MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi lembaga negara penegak hukum di Indonesia. Perbedaan kewenangan dan fungsi lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu difahami secara mendalam.
Peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali berdasarkan sistem baru setelah terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 dan Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dapat dikatakan sudah optimal.Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Pasal 268 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang intinya bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali memunculkan persoalan baru bagi penyelesaian perkara peninjauan kembali dalam perkara pidana.
Perlu adanya harmonisasi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam membuat produk hukum agar tidak menimbulkan multi tafsir yang pada akhirnya akan membingungkan dan mungkin menyesatkan atau mengacaukan sistem peradilan. Bentuk harmonisasinya dapat berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau bentuk produk hukum lain yang tidak menimbulkan multi tafsir.
| File size | 953.51 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hak masyarakat, terutama kelompok rentan yang terabaikan sistem hukum eksisting. Reformasi hukum perlu dilakukanKorupsi merugikan negara dan menghilangkan hak masyarakat, terutama kelompok rentan yang terabaikan sistem hukum eksisting. Reformasi hukum perlu dilakukan
UNHASUNHAS Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuanPutusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuan
MKRIMKRI Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupunPutusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun
MKRIMKRI Untuk mendukung argumen ini maka asas praduga konstitusional seharusnya tidak berlaku bagi Mahkamah Agung. Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasiUntuk mendukung argumen ini maka asas praduga konstitusional seharusnya tidak berlaku bagi Mahkamah Agung. Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi
MKRIMKRI Bahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PeraturanBahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan
MKRIMKRI Masyarakat hukum adat tidak memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan pertambangan dan justru mengalami dampak negatif yang berkelanjutan. Oleh karenaMasyarakat hukum adat tidak memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan pertambangan dan justru mengalami dampak negatif yang berkelanjutan. Oleh karena
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan tetapi penekananPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan tetapi penekanan
Useful /
MKRIMKRI Konsep penguasaan oleh negara berdasarkan Pasal 33 ini telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya. Secara spesifik, dalam putusanKonsep penguasaan oleh negara berdasarkan Pasal 33 ini telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya. Secara spesifik, dalam putusan
IAINPTKIAINPTK Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. DataUntuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Data
IBSIBS Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Innovation berpengaruh negatif terhadap Tobins Q dan Price to Book Value, Return On Asset berpengaruh positifHasil penelitian menunjukkan bahwa Green Innovation berpengaruh negatif terhadap Tobins Q dan Price to Book Value, Return On Asset berpengaruh positif
IBSIBS Sampel penelitian berupa delapan perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016‑2020, dipilih dengan purposiveSampel penelitian berupa delapan perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016‑2020, dipilih dengan purposive