IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanPenentuan hak tanah adat bagi masyarakat adat di wilayah perbatasan tumbuh semakin kompleks ketika menilai klaim individu dalam kerangka hak kolektif. Studi ini bertujuan untuk merumuskan model perlindungan hukum bagi hak tanah adat masyarakat adat di sepanjang perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Untuk merumuskan model ini, penelitian akan secara komparatif menganalisis kerangka konseptual yang mengatur hak adat di tiga wilayah perbatasan yang ada, yaitu di Regensi Jayapura, Regensi Boven Digoel, dan Regensi Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif-deskriptif. Tinjauan kritis terhadap studi sebelumnya mengungkapkan kesenjangan penelitian yang signifikan terkait perlindungan bagi komunitas hukum adat, khususnya hak tanah adat di wilayah perbatasan Papua. Studi ini mengidentifikasi tidak adanya pemeriksaan ilmiah komprehensif mengenai perlindungan dan pengendalian hak tanah adat di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di Regensi Merauke, Regensi Boven Digoel, dan Regensi Jayapura.
Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini memerlukan perhatian khusus, mengingat adanya komunitas adat yang terbagi lintas batas negara.Untuk itu, diperlukan adanya model perlindungan hukum yang komprehensif, meliputi penentuan wilayah adat, pengakuan status masyarakat adat sebagai subjek hukum, dan pengaturan pemerintahan adat dalam bentuk desa adat.Selain itu, penting juga untuk adanya perjanjian bilateral antara kedua negara untuk mengakui dan melindungi hak-hak adat yang terbagi di kedua wilayah.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut mengenai implementasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat di wilayah perbatasan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut benar-benar efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Kedua, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai model-model pemerintahan adat yang efektif dalam mengelola sumber daya alam di wilayah perbatasan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga, penelitian mengenai dampak perubahan iklim terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah perbatasan, serta strategi adaptasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko-risiko yang timbul. Pengembangan penelitian-penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat di wilayah perbatasan, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- DOI Name 10.29303 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.29303DOI Name 10 29303 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 29303
- Reformulation of Sale And Purchase Agreement Regulations in Creating Legal Certainty and Justice in The... jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1351Reformulation of Sale And Purchase Agreement Regulations in Creating Legal Certainty and Justice in The jurnalius ac ojs index php jurnalIUS article view 1351
- The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social... jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1270The Sociological Perspective on The Study of The Living Law Is It a Part of Legal Discipline or Social jurnalius ac ojs index php jurnalIUS article view 1270
| File size | 821.33 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Agar negara dapat melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara atas air maka negara harus melakukan penguasaan atas air. Dengan demikian terdapatAgar negara dapat melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara atas air maka negara harus melakukan penguasaan atas air. Dengan demikian terdapat
UP45UP45 Penelitian ini juga menemukan bahwa terjadi peningkatan transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan dan sosial dalam konteks UMKM yang dapat menjadiPenelitian ini juga menemukan bahwa terjadi peningkatan transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan dan sosial dalam konteks UMKM yang dapat menjadi
UNNESUNNES Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Indonesia berkontribusi terhadap literatur IndonesiaLatar belakang penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Indonesia berkontribusi terhadap literatur Indonesia
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Balita pendek adalah balita dengan status gizi yang berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umurnya bila dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRSBalita pendek adalah balita dengan status gizi yang berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umurnya bila dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS
UNIMALUNIMAL Beberapa LMU (LMU2, LMU4, LMU6, LMU9, LMU10, LMU13, LMU15, LMU16, LMU17, dan LMU21) perlu dipertahankan karena nilai prediksi erosi melebihi batas yangBeberapa LMU (LMU2, LMU4, LMU6, LMU9, LMU10, LMU13, LMU15, LMU16, LMU17, dan LMU21) perlu dipertahankan karena nilai prediksi erosi melebihi batas yang
UNISSULAUNISSULA Eliminating AMDAL in national projects is one form of serious risk to the environment. AMDAL according to Article 24 paragraph 1 of Law No. 32 of 1999Eliminating AMDAL in national projects is one form of serious risk to the environment. AMDAL according to Article 24 paragraph 1 of Law No. 32 of 1999
UNISSULAUNISSULA Rencana Omnibus Law di Indonesia meliputi Omnibus Law Ketenagakerjaan, Hak Cipta, dan Perpajakan. Pemerintah bersama Kadin telah membentuk Omnibus LawRencana Omnibus Law di Indonesia meliputi Omnibus Law Ketenagakerjaan, Hak Cipta, dan Perpajakan. Pemerintah bersama Kadin telah membentuk Omnibus Law
UBTUBT Melalui gerakan Indonesia Bersih Program Kemitraan Masyarakat Revolusi Mental Universitas Borneo Tarakan Menuju kesadaran dan kepedulian baik masyarakatMelalui gerakan Indonesia Bersih Program Kemitraan Masyarakat Revolusi Mental Universitas Borneo Tarakan Menuju kesadaran dan kepedulian baik masyarakat
Useful /
UNIMALUNIMAL Demi mencapai hal tersebut dibutuhkan peran dari pemberian pupuk hidroponik dan media tanamnya sebagai salah satu jawaban dari permasalahan tersebut. OlehDemi mencapai hal tersebut dibutuhkan peran dari pemberian pupuk hidroponik dan media tanamnya sebagai salah satu jawaban dari permasalahan tersebut. Oleh
PIPI Pemanfaatan teknologi cloud computing sudah membawa perubahan dalam proses pembelajaran dari tatap muka ke pembelajaran secara online.menjadikan guru danPemanfaatan teknologi cloud computing sudah membawa perubahan dalam proses pembelajaran dari tatap muka ke pembelajaran secara online.menjadikan guru dan
PIPI Jika terjadi kegagalan transfer maka ampas kelapa sawit akan menumpuk pada titik pembuangan mesin press, selain itu umpan bahan bakar boiler tergangguJika terjadi kegagalan transfer maka ampas kelapa sawit akan menumpuk pada titik pembuangan mesin press, selain itu umpan bahan bakar boiler terganggu
PIPI WebGl memiliki konten canvas dari sebuah elemen HTML yang berfungsi untuk melakukan pemanggilan data dalam bentuk objek 3D. Penerapan WebGL ini, sistemWebGl memiliki konten canvas dari sebuah elemen HTML yang berfungsi untuk melakukan pemanggilan data dalam bentuk objek 3D. Penerapan WebGL ini, sistem