IAINPTKIAINPTK
Journal of Islamic LawJournal of Islamic LawPerkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial di kalangan para sarjana. Meskipun hukum negara telah melarangnya, praktik perkawinan beda agama masih terus berjalan hingga saat ini. Artikel ini menganalisis sejumlah hukum negara, putusan Pengadilan Negeri, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan beda agama di Indonesia, mengungkap disparitas antara aturan hukum dan praktik. Menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum negara telah mengatur secara ketat perkawinan beda agama dengan melarangnya. Namun, para pasangan beda agama memanfaatkan celah hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Mereka mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dan ketetapannya digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka. Sebagian dari mereka juga memanfaat pintu belakang dengan menikah di luar Indonesia dan kembali untuk mencatatkan administrasi perkawinan mereka. Dengan demikian, tulisan ini berpendapat bahwa ekspresi hukum negara dalam mengatur praktik perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan dua wajah. Kajian ini memiliki implikasi penting terutama dalam pemahaman kebijakan, memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan dampaknya terhadap kebebasan beragama bagi warga negara.
Dalam legislasi perkawinan beda agama di Indonesia, dinamika kompleks terungkap, menampilkan manifestasi hukum yang didominasi oleh ekspresi berwajah ganda.Di satu sisi, terdapat wajah depan hukum yang secara ketat melarang perkawinan beda agama, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).Di sisi lain, wajah belakang muncul melalui celah dalam administrasi pendaftaran penduduk, memungkinkan legalisasi perkawinan beda agama.Meskipun Mahkamah Agung telah berusaha memberikan panduan ketat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.02 Tahun 2023, ketidaksesuaian yang jelas antara doktrin regulasi dan praktik yudisial mencerminkan kekacauan dalam penegakan hukum.Hal ini mencerminkan dilema negara dalam menyeimbangkan pemeliharaan nilai-nilai agama dengan perlindungan kebebasan sipil warga negara.Secara bersamaan, kelemahan dalam kapasitas regulasi berkontribusi pada proliferasi ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penegakan hukum.Sehingga, disonansi antara kerangka hukum formal dan praktik yudisial, diperparah oleh ketidakpastian hukum yang ada, mencerminkan perjuangan negara dalam merumuskan kebijakan yang koheren dan adil terhadap masalah rumit ini.
Saran penelitian lanjutan yang baru: . . 1. Mengkaji lebih lanjut implikasi sosial dan hukum dari praktik perkawinan beda agama di Indonesia, dengan fokus pada dampak terhadap keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana praktik ini mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan hak-hak anak, serta bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka.. . 2. Melakukan studi komparatif tentang pendekatan yang berbeda terhadap perkawinan beda agama di negara-negara lain, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana negara-negara lain menangani masalah ini, dan apakah ada praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan beragama dan pemeliharaan nilai-nilai agama.. . 3. Meneliti peran dan pengaruh media sosial dalam diskusi tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi publik terhadap masalah ini, dan apakah ada cara untuk memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan agama.
- Kontestasi Pemikiran Ulama dalam Pembaruan Hukum: Studi pada Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama... ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/915Kontestasi Pemikiran Ulama dalam Pembaruan Hukum Studi pada Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama ejournal uinsaizu ac index php almanahij article view 915
- 0. scitepress publication details doi.org/10.5220/00099211096409710 scitepress publication details doi 10 5220 0009921109640971
- KEKOSONGAN HUKUM & PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT | Jurnal Hukum Replik. kekosongan percepatan... jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/en/article/view/925KEKOSONGAN HUKUM PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT Jurnal Hukum Replik kekosongan percepatan jurnal umt ac index php replik en article view 925
- khazanah hukum. interfaith marriage north lombok sociological perspective islamic law khazanah authors... doi.org/10.15575/kh.v4i2.19657khazanah hukum interfaith marriage north lombok sociological perspective islamic law khazanah authors doi 10 15575 kh v4i2 19657
| File size | 638.45 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asum umum pemerintah yang baik memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya langkah mundur pembuatDalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asum umum pemerintah yang baik memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya langkah mundur pembuat
UEUUEU Berdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknyaBerdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknya
UEUUEU Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada, Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif yang secara eksplisit mewajibkan transparansiHasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada, Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif yang secara eksplisit mewajibkan transparansi
UEUUEU Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang komprehensif melalui tindakan lintas lembaga yang mencakup seluruh rantai penyelundupan, mulaiPenelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang komprehensif melalui tindakan lintas lembaga yang mencakup seluruh rantai penyelundupan, mulai
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik dan berkewajiban menjaga kerahasiaan isi akta, namun tetap dapat dimintai pertanggungjawabanNotaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik dan berkewajiban menjaga kerahasiaan isi akta, namun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Kendala tersebut meliputi kesenjangan kualitas antar sekolah, ketidakpuasan masyarakat terkait pembatasan pilihan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadapKendala tersebut meliputi kesenjangan kualitas antar sekolah, ketidakpuasan masyarakat terkait pembatasan pilihan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
UEUUEU Ada beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam melakukan pekerjaannya. MelihatAda beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam melakukan pekerjaannya. Melihat
UEUUEU Dengan pendekatan yuridis normatif penelitian ini mengkaji konflik norma yang timbul melalui pendekatan perundang‑undangan terkait. Hasil penelitianDengan pendekatan yuridis normatif penelitian ini mengkaji konflik norma yang timbul melalui pendekatan perundang‑undangan terkait. Hasil penelitian
Useful /
UnbrahUnbrah Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengaruh pemakaian kosmetika perawatan kulit wajah pada mahasiswa dan mahasiswi FK UNTAR angkatan 2022. Desain penelitianPenelitian ini bertujuan menggambarkan pengaruh pemakaian kosmetika perawatan kulit wajah pada mahasiswa dan mahasiswi FK UNTAR angkatan 2022. Desain penelitian
UnbrahUnbrah Terapi tambahan diberikan pada pasien dengan komorbiditas. Antijamur sistemik digunakan pada proporsi pasien yang bermakna dengan temuan komorbiditas.Terapi tambahan diberikan pada pasien dengan komorbiditas. Antijamur sistemik digunakan pada proporsi pasien yang bermakna dengan temuan komorbiditas.
UnbrahUnbrah Studi ini bertujuan untuk membandingkan keberlanjutan lingkungan APD SUNS Proque yang dapat digunakan kembali dan APD sekali pakai Level 3 konvensionalStudi ini bertujuan untuk membandingkan keberlanjutan lingkungan APD SUNS Proque yang dapat digunakan kembali dan APD sekali pakai Level 3 konvensional
INSTITUTSUNANDOEINSTITUTSUNANDOE Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi zeolit dan arang aktif dapat dipertimbangkan sebagai bahan alternatif alami dalam pembuatan topi anti‑kutu.Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi zeolit dan arang aktif dapat dipertimbangkan sebagai bahan alternatif alami dalam pembuatan topi anti‑kutu.