MKRI Files

/ HomeHome / University FilesUniversity Files / MKRI
JURIS Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri 2023More at 2023

Artikel ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang memberikan kejelasan mengenai konstitusionalitas pengangkatan wakil menteriArtikel ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang memberikan kejelasan mengenai konstitusionalitas pengangkatan wakil menteri

JURIS Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Judicial Activism vs Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman Judicial Review by the Constitutional Court Judicial Activism vs Judicial Res 2025More at 2025

Dalam praktik kewenangan judicial review, MK dihadapkan pada pilihan antara judicial activism atau judicial restraint. Dalam beberapa putusan, MK terkadangDalam praktik kewenangan judicial review, MK dihadapkan pada pilihan antara judicial activism atau judicial restraint. Dalam beberapa putusan, MK terkadang

JURIS STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG UNDANG OMNIBUS Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada P 2024More at 2024

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

JURIS The Role of NGOs in Environmental Governance in Indonesia Peran Ornop dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup di Indonesia 2024More at 2024

Peran organisasi non-pemerintah (NGO) perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas tata kelola lingkungan di Indonesia, karena sumber daya alam tidak dapatPeran organisasi non-pemerintah (NGO) perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas tata kelola lingkungan di Indonesia, karena sumber daya alam tidak dapat

JURIS Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

(1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan(1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan

JURIS Measuring Accountability for Filling the Acting Regional Heads in Indonesia Menakar Akuntabilitas Pengisian Penjabat Kepala Daerah di Indonesia 2023More at 2023

alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabatalasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabat

JURIS Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 PUU IV 2006 dan 025 PUU XIV 2016 2022More at 2022

Putusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asasPutusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas

JURIS Judicial Activism Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy Judicial Activism Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy 2024More at 2024

Indonesia menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengannulir undang‑undang yangIndonesia menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengannulir undang‑undang yang

JURIS RELEVANSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BIDANG PENGUJIAN UNDANG UNDANG TERHADAP POLITIK KRIMINAL INDONESIA Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia 2024More at 2024

MK tidak memiliki konsistensi dalam menerapkan judicial activism atau judicial restraint dalam menguji suatu Undang-Undang. Dalam politik kriminal, MKMK tidak memiliki konsistensi dalam menerapkan judicial activism atau judicial restraint dalam menguji suatu Undang-Undang. Dalam politik kriminal, MK

JURIS Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes 2024More at 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan upaya kerja sama antara MK dan lembaga negara lainnya untuk mengoptimalkan asas putusan dalam mengimplementasikannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan upaya kerja sama antara MK dan lembaga negara lainnya untuk mengoptimalkan asas putusan dalam mengimplementasikannya.

JURIS Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum 2022More at 2022

Kemanfaatan merupakan bagian dari variabel perhitungan untuk melakukan metode evaluasi produk hukum, sehingga dapat menentukan apakah kepastian hukum diKemanfaatan merupakan bagian dari variabel perhitungan untuk melakukan metode evaluasi produk hukum, sehingga dapat menentukan apakah kepastian hukum di

JURIS Orientasi Rigid dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia Rigid and Moderate Orientation on Original Intent Method and Practice in Indonesia 2025More at 2025

Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaanSelama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan

Latest /

JURIS Etika Penggunaan Media Sosial Perspektif Al Quran dan Implementasinya dalam Pembelajaran PAI di Kelas IX MTs Al Falahiyah Pandan Arum Lumajang 2025More at 2025

STIKESBANYUWANGISTIKESBANYUWANGI Temuan mengindikasikan bahwa etika komunikasi di media sosial melibatkan aspek waktu, isi pesan, dan interaksi sosial. Lebih lanjut, studi ini menyorotiTemuan mengindikasikan bahwa etika komunikasi di media sosial melibatkan aspek waktu, isi pesan, dan interaksi sosial. Lebih lanjut, studi ini menyoroti

JURIS Campur Kode dalam Youtube Suhay Salim dan Kaitannya dengan Bahan Ajar Teks Iklan 2021More at 2021

UMMAUMMA Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah youtube Suhay Salim. Objek penelitian ini adalah campurPenelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah youtube Suhay Salim. Objek penelitian ini adalah campur

JURIS Sistem Informasi Harga Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bintan 2026More at 2026

UNIBAUNIBA Sistem informasi harga pangan berbasis website berhasil dirancang dengan tampilan sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat serta petani, menyediakanSistem informasi harga pangan berbasis website berhasil dirancang dengan tampilan sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat serta petani, menyediakan

JURIS Transformasi Pendidikan MTsN 2 Kota Malang dengan Deep Learning 2026More at 2026

SGTSGT Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan teknologi deep learning melalui aplikasi pembelajaran interaktifKegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan teknologi deep learning melalui aplikasi pembelajaran interaktif

ads-block-test