UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewIndonesia perlu mempertimbangkan implementasi mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk mengatasi korupsi di sistem peradilan pidana. DPA dapat membantu mengembalikan aset negara dari pelaku korupsi dan membuat proses peradilan lebih efektif, efisien, dan kurang memakan waktu.
Implementasi DPA di Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa isu, termasuk subjek DPA, persetujuan yudisial, jenis tindak pidana yang dapat direspons dengan DPA, dan lembaga yang dapat menggunakan DPA.DPA dapat menawarkan solusi berharga untuk mengatasi masalah korupsi di sistem peradilan pidana Indonesia.
Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengembangkan model DPA yang sesuai dengan konteks hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang pengalaman negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam implementasi DPA. Penelitian juga perlu mempertimbangkan bagaimana DPA dapat digunakan untuk mengatasi korupsi di sektor swasta dan bagaimana DPA dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.
| File size | 342.75 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UNHASUNHAS Emisi CO2 lebih rendah 15% dibanding batubara, namun NOx meningkat 8%. Simulasi termal menunjukkan temperatur pembakaran optimal 1. 200 °C dengan efisiensiEmisi CO2 lebih rendah 15% dibanding batubara, namun NOx meningkat 8%. Simulasi termal menunjukkan temperatur pembakaran optimal 1. 200 °C dengan efisiensi
UNHASUNHAS Data dikumpulkan melalui tes berpikir kritis yang valid dan reliabel, lalu dianalisis dengan uji-t. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan kemampuanData dikumpulkan melalui tes berpikir kritis yang valid dan reliabel, lalu dianalisis dengan uji-t. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan
UNHASUNHAS Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui investigasi materi hukum terkait kebijakan kelapa sawit. Hasil penelitianPenelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui investigasi materi hukum terkait kebijakan kelapa sawit. Hasil penelitian
UNHASUNHAS AI berpotensi memperkuat kemiskinan gender jika tidak diatur dengan baik. Penggunaan data training yang bias dapat menghasilkan algoritma diskriminatif,AI berpotensi memperkuat kemiskinan gender jika tidak diatur dengan baik. Penggunaan data training yang bias dapat menghasilkan algoritma diskriminatif,
Useful /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Pengelolaan SDM di Kecamatan Medan Denai telah mengalami perbaikan namun masih menghadapi kendala struktural dan fungsional yang memengaruhi efektivitasPengelolaan SDM di Kecamatan Medan Denai telah mengalami perbaikan namun masih menghadapi kendala struktural dan fungsional yang memengaruhi efektivitas
UPIUPI Pluralisme hukum memicu konflik kepemilikan hutan karena masyarakat mengklaim kawasan sebagai tanah Ulayat sesuai hukum adat, sedangkan pemerintah menempatkannyaPluralisme hukum memicu konflik kepemilikan hutan karena masyarakat mengklaim kawasan sebagai tanah Ulayat sesuai hukum adat, sedangkan pemerintah menempatkannya
IAINPTKIAINPTK Mereka tidak menghendaki adanya campur tangan dari negara dalam pengelolaan zakat yang telah lama dipraktikkan sebelum kemerdekaan ini. Artikel ini menggunakanMereka tidak menghendaki adanya campur tangan dari negara dalam pengelolaan zakat yang telah lama dipraktikkan sebelum kemerdekaan ini. Artikel ini menggunakan
ALJAMIAHALJAMIAH Dengan pendekatan hukum dan masyarakat dalam bentuk Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) selama setahun, penelitian ini melibatkan petani dalam menerapkanDengan pendekatan hukum dan masyarakat dalam bentuk Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) selama setahun, penelitian ini melibatkan petani dalam menerapkan