UNHASUNHAS

Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review

Indonesia perlu mempertimbangkan implementasi mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk mengatasi korupsi di sistem peradilan pidana. DPA dapat membantu mengembalikan aset negara dari pelaku korupsi dan membuat proses peradilan lebih efektif, efisien, dan kurang memakan waktu.

Implementasi DPA di Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa isu, termasuk subjek DPA, persetujuan yudisial, jenis tindak pidana yang dapat direspons dengan DPA, dan lembaga yang dapat menggunakan DPA.DPA dapat menawarkan solusi berharga untuk mengatasi masalah korupsi di sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengembangkan model DPA yang sesuai dengan konteks hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang pengalaman negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam implementasi DPA. Penelitian juga perlu mempertimbangkan bagaimana DPA dapat digunakan untuk mengatasi korupsi di sektor swasta dan bagaimana DPA dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

  1. In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia... doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3292In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti Corruption Framework in Indonesia doi 10 20956 halrev v8i2 3292
  1. #deferred prosecution agreement#deferred prosecution agreement
Read onlineRead online
File size342.75 KB
Pages17
DMCAReportReport

Related /

juris Children Rights to Zero Hunger and the Execution Challenges during the COVID 19 Crisis 2024More at 2024

UNHASUNHAS Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi limbah plastik polietilen sebagai bahan bakar alternatif pada pembangkit listrik tenaga uap. MetodePenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi limbah plastik polietilen sebagai bahan bakar alternatif pada pembangkit listrik tenaga uap. Metode

juris Human Right to Access Public Information The Experience of Ukraine and the Practice of the ECtHR 2023More at 2023

UNHASUNHAS Untuk functioning dan pengembangan penyediaan hukum yang lebih efisien terhadap akses informasi publik, perlu mempertimbangkan norma-norma hukum internasionalUntuk functioning dan pengembangan penyediaan hukum yang lebih efisien terhadap akses informasi publik, perlu mempertimbangkan norma-norma hukum internasional

juris Imprisonment as a Criminal Sanction against Corporations in Forestry Crimes How Is It Possible 2022More at 2022

UNHASUNHAS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. MetodePenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Metode

juris The Policy on Illegal Oil Palm Plantation Reform in Forest Area during Jokowi s Presidency 2022More at 2022

UNHASUNHAS Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui investigasi materi hukum terkait kebijakan kelapa sawit. Hasil penelitianPenelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui investigasi materi hukum terkait kebijakan kelapa sawit. Hasil penelitian

Useful /

juris Implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS di Sekolah dengan Pendekatan Fit for School dalam Perspektif Islam 2025More at 2025

RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Hasil pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa setelah diberikan pendidikan kesehatanHasil pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa setelah diberikan pendidikan kesehatan

juris Forest Cover Change and Legal Pluralism in Forest Management A Review and Evidence from West Sumatra Indonesia 2025More at 2025

UPIUPI Identifikasi perubahan tutupan hutan dilakukan melalui citra satelit dengan metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) untuk mendapatkan distribusiIdentifikasi perubahan tutupan hutan dilakukan melalui citra satelit dengan metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) untuk mendapatkan distribusi

juris The Creation of the Right of Real Servitude Derivative and Original Method Based on the Kosovo and Some European Countries 2022More at 2022

UNHASUNHAS Dalam perbandingan, legislasi negara Eropa seperti Jerman, Austria, dan Perancis, serta negara‑negara regional, menekankan adanya dua cara pembentukanDalam perbandingan, legislasi negara Eropa seperti Jerman, Austria, dan Perancis, serta negara‑negara regional, menekankan adanya dua cara pembentukan

juris Administrative Land Conflicts and Reforming State Owned Enterprises in Indonesia 2022More at 2022

UNHASUNHAS Penyelesaian konflik pertanahan atas aset BUMN yang dikuasai masyarakat dapat dilakukan melalui harmonisasi hukum antara undang-undang dan peraturan yangPenyelesaian konflik pertanahan atas aset BUMN yang dikuasai masyarakat dapat dilakukan melalui harmonisasi hukum antara undang-undang dan peraturan yang

ads-block-test