MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan tetapi penekanan konsep hukum acara pidana yang berlaku. Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) penting dilakukan berdasarkan asas hukum acara pidana dan jaminan hak asasi manusia. Metode penelitian yuridis normatif menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi menurut asas hukum acara pidana, ketentuan hukum yang berlaku dan instumen hukum internsional dan nasional terkait hak asasi manusia. Hasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseran konsep sekaligus sebuah terobosan hukum yang didasarkan pada tujuh asas hukum acara pidana yang berlaku. Mahkamah Konstitusi menunjukkan konsistensi sistem acara pidana ke konsep integrated criminal justice system; kedua Pemahaman akan arti penting penyampaian SPDP juga memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, korban dan Negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidana nasional terlebih asas kepastian hukum dan peradilan cepat dan terbuka, jalannya sistem peradilan terpadu dan Pemenuhan hak asasi manusia yang sejak semula menjadi komitmen utama pembentuk KUHAP.Mahkamah dalam pertimbangan putusannya telah berhasil mengelaborasikan kepentingan hukum dengan metode penafsiran yang tepat sehingga menghasilkan terobosan hukum dalam menemukan kebenaran substantif dari Pasal 109 ayat (1) KUHAP.SPDP tidak lagi menjadi monopoli antara Penyidik dan Penuntut Umum tetapi berubah kedudukannya sebagai bukti sekaligus tanda komitmen penegakan hukum yang terbuka dan memenuhi kepastian hukum bagi pelapor/korban dan tersangka/terlapor.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap praktik penyidikan di lapangan, khususnya terkait efektivitas pemberitahuan SPDP kepada para pihak yang berkepentingan. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif untuk mengukur dampak perubahan tersebut terhadap penegakan hukum pidana. Kedua, penelitian mendalam mengenai potensi konflik antara asas praduga tak bersalah dengan kewajiban pemberitahuan SPDP, serta bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat antara keduanya. Ketiga, perlunya studi komparatif mengenai sistem pemberitahuan dimulainya penyidikan di negara lain yang menerapkan sistem hukum pidana serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia.
| File size | 404.15 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Penelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan hukum data pribadi warga negara yang dikelola oleh aplikasi layanan publik pemerintah. BerdasarkanPenelitian ini menyajikan analisis ilmiah tentang perlindungan hukum data pribadi warga negara yang dikelola oleh aplikasi layanan publik pemerintah. Berdasarkan
UMMUMM Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.
UMMUMM Temuan kajian berkontribusi pada pemahaman kompleks tentang relevansi paten dengan hak asasi manusia sambil menyediakan dasar untuk pengembangan kebijakanTemuan kajian berkontribusi pada pemahaman kompleks tentang relevansi paten dengan hak asasi manusia sambil menyediakan dasar untuk pengembangan kebijakan
MKRIMKRI Tulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusanTulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusan
Useful /
UMMUMM Human rights and social justice in Quranic contexts. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang perkembangan penelitian akademik mengenai topik-topikHuman rights and social justice in Quranic contexts. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang perkembangan penelitian akademik mengenai topik-topik
MKRIMKRI 3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuanPutusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuan
UNPARUNPAR Pendekatan strategis Cina didasarkan pada kebijakan China First dan penggunaan BUMN sebagai instrumen diplomatik di luar negeri. Namun, meningkatnya tekananPendekatan strategis Cina didasarkan pada kebijakan China First dan penggunaan BUMN sebagai instrumen diplomatik di luar negeri. Namun, meningkatnya tekanan