UNRAMUNRAM
Jurnal Kompilasi HukumJurnal Kompilasi HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan klasifikasi pelaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach melalui analisis 10 putusan pengadilan tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP mengenal konsep penyertaan (deelneming) yang berfokus pada perbedaan peran dan pertanggungjawaban pidana individual, sejalan dengan asas geen straf zonder Schuld. Sebaliknya, UU TPPO berfokus pada pendekatan struktural dan sistematik dengan mengklasifikasikan pelaku seperti individu, penyelenggara negara, korporasi, dan kelompok terorganisir. Perbedaan paradigma ini menyebabkan dualisme penerapan norma, inkonsistensi yurisprudensi, potensi error in iudicando, dan perbedaan pemidanaan. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya standarisasi penerapan norma dan pedoman pemidanaan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan proposional, dan efektivitas perlindungan korban trafficking in persons di Indonesia.
Klasifikasi pelaku dalam KUHP dan UU TPPO menunjukkan dua paradigma yang berbeda dalam pertanggungjawaban pidana.KUHP fokus pada perbedaan peran melalui konsep penyertaan (deelneming) dengan pendekatan berbasis pada individual liability dan asas geen straff zonder schuld.Sedangkan UU TPPO menggunakan pendekatan yang lebih struktural dan sistematik, dengan mengklasifikasikan pelaku berdasarkan jenis aktor seperti individu, penyelenggara negara, korporasi, dan kelompok terorganisisir, agar bisa menjangkau kompleksitas dalam jaringan trafficking in persons.Perbedaan konsep tersebut dalam praktik peradilan menimbulkan dualisme penerapan norma yang berdampak pada inkonsistensi yurisprudensi, potensi terjadinya error in iudicando karena adanya gabungan delik materiil UU TPPO dengan konsep penyertaan dalam KUHP, serta perbedaan dalam jenis sanksi pidana penjara maupun denda.Walaupun terdapat asas lex specialis derogat legi generalis yang seharusnya menempatkan UU TPPO sebagai instrumen utama dalam perkara trafficking in persons.Akan tetapi, fakta lapangan dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa gabungan norma masih terjadi dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi konsistensi dalam argumentasi yudisial.Oleh karena itu, perlu adanya standarisasi dalam penerapan norma dan pedoman pemidanaan nasional yang jelas dan seragam untuk memastikan kepastian hukum, keadilan proposional berdasarkan tingkat kesalahan, dan efektifitas perlindungan korban dalam penegakan hukum trafficking in persons di Indonesia.
Untuk mengatasi masalah dualisme penerapan norma dan inkonsistensi yurisprudensi, penelitian selanjutnya dapat mengusulkan pengembangan pedoman nasional yang lebih rinci dan terstandarisasi untuk mengklasifikasikan pelaku trafficking in persons. Pedoman ini dapat mencakup kriteria dan definisi yang jelas untuk setiap kategori pelaku, termasuk individu, penyelenggara negara, korporasi, dan kelompok terorganisir. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara aparat penegak hukum, agar pemahaman dan penerapan norma yang konsisten dapat tercapai. Penelitian juga dapat mengusulkan pengembangan sistem pelatihan dan pendidikan yang komprehensif bagi aparat penegak hukum, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep penyertaan dan klasifikasi pelaku dalam KUHP dan UU TPPO. Dengan demikian, dapat tercipta pemahaman yang seragam dan konsisten dalam penegakan hukum trafficking in persons di Indonesia.
