MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi berani melakukan terobosan hukum dalam isu yang sangat penting tersebut. Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina tersebut bukan ranah kewenangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh argumentasi hukum (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi yang bersifat open legal policy dan bagaimana implikasinya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy. Secara konseptual penelitian ini juga akan membahas bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy terhadap sistem legislasi nasional.

Pertama, konsepsi open legal policy dalam putusan MK belum memiliki batasan yang jelas menurut konstitusi (UUD 1945), sehingga pengertian open legal policy dan negative legislature sering dikacaukan dalam praktek pembentukan dan pengujian undang-undang.Kedua, open legal policy dalam putusan MK juga menunjukkan bahwa di antara hakim Mahkamah Konstitusi telah terjadi tarik menarik penggunaan paradigma judicial activism maupun judicial restraints.Hal ini sering dikacaukan dalam praktek pembentukan dan pengujian undang-undang.Kedua hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan di masyarakat, selain ini lebih mempertimbangkan dinamika hukum masyarakat yang berkembang saat itu.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang desain model open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap sistem legislasi nasional. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat fokus pada implikasi pembentukan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tatanan ketatanegaraan, tatanan masyarakat, dan bangsa. Dengan demikian, dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat ketidakjelasan tolok ukur Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan open legal policy.

Read online
File size455.62 KB
Pages26
DMCAReport

Related /

JURIS Disparitas Hakim Dalam Menentukan Cacat Formil Error In Persona Pada Perkara Ekonomi Syariah Studi Komparatif Putusan Pengadilan 2026More at 2026

DOKICTIDOKICTI Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif/dogmatis dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptualJenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif/dogmatis dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual

JURIS Politik Hukum Dalam Pembentukan Kompilasi Hukum Islam 2026More at 2026

STISABUZAIRISTISABUZAIRI Sebagai instrumen penting, KHI berperan dalam menjaga kepastian hukum, memperkuat peran Peradilan Agama, dan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam keSebagai instrumen penting, KHI berperan dalam menjaga kepastian hukum, memperkuat peran Peradilan Agama, dan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke

JURIS Konsep Dakwah Dalam Memelihara Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Hutan Studi Kasus Di Kabupaten Kerinci 2026More at 2026

IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini bercorak field research dengan jenis penelitian kualitatif, Metode penelitian yang digunakan adalah action research atau kaji tindak denganPenelitian ini bercorak field research dengan jenis penelitian kualitatif, Metode penelitian yang digunakan adalah action research atau kaji tindak dengan

JURIS Kekuatan Hukum Putusan BPSK Terhadap Kewajiban Ahli Waris dalam Pelunasan Utang Debitur yang Telah Meninggal Dunia Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi P 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa BPSK Karawang memiliki kewenangan penuh untuk menangani perkara terkait gugatan ahli waris terhadapBerdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa BPSK Karawang memiliki kewenangan penuh untuk menangani perkara terkait gugatan ahli waris terhadap

JURIS Konflik dan Harmonisasi Penolakan Warisan dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali Studi tentang Hak dan Kewajiban Ahli Waris 2025More at 2025

UNIPASUNIPAS Penolakan warisan oleh ahli waris memunculkan konflik hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Adat Bali karena perbedaanPenolakan warisan oleh ahli waris memunculkan konflik hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Adat Bali karena perbedaan

JURIS The Function of Community Participation in the Implementation of Regional Development 2024More at 2024

UM SURABAYAUM SURABAYA Beberapa bentuk partisipasi dalam program pembangunan meliputi uang, harta, tenaga, keterampilan, ide, sosialisasi, proses pengambilan keputusan, dan perwakilan.Beberapa bentuk partisipasi dalam program pembangunan meliputi uang, harta, tenaga, keterampilan, ide, sosialisasi, proses pengambilan keputusan, dan perwakilan.

JURIS Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Secara Hukum Adat 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan secaraBerdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan secara

JURIS Lamban Pesagi Bangunan Tradisional Provinsi Lampung 2023More at 2023

ISI DPSISI DPS Setelah penelitian, dapat disimpulkan bahwa Rumah Tradisional Lamban Pesagi merupakan rumah adat masyarakat lampung yang menjadi ciri khas perwujudan fisikSetelah penelitian, dapat disimpulkan bahwa Rumah Tradisional Lamban Pesagi merupakan rumah adat masyarakat lampung yang menjadi ciri khas perwujudan fisik

Useful /

JURIS The Problem Dan Solusi Perlindungan Anak Di Pendidikan Dasar Analisis Multidimensional Dan Pendekatan Kontekstual 2026More at 2026

PELITABANGSAPELITABANGSA Kekerasan terhadap anak di pendidikan dasar tetap menjadi isu multidimensional yang menimbulkan dampak psikologis dan akademik serius. Hasil SLR menunjukkanKekerasan terhadap anak di pendidikan dasar tetap menjadi isu multidimensional yang menimbulkan dampak psikologis dan akademik serius. Hasil SLR menunjukkan

JURIS The Effect of Child Friendly Problem Based Learning on the Science Learning Ability of Elementary School Students 2026More at 2026

PELITABANGSAPELITABANGSA Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen menggunakan desain One Group Pretest-Posttest Design. Sampel penelitianPenelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen menggunakan desain One Group Pretest-Posttest Design. Sampel penelitian

JURIS Etika Qur ani dan Fiqh al Bi ah sebagai Landasan Kebijakan Ekologis Pendekatan Normatif untuk Memperkuat Kesadaran Masyarakat Mandailing Natal 2026More at 2026

DOKICTIDOKICTI Penelitian ini juga mengidentifikasi celah implementasi kebijakan nasional pada tingkat lokal, keterbatasan akses teknologi bebas merkuri, dan lemahnyaPenelitian ini juga mengidentifikasi celah implementasi kebijakan nasional pada tingkat lokal, keterbatasan akses teknologi bebas merkuri, dan lemahnya

JURIS Terites Kuliner Ekstrim Khas Karo Sebagai Daya Tarik Wisata Kuliner 2022More at 2022

STIAMISTIAMI Hasil uji hedonik menunjukkan rasa, penampilan, dan tekstur dapat diterima, sedangkan aroma yang terlalu tajam tidak dapat diterima. Berdasarkan hasilHasil uji hedonik menunjukkan rasa, penampilan, dan tekstur dapat diterima, sedangkan aroma yang terlalu tajam tidak dapat diterima. Berdasarkan hasil

ads-block-test