MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun permasalahannya ketika pertambangan mineral dan batubara berada pada tanah ulayat masyarakat hukum adat, prinsip hukum sebagaimana dimaksud belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat hukum adat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahkan justru dampak negatif yang dialami bukan hanya generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Selain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihak kepada masyarakat hukum adat, karena prinsip hukum tersebut memosisikan masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.

Prinsip pertambangan mineral dan batubara saat ini belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.Masyarakat hukum adat tidak memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan pertambangan dan justru mengalami dampak negatif yang berkelanjutan.Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek, bukan objek dalam pembangunan.

Pertama, perlu penelitian mengenai penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dalam proyek pertambangan di wilayah adat, untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat benar-benar memahami dampak proyek dan dapat memberikan persetujuan secara bebas dan mandiri. Kedua, penting untuk mengkaji model pengelolaan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat hukum adat dalam pengusahaan sumber daya mineral dan batubara, guna mengetahui bentuk kemitraan yang adil dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi serta hukum. Ketiga, perlu penelitian tentang perlindungan hak-hak adat pasca kegiatan pertambangan selesai, termasuk restorasi lingkungan dan pengembalian lahan, untuk memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat hukum adat dan tidak terjadinya eksploitasi tanpa tanggung jawab jangka panjang dari pihak pelaku usaha.

  1. #hak masyarakat#hak masyarakat
  2. #hak adat#hak adat
Read onlineRead online
File size409.01 KB
Pages22
DMCAReportReport

Related /

juris Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara 2022More at 2022

MKRIMKRI Bahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PeraturanBahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan

juris Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU XIII 2015 2022More at 2022

MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidanaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan arti penting SPDP dalam 3 (tiga) hal utama yaitu kesesuian dengan asas hukum acara pidana

juris Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara 2022More at 2022

MKRIMKRI Diperlukan kriminalisasi Contempt of Court untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan putusan Pengadilan TUN. Kriminalisasi ini bertujuan mendorong kepatuhanDiperlukan kriminalisasi Contempt of Court untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan putusan Pengadilan TUN. Kriminalisasi ini bertujuan mendorong kepatuhan

juris Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 PUU IV 2006 dan 025 PUU XIV 2016 2022More at 2022

MKRIMKRI Legalitas formil mencegah perlakuan kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan legalitas materiil mengakomodir hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembangLegalitas formil mencegah perlakuan kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan legalitas materiil mengakomodir hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang

Useful /

juris Analisis Yuridis Putusan Nomor 1082 K PDT Sus HKI 2022 Tentang Sengketa Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Merek MASTERTINT 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus untuk mencari dasar hukum, pengertian, dan aturan terkait penggunaanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus untuk mencari dasar hukum, pengertian, dan aturan terkait penggunaan

juris Analisis Framing Model Robert N Entman Dalam Representasi Publik Figur Politik Episode Dosa Dosa Anies di Program Kick Andy Metro TV 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pada episode tersebut berhasil mengidentifikasi permasalahan utama terkait Anies Baswedan, menguraikan penyebabHasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pada episode tersebut berhasil mengidentifikasi permasalahan utama terkait Anies Baswedan, menguraikan penyebab

juris Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinyaPembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinya

juris Imprediktibilitas Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Tantangan dan Ancaman Rezim Donald Trump Terhadap ASEAN 2017More at 2017

UNPARUNPAR Arah kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat sangat menentukan baik dari sisi ekonomi, keamanan, sosial, maupun politik dunia. Namun di bawah rezim kepemimpinanArah kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat sangat menentukan baik dari sisi ekonomi, keamanan, sosial, maupun politik dunia. Namun di bawah rezim kepemimpinan

ads-block-test