UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewIndonesia perlu mempertimbangkan implementasi mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk mengatasi korupsi di sistem peradilan pidana. DPA dapat membantu mengembalikan aset negara dari pelaku korupsi dan membuat proses peradilan lebih efektif, efisien, dan kurang memakan waktu.
Implementasi DPA di Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa isu, termasuk subjek DPA, persetujuan yudisial, jenis tindak pidana yang dapat direspons dengan DPA, dan lembaga yang dapat menggunakan DPA.DPA dapat menawarkan solusi berharga untuk mengatasi masalah korupsi di sistem peradilan pidana Indonesia.
Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengembangkan model DPA yang sesuai dengan konteks hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang pengalaman negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam implementasi DPA. Penelitian juga perlu mempertimbangkan bagaimana DPA dapat digunakan untuk mengatasi korupsi di sektor swasta dan bagaimana DPA dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.
| File size | 342.75 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM keberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan antar negara di sekitar LCS, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketakeberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan antar negara di sekitar LCS, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa
UMMUMM Indonesia memiliki wilayah laut terbesar di dunia dimana dua pertiga wilayahnya merupakan perairan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan wilayahIndonesia memiliki wilayah laut terbesar di dunia dimana dua pertiga wilayahnya merupakan perairan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan wilayah
UMMUMM UNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaanUNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaan
UMMUMM Upaya preventif dilakukan dengan cara membuat wilayah konservasi ikan hiu dan melalui pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat. MasihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiuUpaya preventif dilakukan dengan cara membuat wilayah konservasi ikan hiu dan melalui pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat. Masihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiu
UHNSUGRIWAUHNSUGRIWA Sistem yang dikembangkan mencakup fitur registrasi online, penjadwalan layanan, pencatatan rekam medis, pembayaran, serta pelaporan otomatis. PengujianSistem yang dikembangkan mencakup fitur registrasi online, penjadwalan layanan, pencatatan rekam medis, pembayaran, serta pelaporan otomatis. Pengujian
UCYUCY Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Biasanya penerapan mediasi penal dalamHal ini sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Biasanya penerapan mediasi penal dalam
UNUKALTIMUNUKALTIM Selanjutnya, ketika menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh tim, kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto berperan sebagai pemimpin yang memberikan dukunganSelanjutnya, ketika menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh tim, kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto berperan sebagai pemimpin yang memberikan dukungan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilanMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan
Useful /
UMMUMM Meskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya perlu dikaji peran DPD dalam sistem desentralisasi di era otonomi daerah. SehinggaMeskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya perlu dikaji peran DPD dalam sistem desentralisasi di era otonomi daerah. Sehingga
UCYUCY Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dini di KUA Kecamatan Gondomanan meliputi hamil di luar nikah, keinginan menikah muda karena alasan agama, sertaFaktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dini di KUA Kecamatan Gondomanan meliputi hamil di luar nikah, keinginan menikah muda karena alasan agama, serta
UKIUKI Keberhasilannya membuktikan bahwa personal branding yang berkelanjutan dibangun bukan hanya melalui konten kreatif, tetapi juga melalui prinsip-prinsipKeberhasilannya membuktikan bahwa personal branding yang berkelanjutan dibangun bukan hanya melalui konten kreatif, tetapi juga melalui prinsip-prinsip
UKIUKI Sumber data penelitian adalah data primer. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yang kemudian dianalisisSumber data penelitian adalah data primer. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yang kemudian dianalisis