MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Konstitusionalisme moneter adalah sebuah konsep kontemporer yang terus berkembang untuk memahami isu-isu moneter melalui pendekatan konstitusionalisme. Tulisan ini mengkaji secara kritis berbagai perspektif yang telah ada dan mengusulkan sebuah teorisasi baru untuk penelitian di masa depan. Tulisan ini menggunakan metode doktrinal, dengan menelusuri dan meninjau secara kritis pendapat-pendapat para ahli tentang konstitusionalisme moneter. Tulisan ini berpendapat bahwa pendekatan konstitusional dalam bidang moneter menghadapi jalan buntu, yang disebabkan oleh kepatuhan pada konstitusionalisme klasik yang ditandai oleh nasionalisme metodologis dan fokus politik yang berlebihan. Dengan menggunakan pluralisme konstitusional, tulisan ini menawarkan sebuah teorisasi baru untuk menjawab berbagai isu konstitusional di sektor moneter. Kerangka kerja ini kemudian diterapkan pada regulasi keuangan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang berkaitan dengan bank sentral. Oleh karena itu, prinsip-prinsip konstitusionalisme moneter dapat berfungsi sebagai panduan bagi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjalankan independensinya serta menegakkan sebuah konstitusi moneter yang dapat berjalan secara mandiri.

Berangkat dari berbagai pendekatan konstitusional atas moneter, tulisan ini mencoba untuk mengusulkan sebuah konseptualisasi baru dengan mengacu pada kerangka pluralisme konstitusi.Konseptualisasi ini berupaya untuk menerobos keterbatasan konstitusionalisme klasik yang masih terjebak pada nasionalisme metodologis dan political centricity.Artikel ini mendefinisikan konstitusi moneter sebagai a structural coupling between secondary rule-making in law and reflexive mechanisms in monetary sector.Konstitusi ini harus dibentuk dan ditegakkan oleh internal sistem moneter tanpa melibatkan intervensi pihak ketiga.Kontras dengan mekanisme kontrol eksternal, dorongan eksternal dapat menjadi opsi yang lebih baik untuk menjaga otonomi sistem moneter dan membatasi pertumbuhan ekspansif-nya secara bersamaan.Berdasarkan pendekatan konstitusionalisme dan konstitusi moneter, maka kelembagaan moneter dalam ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 berupa BI, OJK dan LPS menemui justifikasi independensi-nya, termasuk mekanisme kerja yang membentuk kerangka self-enforcing monetary constitutions, checks and balances antar lembaga moneter.Selain itu, dorongan eksternal baik oleh aksi protes masyarakat maupun rekomendasi lembaga seperti IMF dan World Bank dapat menjadi sarana menjaga self-enforcing monetary constitutions.Untuk itu, diperlukan penelitian lebih lanjut secara lebih komprehensif atas penerapan konstitusionalisme dan konstitusi moneter dalam ketatanegaraan Indonesia.

Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi sebagai berikut: Pertama, mengkaji lebih lanjut tentang penerapan konstitusionalisme moneter dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika politik dan ekonomi yang unik di negara ini. Kedua, mengeksplorasi peran dan pengaruh lembaga-lembaga keuangan global, seperti IMF dan World Bank, dalam membentuk kebijakan moneter di Indonesia dan bagaimana hal ini berdampak pada kedaulatan moneter negara. Ketiga, meneliti bagaimana konstitusionalisme moneter dapat diterapkan dalam konteks ekonomi digital dan teknologi keuangan yang berkembang pesat, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi stabilitas dan inklusi keuangan di Indonesia.

