UNHASUNHAS

Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review

Indonesia perlu mempertimbangkan implementasi mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk mengatasi korupsi di sistem peradilan pidana. DPA dapat membantu mengembalikan aset negara dari pelaku korupsi dan membuat proses peradilan lebih efektif, efisien, dan kurang memakan waktu.

Implementasi DPA di Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa isu, termasuk subjek DPA, persetujuan yudisial, jenis tindak pidana yang dapat direspons dengan DPA, dan lembaga yang dapat menggunakan DPA.DPA dapat menawarkan solusi berharga untuk mengatasi masalah korupsi di sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengembangkan model DPA yang sesuai dengan konteks hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang pengalaman negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam implementasi DPA. Penelitian juga perlu mempertimbangkan bagaimana DPA dapat digunakan untuk mengatasi korupsi di sektor swasta dan bagaimana DPA dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

  1. In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia... doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3292In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti Corruption Framework in Indonesia doi 10 20956 halrev v8i2 3292
  1. #real servitude valid#real servitude valid
  2. #subjek dpa#subjek dpa
Read online
File size342.75 KB
Pages17
Short Linkhttps://juris.id/p-lW
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test