DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Kecerdasan buatan yakni teknologi yang dibuat dengan tujuan untuk diprogramkan seperti kecerdasan manusia pada umumnya ke dalam media elektronik sehingga dapat berpikir dan melakukan pekerjaan layaknya seorang manusia. Kedudukan atau status adalah hal yang penting dalam hukum, terutama dalam hukum perdata. Kecerdasan buatan sendiri belum diketahui kedudukannya di dalam hukum perdata, karena masih dianggap sebagai benda atau objek hukum saja. Tindakan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan yang dibuat selayaknya manusia ini yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat terkait dengan kedudukannya. Dengan dirancangnya AI atau kecerdasan buatan yang serupa dengan manusia yang kemudian jika AI melakukan perbuatan yang dapat merugikan, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata akan perbuatannya yang melawan hukum dan dapat menyebabkan kerugian. Selain dampak positif yang diberikan kepada masyarakat, dampak negatif juga tidak dapat dihindari sehingga mengenai pertanggungjawaban kecerdasan buatan atau Artificial Intellegence (AI) ini kembali dipertanyakan akan kedudukannya dalam hukum perdata. Dalam penelitian ini penelitian normatif dengan pendekatan yuridis sebagai metode penelitiannya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam konteks hukum perdata bukanlah sebuah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum secara mandiri di dalam Undang-undang hukum perdata.Pertanggungjawaban dalam hukum perdata mengenai kerugian yang timbul dari tindakan AI tetap kembali kepada manusia baik pemilik, pengembang, maupun pengguna.Kerugian yang muncul, baik materiil maupun immateriil, tetap harus diganti oleh manusia yang mengoperasikan atau mengendalikan teknologi tersebut.Dengan demikian, penggunaan AI tidak menghapus kewajiban hukum, melainkan justru menuntut kehati-hatian yang lebih besar agar teknologi ini tidak disalahgunakan atau menimbulkan dampak yang merugikan bagi orang lain.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada studi komparatif kedudukan AI di berbagai sistem hukum perdata global untuk membandingkan pendekatan regulasi yang berbeda. Selanjutnya, perlu dilakukan analisis tentang kerangka etika yang dapat diterapkan untuk menjamin akuntabilitas AI dalam konteks penyalahgunaan. Terakhir, penelitian dapat mengkaji persepsi masyarakat awam terhadap tanggung jawab hukum AI di sektor kritis seperti kesehatan atau keamanan nasional, serta bagaimana regulasi dapat meminimalkan risiko kerugian yang mungkin terjadi.

  1. HUKUM PROGRESIF DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN | Veritas et Justitia. progresif teknologi... doi.org/10.25123/vej.3270HUKUM PROGRESIF DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN Veritas et Justitia progresif teknologi doi 10 25123 vej 3270
  2. TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM | Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. telaah... ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/453TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM MANUSIA DAN BADAN HUKUM Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum telaah ejournal uksw edu refleksihukum article view 453
  3. Revolusi Industri 4.0 dan Otomatisasi: Antara Produktivitas, Risiko, dan Etika Sosial | Permana | KONTAN:... jurnal.penerbitwidina.com/index.php/KONTAN/article/view/553Revolusi Industri 4 0 dan Otomatisasi Antara Produktivitas Risiko dan Etika Sosial Permana KONTAN jurnal penerbitwidina index php KONTAN article view 553
Read online
File size315.26 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual Uu Tpks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kekerasan seksual menjadi isu hukum yang krusial untuk ditelaah karena dampaknya terhadap hak asasi manusia para korban, yang menimbulkan gangguan baikKekerasan seksual menjadi isu hukum yang krusial untuk ditelaah karena dampaknya terhadap hak asasi manusia para korban, yang menimbulkan gangguan baik

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus penganiayaan berat dengan kondisi amnesia memerlukan penilaian medis dan yuridis yang komprehensifOleh karena itu, penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus penganiayaan berat dengan kondisi amnesia memerlukan penilaian medis dan yuridis yang komprehensif

JURIS Filter Bubble Phenomenon on Instagram and Its Impact on Teenagers Lifestyle and Social Interaction 2026More at 2026

