MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi berani melakukan terobosan hukum dalam isu yang sangat penting tersebut. Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina tersebut bukan ranah kewenangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh argumentasi hukum (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi yang bersifat open legal policy dan bagaimana implikasinya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy. Secara konseptual penelitian ini juga akan membahas bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy terhadap sistem legislasi nasional.
Pertama, konsepsi open legal policy dalam putusan MK belum memiliki batasan yang jelas menurut konstitusi (UUD 1945), sehingga pengertian open legal policy dan negative legislature sering dikacaukan dalam praktek pembentukan dan pengujian undang-undang.Kedua, open legal policy dalam putusan MK juga menunjukkan bahwa di antara hakim Mahkamah Konstitusi telah terjadi tarik menarik penggunaan paradigma judicial activism maupun judicial restraints.Hal ini sering dikacaukan dalam praktek pembentukan dan pengujian undang-undang.Kedua hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan di masyarakat, selain ini lebih mempertimbangkan dinamika hukum masyarakat yang berkembang saat itu.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang desain model open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap sistem legislasi nasional. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat fokus pada implikasi pembentukan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tatanan ketatanegaraan, tatanan masyarakat, dan bangsa. Dengan demikian, dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat ketidakjelasan tolok ukur Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan open legal policy.
| File size | 455.62 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren berkaitan erat dengan tujuan pendidikan pesantren, yakni; a) pencegahan kekerasanPerlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren berkaitan erat dengan tujuan pendidikan pesantren, yakni; a) pencegahan kekerasan
DINASTIRESDINASTIRES Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/2024 secara substansial mengandung dimensi konstitusional yang kuat, karena secara substansial berusaha mengatasiKeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/2024 secara substansial mengandung dimensi konstitusional yang kuat, karena secara substansial berusaha mengatasi
UMPRUMPR Memakai pendekatan yuridis-normatif dan analisis data empiris, tulisan ini menjelaskan bagaimana politik hukum PSU terkodifikasi, dijalankan, dan dirasakanMemakai pendekatan yuridis-normatif dan analisis data empiris, tulisan ini menjelaskan bagaimana politik hukum PSU terkodifikasi, dijalankan, dan dirasakan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak masyarakatMetode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak masyarakat
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Faktor yang menjadi kendala penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranyaFaktor yang menjadi kendala penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Temuan ini memberikan kontribusi terhadap diskursus lebih luas mengenai pluralisme hukum, konstitusionalisme, dan peran agama dalam legislasi, serta menawarkanTemuan ini memberikan kontribusi terhadap diskursus lebih luas mengenai pluralisme hukum, konstitusionalisme, dan peran agama dalam legislasi, serta menawarkan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi dalamPenelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi dalam
UM SURABAYAUM SURABAYA 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wewenang Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. 3) Sifat pasif Pengadilan Agama yang hanya menunggu2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wewenang Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. 3) Sifat pasif Pengadilan Agama yang hanya menunggu
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, pengaturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan yang seimbang bagi pelaku, korban,Dengan demikian, pengaturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan yang seimbang bagi pelaku, korban,
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Using a quantitative approach with a causal associative design, this research involved a census of 180 employees. Data were collected through structuredUsing a quantitative approach with a causal associative design, this research involved a census of 180 employees. Data were collected through structured
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan regulasi, dan kolaborasi multisektor untuk mencapai keberhasilan pembatasan plastikOleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan regulasi, dan kolaborasi multisektor untuk mencapai keberhasilan pembatasan plastik
RAHARJARAHARJA Penelitian ini menganalisis sistem informasi pelaporan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan untuk menemukan solusi peningkatan kinerja sistem. Dengan memperbaikiPenelitian ini menganalisis sistem informasi pelaporan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan untuk menemukan solusi peningkatan kinerja sistem. Dengan memperbaiki