- Patterns and The Role of The Government in Preventing Human Trafficking | Dialogia Iuridica. patterns... journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/7564Patterns and The Role of The Government in Preventing Human Trafficking Dialogia Iuridica patterns journal maranatha edu index php dialogia article view 7564
- Classification of Trafficking in Persons Perpetrators Under The Criminal Code And The Law on Trafficking... jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/335Classification of Trafficking in Persons Perpetrators Under The Criminal Code And The Law on Trafficking jkh unram ac index php jkh article view 335
- Fakultas Hukum – UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA. fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa... doi.org/10.37893/jbh.v11i2.717Fakultas Hukum Ae UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA fakultas universitas webmail pendaftaran mahasiswa doi 10 37893 jbh v11i2 717
- LEGAL POLICY ON HUMAN TRAFFICKING CRIMES | Prakoso | IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies).... doi.org/10.15294/ijcls.v3i2.17172LEGAL POLICY ON HUMAN TRAFFICKING CRIMES Prakoso IJCLS Indonesian Journal of Criminal Law Studies doi 10 15294 ijcls v3i2 17172
| File size | 251.7 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSIKAUNSIKA Pelaku UMKM dalam pola kemitraan tidak memiliki posisi tawar karena klausula perjanjiannya ditentukan sepihak oleh prinsipal, sehingga pelaku UMKM dirugikan.Pelaku UMKM dalam pola kemitraan tidak memiliki posisi tawar karena klausula perjanjiannya ditentukan sepihak oleh prinsipal, sehingga pelaku UMKM dirugikan.
UNISKAUNISKA Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan perspektif peraturan UU serta pendekatan konseptual sebagai landasan analitis. Sumber bahan hukumKajian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan perspektif peraturan UU serta pendekatan konseptual sebagai landasan analitis. Sumber bahan hukum
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis yang tepat memerlukan sinkronisasi antara kontrak konstruksi dengan perjanjian pemegang saham, mekanismeHasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis yang tepat memerlukan sinkronisasi antara kontrak konstruksi dengan perjanjian pemegang saham, mekanisme
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 dan UU No. 5 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa kasus dugaan kartel minyak goreng,Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 dan UU No. 5 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa kasus dugaan kartel minyak goreng,
STAITARUNASTAITARUNA Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkanPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
MANDALANURSAMANDALANURSA Namun, dalam proses pelayanan menggunakan program E-health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkanNamun, dalam proses pelayanan menggunakan program E-health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan
UNAJAUNAJA Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih terperinci untuk memastikan kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan pada pasien selama masa internsip.Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih terperinci untuk memastikan kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan pada pasien selama masa internsip.
UHBUHB The Constitutional Courts Decision has caused various reactions and adaptations among political actors, which can change the order and strategy in theThe Constitutional Courts Decision has caused various reactions and adaptations among political actors, which can change the order and strategy in the
Useful /
UNRAMUNRAM Kebijakan yang ada masih bergantung pada kewaspadaan pribadi driver dan prosedur klaim yang rumit. Selain itu, kebijakan tersebut belum mampu memberikanKebijakan yang ada masih bergantung pada kewaspadaan pribadi driver dan prosedur klaim yang rumit. Selain itu, kebijakan tersebut belum mampu memberikan
IFTKLEDALEROIFTKLEDALERO Kajian etika moral dalam ruang perpolitikan di Indonesia dewasa ini menampakkan situasi degradasi yang drastis. Persoalan disebabkan oleh ketidakseimbanganKajian etika moral dalam ruang perpolitikan di Indonesia dewasa ini menampakkan situasi degradasi yang drastis. Persoalan disebabkan oleh ketidakseimbangan
SANGADJIMEDIAPUBLISHINGSANGADJIMEDIAPUBLISHING Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan kelompok, yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok masyarakat di kelurahan Loto, di mana dijelaskanKegiatan ini dilakukan melalui pendekatan kelompok, yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok masyarakat di kelurahan Loto, di mana dijelaskan
SANGADJIMEDIAPUBLISHINGSANGADJIMEDIAPUBLISHING Solusi yang diusulkan meliputi penggunaan meja dari warga dan pengemasan menggunakan kotak plastik food grade. Pelatihan penyembelihan hewan qurban berbasisSolusi yang diusulkan meliputi penggunaan meja dari warga dan pengemasan menggunakan kotak plastik food grade. Pelatihan penyembelihan hewan qurban berbasis