MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPeninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa upaya “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Pasal 268 ayat (3) KUHAP yaitu, “inkracht van gewisjde. Putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra, disatu sisi ada yang berpendapat bahwa PK lebih dari satu kali merupakan upaya melindungi hak masyarakat dalam memperoleh keadilan, namun di sisi lain ada pendapat bahwa PK lebih dari satu kali merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum. Setelah mengkaji Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dapat disimpulkan, PK lebih dari satu kali telah sesuai dengan tujuan masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam penegakan hukum, karena dalam rangka mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran materiil tidak dapat dibatasi oleh waktu.
34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali menyatakan batasan pengajuan PK hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku, yang menimbulkan polemik antara kepastian hukum dan keadilan.Meskipun demikian, PK yang lebih dari satu kali sesuai dengan tujuan masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran materiil, dan Putusan MK harus dilaksanakan karena bersifat final dan mengikat.Diharapkan kekuasaan kehakiman, baik MA dan MK, dapat mengkombinasikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam memutus perkara untuk menghindari polemik, serta MA menyempurnakan PERMA tentang PK.
Pengembangan model peninjauan kembali yang mengintegrasikan mekanisme pemeriksaan keadaan baru (novum) secara sistematis menjadi penting untuk mencegah penyelewengan dan membandingkan dengan praktik di negara lain. Selain itu, kajian komparatif terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks hukum banding di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang best practice yang dapat diadopsi. Analisis dampak kebijakan Mahkamah Agung terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus peninjauan kembali juga perlu dilakukan untuk merumuskan kerangka kerja kolaborasi antarlembaga penegak hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan dapat dicapai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.
| File size | 428.62 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
ADPETIKISINDOADPETIKISINDO Mengapa demikian. Karena ide, konsep, dan pemikiran yang ia miliki sangat baru. Inilah keunikan Yudian Wahyudi yang tidak dimiliki Ahmad Khan, mengingatMengapa demikian. Karena ide, konsep, dan pemikiran yang ia miliki sangat baru. Inilah keunikan Yudian Wahyudi yang tidak dimiliki Ahmad Khan, mengingat
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta artikel jurnal nasional yang relevan dalam tujuhData diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta artikel jurnal nasional yang relevan dalam tujuh
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Reformasi zonasi harus dilakukan dalam kerangka konstitusional, dengan menempatkan hak atas pendidikan sebagai hak dasar yang tidak boleh dibatasi olehReformasi zonasi harus dilakukan dalam kerangka konstitusional, dengan menempatkan hak atas pendidikan sebagai hak dasar yang tidak boleh dibatasi oleh
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Permasalahan utama dalam penerapan sistem e-Court di Peradilan Agama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kendala teknis, serta rendahnyaPermasalahan utama dalam penerapan sistem e-Court di Peradilan Agama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kendala teknis, serta rendahnya
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat penting untuk menentukan apakah suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur khusus, guna menjagaPeran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat penting untuk menentukan apakah suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur khusus, guna menjaga
UNCMUNCM Pada siklus II, keaktifan siswa meningkat dari nilai rata-rata 52% pada prasiklus menjadi 89%, melampaui target ketuntasan yang telah ditetapkan sebesarPada siklus II, keaktifan siswa meningkat dari nilai rata-rata 52% pada prasiklus menjadi 89%, melampaui target ketuntasan yang telah ditetapkan sebesar
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan remaja tentang manajemen kebersihan menstruasi, terjadinya perubahanHasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan remaja tentang manajemen kebersihan menstruasi, terjadinya perubahan
Useful /
UIGMUIGM Ketersediaan estetika tempat, transportasi publik, dan keragaman penggunaan lahan menjadi elemen penting dalam membentuk lingkungan kreatif.meskipun demikian,Ketersediaan estetika tempat, transportasi publik, dan keragaman penggunaan lahan menjadi elemen penting dalam membentuk lingkungan kreatif.meskipun demikian,
UMBIMAUMBIMA Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman teknis, persepsi biaya tinggi, dan minimnya kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatanKendala utama meliputi rendahnya pemahaman teknis, persepsi biaya tinggi, dan minimnya kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan
UAJMUAJM Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara struktur modal, ukuran perusahaan, distress keuangan, CR, dan EPS terhadap returnPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara struktur modal, ukuran perusahaan, distress keuangan, CR, dan EPS terhadap return
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Pengolahan data menggunakan software statistik dengan tahap analisis statistik deskriptif dan analisis bivariat uji-T. Hasil studi bahwa terdapat perbedaanPengolahan data menggunakan software statistik dengan tahap analisis statistik deskriptif dan analisis bivariat uji-T. Hasil studi bahwa terdapat perbedaan