OJS INDONESIAOJS INDONESIA
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan PendidikanSIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan PendidikanSengketa merek antara merek terkenal “MASTERTINT mendapatkan perlindungan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara merek antara MASTERTINT dan merek MasterTint. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus untuk mencari dasar hukum, pengertian, dan aturan terkait penggunaan hasil survei pasar untuk menunjukkan merek tidak digunakan. Undang-undang merek yang baru telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek, dan penanganan pelanggaran hak merek seharusnya dapat memberikan perlindungan yang memadai.
Sus-HKI/2022 menegaskan perlindungan hukum merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016.Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa merek MASTERTINT dan MasterTint.Putusan tersebut menggarisbawahi pentingnya pembuktian unsur persamaan untuk menentukan adanya pelanggaran merek dan memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek yang sah.
Berdasarkan analisis putusan ini, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas implementasi Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dalam menyelesaikan sengketa merek yang melibatkan unsur persamaan. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji peran survei pasar sebagai alat bukti dalam membuktikan adanya atau tidaknya persamaan merek, serta bagaimana hakim mempertimbangkan hasil survei tersebut dalam mengambil keputusan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mengenai optimalisasi sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelanggar merek, termasuk sanksi pidana dan perdata, untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan melindungi hak-hak pemegang merek. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum merek di Indonesia dan meningkatkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
| File size | 378.23 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
RAHARJARAHARJA akses mudah, kemampuan unggah berbagai format file, pencarian data terstruktur, aksesibilitas untuk seluruh civitas akademik, dan ketersediaan di luarakses mudah, kemampuan unggah berbagai format file, pencarian data terstruktur, aksesibilitas untuk seluruh civitas akademik, dan ketersediaan di luar
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Namun, indikator disiplin dan inisiatif masih kurang, dengan beberapa aparatur terlambat atau tidak hadir di kantor serta kurangnya inisiatif dalam memberikanNamun, indikator disiplin dan inisiatif masih kurang, dengan beberapa aparatur terlambat atau tidak hadir di kantor serta kurangnya inisiatif dalam memberikan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Namun terdapat kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi elektronik yang memiliki basis online sehingga pelaku usaha mengalami kesulitanNamun terdapat kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi elektronik yang memiliki basis online sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan
MKRIMKRI Untuk mengatur hal‑hal lebih lanjut, dibentuklah Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, undang‑undang tersebutUntuk mengatur hal‑hal lebih lanjut, dibentuklah Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, undang‑undang tersebut
Useful /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Struktur bikrokrasi menunjukkan adanya SOP dan koordinasi, meskipun diperlukan perhatian terhadap komunikasi internal antar unit. Secara keseluruhan, implementasiStruktur bikrokrasi menunjukkan adanya SOP dan koordinasi, meskipun diperlukan perhatian terhadap komunikasi internal antar unit. Secara keseluruhan, implementasi
MKRIMKRI Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,
MKRIMKRI Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanismeTulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme
MKRIMKRI Meskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknyaMeskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknya