MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi berani melakukan terobosan hukum dalam isu yang sangat penting tersebut. Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina tersebut bukan ranah kewenangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh argumentasi hukum (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi yang bersifat open legal policy dan bagaimana implikasinya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy. Secara konseptual penelitian ini juga akan membahas bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy terhadap sistem legislasi nasional.
Pertama, konsepsi open legal policy dalam putusan MK belum memiliki batasan yang jelas menurut konstitusi (UUD 1945), sehingga pengertian open legal policy dan negative legislature sering dikacaukan dalam praktek pembentukan dan pengujian undang-undang.Kedua, open legal policy dalam putusan MK juga menunjukkan bahwa di antara hakim Mahkamah Konstitusi telah terjadi tarik menarik penggunaan paradigma judicial activism maupun judicial restraints.Hal ini sering dikacaukan dalam praktek pembentukan dan pengujian undang-undang.Kedua hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan di masyarakat, selain ini lebih mempertimbangkan dinamika hukum masyarakat yang berkembang saat itu.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang desain model open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap sistem legislasi nasional. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat fokus pada implikasi pembentukan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tatanan ketatanegaraan, tatanan masyarakat, dan bangsa. Dengan demikian, dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat ketidakjelasan tolok ukur Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan open legal policy.
| File size | 455.62 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Hutan harus dikelola secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah sehingga terjaga kelestariannya, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnyaHutan harus dikelola secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah sehingga terjaga kelestariannya, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnya
DINASTIREVDINASTIREV QRIS telah berkembang sebagai inovasi keuangan dan alat untuk memperkuat diplomasi soft power Indonesia secara internasional. Dengan meningkatkan dan memperkuatQRIS telah berkembang sebagai inovasi keuangan dan alat untuk memperkuat diplomasi soft power Indonesia secara internasional. Dengan meningkatkan dan memperkuat
DINASTIREVDINASTIREV Upaya manajemen pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga program terkait sampah dapat mencapai kebersihan dan keindahan KabupatenUpaya manajemen pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga program terkait sampah dapat mencapai kebersihan dan keindahan Kabupaten
NEWINERANEWINERA Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan kebijakan publik berdasarkan tradisi lokal yang diimplementasikan melalui Paruman di Desa AdatStudi ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan kebijakan publik berdasarkan tradisi lokal yang diimplementasikan melalui Paruman di Desa Adat
NEWINERANEWINERA The ritual unfolds in nine stages, beginning with family summons and ending with the presentation of rice, garments, and Lio woven textiles. The persistenceThe ritual unfolds in nine stages, beginning with family summons and ending with the presentation of rice, garments, and Lio woven textiles. The persistence
STPMATARAMSTPMATARAM Selain itu, berimbas terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat yang dulunya ada budaya (sor alap) kini sudah berkurang karena tumbuhnya rasa matrealistikSelain itu, berimbas terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat yang dulunya ada budaya (sor alap) kini sudah berkurang karena tumbuhnya rasa matrealistik
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Empirical juridical identifies and conceptualizes law as a real and functional social institution within the real-life system. The output of this researchEmpirical juridical identifies and conceptualizes law as a real and functional social institution within the real-life system. The output of this research
UMPRUMPR Namun tidak satu pun dari ketiga nilai memiliki hubungan khusus dengan harapan, kecuali dalam arti instrumental bahwa daya tariknya bertumpu pada kemungkinanNamun tidak satu pun dari ketiga nilai memiliki hubungan khusus dengan harapan, kecuali dalam arti instrumental bahwa daya tariknya bertumpu pada kemungkinan
Useful /
LLILLI tak lupa hal yang sangat penting di dalam pernikahan yaitu memenuhi syarat dan rukunya sesuai syariat islam yang berlaku. Di dalam pembahasan artikel initak lupa hal yang sangat penting di dalam pernikahan yaitu memenuhi syarat dan rukunya sesuai syariat islam yang berlaku. Di dalam pembahasan artikel ini
MKRIMKRI Eksistensi nilai-nilai dalam prinsip dalihan natolu, yaitu pertama, realitas pengakuan nilai hukum dalam prinsip dalihan natolu adat yang merupakan satuanEksistensi nilai-nilai dalam prinsip dalihan natolu, yaitu pertama, realitas pengakuan nilai hukum dalam prinsip dalihan natolu adat yang merupakan satuan
MKRIMKRI Dibuat semacam Badan Usaha Milik Desa dimana saham dimiliki oleh masyarakat desa dan pemerintah daerah. Bagi pemilik tanah yang kebetulan ada sumber mataDibuat semacam Badan Usaha Milik Desa dimana saham dimiliki oleh masyarakat desa dan pemerintah daerah. Bagi pemilik tanah yang kebetulan ada sumber mata
MKRIMKRI 6 Tahun 2014. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penguatan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015 dari aspek kekuatan6 Tahun 2014. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penguatan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015 dari aspek kekuatan