UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewTourism has emerged as one of the foremost industries experiencing rapid growth. Over the past few decades, the sector has witnessed continuous development in Indonesia, evident from the increasing number of foreign tourist arrivals. The rapid growth of tourism in various regions has undeniably yielded positive impacts on both investment and the overall economy. However, it has also given rise to a multitude of challenges that need to be addressed. One of the challenges pertains to the issue of land ownership, specifically concerning the acquisition of residents lands surrounding tourist destinations by foreign individuals, which is strictly prohibited under Indonesian law. Therefore, a comparative analysis between Indonesia and Malaysia is needed to identify regulation problems to potentially increase cases of legal smuggling of foreign land ownership transfers. This study explains the practice of land ownership by foreigners in the Pesisir Barat District of Lampung, along with the associated problems analyzed through a socio-legal approach. The results show that tourism undeniably benefits the economic sector, and resulted in legal infringements concerning land ownership, leading to the marginalization and displacement of local communities. This study adopts a comparative law method, elucidating the respective provisions of both Indonesia and Malaysia, supplemented by a normative juridical approach to examine legal principles, regulations, and systematics through the examination of relevant library materials. Consequently, it is essential to enhance the regulations surrounding the transfer of land to foreigners, including Foreign Citizens and Foreign Legal Entities with representatives in Indonesia, emulating the stringent land tenure restrictions imposed by Malaysia on foreign nationals.
The rapid development of the tourism industry in Indonesia opens up opportunities for legal smuggling practices related to foreign land ownership, which are prohibited by the law.This practice, which contravenes legislation, has created a significant gap necessitating attention and rectification.The presence of more foreign tourists opens up opportunities for residents to earn income.The occurrence of this phenomenon has prompted local government officials to make a heartfelt appeal to the community to refrain from selling land to foreign tourists.The process of development across multiple sectors, including tourism, constitutes an inherent social reality, paradoxically marginalizing the community by undermining its access to land ownership.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada dalam paper, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang baru:. . Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menginvestigasi secara mendalam peran dan tanggung jawab notaris dalam memfasilitasi praktik pengalihan kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Penelitian ini dapat mengeksplorasi sejauh mana notaris memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan terkait kepemilikan tanah oleh warga negara asing, serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik-praktik yang melanggar hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris yang terlibat dalam praktik ilegal.. . Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak ekonomi dan sosial dari marginalisasi masyarakat lokal akibat pengalihan kepemilikan tanah oleh warga negara asing di daerah-daerah pariwisata. Penelitian ini dapat menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data tentang pendapatan, tingkat pengangguran, akses terhadap layanan publik, dan kualitas hidup masyarakat lokal sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan kepemilikan tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang kerugian yang dialami oleh masyarakat lokal dan menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.. . Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk memahami perspektif dan pengalaman masyarakat adat terkait dengan pengalihan kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Penelitian ini dapat menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk mengumpulkan data tentang hak-hak adat, sistem pengelolaan tanah tradisional, dan dampak pengalihan kepemilikan tanah terhadap budaya dan identitas masyarakat adat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah ini dan memberikan rekomendasi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam konteks pembangunan pariwisata.. . Ketiga saran penelitian ini saling terkait dan dapat saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah pengalihan kepemilikan tanah oleh warga negara asing di daerah-daerah pariwisata. Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan pemahaman mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari masalah ini, serta memberikan rekomendasi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal dan memastikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
| File size | 283.54 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UNHASUNHAS Implementasi DPA di Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa isu, termasuk subjek DPA, persetujuan yudisial, jenis tindak pidana yang dapat diresponsImplementasi DPA di Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa isu, termasuk subjek DPA, persetujuan yudisial, jenis tindak pidana yang dapat direspons
UNHASUNHAS Penulis menolak kritik terhadap efek ekstraterritorial kedua peraturan tersebut, menekankan tujuan legislatif sebagai bagian integral dari hukum bisnisPenulis menolak kritik terhadap efek ekstraterritorial kedua peraturan tersebut, menekankan tujuan legislatif sebagai bagian integral dari hukum bisnis
UNHASUNHAS Diskresi ini memungkinkan hakim untuk menavigasi, membuat pilihan, dan memilih dari berbagai solusi yang secara hukum layak, menegaskan peran penting merekaDiskresi ini memungkinkan hakim untuk menavigasi, membuat pilihan, dan memilih dari berbagai solusi yang secara hukum layak, menegaskan peran penting mereka
UNHASUNHAS Selain itu, melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme partisipatif memberikan penghargaan yang tepat kepada kearifan lokal.Selain itu, melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme partisipatif memberikan penghargaan yang tepat kepada kearifan lokal.
Useful /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Masalah kesehatan gigi dan mulut paling banyak dialami oleh anak usia 6-12 tahun. Penyebab yang sangat mendasar adalah kurangnya kesadaran diri sendiriMasalah kesehatan gigi dan mulut paling banyak dialami oleh anak usia 6-12 tahun. Penyebab yang sangat mendasar adalah kurangnya kesadaran diri sendiri
IAINPTKIAINPTK Artikel ini menggunakan pendekatan historis dan menganalisis data primer dan sekunder dengan teori hukum prismatik Fred W. Riggs. Para penulis menemukanArtikel ini menggunakan pendekatan historis dan menganalisis data primer dan sekunder dengan teori hukum prismatik Fred W. Riggs. Para penulis menemukan
ALJAMIAHALJAMIAH Tantangan utama dalam fikih kontemporer adalah bagaimana menerapkannya pada isu-isu sosial-ekologis, seperti pertanian berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.Tantangan utama dalam fikih kontemporer adalah bagaimana menerapkannya pada isu-isu sosial-ekologis, seperti pertanian berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.
CHEMOPREVCHEMOPREV 1:4:1. Struktur kompleks platinum terdiri dari sfera koordinasi persegi-planar yang sedikit terdistorsi, di mana atom platinum terikat pada dua klorida1:4:1. Struktur kompleks platinum terdiri dari sfera koordinasi persegi-planar yang sedikit terdistorsi, di mana atom platinum terikat pada dua klorida