MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiDiskursus ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bangunan demokrasi. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dengan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah merupakan salah satu wujud demokrasi. Dengan pendekatan historis yuridis tulisan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa politik hukum undang-undang lembaga perwakilan tersebut cenderung terus memperkuat fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah dengan menyediakan penambahan instrumen yang dapat digunakan oleh badan legislatif sebagai institusi dan anggota DPR secara individu untuk melakukan fungsi pengawasan. Kecenderungan politik hukum tersebut adalah sesuai dengan cita-cita demokrasi di Indonesia yang menginginkan representasi rakyat dalam konteks perwujudan kedaulatan rakyat dalam badan perwakilan, namun tidak menghilangkan daya kritis rakyat kepada penguasa.
Politik hukum pengaturan atas fungsi pengawasan DPR 1969-2014 memiliki politik hukum yang mengarah pada penguatan fungsi pengawasan DPR yaitu dengan menambahkan intrumen pengawasan berupa hak subpoena, pengurangan hak prerogatif Presiden, penambahan alat kelengkapan DPR, dan penguatan hak individual anggota DPR dengan mereduksi fungsi Fraksi DPR hingga penyediaan badan-badan internal baru di DPR sebagai supporting system pengawasan DPR terhadap pemerintah.Hal ini sesuai dengan cita demokrasi di Indonesia yang menghendaki kerakyatan yang dijalankan dengan sebuah lembaga perwakilan untuk menjalankan kehendak rakyat yang diwakili.Melalui pengawasan DPR ini, rakyat dapat terus kritis kepada penguasa, sebagaimana ciri demokrasi Pancasila.
Berdasarkan analisis terhadap perubahan konsepsi fungsi pengawasan DPR dalam undang-undang lembaga perwakilan sejak 1969 sampai 2014, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh dinamika dan konstelasi politik terhadap perkembangan peraturan tentang fungsi pengawasan DPR. Kedua, penelitian tentang bagaimana politik hukum yang melandasi pengaturan pengawasan DPR dapat memberikan gambaran utuh tentang latar belakang lahirnya konsepsi tersebut, serta bagaimana konsepsi fungsi pengawasan DPR yang diatur dalam undang-undang lembaga perwakilan dapat diwujudkan dalam praktik. Ketiga, penelitian tentang bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPR dalam praktik dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem demokrasi di Indonesia, serta bagaimana peran DPR sebagai lembaga perwakilan dalam mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia yang menghendaki kerakyatan yang dijalankan dengan sebuah lembaga perwakilan untuk menjalankan kehendak rakyat yang diwakili.
| File size | 412.27 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Hukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan hukum pidanaHukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan hukum pidana
UNESAUNESA Kami menemukan bahwa pandangan Muhammad Hatta mengenai Demokrasi Pancasila masih sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Implementasi prinsip-prinsipKami menemukan bahwa pandangan Muhammad Hatta mengenai Demokrasi Pancasila masih sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Implementasi prinsip-prinsip
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantifPasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi alternatif hukum yang seimbang karena mampu menjamin hak anak, memperkuat kepastian hukum, dan berkontribusiDengan demikian, keadilan restoratif menjadi alternatif hukum yang seimbang karena mampu menjamin hak anak, memperkuat kepastian hukum, dan berkontribusi
FHUKIFHUKI Position of rehabilitation in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is can is not mandatory. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasusPosition of rehabilitation in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is can is not mandatory. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus
FHUKIFHUKI 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai LJKK, mengalami beberapa perubahan19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai LJKK, mengalami beberapa perubahan
FHUKIFHUKI Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-UndangBerdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang
STIHALBANNASTIHALBANNA Bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam hukum positif dilakukan dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.Bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam hukum positif dilakukan dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Useful /
UNTAGUNTAG Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tegangan-tegangan yang terjadi yaitu tegangan longitudinal dan tegangan keliling, yang terbesar terjadiDari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tegangan-tegangan yang terjadi yaitu tegangan longitudinal dan tegangan keliling, yang terbesar terjadi
UNESAUNESA Kemudian, sebagai simbol tali persaudaraan serta mempererat tali silaturahmi antara masyarakat Kemiren hingga warga pada umumnya serta menjadi simbol bahwaKemudian, sebagai simbol tali persaudaraan serta mempererat tali silaturahmi antara masyarakat Kemiren hingga warga pada umumnya serta menjadi simbol bahwa
BPKBPK While numerous studies have addressed regional tax management, this research is novel in its focus on developing regional tax enhancement strategies throughWhile numerous studies have addressed regional tax management, this research is novel in its focus on developing regional tax enhancement strategies through
APPIHIAPPIHI Hal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan bisnis debitor. Kepailitan di Indonesia dapat merugikan debitorHal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan bisnis debitor. Kepailitan di Indonesia dapat merugikan debitor