  1. The Idea of Constitutional Pluralism - Walker - 2002 - The Modern Law Review - Wiley Online Library.... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2230.00383The Idea of Constitutional Pluralism Walker 2002 The Modern Law Review Wiley Online Library onlinelibrary wiley doi 10 1111 1468 2230 00383
  2. Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology | Bulletin of Business and Economics (BBE).... doi.org/10.61506/01.00167Doctrinal Research in Law Meaning Scope and Methodology Bulletin of Business and Economics BBE doi 10 61506 01 00167
  3. DOI Name 10.2139 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc prefix social science... doi.org/10.2139DOI Name 10 2139 Values name values index type timestamp data serv crossref desc prefix social science doi 10 2139
Read online
File size616.75 KB
Pages23
DMCAReport

Related /

JURIS Keadilan Sosial Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Viktimologi 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapiPenelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi

JURIS A Cross National Analysis of State Institutional Authority Disputes 2025More at 2025

UNHASUNHAS Prosedur penyelesaian sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci dan transparan dibandingkan Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada, sehingga meningkatkanProsedur penyelesaian sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci dan transparan dibandingkan Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada, sehingga meningkatkan

JURIS Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 PUU IV 2006 dan 025 PUU XIV 2016 2022More at 2022

MKRIMKRI 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan.003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan.

JURIS Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI (1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan(1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan

JURIS Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI 3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan

JURIS Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret 2022More at 2022

MKRIMKRI Dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkaraDalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkara

JURIS Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara 2022More at 2022

MKRIMKRI PMK 8/2006 menambah norma penarikan kembali permohonan dengan pengecualian bila sengketa memerlukan solusi konstitusional dan kepentingan umum.meskipunPMK 8/2006 menambah norma penarikan kembali permohonan dengan pengecualian bila sengketa memerlukan solusi konstitusional dan kepentingan umum.meskipun

JURIS Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat 2022More at 2022

MKRIMKRI Namun permasalahannya ketika pertambangan mineral dan batubara berada pada tanah ulayat masyarakat hukum adat, prinsip hukum sebagaimana dimaksud belumNamun permasalahannya ketika pertambangan mineral dan batubara berada pada tanah ulayat masyarakat hukum adat, prinsip hukum sebagaimana dimaksud belum

Useful /

JURIS Paradoks Kelimpahan Evaluasi Yuridis Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Pengelolaan Tambang bagi Kesejahteraan Rakyat 2026More at 2026

LLDIKTI12LLDIKTI12 Pengelolaan sumber daya tambang di Indonesia masih berfokus pada penerimaan fiskal tanpa memastikan distribusi kesejahteraan yang riil, sehingga fungsiPengelolaan sumber daya tambang di Indonesia masih berfokus pada penerimaan fiskal tanpa memastikan distribusi kesejahteraan yang riil, sehingga fungsi

JURIS Implementasi Sistem Input Transformasi Output dalam Efektivitas Sekolah 2026More at 2026

LLDIKTI12LLDIKTI12 Penelitian ini telah menjawab tujuan utama, yaitu menganalisis bagaimana implementasi sistem input, transformasi, dan output membentuk efektivitas sekolahPenelitian ini telah menjawab tujuan utama, yaitu menganalisis bagaimana implementasi sistem input, transformasi, dan output membentuk efektivitas sekolah

JURIS Tradition Beyond Formal Fiqh Ethnic Perspectives on Negotiating KafAah in Marriage within the Aceh Singkil Community 2025More at 2025

IAINPTKIAINPTK Data dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi struktural-fungsional yang memandang penerapan hukum sebagai suatu fenomena sosial. Hasil temuan menunjukkanData dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi struktural-fungsional yang memandang penerapan hukum sebagai suatu fenomena sosial. Hasil temuan menunjukkan

JURIS Application of Boiling Water from Salam Leaves Synzigium Polyanthum And Cinnamon Cinnamomun Burmanii on Hypertension Patients 2024More at 2024

UnmulUnmul Kandungan yang terdapat dalam daun salam (S. polyanthum) dan kayu manis (C. burmannii) memiliki manfaat bagi penderita hipertensi yaitu dapat membantuKandungan yang terdapat dalam daun salam (S. polyanthum) dan kayu manis (C. burmannii) memiliki manfaat bagi penderita hipertensi yaitu dapat membantu

ads-block-test