DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Regulasi Hak anggota Koperasi Simpan Pinjam dalam Pasal 15-16 Permenkop UKM dan mengkaji Kritik Pasal 23 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hukum dalam Regulasi Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pasal 15-116 Permenkop UKM No.8 Tahun 2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama yaitu Pasal 15 mengatur kewajiban perubahan izin usaha dan jaringan pelayanan saat terjadi modifikasi nama atau alamat kantor koperasi melalui sistem perizinan pemerintah, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 16 menjamin pembebasan biaya untuk semua pelayanan perizinan berbasis risiko pada usaha simpan pinjam koperasi. Secara keseluruhan, kedua yaitu pasal ini menjamin kelancaran administratif operasional koperasi simpan pinjam tanpa beban birokrasi berlebih atau finansial. Ketentuan tersebut mendukung kontinuitas layanan bagi anggota, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan mekanisme internal seperti persetujuan Rapat Anggota Kedua, Pasal 15 Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tidak sejalan karena frasa harus diubah melalui sistem perizinan pada ayat (1) mengabaikan kewenangan eksklusif Rapat Anggota dalam menentukan perubahan struktural yang memengaruhi operasional simpan pinjam. Pasal 16 juga tidak sejalan sebab ketentuan pembebasan biaya perizinan tidak menghubungkan dengan persetujuan Rapat Anggota atas penggunaan hasil usaha atau batas pinjaman. Kedua pasal tersebut tidak menunjukkan elemen sejalan apa pun dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012, yang menekankan otoritas Rapat Anggota secara eksplisit.

Regulasi hak anggota koperasi simpan pinjam dalam pasal 15-16 Permenkop UKM no.8 tahun 2023, yaitu Pasal 15 mengatur kewajiban perubahan izin usaha dan jaringan pelayanan saat terjadi modifikasi nama atau alamat kantor koperasi melalui sistem perizinan pemerintah, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.Pasal 16 menjamin pembebasan biaya untuk semua pelayanan perizinan berbasis risiko pada usaha simpan pinjam koperasi.Secara keseluruhan, kedua pasal ini menjamin kelancaran administratif operasional koperasi simpan pinjam tanpa beban birokrasi berlebih atau finansial.Ketentuan tersebut mendukung kontinuitas layanan bagi anggota, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan mekanisme internal seperti persetujuan Rapat Anggota.Kritik Pasal 23 Ayat (1) UU No.17 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hukum dalam Regulasi Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pasal 15-116 Permenkop UKM No.8 Tahun 2023, yaitu Pasal 15 Permenkop UKM No.8 Tahun 2023 tidak sejalan karena frasa harus diubah melalui sistem perizinan pada ayat (1) mengabaikan kewenangan eksklusif Rapat Anggota dalam menentukan perubahan struktural yang memengaruhi operasional simpan pinjam.Pasal 16 juga tidak sejalan sebab ketentuan pembebasan biaya perizinan tidak menghubungkan dengan persetujuan Rapat Anggota atas penggunaan hasil usaha atau batas pinjaman.Kedua pasal tersebut tidak menunjukkan elemen sejalan apa pun dengan Pasal 23 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012, yang menekankan otoritas Rapat Anggota secara eksplisit.Dengan demikian, Pasal 15 dan 16 dianggap belum sepenuhnya sejalan karena absennya mekanisme pengambilan keputusan demokratis anggota, sehingga melemahkan perlindungan hukum hak anggota koperasi simpan pinjam.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga aspek utama. Pertama, menganalisis dampak harmonisasi regulasi antara UU No. 17 Tahun 2012 dan Permenkop No. 8 Tahun 2023 terhadap efektivitas perlindungan hak anggota koperasi simpan pinjam. Kedua, mengevaluasi mekanisme partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan struktural melalui pendekatan partisipatif, seperti penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi rapat anggota. Ketiga, mengkaji keterkaitan antara prinsip kehati-hatian dalam UU Perkoperasian dengan kebutuhan fleksibilitas usaha mikro, khususnya dalam konteks perekonomian digital. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana memperkuat keseimbangan antara perlindungan hukum dan kemandirian koperasi, sekaligus mengidentifikasi celah regulasi yang memerlukan revisi.

