Media Hukum Indonesia (MHI) Files

/ HomeHome / Journal FilesJournal Files / Media Hukum Indonesia (MHI)
JURIS Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindunganDengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Praktik ini mungkin melanggar hak-hak dasar pekerja, mengganggu kesejahteraan mental, membatasi mobilitas dalam pekerjaan, dan menurunkan posisi tawarPraktik ini mungkin melanggar hak-hak dasar pekerja, mengganggu kesejahteraan mental, membatasi mobilitas dalam pekerjaan, dan menurunkan posisi tawar

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengalami amnesia sebagai akibat depresi yang dipicu oleh traumaPenelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengalami amnesia sebagai akibat depresi yang dipicu oleh trauma

JURIS Peran Hukum Internasional dalam Menyikapi Ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dari perspektif hukum internasional, konflik ini merupakan pelanggaran serius terhadap norma dan prinsip perdamaian dunia, meskipun Dewan Keamanan PBBDari perspektif hukum internasional, konflik ini merupakan pelanggaran serius terhadap norma dan prinsip perdamaian dunia, meskipun Dewan Keamanan PBB

JURIS Analisis Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ICC Dalam Kasus Rohingya Perspektif Hukum Internasional 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi literatur, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasionalDengan menggunakan pendekatan normatif dan studi literatur, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional

JURIS Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Baru dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penafsiran ganda, dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Kedua, penyelesaian disharmonisasiKondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penafsiran ganda, dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Kedua, penyelesaian disharmonisasi

JURIS Kritik Asas Non Diskriminatif Terhadap Regulasi dalam Pasal 76c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Korban Bullying Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pasal 76C Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk bullying,Pasal 76C Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk bullying,

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual Uu Tpks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kekerasan seksual menjadi isu hukum yang krusial untuk ditelaah karena dampaknya terhadap hak asasi manusia para korban, yang menimbulkan gangguan baikKekerasan seksual menjadi isu hukum yang krusial untuk ditelaah karena dampaknya terhadap hak asasi manusia para korban, yang menimbulkan gangguan baik

JURIS Kritik Asas Pengayoman Penataan Ruang Terhadap Ketiadaan Norma Utilitas Telekomunikasi dalam Pasal 35 Sampai Pasal 37 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 TahunPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun

JURIS Kritik Pasal 23 Ayat 1 UU No 17 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hukum dalam Regulasi Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pasal 15 116 Permenkop UKM No 8 Tahun 2023 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Ketentuan tersebut mendukung kontinuitas layanan bagi anggota, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan mekanisme internal seperti persetujuan RapatKetentuan tersebut mendukung kontinuitas layanan bagi anggota, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan mekanisme internal seperti persetujuan Rapat

JURIS Kritik Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Desain penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menelaah peraturanPenelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Desain penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menelaah peraturan

JURIS Kedudukan Artificial Intelligence AI di dalam Hukum Perdata Serta Pertanggungjawaban Pengguna Atas Penyalahgunaannya 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Selain dampak positif yang diberikan kepada masyarakat, dampak negatif juga tidak dapat dihindari sehingga mengenai pertanggungjawaban kecerdasan buatanSelain dampak positif yang diberikan kepada masyarakat, dampak negatif juga tidak dapat dihindari sehingga mengenai pertanggungjawaban kecerdasan buatan

Latest /

JURIS Characteristics of Patients with Stage V Chronic Kidney Disease Undergoing Regular Hemodialysis at Tabanan Hospital 2025More at 2025

UHTUHT Dari segi faktor risiko, nefrosklerosis menjadi kondisi yang paling umum, terdeteksi lebih dari setengah jumlah subjek. Selain itu, status hipertensi menunjukkanDari segi faktor risiko, nefrosklerosis menjadi kondisi yang paling umum, terdeteksi lebih dari setengah jumlah subjek. Selain itu, status hipertensi menunjukkan

JURIS Dinamika Politisasi Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia 2026More at 2026

IAIN SUIAIN SU Kedua, patronase dan klientelisme politik menguraikan mekanisme operasional di mana jabatan birokrasi berfungsi sebagai objek pertukaran dalam jaringanKedua, patronase dan klientelisme politik menguraikan mekanisme operasional di mana jabatan birokrasi berfungsi sebagai objek pertukaran dalam jaringan

JURIS HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN SEKS BEBAS PADA REMAJA DI DESA SENDANG AGUNG SUMBERREJO BOJONEGORO 2026More at 2026

ISTEKICSADABJNISTEKICSADABJN Salah satu faktor yang diduga berperan dalam pencegahan seks bebas pada remaja adalah tingkat pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas.Salah satu faktor yang diduga berperan dalam pencegahan seks bebas pada remaja adalah tingkat pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas.

JURIS Reducing Carbon Emissions in The Indonesian Logistics Industry A Delphi Study 2025More at 2025

ITLITL Industri logistik dan transportasi secara signifikan berkontribusi terhadap emisi karbon global, yang menekankan kebutuhan mendesak untuk intervensi teknologiIndustri logistik dan transportasi secara signifikan berkontribusi terhadap emisi karbon global, yang menekankan kebutuhan mendesak untuk intervensi teknologi

ads-block-test