MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi lembaga negara penegak hukum di Indonesia. Perbedaan kewenangan dan fungsi lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu difahami secara mendalam.
Peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali berdasarkan sistem baru setelah terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 dan Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dapat dikatakan sudah optimal.Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Pasal 268 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang intinya bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali memunculkan persoalan baru bagi penyelesaian perkara peninjauan kembali dalam perkara pidana.
Perlu adanya harmonisasi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam membuat produk hukum agar tidak menimbulkan multi tafsir yang pada akhirnya akan membingungkan dan mungkin menyesatkan atau mengacaukan sistem peradilan. Bentuk harmonisasinya dapat berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau bentuk produk hukum lain yang tidak menimbulkan multi tafsir.
| File size | 953.51 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Negara memiliki dua perspektif dalam memenuhi hak tersebut. sebagai hak asasi manusia yang diwajibkan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta melalui penguasaanNegara memiliki dua perspektif dalam memenuhi hak tersebut. sebagai hak asasi manusia yang diwajibkan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta melalui penguasaan
MKRIMKRI Persoalan tersebut selanjutnya harus dikembalikan pada konteks karakteristik Mahkamah Konstitusi yang melahirkan konsep alinasi pengangkatan hakim konstitusi,Persoalan tersebut selanjutnya harus dikembalikan pada konteks karakteristik Mahkamah Konstitusi yang melahirkan konsep alinasi pengangkatan hakim konstitusi,
MKRIMKRI 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali menyatakan batasan pengajuan PK hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku, yang menimbulkan34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali menyatakan batasan pengajuan PK hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku, yang menimbulkan
STISIPOLP12STISIPOLP12 Kontestasi politik ini diwarnai oleh sengketa administrasi yang kompleks, mulai dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan pasangan Ranto‑RamadianKontestasi politik ini diwarnai oleh sengketa administrasi yang kompleks, mulai dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan pasangan Ranto‑Ramadian
IBLAMIBLAM Untuk itu, disarankan agar penolakan eksepsi mengenai kompetensi relatif dituangkan dalam putusan sela secara tertulis, bukan hanya diucapkan di persidangan.Untuk itu, disarankan agar penolakan eksepsi mengenai kompetensi relatif dituangkan dalam putusan sela secara tertulis, bukan hanya diucapkan di persidangan.
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Ketiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi negara dengan saling melengkapi melaluiKetiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi negara dengan saling melengkapi melalui
UNCMUNCM Berdasarkan hasil observasi di SD Inpres Perumnas, keterampilan membaca siswa tergolong rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya kemampuan siswa dalamBerdasarkan hasil observasi di SD Inpres Perumnas, keterampilan membaca siswa tergolong rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya kemampuan siswa dalam
UNCMUNCM Pelanggaran kode etik, seperti korupsi, dapat ditangani melalui Majelis Kode Etik atau proses hukum dengan kerja sama Kepolisian dan Komisi PemberantasanPelanggaran kode etik, seperti korupsi, dapat ditangani melalui Majelis Kode Etik atau proses hukum dengan kerja sama Kepolisian dan Komisi Pemberantasan
Useful /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Sementara itu, Plato mengembangkan gagasan negara ideal dalam Republic, dengan keadilan sebagai fondasi utama yang diwujudkan melalui pembagian kelas sosial:Sementara itu, Plato mengembangkan gagasan negara ideal dalam Republic, dengan keadilan sebagai fondasi utama yang diwujudkan melalui pembagian kelas sosial:
AMORFATIAMORFATI Menggunakan pendekatan studi kasus ganda kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi kelas, dan analisis dokumen di sekolah menengah multibahasaMenggunakan pendekatan studi kasus ganda kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi kelas, dan analisis dokumen di sekolah menengah multibahasa
IBSIBS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing.
IBSIBS Earnings per Share tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan Debt to Equity Ratio tidak memengaruhi Tobins Q tetapi berpengaruhEarnings per Share tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan Debt to Equity Ratio tidak memengaruhi Tobins Q tetapi berpengaruh