UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewStudi ini secara kritis meneliti kerangka hukum yang ada untuk perlindungan data pribadi dalam sistem administrasi populasi Indonesia. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang signifikan yang membuat informasi pribadi rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum saat ini masih belum memadai, karena banyak aspek perlindungan data pribadi belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Administrasi Penduduk. Meskipun telah diberlakukan undang-undang perlindungan data pribadi nasional, efektivitasnya terganggu oleh kurangnya integrasi komprehensif ke dalam Undang-Undang Administrasi Penduduk. Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi kerangka hukum untuk menangani aspek-aspek penting manajemen data, seperti pengumpulan, pemanfaatan, pengamanan, pertukaran, dan pencegahan penyalahgunaan, sambil menetapkan hak akses yang jelas, larangan terhadap aktivitas yang tidak sah, dan sistem sanksi yang terstruktur. Dengan memasukkan ketentuan hukum khusus dan sejalan dengan praktik terbaik internasional, reformasi ini akan memperkuat kerangka perlindungan data Indonesia, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat peran pemerintah dalam menjaga informasi pribadi warga negara.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum saat ini untuk perlindungan data pribadi dalam sistem administrasi populasi Indonesia masih belum memadai dan memiliki kesenjangan regulasi yang signifikan.Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi kerangka hukum untuk mengatasi masalah ini, dengan fokus pada aspek-aspek penting manajemen data seperti pengumpulan, pemanfaatan, pengamanan, pertukaran, dan pencegahan penyalahgunaan.Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya menetapkan hak akses yang jelas, larangan terhadap aktivitas yang tidak sah, dan sistem sanksi yang terstruktur.Dengan mengadopsi praktik terbaik internasional dan mengintegrasikan ketentuan hukum khusus, reformasi ini akan memperkuat kerangka perlindungan data Indonesia, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat peran pemerintah dalam menjaga informasi pribadi warga negara.Tanpa reformasi yang komprehensif, risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi akan terus mengancam keamanan nasional, integritas pemerintahan, dan hak-hak dasar warga negara.
Untuk memperkuat perlindungan data pribadi dalam sistem administrasi populasi Indonesia, diperlukan rekonstruksi kerangka hukum yang komprehensif. Penelitian ini mengusulkan beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang praktik terbaik internasional dalam perlindungan data pribadi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dan ASEAN Framework on Personal Data Protection, untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dan mekanisme yang dapat diadopsi dalam kerangka hukum Indonesia. Kedua, penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan mekanisme pengawasan independen yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi. Ketiga, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang tantangan dan peluang dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alternatif kartu identitas elektronik, termasuk aspek sosialisasi, infrastruktur teknologi informasi, dan literasi digital. Dengan menggabungkan saran-saran ini, Indonesia dapat meningkatkan perlindungan data pribadi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan keamanan informasi pribadi warga negara.
| File size | 307.62 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dengan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukumPenelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dengan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum
UEUUEU Ditinjau dari asas kepastian hukum, sejumlah temuan penelitian mengungkap kelemahan teknis perumusan sanksi administratif dalam pasal-pasal tersebut. KelemahanDitinjau dari asas kepastian hukum, sejumlah temuan penelitian mengungkap kelemahan teknis perumusan sanksi administratif dalam pasal-pasal tersebut. Kelemahan
UEUUEU Diperlukan pula pengembangan standar pembuktian yang jelas dalam co-regulation, implementasi graduated response framework yang proporsional, penguatanDiperlukan pula pengembangan standar pembuktian yang jelas dalam co-regulation, implementasi graduated response framework yang proporsional, penguatan
UEUUEU Impor pakaian bekas ilegal melalui penyelundupan balpres telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban hukum nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitasImpor pakaian bekas ilegal melalui penyelundupan balpres telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban hukum nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitas
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO 2 Tahun 2014 kemudian memperkenalkan kembali mekanisme persetujuan melalui Majelis Kehormatan Notaris untuk menjaga martabat jabatan dan memastikan penggunaan2 Tahun 2014 kemudian memperkenalkan kembali mekanisme persetujuan melalui Majelis Kehormatan Notaris untuk menjaga martabat jabatan dan memastikan penggunaan
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY 14 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama, khususnya14 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama, khususnya
UEUUEU Perlindungan khusus bagi pekerja perempuan bersifat protektif, korektif, dan non-diskriminatif, serta diwujudkan melalui berbagai hak seperti istirahatPerlindungan khusus bagi pekerja perempuan bersifat protektif, korektif, dan non-diskriminatif, serta diwujudkan melalui berbagai hak seperti istirahat
UNSIMARUNSIMAR Pelaksanaan sosialisasi Coretax berhasil memberikan pemahaman dan pelatihan kepada peserta, yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam memahami materi pajakPelaksanaan sosialisasi Coretax berhasil memberikan pemahaman dan pelatihan kepada peserta, yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam memahami materi pajak
Useful /
UnbrahUnbrah Hasil menunjukkan mayoritas subjek memiliki kulit sangat kering pada dahi dan pipi kiri, serta kulit kering pada pipi kanan. Penggunaan kosmetik perawatanHasil menunjukkan mayoritas subjek memiliki kulit sangat kering pada dahi dan pipi kiri, serta kulit kering pada pipi kanan. Penggunaan kosmetik perawatan
UnbrahUnbrah Studi ini bertujuan untuk membandingkan keberlanjutan lingkungan APD SUNS Proque yang dapat digunakan kembali dan APD sekali pakai Level 3 konvensionalStudi ini bertujuan untuk membandingkan keberlanjutan lingkungan APD SUNS Proque yang dapat digunakan kembali dan APD sekali pakai Level 3 konvensional
UnbrahUnbrah Kualitas hidup (QoL) pasien kanker payudara bervariasi tergantung pada jenis terapi, kondisi pasien, dan efek samping yang terkait. Mengevaluasi perbedaanKualitas hidup (QoL) pasien kanker payudara bervariasi tergantung pada jenis terapi, kondisi pasien, dan efek samping yang terkait. Mengevaluasi perbedaan
IAINPTKIAINPTK Hal ini mencerminkan dilema negara dalam menyeimbangkan pemeliharaan nilai-nilai agama dengan perlindungan kebebasan sipil warga negara. Secara bersamaan,Hal ini mencerminkan dilema negara dalam menyeimbangkan pemeliharaan nilai-nilai agama dengan perlindungan kebebasan sipil warga negara. Secara bersamaan,