Publisher

UNHASUNHAS

Journal Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review Abstract

Makalah ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai Direktif Perusahaan Iklim Kewajiban Periksa Kewajiban (CSDDD) Uni Eropa, hubungan dengan Undang‑Undang Kewajiban Periksa Rantai Pasokan Jerman (LkSG) 2021, serta latar belakang sistematis kedua peraturan tersebut. Penulis menolak kritik terhadap efek ekstraterritorial kedua peraturan tersebut, menekankan tujuan legislatif sebagai bagian integral dari hukum bisnis nasional yang tidak hanya bertujuan perlindungan konsumen dan penegakan persaingan yang adil, tetapi juga perbaikan kondisi kehidupan. Keduanya merupakan bagian dari hukum bisnis sosial yang bertanggung jawab secara internasional. CSDDD memperkenalkan provisi tanggung jawab sipil spesifik dan mengadvokasi prinsip‑prinsip konflik hukum oleh adanya norma‑norma tanggung jawab yang wajib berlaku di semua yurisdiksi. Implementasi kewajiban due diligence di rantai pasokan internasional menghadapi tantangan besar bagi perusahaan, memerlukan sistem manajemen risiko yang kuat dan penyesuaian berkelanjutan. Regulasi ketat perlu diseimbangkan dengan keberlanjutan praktis tugas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sehingga beban mekanisme tidak hanya menjadi persyaratan formalistik.

Conclusion

CSDDD memiliki potensi menciptakan efek positif melalui pengenalan kewajiban due diligence yang mengikat dan persyaratan pelaporan yang lebih ketat.Pengenalan klaim tanggung jawab sipil independen menandai terciptanya kebijakan penegakan privat yang lebih kuat dalam peraturan ekonomi UE.Tantangan utama terletak pada penerapan praktis dan penegakan kewajiban due diligence, di mana perusahaan harus membangun dan menyesuaikan sistem manajemen risiko yang sesuai serta menyeimbangkan regulasi ketat dengan keberlanjutan praktis operasional.

Future Research

Sebuah studi perbandingan akan mengkaji efektivitas pelaksanaan due diligence di perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah dengan sistem hukum berbeda, menilai dinamika penegakan dan dampak sosial ekonomi. Penelitian lebih lanjut dapat mengembangkan model risiko dinamis berbasis AI yang memungkinkan perusahaan menilai dan menyesuaikan kebijakan due diligence secara real‑time di sepanjang rantai pasokan, serta memonitor penyimpangan human rights dan lingkungan. Selain itu, riset lintas disiplin akan menilai kontribusi sistem sertifikasi independen terhadap kejelasan dan kebergunaan persyaratan hukum, serta dampaknya terhadap karakter kompetitif perusahaan di pasar global.

References

1. Consumer Attitudes toward Sustainable Development and Risk to Brand Loyalty. consumer attitudes toward... doi.org/10.3390/su10040997Consumer Attitudes toward Sustainable Development and Risk to Brand Loyalty consumer attitudes toward doi 10 3390 su10040997
2. The German Supply Chain Due Diligence Act 2021 and Its Impact on Globally Operating German Companies... doi.org/10.2991/assehr.k.220406.027The German Supply Chain Due Diligence Act 2021 and Its Impact on Globally Operating German Companies doi 10 2991 assehr k 220406 027
3. Civil Law, Conflict of Laws, and Extraterritoriality in the European Supply Chain Due Diligence Law |... doi.org/10.20956/halrev.v10i2.5535Civil Law Conflict of Laws and Extraterritoriality in the European Supply Chain Due Diligence Law doi 10 20956 halrev v10i2 5535
4. domestic politics of corporate accountability legislation: struggles over the 2015 UK Modern Slavery... academic.oup.com/ser/article/17/3/709/4683730domestic politics of corporate accountability legislation struggles over the 2015 UK Modern Slavery academic oup ser article 17 3 709 4683730

Subjects

1. #artificial intelligence#artificial intelligence
2. #artificial intelligence#artificial intelligence

Metadata

File size	586.4 KB
Pages	27
DMCA	ReportReport