UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewIndonesia perlu mempertimbangkan implementasi mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk mengatasi korupsi di sistem peradilan pidana. DPA dapat membantu mengembalikan aset negara dari pelaku korupsi dan membuat proses peradilan lebih efektif, efisien, dan kurang memakan waktu.
Implementasi DPA di Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa isu, termasuk subjek DPA, persetujuan yudisial, jenis tindak pidana yang dapat direspons dengan DPA, dan lembaga yang dapat menggunakan DPA.DPA dapat menawarkan solusi berharga untuk mengatasi masalah korupsi di sistem peradilan pidana Indonesia.
Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengembangkan model DPA yang sesuai dengan konteks hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang pengalaman negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam implementasi DPA. Penelitian juga perlu mempertimbangkan bagaimana DPA dapat digunakan untuk mengatasi korupsi di sektor swasta dan bagaimana DPA dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.
| File size | 342.75 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Penyelesaian sengketa LCS harus menggunakan metode penyelesaian secara damai. Yakni dengan diplomasi yang win-win solution atau tidak saling merugikan.Penyelesaian sengketa LCS harus menggunakan metode penyelesaian secara damai. Yakni dengan diplomasi yang win-win solution atau tidak saling merugikan.
UMMUMM Sasaran pembangunan maritim dan kelautan sangat realistis mengingat posisi Indonesia secara geografis sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatifSasaran pembangunan maritim dan kelautan sangat realistis mengingat posisi Indonesia secara geografis sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatif
UMMUMM Kendala utama dalam mengefektifkan konsep diversi adalah belum tersedianya tempat yang representatif untuk menempatkan dan membimbing anak pelaku tindakKendala utama dalam mengefektifkan konsep diversi adalah belum tersedianya tempat yang representatif untuk menempatkan dan membimbing anak pelaku tindak
UHNSUGRIWAUHNSUGRIWA Pengujian dilakukan menggunakan metode black box terhadap 16 skenario, menghasilkan tingkat keberhasilan fungsional sebesar 83,75%. Sistem ini telah disesuaikanPengujian dilakukan menggunakan metode black box terhadap 16 skenario, menghasilkan tingkat keberhasilan fungsional sebesar 83,75%. Sistem ini telah disesuaikan
UNUKALTIMUNUKALTIM Persepsi siswa dan guru terhadap pelayanan, fasilitas, dan peran perpustakaan dalam pembelajaran saling berkaitan dan berpengaruh signifikan terhadap efektivitasPersepsi siswa dan guru terhadap pelayanan, fasilitas, dan peran perpustakaan dalam pembelajaran saling berkaitan dan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas
NEOLECTURANEOLECTURA Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan ketentuan hukum rehabilitasi bagi pecandu narkotika dituangkan dalam Pasal 54 dan pasal 127 Undang-UndangHasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan ketentuan hukum rehabilitasi bagi pecandu narkotika dituangkan dalam Pasal 54 dan pasal 127 Undang-Undang
AKABAAKABA Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang diberikanTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang diberikan
UMBUMB Pemodelan ini dirancang menggunakan perangkat lunak Matlab/Simulink. Data yang dihasilkan dari simulasi ini akan memberikan referensi yang baik untuk desainPemodelan ini dirancang menggunakan perangkat lunak Matlab/Simulink. Data yang dihasilkan dari simulasi ini akan memberikan referensi yang baik untuk desain
Useful /
UMMUMM Masyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. PerananMasyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. Peranan
UMMUMM Permasalahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir laut meliputi belum diaturnya peraturan perundang-undangan yang jelas, sifat sektoral yangPermasalahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir laut meliputi belum diaturnya peraturan perundang-undangan yang jelas, sifat sektoral yang
UMMUMM Dari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untukDari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untuk
NEOLECTURANEOLECTURA Sistem first-to-file memberikan hak atas merek kepada pendaftar pertama, meskipun bukan pengguna awal, yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Niaga. PendaftaranSistem first-to-file memberikan hak atas merek kepada pendaftar pertama, meskipun bukan pengguna awal, yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Niaga. Pendaftaran