MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiDiskursus ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bangunan demokrasi. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dengan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah merupakan salah satu wujud demokrasi. Dengan pendekatan historis yuridis tulisan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa politik hukum undang-undang lembaga perwakilan tersebut cenderung terus memperkuat fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah dengan menyediakan penambahan instrumen yang dapat digunakan oleh badan legislatif sebagai institusi dan anggota DPR secara individu untuk melakukan fungsi pengawasan. Kecenderungan politik hukum tersebut adalah sesuai dengan cita-cita demokrasi di Indonesia yang menginginkan representasi rakyat dalam konteks perwujudan kedaulatan rakyat dalam badan perwakilan, namun tidak menghilangkan daya kritis rakyat kepada penguasa.
Politik hukum pengaturan atas fungsi pengawasan DPR 1969-2014 memiliki politik hukum yang mengarah pada penguatan fungsi pengawasan DPR yaitu dengan menambahkan intrumen pengawasan berupa hak subpoena, pengurangan hak prerogatif Presiden, penambahan alat kelengkapan DPR, dan penguatan hak individual anggota DPR dengan mereduksi fungsi Fraksi DPR hingga penyediaan badan-badan internal baru di DPR sebagai supporting system pengawasan DPR terhadap pemerintah.Hal ini sesuai dengan cita demokrasi di Indonesia yang menghendaki kerakyatan yang dijalankan dengan sebuah lembaga perwakilan untuk menjalankan kehendak rakyat yang diwakili.Melalui pengawasan DPR ini, rakyat dapat terus kritis kepada penguasa, sebagaimana ciri demokrasi Pancasila.
Berdasarkan analisis terhadap perubahan konsepsi fungsi pengawasan DPR dalam undang-undang lembaga perwakilan sejak 1969 sampai 2014, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh dinamika dan konstelasi politik terhadap perkembangan peraturan tentang fungsi pengawasan DPR. Kedua, penelitian tentang bagaimana politik hukum yang melandasi pengaturan pengawasan DPR dapat memberikan gambaran utuh tentang latar belakang lahirnya konsepsi tersebut, serta bagaimana konsepsi fungsi pengawasan DPR yang diatur dalam undang-undang lembaga perwakilan dapat diwujudkan dalam praktik. Ketiga, penelitian tentang bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPR dalam praktik dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem demokrasi di Indonesia, serta bagaimana peran DPR sebagai lembaga perwakilan dalam mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia yang menghendaki kerakyatan yang dijalankan dengan sebuah lembaga perwakilan untuk menjalankan kehendak rakyat yang diwakili.
| File size | 412.27 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
IIM JAMBIIIM JAMBI Belum adanya pengawasan yang memadai terhadap fungsi legislasi DPR di khawatirkan terjadinya penyimpangan dalam pembentukan UU yang akan dilakukan olehBelum adanya pengawasan yang memadai terhadap fungsi legislasi DPR di khawatirkan terjadinya penyimpangan dalam pembentukan UU yang akan dilakukan oleh
DAARULHUDADAARULHUDA Konstitusi berperan sebagai hukum dasar tertinggi yang membatasi kekuasaan negara, menjamin hak-hak konstitusional warga negara, serta menegakkan prinsipKonstitusi berperan sebagai hukum dasar tertinggi yang membatasi kekuasaan negara, menjamin hak-hak konstitusional warga negara, serta menegakkan prinsip
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran niniak mamak pada perilaku politik masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan pendekatanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran niniak mamak pada perilaku politik masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan pendekatan
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Berdasarkan temuan penelitian, putusan Mahkamah Konstitusi mencapai kepastian hukum dengan memperjelas proses hukum dan melindungi hak konstitusional,Berdasarkan temuan penelitian, putusan Mahkamah Konstitusi mencapai kepastian hukum dengan memperjelas proses hukum dan melindungi hak konstitusional,
MKRIMKRI Indonesia menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengannulir undang‑undang yangIndonesia menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengannulir undang‑undang yang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This research examines the role of Indonesias Constitutional Court in constitutional review and interpretation, focusing on its development, key jurisprudentialThis research examines the role of Indonesias Constitutional Court in constitutional review and interpretation, focusing on its development, key jurisprudential
MKRIMKRI Oleh karena itu, tindakan KPU yang konsisten mengikuti Putusan MK merupakan respons konstitusional yang memiliki justifikasi hukum dan konstitusi, sebagaimanaOleh karena itu, tindakan KPU yang konsisten mengikuti Putusan MK merupakan respons konstitusional yang memiliki justifikasi hukum dan konstitusi, sebagaimana
UM SURABAYAUM SURABAYA Kesenjangan pertumbuhan ekonomi syariah dengan rendahnya kasus sengketa yang masuk ke Pengadilan Agama Singaraja disebabkan oleh. 1) Mayoritas pendudukKesenjangan pertumbuhan ekonomi syariah dengan rendahnya kasus sengketa yang masuk ke Pengadilan Agama Singaraja disebabkan oleh. 1) Mayoritas penduduk
Useful /
TEKNOKRATTEKNOKRAT Pelatihan pembuatan pupuk organik dari feses sapi yang dilakukan oleh tim PKM Universitas Teknokrat Indonesia berkolaborasi dengan dosen Universitas LampungPelatihan pembuatan pupuk organik dari feses sapi yang dilakukan oleh tim PKM Universitas Teknokrat Indonesia berkolaborasi dengan dosen Universitas Lampung
UM SURABAYAUM SURABAYA Bank Panin Dubai Syariah telah menerapkan alternatif akad pembiayaan haji dan umrah pasca peraturan menteri no 24 tahun 2016, yaitu akad wadiah. Akad wadiahBank Panin Dubai Syariah telah menerapkan alternatif akad pembiayaan haji dan umrah pasca peraturan menteri no 24 tahun 2016, yaitu akad wadiah. Akad wadiah
UM SURABAYAUM SURABAYA Hasil penelitiannya menggambarkan: 1) praktik jual beli online melalui media instagram @ppsshop dilakukan pada awalnya membuka profil instagram, dilanjutkanHasil penelitiannya menggambarkan: 1) praktik jual beli online melalui media instagram @ppsshop dilakukan pada awalnya membuka profil instagram, dilanjutkan
UM SURABAYAUM SURABAYA Selain itu, perusahaan dapat memberikan diskon atau promo untuk menarik konsumen agar dapat meningkatkan keputusan pembelian di Sakinah. Hasil penelitianSelain itu, perusahaan dapat memberikan diskon atau promo untuk menarik konsumen agar dapat meningkatkan keputusan pembelian di Sakinah. Hasil penelitian