APTISIAPTISI Remaja cenderung mengadopsi tren penampilan dan kegembiraan yang sering muncul di Instagram dan terlibat dalam kelompok sosial yang homogen. Hal ini mengurangiRemaja cenderung mengadopsi tren penampilan dan kegembiraan yang sering muncul di Instagram dan terlibat dalam kelompok sosial yang homogen. Hal ini mengurangi

JURIS CHARACTER EDUCATION FOR MENTAL RESILIENCE A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON CHILDREN S WELL BEING IN THE AI ERA 2026More at 2026

UMMUBAUMMUBA Furthermore, the study emphasizes the need for a holistic approach involving schools, families, and the wider community to cultivate mental fortitude andFurthermore, the study emphasizes the need for a holistic approach involving schools, families, and the wider community to cultivate mental fortitude and

JURIS IoT IMPLEMENTATION BASED ON POWER QUALITY NETWORK ANALYZER FOR 3 PHASE INDUCTION MOTOR CONTROL 2025More at 2025

STTWSTTW Secara keseluruhan, kerangka PQNA-IoT yang dikembangkan ini menawarkan solusi yang lebih andal dan cerdas untuk mengoptimalkan efisiensi energi dan menjagaSecara keseluruhan, kerangka PQNA-IoT yang dikembangkan ini menawarkan solusi yang lebih andal dan cerdas untuk mengoptimalkan efisiensi energi dan menjaga

JURIS Meningkatkan Keperdulian Terhadap Lingkungan Melalui Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik Non Organik serta B3 di SD Cendekia Islamic School 2025More at 2025

UNSERAUNSERA Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa minimal pada pembuangan sampah dan pemilahan sampah. Program yang dilaksanakan diMelalui sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa minimal pada pembuangan sampah dan pemilahan sampah. Program yang dilaksanakan di

JURIS The Role Of Technology In Islamic Education Management IEM In Educational Institutions 2024More at 2024

IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Selain itu, teknologi mengoptimalkan manajemen pendidikan dengan menyederhanakan tugas-tugas administratif, memfasilitasi komunikasi antara guru, siswa,Selain itu, teknologi mengoptimalkan manajemen pendidikan dengan menyederhanakan tugas-tugas administratif, memfasilitasi komunikasi antara guru, siswa,

JURIS Improvement Self Regulated Learning And Learning Motivation In The Digital Era Through Blended Learning 2024More at 2024

IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Blended Learning memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Hal ini memberikan kesempatan bagiBlended Learning memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Hal ini memberikan kesempatan bagi

Useful /

JURIS Kritik Pasal 23 Ayat 1 UU No 17 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hukum dalam Regulasi Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pasal 15 116 Permenkop UKM No 8 Tahun 2023 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pasal 16 juga tidak sejalan sebab ketentuan pembebasan biaya perizinan tidak menghubungkan dengan persetujuan Rapat Anggota atas penggunaan hasil usahaPasal 16 juga tidak sejalan sebab ketentuan pembebasan biaya perizinan tidak menghubungkan dengan persetujuan Rapat Anggota atas penggunaan hasil usaha

JURIS AsbAbun Nuzl Surah An Nr Ayat 2 3 Analisis Hukum Zina dan Konsekuensinya dalam Perspektif Al Qur an 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA an‑Nūr ayat 2–3 menetapkan hukuman hudūd bagi pelaku zina serta larangan menikahi pezina, dengan tujuan melindungi martabat keluarga, keturunan,an‑Nūr ayat 2–3 menetapkan hukuman hudūd bagi pelaku zina serta larangan menikahi pezina, dengan tujuan melindungi martabat keluarga, keturunan,

JURIS Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Baru dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kedua, penyelesaian disharmonisasi perlu dilakukan dengan mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali, dengan menempatkan Undang-Undang TindakKedua, penyelesaian disharmonisasi perlu dilakukan dengan mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali, dengan menempatkan Undang-Undang Tindak

JURIS Hijacking Democracy in Asia Challenges for Socialpreneurship and Institutional Resilience 2025More at 2025

APTISIAPTISI Memastikan transisi kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab adalah penting untuk pembangunan yang berkelanjutan, stabilitas sosial, dan perlindunganMemastikan transisi kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab adalah penting untuk pembangunan yang berkelanjutan, stabilitas sosial, dan perlindungan

ads-block-test