DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Regulasi Hak anggota Koperasi Simpan Pinjam dalam Pasal 15-16 Permenkop UKM dan mengkaji Kritik Pasal 23 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hukum dalam Regulasi Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pasal 15-116 Permenkop UKM No.8 Tahun 2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama yaitu Pasal 15 mengatur kewajiban perubahan izin usaha dan jaringan pelayanan saat terjadi modifikasi nama atau alamat kantor koperasi melalui sistem perizinan pemerintah, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 16 menjamin pembebasan biaya untuk semua pelayanan perizinan berbasis risiko pada usaha simpan pinjam koperasi. Secara keseluruhan, kedua yaitu pasal ini menjamin kelancaran administratif operasional koperasi simpan pinjam tanpa beban birokrasi berlebih atau finansial. Ketentuan tersebut mendukung kontinuitas layanan bagi anggota, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan mekanisme internal seperti persetujuan Rapat Anggota Kedua, Pasal 15 Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tidak sejalan karena frasa harus diubah melalui sistem perizinan pada ayat (1) mengabaikan kewenangan eksklusif Rapat Anggota dalam menentukan perubahan struktural yang memengaruhi operasional simpan pinjam. Pasal 16 juga tidak sejalan sebab ketentuan pembebasan biaya perizinan tidak menghubungkan dengan persetujuan Rapat Anggota atas penggunaan hasil usaha atau batas pinjaman. Kedua pasal tersebut tidak menunjukkan elemen sejalan apa pun dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012, yang menekankan otoritas Rapat Anggota secara eksplisit.
Regulasi hak anggota koperasi simpan pinjam dalam pasal 15-16 Permenkop UKM no.8 tahun 2023, yaitu Pasal 15 mengatur kewajiban perubahan izin usaha dan jaringan pelayanan saat terjadi modifikasi nama atau alamat kantor koperasi melalui sistem perizinan pemerintah, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.Pasal 16 menjamin pembebasan biaya untuk semua pelayanan perizinan berbasis risiko pada usaha simpan pinjam koperasi.Secara keseluruhan, kedua pasal ini menjamin kelancaran administratif operasional koperasi simpan pinjam tanpa beban birokrasi berlebih atau finansial.Ketentuan tersebut mendukung kontinuitas layanan bagi anggota, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan mekanisme internal seperti persetujuan Rapat Anggota.Kritik Pasal 23 Ayat (1) UU No.17 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hukum dalam Regulasi Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pasal 15-116 Permenkop UKM No.8 Tahun 2023, yaitu Pasal 15 Permenkop UKM No.8 Tahun 2023 tidak sejalan karena frasa harus diubah melalui sistem perizinan pada ayat (1) mengabaikan kewenangan eksklusif Rapat Anggota dalam menentukan perubahan struktural yang memengaruhi operasional simpan pinjam.Pasal 16 juga tidak sejalan sebab ketentuan pembebasan biaya perizinan tidak menghubungkan dengan persetujuan Rapat Anggota atas penggunaan hasil usaha atau batas pinjaman.Kedua pasal tersebut tidak menunjukkan elemen sejalan apa pun dengan Pasal 23 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012, yang menekankan otoritas Rapat Anggota secara eksplisit.Dengan demikian, Pasal 15 dan 16 dianggap belum sepenuhnya sejalan karena absennya mekanisme pengambilan keputusan demokratis anggota, sehingga melemahkan perlindungan hukum hak anggota koperasi simpan pinjam.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga aspek utama. Pertama, menganalisis dampak harmonisasi regulasi antara UU No. 17 Tahun 2012 dan Permenkop No. 8 Tahun 2023 terhadap efektivitas perlindungan hak anggota koperasi simpan pinjam. Kedua, mengevaluasi mekanisme partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan struktural melalui pendekatan partisipatif, seperti penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi rapat anggota. Ketiga, mengkaji keterkaitan antara prinsip kehati-hatian dalam UU Perkoperasian dengan kebutuhan fleksibilitas usaha mikro, khususnya dalam konteks perekonomian digital. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana memperkuat keseimbangan antara perlindungan hukum dan kemandirian koperasi, sekaligus mengidentifikasi celah regulasi yang memerlukan revisi.
