Publisher

LLDIKTI12LLDIKTI12

Journal KAMBOTI: Jurnal Sosial dan HumanioraKAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora Abstract

Penelitian ini mengkaji paradoks pengelolaan sumber daya alam tambang di Indonesia, di mana lonjakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Energi dan Mineral yang mencapai IDR 300,3 triliun pada tahun 2023 tidak berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan yang signifikan. Masalah utama yang diangkat adalah sejauh mana pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 mengenai “Hak Menguasai Negara (HMN) telah mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan legislatif dan konseptual, hasil studi menunjukkan adanya hambatan pada fungsi bestuurszorg (pelayanan publik) negara. Meskipun fungsi regulasi efektif dalam mengumpulkan devisa, fungsi pengelolaan (beheersdaad) masih didominasi oleh kepentingan korporasi, sehingga memicu fenomena kutukan sumber daya alam (resource curse). Penelitian ini merekomendasikan reinterpretasi standar garis kemiskinan dan realokasi PNBP untuk memperkuat jaringan jaminan sosial fundamental sesuai mandat sila kelima Pancasila.

Conclusion

Pengelolaan sumber daya tambang di Indonesia masih berfokus pada penerimaan fiskal tanpa memastikan distribusi kesejahteraan yang riil, sehingga fungsi beheersdaad dan bestuurszorg belum optimal.Meskipun PNBP mencapai Rp300,3 triliun, realokasinya belum diarahkan untuk memperkuat jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang fundamental, sehingga paradoks legalistik tetap terjadi.Oleh karena itu, diperlukan revisi standar garis kemiskinan, regulasi realokasi PNBP untuk pembiayaan layanan publik, dan audit konstitusional berkala terhadap kontribusi tambang terhadap indeks pembangunan manusia.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat meneliti bagaimana realokasi PNBP ke sektor kesehatan di wilayah penambangan memengaruhi indikator kesehatan masyarakat, seperti penurunan angka stunting, dibandingkan dengan wilayah yang tidak menerima alokasi tersebut. Selain itu, penting untuk mengkaji perbandingan antara model pengelolaan tambang yang melibatkan komunitas adat dengan model perusahaan konvensional dalam hal pencapaian kesejahteraan ekonomi dan sosial lokal, guna menemukan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, studi dapat mengevaluasi efektivitas audit konstitusional yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil dalam menilai kontribusi perusahaan tambang terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan implikasinya terhadap proses perpanjangan izin operasional. Penelitian ini juga dapat mengembangkan kerangka kerja indikator garis kemiskinan yang lebih kontekstual, menyesuaikan biaya hidup di daerah penambangan, dan menguji penerapannya dalam kebijakan regional. Akhirnya, pendekatan mixed‑methods yang menggabungkan data sekunder regulasi dengan survei lapangan dapat memperkuat pemahaman tentang hambatan fungsi beheersdaad dan bestuurszorg serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat.

References

1. Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang | Jurnal Konstitusi. ideologi... doi.org/10.31078/jk922Ideologi Welfare State Konstitusi Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang Jurnal Konstitusi ideologi doi 10 31078 jk922
2. Paradoks Kelimpahan: Evaluasi Yuridis Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Pengelolaan Tambang bagi Kesejahteraan... jurnal.lldikti12.id/kamboti/article/view/624Paradoks Kelimpahan Evaluasi Yuridis Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Pengelolaan Tambang bagi Kesejahteraan jurnal lldikti12 kamboti article view 624

Metadata

File size	348.68 KB
Pages	8
DMCA	Report