MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi lembaga negara penegak hukum di Indonesia. Perbedaan kewenangan dan fungsi lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu difahami secara mendalam.
Peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali berdasarkan sistem baru setelah terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 dan Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dapat dikatakan sudah optimal.Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Pasal 268 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang intinya bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali memunculkan persoalan baru bagi penyelesaian perkara peninjauan kembali dalam perkara pidana.
Perlu adanya harmonisasi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam membuat produk hukum agar tidak menimbulkan multi tafsir yang pada akhirnya akan membingungkan dan mungkin menyesatkan atau mengacaukan sistem peradilan. Bentuk harmonisasinya dapat berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau bentuk produk hukum lain yang tidak menimbulkan multi tafsir.
| File size | 953.51 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK. Independensi KPK sangat penting untuk memastikanPerubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK. Independensi KPK sangat penting untuk memastikan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritasKejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritas
DINASTIRESDINASTIRES Abstrak: Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang koordinasi kepada KPK untuk mengawasi penyelidikan, penyidikan,Abstrak: Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang koordinasi kepada KPK untuk mengawasi penyelidikan, penyidikan,
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwaPenelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini meninjau pertanggungjawaban pidana oleh anak yang melakukan pencabulan terhadap anak dari aspek kemanfaatan hukum (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Penelitian ini meninjau pertanggungjawaban pidana oleh anak yang melakukan pencabulan terhadap anak dari aspek kemanfaatan hukum (Studi Putusan Nomor 6/Pid.
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantifPasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif
MKRIMKRI Penafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiranPenafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiran
YAYASANBHZYAYASANBHZ Adapun persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan pada usia tersebut adalah sebagai berikut. Harus didasarkan atas persetujuanAdapun persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan pada usia tersebut adalah sebagai berikut. Harus didasarkan atas persetujuan
Useful /
MKRIMKRI Dengan pelayanan publik yang prima, dimungkinkan dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secaraDengan pelayanan publik yang prima, dimungkinkan dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara
MKRIMKRI Putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra, disatu sisi ada yang berpendapat bahwa PK lebih dari satu kali merupakan upaya melindungi hak masyarakatPutusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra, disatu sisi ada yang berpendapat bahwa PK lebih dari satu kali merupakan upaya melindungi hak masyarakat
IBSIBS Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi linear berganda yang diolah dengan software Eviews versi 12. Sampel penelitian ini adalah perusahaanPenelitian ini menggunakan model persamaan regresi linear berganda yang diolah dengan software Eviews versi 12. Sampel penelitian ini adalah perusahaan
KJPUPIKJPUPI Dengan melengkapi lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, kurikulum ini berusaha memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, mendorongDengan melengkapi lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, kurikulum ini berusaha memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, mendorong