Publisher

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA

Journal Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Indonesia Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis kontrak konstruksi pada proyek investasi dengan porsi kepemilikan kontraktor dalam posisi investasi non-mayoritas. Dualitas peran kontraktor sebagai pelaksana konstruksi dan pemegang saham minoritas menimbulkan kompleksitas hukum yang memerlukan pendekatan integratif antara hukum kontrak dan hukum perseroan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis yang tepat memerlukan sinkronisasi antara kontrak konstruksi dengan perjanjian pemegang saham, mekanisme penyelesaian konflik kepentingan melalui pendekatan preventif dan represif, serta perlindungan hukum komprehensif bagi kontraktor-investor minoritas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus yang mengatur dualitas peran kontraktor dalam skema investasi campuran untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proyek infrastruktur.

Conclusion

Berdasarkan analisis yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa konstruksi kontrak dalam proyek investasi dengan porsi kepemilikan kontraktor non-mayoritas memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan prinsip hukum kontrak dan hukum perseroan.Mekanisme penyelesaian konflik kepentingan harus mencakup pendekatan preventif dan represif, serta perlindungan hukum bagi kontraktor-investor minoritas harus mencakup hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.Diperlukan regulasi yang lebih spesifik untuk mengakomodasi dualitas peran kontraktor sebagai investor minoritas.

Future Research

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas klausul deadlock resolution dalam kontrak konstruksi proyek investasi campuran, dengan fokus pada bagaimana klausul tersebut dapat mencegah terjadinya sengketa dan memastikan kelangsungan proyek. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model tata kelola perusahaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika proyek konstruksi, dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kontraktor-investor minoritas. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak perlindungan hukum bagi kontraktor-investor minoritas terhadap kinerja proyek infrastruktur, dengan menggunakan indikator seperti tingkat penyelesaian proyek tepat waktu, kualitas konstruksi, dan kepuasan pemangku kepentingan. Ketiga saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam pengelolaan proyek investasi infrastruktur di Indonesia.

References

1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN | Aqib | Media Keadilan:... journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/12199PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN Aqib Media Keadilan journal ummat ac index php JMK article view 12199
2. PERAN PEMANGKU KEPANTINGAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR RISIKO PADA PROYEK KPBU JALAN TOL UNSOLICITED | Konstruksia.... doi.org/10.24853/jk.14.1.61-70PERAN PEMANGKU KEPANTINGAN TERHADAP FAKTOR FAKTOR RISIKO PADA PROYEK KPBU JALAN TOL UNSOLICITED Konstruksia doi 10 24853 jk 14 1 61 70
3. PERKEMBANGAN JOINT VENTURE COMPANY DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN | Jurnal Hukum to-ra... ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/5PERKEMBANGAN JOINT VENTURE COMPANY DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN Jurnal Hukum to ra ejournal fhuki index php tora article view 5

Metadata

File size	380.59 KB
Pages	15
DMCA	Report