OJS INDONESIAOJS INDONESIA

SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan PendidikanSIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan

Kegiatan usaha untuk mendirikan Kafe membutuhkan izin dari instansi pemerintah Kota Medan. Perizinan merupakan salah satu alat pemerintah sebagai alat hukum yang digunakan untuk mengontrol perilaku warganya, izin tersebut merupakan persetujuan pihak berwenang berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang melarang undang-undang. Namun masih terdapat banyak pelaku usaha kafe di Kota Medan yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di kota Medan?, Apa kendala yang timbul dari pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di kota Medan? dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap kafe yang tidak memiliki izin usaha pendirian kafe di kota Medan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di Kota Medan, untuk mengetahui kendala yang timbul dari pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di Kota Medan dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap kafe yang tidak memiliki izin usaha pendirian kafe di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan penelitian secara wawancara dan kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaku usaha melakukan permohonan terkait NIB terlebih dahulu, Permohonan NIB dapat dilakukan melalui laman OSS atau SiCantik. Pelaku usaha harus mendaftarkan kegiatan usaha dalam TDUP. Pelaku usaha dalam memperoleh NIB wajib melakukan pendaftaran TDUP melalui Teknik informatika yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk laman yaitu SiCantik yang dibuat dari sistem OSS, dengan tujuan dapat meringankan beban aplikasi OSS sehingga dapat mempercepat dan memaksimalkan proses izin kegiatan usaha. Namun terdapat kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi elektronik yang memiliki basis online sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengoperasikan SiCantik. Berdasarkan Pasal 456 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, setiap Pelaku Usaha yang, berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Usaha di sektor pariwisata dikenai sanksi administratif berupa peringatan, sanksi pemberhentian secara sementara terhadap kegiatan usaha, denda administratif, dan pencabutan perizinan berusaha.

Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan NIB terlebih dahulu, yang dapat dilakukan melalui laman OSS atau SiCantik.Pelaku usaha juga harus mendaftarkan kegiatan usaha mereka dalam TDUP.Pemerintah telah menyediakan platform SiCantik yang terintegrasi dengan sistem OSS untuk mempermudah proses perizinan, namun kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi elektronik menjadi kendala utama.

Berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi SiCantik kepada pelaku usaha kafe di Kota Medan. Penelitian ini dapat difokuskan pada identifikasi metode sosialisasi yang paling efektif menjangkau berbagai kalangan pelaku usaha, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi atau pendidikan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak implementasi OSS dan SiCantik terhadap peningkatan jumlah izin usaha kafe yang terdaftar di Kota Medan, serta menganalisis potensi hambatan birokrasi yang masih menghambat proses perizinan. Terakhir, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan proses perizinan kafe di Kota Medan dengan kota-kota lain di Indonesia yang telah berhasil menerapkan sistem perizinan terintegrasi secara efektif, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perizinan di Kota Medan.

  1. #izin usaha#izin usaha
Read onlineRead online
File size250.96 KB
Pages8
DMCAReportReport

Related /

juris Implementation Non Communicable Disease Management Policy In Palu City 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi masih menghadapi hambatanData diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi masih menghadapi hambatan

juris Performance of Village Apparatus Case Study of Lempe Village Office in Dampal Selatan District ToliAcToli District 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Banyak aparatur terlambat datang dan beberapa tidak berada di kantor selama jam kerja. Aparatur desa Lempe juga masih kurang inisiatif dalam memberikanBanyak aparatur terlambat datang dan beberapa tidak berada di kantor selama jam kerja. Aparatur desa Lempe juga masih kurang inisiatif dalam memberikan

juris An Investigation of the Causative Factors Underpinning Students Low Academic and Career Interest in Ceramics in the Kumasi Metropolis 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Selain itu, sesi wawancara struktural juga dilakukan untuk kepala sekolah dan orang tua. Frekuensi dan persentase digunakan sebagai alat statistik deskriptifSelain itu, sesi wawancara struktural juga dilakukan untuk kepala sekolah dan orang tua. Frekuensi dan persentase digunakan sebagai alat statistik deskriptif

juris Analisis Framing Model Robert N Entman Dalam Representasi Publik Figur Politik Episode Dosa Dosa Anies di Program Kick Andy Metro TV 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Analisis liputan seperti ini penting untuk memastikan informasi yang akurat dan seimbang mengenai calon pemimpin, yang penting untuk menjaga integritasAnalisis liputan seperti ini penting untuk memastikan informasi yang akurat dan seimbang mengenai calon pemimpin, yang penting untuk menjaga integritas

Useful /

juris Ievent Information Media Informasi dan Publikasi Jadwal Kegiatan Kampus 2025More at 2025

RAHARJARAHARJA Implementasi iLearning berbasis iPad di Perguruan Tinggi Raharja menunjukkan bahwa iEvent Information merupakan sistem informasi yang sangat membantu mahasiswaImplementasi iLearning berbasis iPad di Perguruan Tinggi Raharja menunjukkan bahwa iEvent Information merupakan sistem informasi yang sangat membantu mahasiswa

juris Joblist Dokumentasi Berbasis Website Dengan Ilearning Wikis 2025More at 2025

RAHARJARAHARJA iLearning Wikis sebagai solusi berbasis website menyediakan wadah penyimpanan data tugas, laporan, dan profil pengguna yang terstruktur. Sistem ini memudahkaniLearning Wikis sebagai solusi berbasis website menyediakan wadah penyimpanan data tugas, laporan, dan profil pengguna yang terstruktur. Sistem ini memudahkan

juris Analisis Yuridis Putusan Nomor 1082 K PDT Sus HKI 2022 Tentang Sengketa Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Merek MASTERTINT 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa merek MASTERTINT dan MasterTint. Putusan tersebut menggarisbawahiPersamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa merek MASTERTINT dan MasterTint. Putusan tersebut menggarisbawahi

juris Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara 2022More at 2022

MKRIMKRI Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannyaBerdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

ads-block-test