue despite existing legal frameworks and enforcement efforts.The current penalties of imprisonment and fines have not proven sufficient to deter perpetrators.Considering the severity of the problem and drawing from Islamic criminal law, which prescribes severe punishments for corruption, a reevaluation of the sentencing guidelines is warranted.Implementing stricter penalties, including the consideration of the death penalty for egregious cases, could potentially serve as a more effective deterrent and contribute to a more transparent and accountable governance system.
Berdasarkan analisis terhadap permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di negara-negara yang telah menerapkannya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi tersebut. Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam mempertimbangkan opsi pidana mati sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Kedua, penelitian perlu difokuskan pada analisis komprehensif mengenai akar penyebab korupsi di Indonesia, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari perspektif psikologis, sosiologis, dan budaya. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong perilaku koruptif, dapat dirumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji potensi penerapan teknologi digital, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan blockchain, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik. Teknologi ini dapat membantu meminimalkan peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
| File size | 305.11 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UIIDALWAUIIDALWA The study concludes that shubha serves as a fundamental principle for ensuring substantive justice. Its main contribution lies in strengthening the relevanceThe study concludes that shubha serves as a fundamental principle for ensuring substantive justice. Its main contribution lies in strengthening the relevance
APPIHIAPPIHI Studi ini menyoroti Putusan Mahkamah Agung No. 648K/Pdt. Sus-Pailit/2021 yang mengesahkan perdamaian kedua dalam perkara PT Prospek Duta Sukses. PutusanStudi ini menyoroti Putusan Mahkamah Agung No. 648K/Pdt. Sus-Pailit/2021 yang mengesahkan perdamaian kedua dalam perkara PT Prospek Duta Sukses. Putusan
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.
STIBASTIBA Dalam hukum pidana Islam, pendekatan ini selaras dengan prinsip diat dan takzir yang menekankan penyelesaian damai serta keadilan substantif. PenelitianDalam hukum pidana Islam, pendekatan ini selaras dengan prinsip diat dan takzir yang menekankan penyelesaian damai serta keadilan substantif. Penelitian
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip tradisional seperti hudud dan qisas tetap menjadi pusat diskusi, sementara tema-tema kontemporer seperti hakTemuan mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip tradisional seperti hudud dan qisas tetap menjadi pusat diskusi, sementara tema-tema kontemporer seperti hak
4141 The results of the study show that although the rules in the law on traffic and road transportation have been implemented, they are not yet effective,The results of the study show that although the rules in the law on traffic and road transportation have been implemented, they are not yet effective,
IAIN CURUPIAIN CURUP Dalam hukum pidana Islam, saksi harus adil dan jujur. Jika saksi mahkota diperlukan sebagai bukti untuk mengungkap kasus pidana tanpa didukung oleh buktiDalam hukum pidana Islam, saksi harus adil dan jujur. Jika saksi mahkota diperlukan sebagai bukti untuk mengungkap kasus pidana tanpa didukung oleh bukti
UINSAIZUUINSAIZU Kesimpulannya, tujuan hukum Islam bukan untuk memastikan hukuman dengan cara apapun, melainkan menjamin keadilan dengan menegakkan standar bukti yang tinggiKesimpulannya, tujuan hukum Islam bukan untuk memastikan hukuman dengan cara apapun, melainkan menjamin keadilan dengan menegakkan standar bukti yang tinggi
Useful /
ARIPAFIARIPAFI Selain itu masih ada sebagian sastri yang belum memiliki pengendalian diri (samvara) yang baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pelaksanaanSelain itu masih ada sebagian sastri yang belum memiliki pengendalian diri (samvara) yang baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan
CERICCERIC Menstruasi yang menimbulkan nyeri merupakan salah satu masalah ginekologi yang paling umum dialami wanita dari berbagai tingkat usia. Manajemen untuk mengatasiMenstruasi yang menimbulkan nyeri merupakan salah satu masalah ginekologi yang paling umum dialami wanita dari berbagai tingkat usia. Manajemen untuk mengatasi
CERICCERIC Pola asuh authoritative membentuk lebih banyak anak jalanan usia remaja yang memiliki harga diri tinggi, sedangkan pola asuh uninvolved membentuk anakPola asuh authoritative membentuk lebih banyak anak jalanan usia remaja yang memiliki harga diri tinggi, sedangkan pola asuh uninvolved membentuk anak
CERICCERIC Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu keperawatan di masa yang akan datang terkait peningkatan kualitas hidup lansia dengan caraPenelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu keperawatan di masa yang akan datang terkait peningkatan kualitas hidup lansia dengan cara