Mahkamah Konstitusi Nomor Files
UMMUMM Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusiPenelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusi
UMMUMM Adanya dualisme kewenangan dalam pembatalan Peraturan Daerah antara Mahkamah Agung melalui pengujian yudisial dan Pemerintah melalui pengujian eksekutifAdanya dualisme kewenangan dalam pembatalan Peraturan Daerah antara Mahkamah Agung melalui pengujian yudisial dan Pemerintah melalui pengujian eksekutif
MKRIMKRI Untuk mengatasi ketidakpatuhan ini, jika wakil menteri yang tetap memegang jabatan sebagai dewan komisaris, Presiden seharusnya dapat memberhentikannyaUntuk mengatasi ketidakpatuhan ini, jika wakil menteri yang tetap memegang jabatan sebagai dewan komisaris, Presiden seharusnya dapat memberhentikannya
MKRIMKRI Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi,Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi,
MKRIMKRI Bahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PeraturanBahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan
MKRIMKRI Metode penelitian yuridis normatif menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi menurut asas hukum acara pidana, ketentuan hukum yang berlaku dan instumenMetode penelitian yuridis normatif menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi menurut asas hukum acara pidana, ketentuan hukum yang berlaku dan instumen
Useful /
UTMUTM Studi ini menyoroti pentingnya media dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman budaya dalam program BIPA, serta bagaimana teknologi dapat membuatStudi ini menyoroti pentingnya media dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman budaya dalam program BIPA, serta bagaimana teknologi dapat membuat
UMMUMM Banyak masyarakat miskin tinggal di atas tanah tanpa sertifikat karena dianggap disengketakan oleh otoritas publik. Konflik muncul akibat durasi fisikBanyak masyarakat miskin tinggal di atas tanah tanpa sertifikat karena dianggap disengketakan oleh otoritas publik. Konflik muncul akibat durasi fisik
UMMUMM Pembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat tingginya tingkat korupsi. Studi ini menguraikan dua pertanyaanPembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat tingginya tingkat korupsi. Studi ini menguraikan dua pertanyaan
MKRIMKRI alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabatalasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabat
Related /
UMMUMM Berdasarkan sejarah dan kepemimpinan Muhammadiyah, tidak dapat disangkal bahwa Muhammadiyah adalah panutan bagi organisasi dan gerakan Islam moderat *parBerdasarkan sejarah dan kepemimpinan Muhammadiyah, tidak dapat disangkal bahwa Muhammadiyah adalah panutan bagi organisasi dan gerakan Islam moderat *par
UMMUMM Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemberdayaan hukum adat akan menjaga keadilan dan tatanan sosial serta menunjukkan pentingnya peran sengketaPenelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemberdayaan hukum adat akan menjaga keadilan dan tatanan sosial serta menunjukkan pentingnya peran sengketa
UMMUMM Indonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 TahunIndonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun
UMMUMM Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintah yang didelegasikan kepada mereka. Wewenang ini mencakup kekuasaan untuk merancang danPemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintah yang didelegasikan kepada mereka. Wewenang ini mencakup kekuasaan untuk merancang dan