Media Hukum Indonesia (MHI) Files

/ HomeHome / Journal FilesJournal Files / Media Hukum Indonesia (MHI)
JURIS Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu penelitian ini mengintegrasikan perspektif psikologi klinis dan psikiatri dalam memahami amnesia dan depresi guna menilai pengaruhnya terhadapSelain itu penelitian ini mengintegrasikan perspektif psikologi klinis dan psikiatri dalam memahami amnesia dan depresi guna menilai pengaruhnya terhadap

JURIS Analisis Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ICC Dalam Kasus Rohingya Perspektif Hukum Internasional 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA ICC memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. KasusICC memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kasus

JURIS Kritik Pasal 23 Ayat 1 UU No 17 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hukum dalam Regulasi Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pasal 15 116 Permenkop UKM No 8 Tahun 2023 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Secara keseluruhan, kedua pasal ini menjamin kelancaran administratif operasional koperasi simpan pinjam tanpa beban birokrasi berlebih atau finansial.Secara keseluruhan, kedua pasal ini menjamin kelancaran administratif operasional koperasi simpan pinjam tanpa beban birokrasi berlebih atau finansial.

JURIS Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Baru dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan disharmonisasi antara pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dengan pasal 12 Undang-UndangPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan disharmonisasi antara pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dengan pasal 12 Undang-Undang

JURIS Kritik Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Ketentuan tersebut menegaskan orientasi sistem peradilan pidana anak pada penyelesaian perkara yang non-represif dan partisipatif, namun masih bersifatKetentuan tersebut menegaskan orientasi sistem peradilan pidana anak pada penyelesaian perkara yang non-represif dan partisipatif, namun masih bersifat

JURIS Kritik Asas Non Diskriminatif Terhadap Regulasi dalam Pasal 76c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Korban Bullying Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Ketentuan sanksi pada pasal tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip non‑diskriminatif karena tidak mencakup kelompok korban di luar anak serta tidakKetentuan sanksi pada pasal tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip non‑diskriminatif karena tidak mencakup kelompok korban di luar anak serta tidak

JURIS Kritik Asas Pengayoman Penataan Ruang Terhadap Ketiadaan Norma Utilitas Telekomunikasi dalam Pasal 35 Sampai Pasal 37 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Solusi yang diusulkan adalah menyisipkan norma standar keselamatan utilitas publik dalam setiap pemberian izin pemanfaatan ruang agar regulasi tata ruangSolusi yang diusulkan adalah menyisipkan norma standar keselamatan utilitas publik dalam setiap pemberian izin pemanfaatan ruang agar regulasi tata ruang

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual Uu Tpks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Indonesia dengan tingkat kasus kekerasan seksual yang dapat dikatakan tinggi terutama melibatkan korban yaitu perempuan maupun anak -anak dibawah umutIndonesia dengan tingkat kasus kekerasan seksual yang dapat dikatakan tinggi terutama melibatkan korban yaitu perempuan maupun anak -anak dibawah umut

JURIS AsbAbun Nuzl Surah An Nr Ayat 2 3 Analisis Hukum Zina dan Konsekuensinya dalam Perspektif Al Qur an 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan menganalisis asbābun nuzūl QS. an‑Nūr ayat 2–3, menjelaskan ketentuan hukum zina menurut perspektif syariat Islam, mengungkapPenelitian ini bertujuan menganalisis asbābun nuzūl QS. an‑Nūr ayat 2–3, menjelaskan ketentuan hukum zina menurut perspektif syariat Islam, mengungkap

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Seluruh bentuk perlindungan ini Berdasarkan norma hak asasi manusia dalam UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1),Seluruh bentuk perlindungan ini Berdasarkan norma hak asasi manusia dalam UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1),

JURIS Peran Hukum Internasional dalam Menyikapi Ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dewan Keamanan PBB merespons dengan mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan Korea Utara dan memberlakukan sanksi ekonomi-politik, seperti pembekuanDewan Keamanan PBB merespons dengan mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan Korea Utara dan memberlakukan sanksi ekonomi-politik, seperti pembekuan

JURIS Kedudukan Artificial Intelligence AI di dalam Hukum Perdata Serta Pertanggungjawaban Pengguna Atas Penyalahgunaannya 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kerugian yang muncul, baik materiil maupun immateriil, tetap harus diganti oleh manusia yang mengoperasikan atau mengendalikan teknologi tersebut. DenganKerugian yang muncul, baik materiil maupun immateriil, tetap harus diganti oleh manusia yang mengoperasikan atau mengendalikan teknologi tersebut. Dengan

Latest /

JURIS Digital Transformation in the Validation of Land Tax Block Maps and Land Parcel Maps in Bojonegoro Regency 2025More at 2025

STPNSTPN Discrepancies in boundary delineation, parcel area, and ownership identity often lead to inaccuracies that may undermine fairness, compliance, and revenueDiscrepancies in boundary delineation, parcel area, and ownership identity often lead to inaccuracies that may undermine fairness, compliance, and revenue

JURIS The Determinant of Job Performance for Laborers in Manufacturing Companies in Jakarta 2023More at 2023

UNIKOMUNIKOM Dengan melakukan uji regresi berganda pada responden buruh perusahaan manufaktur di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa sense of community dan compensationDengan melakukan uji regresi berganda pada responden buruh perusahaan manufaktur di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa sense of community dan compensation

JURIS Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Dalam Masa Penyidikan dan Penuntutan 2025More at 2025

LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Reformasi ini perlu mengacu pada praktik hukum negara lain dan internasional seperti UNCAC agar ketentuan pemberantasan korupsi mampu menjawab tantanganReformasi ini perlu mengacu pada praktik hukum negara lain dan internasional seperti UNCAC agar ketentuan pemberantasan korupsi mampu menjawab tantangan

JURIS Efek Mengunyah Permen Karet Chewing Gum Terhadap Pemulihan Ileus Pasca Operasi Kanker Kolorektal 2025More at 2025

UMSBUMSB Kanker ini awalnya berkembang dari polip menahun yang kemudian menjadi ganas. Salah satu pengobatan untuk kanker kolorektal adalah pembedahan, yang dapatKanker ini awalnya berkembang dari polip menahun yang kemudian menjadi ganas. Salah satu pengobatan untuk kanker kolorektal adalah pembedahan, yang dapat

ads-block-test