Hak Masyarakat Files
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Kepastian hukum diperlukan untuk melindungi dan menjamin hak ulayat masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Pemerintah diharapkan lebih tegas mengakuiKepastian hukum diperlukan untuk melindungi dan menjamin hak ulayat masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Pemerintah diharapkan lebih tegas mengakui
UNISMUHUNISMUH Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.
IAIN CURUPIAIN CURUP Masalah‑masalah ini berkontribusi pada pengabaian maslahah, adl, serta keadilan lingkungan dalam kebijakan publik. Penelitian ini mengusulkan rekonstruksiMasalah‑masalah ini berkontribusi pada pengabaian maslahah, adl, serta keadilan lingkungan dalam kebijakan publik. Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi
UNHASUNHAS Dengan demikian, ia meningkatkan studi hukum dengan menyoroti kerangka kerja etis untuk rekonsiliasi legislatif dan yudisial antara kesetaraan konstitusionalDengan demikian, ia meningkatkan studi hukum dengan menyoroti kerangka kerja etis untuk rekonsiliasi legislatif dan yudisial antara kesetaraan konstitusional
IUSIUS Studi ini bertujuan untuk merumuskan model perlindungan hukum bagi hak tanah adat masyarakat adat di sepanjang perbatasan Indonesia-Papua Nugini. UntukStudi ini bertujuan untuk merumuskan model perlindungan hukum bagi hak tanah adat masyarakat adat di sepanjang perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Untuk
UNHASUNHAS Consequently, it is essential to enhance the regulations surrounding the transfer of land to foreigners, including Foreign Citizens and Foreign Legal EntitiesConsequently, it is essential to enhance the regulations surrounding the transfer of land to foreigners, including Foreign Citizens and Foreign Legal Entities
UMMUMM Globalisasi memiliki dampak negatif terhadap suku indigenous di negara-negara Asia Tenggara. Tuntutan globalisasi mendorong pemerintah untuk mengeksploitasiGlobalisasi memiliki dampak negatif terhadap suku indigenous di negara-negara Asia Tenggara. Tuntutan globalisasi mendorong pemerintah untuk mengeksploitasi
UNHASUNHAS Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah kebijakan tersebut telah memberikan manfaat, keadilan, dan keseimbangan bagi masyarakat adatNamun, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah kebijakan tersebut telah memberikan manfaat, keadilan, dan keseimbangan bagi masyarakat adat
MKRIMKRI Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip pengakuan dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan agar masyarakat hukum adat menjadi subjek,
UNSUNS Hasil penelitian Peraturan tentang lingkungan hidup sudah tersedia yaitu Undang -undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHasil penelitian Peraturan tentang lingkungan hidup sudah tersedia yaitu Undang -undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan