MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiDiskursus ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bangunan demokrasi. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dengan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah merupakan salah satu wujud demokrasi. Dengan pendekatan historis yuridis tulisan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa politik hukum undang-undang lembaga perwakilan tersebut cenderung terus memperkuat fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah dengan menyediakan penambahan instrumen yang dapat digunakan oleh badan legislatif sebagai institusi dan anggota DPR secara individu untuk melakukan fungsi pengawasan. Kecenderungan politik hukum tersebut adalah sesuai dengan cita-cita demokrasi di Indonesia yang menginginkan representasi rakyat dalam konteks perwujudan kedaulatan rakyat dalam badan perwakilan, namun tidak menghilangkan daya kritis rakyat kepada penguasa.
Politik hukum pengaturan atas fungsi pengawasan DPR 1969-2014 memiliki politik hukum yang mengarah pada penguatan fungsi pengawasan DPR yaitu dengan menambahkan intrumen pengawasan berupa hak subpoena, pengurangan hak prerogatif Presiden, penambahan alat kelengkapan DPR, dan penguatan hak individual anggota DPR dengan mereduksi fungsi Fraksi DPR hingga penyediaan badan-badan internal baru di DPR sebagai supporting system pengawasan DPR terhadap pemerintah.Hal ini sesuai dengan cita demokrasi di Indonesia yang menghendaki kerakyatan yang dijalankan dengan sebuah lembaga perwakilan untuk menjalankan kehendak rakyat yang diwakili.Melalui pengawasan DPR ini, rakyat dapat terus kritis kepada penguasa, sebagaimana ciri demokrasi Pancasila.
Berdasarkan analisis terhadap perubahan konsepsi fungsi pengawasan DPR dalam undang-undang lembaga perwakilan sejak 1969 sampai 2014, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh dinamika dan konstelasi politik terhadap perkembangan peraturan tentang fungsi pengawasan DPR. Kedua, penelitian tentang bagaimana politik hukum yang melandasi pengaturan pengawasan DPR dapat memberikan gambaran utuh tentang latar belakang lahirnya konsepsi tersebut, serta bagaimana konsepsi fungsi pengawasan DPR yang diatur dalam undang-undang lembaga perwakilan dapat diwujudkan dalam praktik. Ketiga, penelitian tentang bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPR dalam praktik dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem demokrasi di Indonesia, serta bagaimana peran DPR sebagai lembaga perwakilan dalam mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia yang menghendaki kerakyatan yang dijalankan dengan sebuah lembaga perwakilan untuk menjalankan kehendak rakyat yang diwakili.
| File size | 412.27 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dapat dimaknai bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikatPrinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dapat dimaknai bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat
MKRIMKRI Diperlukan pelurusan (alinasi) yuridis terhadap mekanisme pengangkatan hakim konstitusi untuk mengatasi refraksi yuridis dan sosio‑yuridis yang ada.Diperlukan pelurusan (alinasi) yuridis terhadap mekanisme pengangkatan hakim konstitusi untuk mengatasi refraksi yuridis dan sosio‑yuridis yang ada.
IBLAMIBLAM Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). AkhirnyaSistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Akhirnya
IBLAMIBLAM Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan melalui penelaahan norma konstitusional, hierarki peraturan perundang-undangan, doktrin hukum tata negaraPendekatan penelitian hukum normatif digunakan melalui penelaahan norma konstitusional, hierarki peraturan perundang-undangan, doktrin hukum tata negara
UIDUID Pemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratanPemekaran wilayah tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan
AKABAAKABA Partai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurangPartai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurang
OJSOJS Penelitian ini dilaksankan agar kita mengetahui seberapa pengaruh demokrasi di lingkungan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Dan menjelaskan apaPenelitian ini dilaksankan agar kita mengetahui seberapa pengaruh demokrasi di lingkungan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Dan menjelaskan apa
UADUAD Salah satu kelebihannya ialah untuk membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan salah satu kelemahannya bahwaSalah satu kelebihannya ialah untuk membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan salah satu kelemahannya bahwa
Useful /
MKRIMKRI 34/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa upaya “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja bertentangan dengan UUD34/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa upaya “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja bertentangan dengan UUD
IBSIBS Abnormal CFO, abnormal production cost, abnormal discretionary expenses memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang dapat mengakibatkan menurunnyaAbnormal CFO, abnormal production cost, abnormal discretionary expenses memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang dapat mengakibatkan menurunnya
IBSIBS Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Metode penelitian yang digunakanTeknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Metode penelitian yang digunakan
OJSOJS Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan media kartu huruf terhadap kemampuan membaca permulaan di kelas I SD Inpres 16 Kabupaten Sorong.Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan media kartu huruf terhadap kemampuan membaca permulaan di kelas I SD Inpres 16 Kabupaten Sorong.