MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPeninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa upaya “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Pasal 268 ayat (3) KUHAP yaitu, “inkracht van gewisjde. Putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra, disatu sisi ada yang berpendapat bahwa PK lebih dari satu kali merupakan upaya melindungi hak masyarakat dalam memperoleh keadilan, namun di sisi lain ada pendapat bahwa PK lebih dari satu kali merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum. Setelah mengkaji Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dapat disimpulkan, PK lebih dari satu kali telah sesuai dengan tujuan masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam penegakan hukum, karena dalam rangka mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran materiil tidak dapat dibatasi oleh waktu.
34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali menyatakan batasan pengajuan PK hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku, yang menimbulkan polemik antara kepastian hukum dan keadilan.Meskipun demikian, PK yang lebih dari satu kali sesuai dengan tujuan masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran materiil, dan Putusan MK harus dilaksanakan karena bersifat final dan mengikat.Diharapkan kekuasaan kehakiman, baik MA dan MK, dapat mengkombinasikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam memutus perkara untuk menghindari polemik, serta MA menyempurnakan PERMA tentang PK.
Pengembangan model peninjauan kembali yang mengintegrasikan mekanisme pemeriksaan keadaan baru (novum) secara sistematis menjadi penting untuk mencegah penyelewengan dan membandingkan dengan praktik di negara lain. Selain itu, kajian komparatif terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks hukum banding di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang best practice yang dapat diadopsi. Analisis dampak kebijakan Mahkamah Agung terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus peninjauan kembali juga perlu dilakukan untuk merumuskan kerangka kerja kolaborasi antarlembaga penegak hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan dapat dicapai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.
| File size | 428.62 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Dalam KUHAP ditegaskan bahwa status tersangka hanya dapat ditetapkan jika minimal terdapat dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP.Dalam KUHAP ditegaskan bahwa status tersangka hanya dapat ditetapkan jika minimal terdapat dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP.
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian pelanggaran AAUPB di PTUN merupakan proses yang dinamis dan bergantung pada kemampuan penggugat menyajikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian pelanggaran AAUPB di PTUN merupakan proses yang dinamis dan bergantung pada kemampuan penggugat menyajikan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Dampak penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga, edukasi hukum dan literasi digital, serta pengembangan sistem pendampinganDampak penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga, edukasi hukum dan literasi digital, serta pengembangan sistem pendampingan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Namun, pada saat yang sama, paparan yang tidak etis seperti penyebaran identitas, komentar negatif, dan stigma di platform digital menyebabkan trauma berulangNamun, pada saat yang sama, paparan yang tidak etis seperti penyebaran identitas, komentar negatif, dan stigma di platform digital menyebabkan trauma berulang
UNSUNS Pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilihanPemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilihan
UWPUWP Untuk itu perlu untuk merevisi regulasi dengan memberi ruang bagi peralihan hak waris bagi pewaris yang masih hidup yang merupakan ciri khas hukum warisUntuk itu perlu untuk merevisi regulasi dengan memberi ruang bagi peralihan hak waris bagi pewaris yang masih hidup yang merupakan ciri khas hukum waris
DINASTIRESDINASTIRES Kedua undang‑undang tersebut mengamanatkan bahwa pada tahun 2024 pemilihan akan dilaksanakan secara serentak dalam satu tahun, meliputi pemilihan Presiden‑WakilKedua undang‑undang tersebut mengamanatkan bahwa pada tahun 2024 pemilihan akan dilaksanakan secara serentak dalam satu tahun, meliputi pemilihan Presiden‑Wakil
UCYUCY Kenaikan rata-rata hasil belajar murid pada studi pertama dari 64,80 berubah 75,60 di siklus I, serta pada siklus II menjadi 85,60 serta kenaikan belajarKenaikan rata-rata hasil belajar murid pada studi pertama dari 64,80 berubah 75,60 di siklus I, serta pada siklus II menjadi 85,60 serta kenaikan belajar
Useful /
UTSUTS Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak literasi keuangan, literasi keuangan digital, dan financial technology terhadap inklusi keuangan mahasiswa.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak literasi keuangan, literasi keuangan digital, dan financial technology terhadap inklusi keuangan mahasiswa.
UTSUTS Penelitian ini menyimpulkan bahwa orientasi kewirausahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Sumbawa yang dikelola oleh wanitaPenelitian ini menyimpulkan bahwa orientasi kewirausahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Sumbawa yang dikelola oleh wanita
UTSUTS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elastisitas permintaan produk fashion Muslim di Butik House of Riamiranda Kota Mataram. Dari elastisitas hargaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis elastisitas permintaan produk fashion Muslim di Butik House of Riamiranda Kota Mataram. Dari elastisitas harga
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi e-ticketing masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keandalan layanan danPenelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi e-ticketing masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keandalan layanan dan