UIAUIA
VERITASVERITASIndonesia is the fifth most corrupted country in Southeast Asia, as indicated by its Corruption Perception Index (CPI) score of 38 in 2021, a slight increase from 37 previously. Despite being below Vietnam, this ranking is concerning. Current punishments for corruption offenses are limited to imprisonment and fines, without the application of the death penalty except in specific circumstances, such as during national disasters. The existing penalties have proven ineffective in deterring perpetrators and instilling fear of committing corruption. The frequent operations conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Attorney Generals Office highlight the ongoing prevalence of corruption. This raises the question of whether the death penalty should be applied to corruption offenders and what the Islamic perspective on corruption is. In Islamic criminal law, corruption is considered a serious offense (Jarimah Khirobah) punishable by death or crucifixion, as stated in Surah Al-Maidah verse 33.
The prevalence of corruption in Indonesia remains a significant issue despite existing legal frameworks and enforcement efforts.The current penalties of imprisonment and fines have not proven sufficient to deter perpetrators.Considering the severity of the problem and drawing from Islamic criminal law, which prescribes severe punishments for corruption, a reevaluation of the sentencing guidelines is warranted.Implementing stricter penalties, including the consideration of the death penalty for egregious cases, could potentially serve as a more effective deterrent and contribute to a more transparent and accountable governance system.
Berdasarkan analisis terhadap permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di negara-negara yang telah menerapkannya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi tersebut. Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam mempertimbangkan opsi pidana mati sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Kedua, penelitian perlu difokuskan pada analisis komprehensif mengenai akar penyebab korupsi di Indonesia, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari perspektif psikologis, sosiologis, dan budaya. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong perilaku koruptif, dapat dirumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji potensi penerapan teknologi digital, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan blockchain, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik. Teknologi ini dapat membantu meminimalkan peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
| File size | 305.11 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UMGUMG Pengoperasian konveyor secara terus-menerus dengan beban kerja tinggi berpotensi menyebabkan keausan komponen, meningkatnya frekuensi kerusakan, sertaPengoperasian konveyor secara terus-menerus dengan beban kerja tinggi berpotensi menyebabkan keausan komponen, meningkatnya frekuensi kerusakan, serta
UIAUIA This study aims to examine the extent to which the amendment clarifies the boundary between legitimate expression and the spread of hate speech or hoaxes.This study aims to examine the extent to which the amendment clarifies the boundary between legitimate expression and the spread of hate speech or hoaxes.
UIAUIA Eksekusi putusan pidana merupakan tahapan pamungkas dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan menjadi penanda konkret supremasi hukum (rule of law).Eksekusi putusan pidana merupakan tahapan pamungkas dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan menjadi penanda konkret supremasi hukum (rule of law).
PENERBITPENERBIT Latar belakangnya berlandaskan kebutuhan mengintegrasikan nilai‑kearifan lokal dan spiritual secara holistik ke dalam pendidikan dini. Metode yang digunakanLatar belakangnya berlandaskan kebutuhan mengintegrasikan nilai‑kearifan lokal dan spiritual secara holistik ke dalam pendidikan dini. Metode yang digunakan
UNESAUNESA The Supreme Court reversed the lower courts decision, ruling that Yohanes Mansri Oncok was terminated, entitling him to severance pay. The research concludesThe Supreme Court reversed the lower courts decision, ruling that Yohanes Mansri Oncok was terminated, entitling him to severance pay. The research concludes
UNESAUNESA Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan hukum antara Hadiyansyah dan PT Yuasa Battery Indonesia, serta mengetahui dasar pertimbangan hakim dalamPenelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan hukum antara Hadiyansyah dan PT Yuasa Battery Indonesia, serta mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam
UNCMUNCM Hasilnya, pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi administratif, disiplin, atau pidana, termasuk pemecatan tidak hormat. Kode etik jaksa diatur dalamHasilnya, pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi administratif, disiplin, atau pidana, termasuk pemecatan tidak hormat. Kode etik jaksa diatur dalam
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU‑XIV/2016, video hanya dapat dipergunakan sebagai bukti apabilaHasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU‑XIV/2016, video hanya dapat dipergunakan sebagai bukti apabila
Useful /
UIAUIA Tiada norma pidana penjara seumur hidup bagi pengedar narkotika golongan I pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berdampak pada penegakanTiada norma pidana penjara seumur hidup bagi pengedar narkotika golongan I pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berdampak pada penegakan
UIAUIA Pengaturan hukum terkait larangan ujaran kebencian terdapat dalam hukum pidana umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khususPengaturan hukum terkait larangan ujaran kebencian terdapat dalam hukum pidana umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus
UMGUMG Dataset yang digunakan berjumlah 9. 081 transaksi dengan preprocessing mencakup pembersihan data, pelabelan kategori, serta seleksi fitur menggunakan WeightDataset yang digunakan berjumlah 9. 081 transaksi dengan preprocessing mencakup pembersihan data, pelabelan kategori, serta seleksi fitur menggunakan Weight
UMGUMG Pengelompokan daerah rawan bencana sangat penting untuk membantu pihak berwenang dalam menentukan prioritas penanggulangan bencana, merencanakan strategiPengelompokan daerah rawan bencana sangat penting untuk membantu pihak berwenang dalam menentukan prioritas penanggulangan bencana, merencanakan strategi