Read online
File size262.24 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ICC Dalam Kasus Rohingya Perspektif Hukum Internasional 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Prinsip komplementer ICC memastikan pengadilan internasional dapat bertindak jika sistem nasional tidak mampu, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendalaPrinsip komplementer ICC memastikan pengadilan internasional dapat bertindak jika sistem nasional tidak mampu, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendala

JURIS Kritik Asas Pengayoman Penataan Ruang Terhadap Ketiadaan Norma Utilitas Telekomunikasi dalam Pasal 35 Sampai Pasal 37 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pasal-pasal tersebut hanya menekankan aspek administratif dan anggaran tanpa memasukkan klausul perlindungan keselamatan fisik warga negara. Solusi yangPasal-pasal tersebut hanya menekankan aspek administratif dan anggaran tanpa memasukkan klausul perlindungan keselamatan fisik warga negara. Solusi yang

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Produksi Distribusi dan Penjualan Set Top Box Ilegal yang menimbulkan Kerugian Konsumen di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan analisis yuridis normatif, tindakan memperjualbelikan STB ilegal menunjukkan adanya actus reus dan mens rea, karena pelaku usaha secara sadarBerdasarkan analisis yuridis normatif, tindakan memperjualbelikan STB ilegal menunjukkan adanya actus reus dan mens rea, karena pelaku usaha secara sadar

JURIS Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian pembatasan yang dilakukan negara tidak memenuhi prinsip legalitas, necessity, dan proportionality yang menjadi standar pembatasan hak menurutDengan demikian pembatasan yang dilakukan negara tidak memenuhi prinsip legalitas, necessity, dan proportionality yang menjadi standar pembatasan hak menurut

JURIS Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindunganDengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan

JURIS Teori Pemberlakuan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Positif di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penerapan teori pemberlakuan hukum Islam juga berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Hukum Islam kini tidak hanya menjadiPenerapan teori pemberlakuan hukum Islam juga berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Hukum Islam kini tidak hanya menjadi

JURIS The Influence of Training and Development on Employee Productivity at the Mulia Jaya Savings and Loan Cooperative in Jember Regency 2022More at 2022

UNSULBARUNSULBAR Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan software SPSS 22. Dari keseluruhan hipotesis ini memiliki pengaruh positif kepadaMetode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan software SPSS 22. Dari keseluruhan hipotesis ini memiliki pengaruh positif kepada

JURIS Analisis Kinerja Keuangan untuk Menilai Kesehatan Usaha Koperasi BMT Batik Mataram di Yogyakarta 2022More at 2022

UNSULBARUNSULBAR Aspek permodalan dan manajemen memperoleh predikat cukup sehat, sementara aspek efisiensi berada dalam pengawasan. aspek likuiditas berada dalam pengawasanAspek permodalan dan manajemen memperoleh predikat cukup sehat, sementara aspek efisiensi berada dalam pengawasan. aspek likuiditas berada dalam pengawasan

Useful /

JURIS Pengelolaan TPA Bantar Gebang dalam Perspektif Hukum Lingkungan Penerapan Prinsip Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pengelolaan TPA yang masih menimbulkan pencemaran mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip pencegahan pencemaran dan kehati-hatian. InstrumenPengelolaan TPA yang masih menimbulkan pencemaran mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip pencegahan pencemaran dan kehati-hatian. Instrumen

JURIS AsbAbun Nuzl Surah An Nr Ayat 2 3 Analisis Hukum Zina dan Konsekuensinya dalam Perspektif Al Qur an 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dalam konteks modern Indonesia, nilai moral dan spiritual ayat ini tetap relevan untuk mengatasi fenomena seperti prostitusi daring, kekerasan seksual,Dalam konteks modern Indonesia, nilai moral dan spiritual ayat ini tetap relevan untuk mengatasi fenomena seperti prostitusi daring, kekerasan seksual,

JURIS Character education development strategy based on Islamic religious education at Muhammadiyah Jakarta Junior High School 2025More at 2025

STAI TBHSTAI TBH Temuan utama menunjukkan adanya perubahan dan komitmen siswa dalam melaksanakan ibadah serta menampilkan perilaku berkarakter baik selama proses pembelajaran.meskipunTemuan utama menunjukkan adanya perubahan dan komitmen siswa dalam melaksanakan ibadah serta menampilkan perilaku berkarakter baik selama proses pembelajaran.meskipun

JURIS Desa Dagan Lestari Berbudaya Melalui Pengaplikasian Krenova Alat Pembakaran Sampah Minim Asap 2025More at 2025

UMSRAPPANGUMSRAPPANG Kegiatan ini masih memerlukan monitoring dan evaluasi lebih jauh terkait penggunaan Krenova, maka dari itu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam membangunKegiatan ini masih memerlukan monitoring dan evaluasi lebih jauh terkait penggunaan Krenova, maka dari itu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam membangun

ads-block-test