| File size | 262.24 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSULBARUNSULBAR Penelitian ini menghasilkan temuan yang menegaskan pengaruh positif dari beban kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawanPenelitian ini menghasilkan temuan yang menegaskan pengaruh positif dari beban kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawan
UNPAMUNPAM Model proses perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yaitu model waterfall dan dibantu dengan analisis menggunakan Unified ModellingModel proses perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yaitu model waterfall dan dibantu dengan analisis menggunakan Unified Modelling
UNPAMUNPAM 5 dapat mempermudah penentuan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kemampuan berbahasa Inggris siswa. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah5 dapat mempermudah penentuan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kemampuan berbahasa Inggris siswa. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah
UNPAMUNPAM Perancangan media informasi sudah menggunakan desain yang bagus dan interface yang mudah untuk digunakan oleh user, serta tampilan yang menarik dan mudahPerancangan media informasi sudah menggunakan desain yang bagus dan interface yang mudah untuk digunakan oleh user, serta tampilan yang menarik dan mudah
UNPAMUNPAM Penelitian ini menggunakan 15 kriteria dengan bobot 0,08 untuk kriteria 1 dan 0,05 untuk kriteria 15. Penggunaan kasus pengguna diusulkan untuk menggambarkanPenelitian ini menggunakan 15 kriteria dengan bobot 0,08 untuk kriteria 1 dan 0,05 untuk kriteria 15. Penggunaan kasus pengguna diusulkan untuk menggambarkan
UNPAMUNPAM Sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai mengusulkan penambahan subkriteria dari kriteria sebelumnya. Setelah perhitungan AHP, nilai kriteriaSistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai mengusulkan penambahan subkriteria dari kriteria sebelumnya. Setelah perhitungan AHP, nilai kriteria
UNPAMUNPAM Kontribusi yang dihasilkan setelah serangkaian investigasi kasus menggunakan signature file berhasil dilakukan dengan aplikasi Access Data FTK Imager versiKontribusi yang dihasilkan setelah serangkaian investigasi kasus menggunakan signature file berhasil dilakukan dengan aplikasi Access Data FTK Imager versi
UNPAMUNPAM Penelitian ini menunjukkan bahwa metode AHP dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perekrutan yang masih konvensional dengan menunjukkan nilai-nilaiPenelitian ini menunjukkan bahwa metode AHP dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perekrutan yang masih konvensional dengan menunjukkan nilai-nilai
Useful /
UNIBUNIB Hasil menunjukkan bahwa, pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok dalam skor pemahaman membaca. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa penggunaanHasil menunjukkan bahwa, pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok dalam skor pemahaman membaca. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa penggunaan
UNPAMUNPAM Pengolahan data gaji karyawan menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk menghargai para karyawannya yang sudah bekerja. Proses penggajian karyawan padaPengolahan data gaji karyawan menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk menghargai para karyawannya yang sudah bekerja. Proses penggajian karyawan pada
UNPAMUNPAM Hasil dari penerapan metode Least Square untuk menghitung jumlah mahasiswa yang akan mendaftar dapat diperoleh nilai prediksi yang sudah ditentukan. DataHasil dari penerapan metode Least Square untuk menghitung jumlah mahasiswa yang akan mendaftar dapat diperoleh nilai prediksi yang sudah ditentukan. Data
UNPAMUNPAM 500 yang diambil dari media sosial Facebook di grup private komunitas Arena of Valor. Dataset tersebut dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas toxic, dan non-toxic.500 yang diambil dari media sosial Facebook di grup private komunitas Arena of Valor. Dataset tersebut dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas toxic, dan non-toxic.