Publisher

UINSIUINSI

Journal Borneo International Journal of Islamic StudiesBorneo International Journal of Islamic Studies Abstract

Penunjukan duta besar merupakan faktor penting bagi efektivitas diplomasi negara dan representasinya dalam forum internasional. Di Indonesia, penunjukan diplomat non‑karir pada posisi duta besar yang strategis menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan pada tata kelola meritokratis serta persyaratan kompetensi. Penelitian ini mengkaji apakah kerangka regulasi Indonesia yang mengatur penunjukan diplomat secara memadai menjamin kompetensi diplomatik dan selaras dengan prinsip Siyasah Dauliyah, dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif berupa pendekatan statuta, konseptual, dan komparatif terhadap Undang‑Undang Dasar 1945, Undang‑Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang‑Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2021. Temuan menunjukkan bahwa kerangka regulasi saat ini memberikan kebebasan luas dalam penunjukan duta besar tetapi tidak mengandung standar kompetensi yang dapat diukur dan ditegakkan, sehingga mengurangi implementasi tata kelola berbasis merit dan berpotensi menurunkan efektivitas diplomatik. Berdasarkan prinsip amanah, kifayah, dan adalah, penelitian ini mengusulkan kerangka evaluatif terintegrasi untuk penunjukan diplomat dan berargumen bahwa reformasi hukum diperlukan untuk menetapkan patokan kompetensi objektif serta mekanisme seleksi yang transparan bagi diplomat karir maupun non‑karir.

Conclusion

Penelitian ini menemukan bahwa kerangka regulasi Indonesia dalam penunjukan posisi diplomatik tidak mencakup standar kompetensi yang dapat diukur dan ditegakkan, sehingga memberikan ruang bagi penunjukan yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan mengurangi efektivitas representasi internasional.Evaluasi melalui prinsip Siyasah Dauliyah menunjukkan bahwa sistem saat ini tidak memenuhi standar amanah, kifayah, dan adalah, yang esensial bagi kualitas perwakilan negara.Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislatif, regulasi, dan institusional untuk memperkenalkan kriteria kompetensi yang jelas, proses seleksi yang transparan, serta mekanisme pengungkapan data publik guna menegakkan meritokrasi dan prinsip good governance.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak penerapan standar kompetensi yang terukur pada kinerja duta besar Indonesia melalui studi perbandingan dengan negara‑negara yang telah mengadopsi standar serupa, sehingga dapat menilai apakah peningkatan standar tersebut memperbaiki efektivitas diplomatik. Selanjutnya, diperlukan analisis peran Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dengan menginvestigasi praktik pengungkapan data penunjukan serta persepsi pemangku kepentingan terhadap proses seleksi diplomat. Terakhir, sebuah program percontohan yang mengintegrasikan prinsip Islam — amanah, kifayah, dan adalah — ke dalam mekanisme seleksi duta besar dapat diujicobakan, dan peneliti dapat mengevaluasi pengaruhnya terhadap kualitas representasi Indonesia di forum internasional serta kepuasan publik terhadap kebijakan luar negeri.

Metadata

File size	286.16 KB
Pages	19
DMCA	Report