DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta mengkaji kritik Asas Pengayoman terhadap regulasi pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam pasal-pasal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 35, 36, dan 37 UU No. 26/2007 merupakan landasan prosedural yang mengatur pemanfaatan ruang, tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan Asas Pengayoman karena rumusan normanya cenderung bersifat birokratis-sentris yang hanya menekankan aspek administratif, sehingga gagal memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan fisik bagi masyarakat terhadap dampak nyata kesemrawutan infrastruktur utilitas di ruang publik.
Berdasarkan analisis normatif, dapat disimpulkan bahwa Pasal 35, 36, dan 37 dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 belum sejalan dengan Asas Pengayoman.Pasal-pasal tersebut hanya menekankan aspek administratif dan anggaran tanpa memasukkan klausul perlindungan keselamatan fisik warga negara.Solusi yang diusulkan adalah menyisipkan norma standar keselamatan utilitas publik dalam setiap pemberian izin pemanfaatan ruang agar regulasi tata ruang benar-benar hadir sebagai pelindung masyarakat.
Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara regulasi tata ruang dan perkembangan infrastruktur telekomunikasi modern, penelitian selanjutnya dapat mengusulkan revisi materi muatan UU No. 26 Tahun 2007 dengan memasukkan norma standar keselamatan utilitas publik. Penelitian juga dapat mengeksplorasi cara-cara konkret untuk mengintegrasikan aspek perlindungan keselamatan fisik masyarakat dalam proses perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, penelitian dapat menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari kesemrawutan infrastruktur utilitas di ruang publik, serta mencari solusi yang komprehensif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini.
| File size | 262.49 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UIGMUIGM Namun, fungsi ekonomi memperoleh nilai rata-rata 2,63 dengan kategori cukup, sehingga pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi informal belum optimal akibatNamun, fungsi ekonomi memperoleh nilai rata-rata 2,63 dengan kategori cukup, sehingga pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi informal belum optimal akibat
EJURNALILMIAHEJURNALILMIAH Kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budidaya ramah lingkungan dan pemanfaatan ruang sempit secara produktif.meskipunKegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budidaya ramah lingkungan dan pemanfaatan ruang sempit secara produktif.meskipun
UNJUNJ Berdasarkan analisis kesesuaian fisik, terdapat 1. 942 hektar lahan tergolong dalam kategori “Sesuai Marginal untuk permukiman. Adapun luas area permukimanBerdasarkan analisis kesesuaian fisik, terdapat 1. 942 hektar lahan tergolong dalam kategori “Sesuai Marginal untuk permukiman. Adapun luas area permukiman
USUUSU Kebijakan hukum tata ruang, secara umum pada tingkat paling dasar, dimana desa memiliki peran strategis dalam rangka pengelolaan tata ruang. BerdasarkanKebijakan hukum tata ruang, secara umum pada tingkat paling dasar, dimana desa memiliki peran strategis dalam rangka pengelolaan tata ruang. Berdasarkan
INSTITUTSUNANDOEINSTITUTSUNANDOE Perkembangan lahan terbangun selama 15 tahun terakhir di Kota Ambon telah memengaruhi perubahan tutupan lahan di DAS Wae Batugantung. Hal ini disebabkanPerkembangan lahan terbangun selama 15 tahun terakhir di Kota Ambon telah memengaruhi perubahan tutupan lahan di DAS Wae Batugantung. Hal ini disebabkan
PLBPLB Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor telah memiliki Sistem Informasi Database Bangunan yang telah terbangun pada tahun 2013. Untuk mengupdate dataDinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor telah memiliki Sistem Informasi Database Bangunan yang telah terbangun pada tahun 2013. Untuk mengupdate data
DPRDPR Pengembangan usaha mikro yang didukung oleh KUR turut meningkatkan taraf hidup pelaku usaha, menambah omzet, tenaga kerja, dan aset, sehingga berkontribusiPengembangan usaha mikro yang didukung oleh KUR turut meningkatkan taraf hidup pelaku usaha, menambah omzet, tenaga kerja, dan aset, sehingga berkontribusi
DPRDPR Jika kewenangan penataan ruang dipusatkan ke pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan dalam RUU Cipta Kerja, dikhawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan ruangJika kewenangan penataan ruang dipusatkan ke pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan dalam RUU Cipta Kerja, dikhawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan ruang
Useful /
USUUSU Pemahaman konsep perdagangan karbon menjadi semakin penting. Sumatera Utara, dengan beragam sumber daya alam dan sektor ekonomi yang berpotensi menyumbangPemahaman konsep perdagangan karbon menjadi semakin penting. Sumatera Utara, dengan beragam sumber daya alam dan sektor ekonomi yang berpotensi menyumbang
USUUSU Dengan menyelidiki perspektif hukum positif di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat, denganDengan menyelidiki perspektif hukum positif di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat, dengan
USUUSU Meskipun demikian, masih ada tantangan besar yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam transportasi. Infrastruktur yangMeskipun demikian, masih ada tantangan besar yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam transportasi. Infrastruktur yang
PLBPLB Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bioreaktor dapat mengurangi konsentrasi bahan pencemar dalam limbah cair secara signifikan. Selain itu, parameterHasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bioreaktor dapat mengurangi konsentrasi bahan pencemar dalam limbah cair secara signifikan. Selain itu, parameter