MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMenjelang pemilihan kepala daerah, terdapat pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menimbulkan diskursus mengenai akuntabilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: bagaimana perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah dan implikasinya terhadap aspek akuntabilitas? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua hal: terdapat tiga aspek perbedaan dalam proses pengisian penjabat kepala daerah, yaitu alasan pengisian, mekanisme dan syarat-syarat yang dapat menjadi penjabat, serta masa jabatan penjabat yang semakin lama (tidak akuntabel). Proses pengisian yang belum akuntabel berimplikasi terhadap potensi penjabat kepala daerah yang tidak paham mengenai daerah, kehadiran penjabat kepala daerah untuk kepentingan politik, penjabat kepala daerah yang kurang berpengalaman dan lebih rentan terhadap pengaruh politik, serta risiko ketidakberlanjutan program oleh kepala daerah sebelumnya.
Setiap masa terdapat perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah yang meliputi tiga aspek.alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.Mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabat yang tidak memahami daerah, terpengaruh politik, dan program sebelumnya tidak berkelanjutan.Implikasi ini mencakup kurangnya pemahaman daerah, kepentingan politik, kurangnya pengalaman, serta risiko ketidakberlanjutan program.
Penelitian pertama dapat mengeksplorasi bagaimana penerapan mekanisme partisipatif yang melibatkan DPRD dan masyarakat dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah dapat meningkatkan akuntabilitas serta legitimasi keputusan, dengan menggunakan studi kasus pada beberapa provinsi. Penelitian kedua sebaiknya mengevaluasi dampak penerapan kriteria transparan dan sistem pemantauan kinerja standar bagi pejabat pen acting regional heads terhadap hasil tata kelola, melalui analisis kuantitatif data kinerja sebelum dan sesudah implementasi. Penelitian ketiga dapat mengembangkan studi komparatif antara provinsi yang memilih pejabat pen acting berdasarkan merit pada birokrasi sipil versus penunjukan politik, untuk menilai perbedaan dalam keberlanjutan program dan tingkat risiko korupsi, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis bukti.
- PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN (PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK)... doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11841PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS PLT DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK doi 10 24198 cosmogov v1i2 11841
- DOI Name 10.58258 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.58258DOI Name 10 58258 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 58258
- Realizing Accountability of General Election With Quality and Integrity Thru Transformation of The General... eudl.eu/doi/10.4108/eai.21-10-2019.2291520Realizing Accountability of General Election With Quality and Integrity Thru Transformation of The General eudl eu doi 10 4108 eai 21 10 2019 2291520
- DOI Name 10.33506 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.33506DOI Name 10 33506 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 33506
| File size | 508.12 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Namun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauanNamun, ada risiko bahwa perubahan tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik atau menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, pemantauan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA 5 Tahun 2021, setiap Pelaku Usaha yang, berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Usaha di5 Tahun 2021, setiap Pelaku Usaha yang, berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Usaha di
MKRIMKRI Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis data sekunder. Hasilnya adalah bahwa Konstitusi diabaikan karena Putusan Mahkamah KonstitusiPenelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis data sekunder. Hasilnya adalah bahwa Konstitusi diabaikan karena Putusan Mahkamah Konstitusi
NEWINERANEWINERA Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan retrospektif. Studi ini menghasilkan beberapa temuan, termasuk: Pertama; hubungan pertukaranMetode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan retrospektif. Studi ini menghasilkan beberapa temuan, termasuk: Pertama; hubungan pertukaran
Useful /
GOMITGOMIT 89), namun fungsi kategori dan targeting belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi Rasch. Korelasi K-10 dan WHODAS 2. 0 menunjukkan hubungan positif moderat.89), namun fungsi kategori dan targeting belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi Rasch. Korelasi K-10 dan WHODAS 2. 0 menunjukkan hubungan positif moderat.
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Kebebasan politik era Reformasi telah membuka peluang bagi kebangkitan gerakan sosial di Indonesia. Reformasi telah memungkinkan struktur politik yangKebebasan politik era Reformasi telah membuka peluang bagi kebangkitan gerakan sosial di Indonesia. Reformasi telah memungkinkan struktur politik yang
UMMUMM Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dialog dengan pihak terkait, termasuk pengelola wisata dan pejabat pemerintah.Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dialog dengan pihak terkait, termasuk pengelola wisata dan pejabat pemerintah.
UMMUMM Temuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan dan praktik hukum yang mengakomodasi mekanisme ADR berbasis kearifan lokal secara formal guna menjembataniTemuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan dan praktik hukum yang mengakomodasi mekanisme ADR berbasis kearifan lokal secara formal guna menjembatani