UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyDalam tulisan ini saya ingin menunjukkan betapa fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau suatu lembaga memiliki otoritas tersendiri yang dapat menjadi instrumen perubahan sosial dalam masyarakat, dan dalam hal ini pertumbuhan dan perkembangan fatwa awal di Indonesia dijadikan contoh untuk menjelaskan teori tersebut. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah memainkan peran penting dalam pengembangan pemberian fatwa. Sebelum institusi fatwa muncul di Indonesia pada abad ke-20, Muslim lokal Indonesia telah meminta fatwa kepada salah seorang grand mufti di Arab Saudi. Akan tetapi selama satu abad terakhir ini, paling tidak telah ada tiga institusi fatwa dan juga dua fatwa individual yang telah muncul dan memberikan fatwa kepada Muslim Indonesia. Kesimpulan saya dalam tulisan ini adalah bahwa fatwa di Indonesia lebih beragam pada sisi konten dan otoritas pemberinya dibandingkan di negara Islam yang lain. Selain itu fatwa di Indonesia terbukti tidak hanya menjadi sumber tuntunan keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen penting perubahan sosial dalam masyarakat.
Fatwa di Indonesia berperan sebagai instrumen perubahan sosial dan sumber rekaman historis kehidupan masyarakat Muslim.Perkembangan fatwa dimulai dari permintaan kepada mufti Arab Saudi, terpengaruh ide pembaruan dari Timur Tengah, dan memasuki era fatwa kolektif melalui organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI.Keunikan fatwa Indonesia terletak pada fleksibilitasnya untuk berubah serta aplikasi prinsip keberagaman dalam perbedaan pandangan yang dikenal sebagai intra-religious pluralism.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana keberagaman fatwa di Indonesia memengaruhi tingkat toleransi antar kelompok Muslim dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui survei tentang pilihan fatwa yang dipilih masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan perkembangan fatwa di Indonesia dengan negara Islam lain, seperti Malaysia atau Arab Saudi, guna memahami perbedaan budaya dan sosial yang memengaruhi penerbitan fatwa. Penelitian lainnya bisa fokus pada dampak praktis fatwa kolektif terhadap kebijakan sosial, misalnya dalam isu ekonomi syariah seperti perbankan Islam, dengan menganalisis bagaimana fatwa tersebut mempengaruhi perilaku konsumen dan regulasi pemerintah untuk melihat sejauh mana instrumen perubahan sosial ini berhasil diterapkan dalam konteks modern. Lebih lanjut, pengembangan konsep intra-religious pluralism dapat dikaji melalui studi empiris tentang respons masyarakat terhadap fatwa yang saling berbeda, termasuk kritik dan penerimaan, agar dapat digali lebih dalam implikasinya bagi harmoni sosial di Indonesia. Penelitian juga bisa mengintepretasikan ulang otoritas mufti individu versus lembaga fatwa dalam konteks digital, di mana fatwa online semakin memengaruhi pembentukan opini publik. Dengan menganalisis perkembangan sejarah dari fatwa tradisional hingga modern, penelitian lanjutan dapat mengusulkan metode baru untuk penyesuaian fatwa dengan tantangan zaman, seperti teknologi dan globalisasi. Akhirnya, kajian tentang pembaruan ide pembaruan dari Timur Tengah dapat diperluas untuk melihat pengaruhnya terhadap fatwa kontemporer, termasuk kritik terhadap taklid yang masih berlangsung di beberapa komunitas.
| File size | 738.53 KB |
| Pages | 14 |
| Short Link | https://juris.id/p-15u |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Ketersediaan perangkat ini yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum mencerminkan tingginya keterbukaan akses, memungkinkan respon yang lebihKetersediaan perangkat ini yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum mencerminkan tingginya keterbukaan akses, memungkinkan respon yang lebih
DINASTIREVDINASTIREV Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan conceptual approach dan statute approach. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan diJenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan conceptual approach dan statute approach. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan di
DINASTIREVDINASTIREV Kekambuhan RUU Masyarakat Hukum Adat sejak 2018 hingga kini mencerminkan kurangnya political will dari pihak eksekutif dan legislatif dalam mengesahkanKekambuhan RUU Masyarakat Hukum Adat sejak 2018 hingga kini mencerminkan kurangnya political will dari pihak eksekutif dan legislatif dalam mengesahkan
DINASTIREVDINASTIREV Kasus gugatan sederhana wanprestasi dalam kasus putusan pengadilan Magelang Nomor 15/Pdt. G/2023/PN Mgg disebabkan adanya gugatan akta perdamaian yangKasus gugatan sederhana wanprestasi dalam kasus putusan pengadilan Magelang Nomor 15/Pdt. G/2023/PN Mgg disebabkan adanya gugatan akta perdamaian yang
DINASTIREVDINASTIREV Perceraian yang terjadi tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan anak. Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelisPerceraian yang terjadi tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan anak. Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis
UADUAD 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan
UADUAD Pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi sebagai investor HTI menemui kendala, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi sebagai investor HTI menemui kendala, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
UADUAD Diskresi memungkinkan seorang pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumDiskresi memungkinkan seorang pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum
Useful /
MARANATHAMARANATHA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dampak kesehatan jiwa yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 terhadap sivitas akademika UniversitasTujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dampak kesehatan jiwa yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 terhadap sivitas akademika Universitas
MARANATHAMARANATHA Simpulan: Karakteristik klinikopatologi penderita kanker payudara terbanyak pada kelompok usia 51-60 tahun, sisi payudara kiri, stadium III, tipe histologiSimpulan: Karakteristik klinikopatologi penderita kanker payudara terbanyak pada kelompok usia 51-60 tahun, sisi payudara kiri, stadium III, tipe histologi
STAIALANWARSTAIALANWAR Ibnu Abbas mendapat julukan Tarjaman al-Qur`an dari para ulama, yang mengindikasikan kepiawaian dan kedalamannya dalam memahami al-Qur`an. Penelitian iniIbnu Abbas mendapat julukan Tarjaman al-Qur`an dari para ulama, yang mengindikasikan kepiawaian dan kedalamannya dalam memahami al-Qur`an. Penelitian ini
UADUAD Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf secaraPendekatan yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf secara