Jurnal Konstitusi Files
MKRIMKRI Eksistensi nilai-nilai dalam prinsip dalihan natolu, yaitu pertama, realitas pengakuan nilai hukum dalam prinsip dalihan natolu adat yang merupakan satuanEksistensi nilai-nilai dalam prinsip dalihan natolu, yaitu pertama, realitas pengakuan nilai hukum dalam prinsip dalihan natolu adat yang merupakan satuan
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 telah membacakan putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya membatalkan seluruh isi dalamMahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 telah membacakan putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya membatalkan seluruh isi dalam
MKRIMKRI Pelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produkPelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produk
MKRIMKRI Tulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusanTulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusan
MKRIMKRI Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidanaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidana
MKRIMKRI Meskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknyaMeskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknya
MKRIMKRI 6 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. sebaliknya Pasal 50 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dengan6 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. sebaliknya Pasal 50 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dengan
MKRIMKRI Namun demikian, hanya terdapat 13 (tiga belas) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian,Namun demikian, hanya terdapat 13 (tiga belas) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian,
MKRIMKRI MK menyatakan bahwa Putusannya berlaku sejak Pemilu 2019, tetapi Putusan MA, PTUN, dan Bawaslu menyatakan larangan tersebut berlaku setelah Pemilu 2019.MK menyatakan bahwa Putusannya berlaku sejak Pemilu 2019, tetapi Putusan MA, PTUN, dan Bawaslu menyatakan larangan tersebut berlaku setelah Pemilu 2019.
MKRIMKRI Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandungPenelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung
MKRIMKRI Akan tetapi Pancasila memiliki posisi khusus dalam UUD 1945, selain Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, khusus mengenai bentuk Negara KesatuanAkan tetapi Pancasila memiliki posisi khusus dalam UUD 1945, selain Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan
Latest /
STPI PAJAKSTPI PAJAK Enterprise risk management berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan juga berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. KebijakanEnterprise risk management berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan juga berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan
BUSTANUL ULUMBUSTANUL ULUM Penerapan pembiayaan berbasis pelayanan jamaah (LASISMA) menggunakan kontrak Al Qordul Hasan memungkinkan pengembangan usaha pelanggan melalui sistem kelompokPenerapan pembiayaan berbasis pelayanan jamaah (LASISMA) menggunakan kontrak Al Qordul Hasan memungkinkan pengembangan usaha pelanggan melalui sistem kelompok
PPSUNIYAPPPSUNIYAP Secara umum, penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh bahwa faktor psikologis dan emosional karyawan menjadi elemen penting dalam menjelaskan kecenderunganSecara umum, penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh bahwa faktor psikologis dan emosional karyawan menjadi elemen penting dalam menjelaskan kecenderungan
STP IPISTP IPI Hasil menunjukkan bahwa Paus Franciskus menegaskan kerasulan awam sebagai panggilan universal yang harus dipahami dalam terang identitas baptis. Kaum awamHasil menunjukkan bahwa Paus Franciskus menegaskan kerasulan awam sebagai panggilan universal yang harus dipahami dalam terang identitas baptis. Kaum awam