MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Konstitusionalisme moneter adalah sebuah konsep kontemporer yang terus berkembang untuk memahami isu-isu moneter melalui pendekatan konstitusionalisme. Tulisan ini mengkaji secara kritis berbagai perspektif yang telah ada dan mengusulkan sebuah teorisasi baru untuk penelitian di masa depan. Tulisan ini menggunakan metode doktrinal, dengan menelusuri dan meninjau secara kritis pendapat-pendapat para ahli tentang konstitusionalisme moneter. Tulisan ini berpendapat bahwa pendekatan konstitusional dalam bidang moneter menghadapi jalan buntu, yang disebabkan oleh kepatuhan pada konstitusionalisme klasik yang ditandai oleh nasionalisme metodologis dan fokus politik yang berlebihan. Dengan menggunakan pluralisme konstitusional, tulisan ini menawarkan sebuah teorisasi baru untuk menjawab berbagai isu konstitusional di sektor moneter. Kerangka kerja ini kemudian diterapkan pada regulasi keuangan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang berkaitan dengan bank sentral. Oleh karena itu, prinsip-prinsip konstitusionalisme moneter dapat berfungsi sebagai panduan bagi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjalankan independensinya serta menegakkan sebuah konstitusi moneter yang dapat berjalan secara mandiri.

Berangkat dari berbagai pendekatan konstitusional atas moneter, tulisan ini mencoba untuk mengusulkan sebuah konseptualisasi baru dengan mengacu pada kerangka pluralisme konstitusi.Konseptualisasi ini berupaya untuk menerobos keterbatasan konstitusionalisme klasik yang masih terjebak pada nasionalisme metodologis dan political centricity.Artikel ini mendefinisikan konstitusi moneter sebagai a structural coupling between secondary rule-making in law and reflexive mechanisms in monetary sector.Konstitusi ini harus dibentuk dan ditegakkan oleh internal sistem moneter tanpa melibatkan intervensi pihak ketiga.Kontras dengan mekanisme kontrol eksternal, dorongan eksternal dapat menjadi opsi yang lebih baik untuk menjaga otonomi sistem moneter dan membatasi pertumbuhan ekspansif-nya secara bersamaan.Berdasarkan pendekatan konstitusionalisme dan konstitusi moneter, maka kelembagaan moneter dalam ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 berupa BI, OJK dan LPS menemui justifikasi independensi-nya, termasuk mekanisme kerja yang membentuk kerangka self-enforcing monetary constitutions, checks and balances antar lembaga moneter.Selain itu, dorongan eksternal baik oleh aksi protes masyarakat maupun rekomendasi lembaga seperti IMF dan World Bank dapat menjadi sarana menjaga self-enforcing monetary constitutions.Untuk itu, diperlukan penelitian lebih lanjut secara lebih komprehensif atas penerapan konstitusionalisme dan konstitusi moneter dalam ketatanegaraan Indonesia.

Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi sebagai berikut: Pertama, mengkaji lebih lanjut tentang penerapan konstitusionalisme moneter dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika politik dan ekonomi yang unik di negara ini. Kedua, mengeksplorasi peran dan pengaruh lembaga-lembaga keuangan global, seperti IMF dan World Bank, dalam membentuk kebijakan moneter di Indonesia dan bagaimana hal ini berdampak pada kedaulatan moneter negara. Ketiga, meneliti bagaimana konstitusionalisme moneter dapat diterapkan dalam konteks ekonomi digital dan teknologi keuangan yang berkembang pesat, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi stabilitas dan inklusi keuangan di Indonesia.

  1. The Idea of Constitutional Pluralism - Walker - 2002 - The Modern Law Review - Wiley Online Library.... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2230.00383The Idea of Constitutional Pluralism Walker 2002 The Modern Law Review Wiley Online Library onlinelibrary wiley doi 10 1111 1468 2230 00383
  2. Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology | Bulletin of Business and Economics (BBE).... doi.org/10.61506/01.00167Doctrinal Research in Law Meaning Scope and Methodology Bulletin of Business and Economics BBE doi 10 61506 01 00167
  3. DOI Name 10.2139 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc prefix social science... doi.org/10.2139DOI Name 10 2139 Values name values index type timestamp data serv crossref desc prefix social science doi 10 2139
Read online
File size616.75 KB
Pages23
DMCAReport

Related /

ads-block-test