YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Fenomena unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis dan kerusuhan massal merupakan persoalan serius dalam kehidupan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan unjuk rasa berkembang menjadi anarkis serta mengkaji tanggung jawab pidana penghasut terhadap aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis meliputi sikap demonstran yang merasa pendapatnya paling benar, kondisi fisik dan psikologis massa yang mudah terpancing emosi, tidak adanya komunikasi atau perwakilan yang menemui demonstran, solidaritas kelompok yang berlebihan, perencanaan kerusuhan oleh pihak tertentu, serta adanya provokasi baik dari dalam maupun luar kelompok demonstran. Dari sisi hukum pidana, penghasut yang mendorong terjadinya tindakan anarkis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni perbuatan menghasut di muka umum untuk melakukan tindak pidana atau kekerasan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penghasut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan menjamin kebebasan menyampaikan pendapat tetap berjalan dalam koridor hukum.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis meliputi sikap demonstran yang merasa pendapat mereka paling benar, suasana yang memicu emosi, kurangnya komunikasi dengan pihak berwenang, solidaritas kelompok yang tinggi, perencanaan kerusuhan, dan adanya provokasi.Tanggung jawab pidana penghasut dalam aksi unjuk rasa anarkis dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 160 KUHP jika memenuhi unsur-unsurnya.Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penghasut sangat penting untuk menjaga ketertiban umum dan menjamin kebebasan berpendapat dalam koridor hukum.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas pendekatan hukum yang ada dalam menanggulangi tindakan anarkis dalam unjuk rasa, termasuk evaluasi terhadap Pasal 160 KUHP dan relevansinya dengan perkembangan sosial dan politik terkini. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis sosiologis mengenai faktor-faktor psikologis dan sosial yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan anarkis, serta bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan dinamika kelompok dalam konteks unjuk rasa. Ketiga, penting untuk meneliti peran media sosial dan platform digital lainnya dalam memfasilitasi provokasi dan penyebaran hasutan yang dapat memicu tindakan anarkis, serta bagaimana regulasi yang ada dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai fenomena anarkisme dalam unjuk rasa di Indonesia, sehingga dapat dirumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menanggulanginya, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai dan bertanggung jawab.

  1. The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
  2. Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
Read online
File size208.83 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis Di Wilayah Hukum Polda Bali 2026More at 2026

UMDUMD Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 menegaskan masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapatPasal 8 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 menegaskan masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat

JURIS Analisis Yuridis Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Akibat hukum atas penggantian nama anak adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran dan nama di dalam Kartu Keluarga. PerubahanAkibat hukum atas penggantian nama anak adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran dan nama di dalam Kartu Keluarga. Perubahan

JURIS Tinjauan Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Alat Bukti 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkanMetode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkan

JURIS Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini bertujuan menganalisis serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisPenelitian ini bertujuan menganalisis serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis

JURIS Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini menyimpulkan bahwa usia perkawinan diatur dalam UU Perkawinan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Dengan demikian, dispensasiPenelitian ini menyimpulkan bahwa usia perkawinan diatur dalam UU Perkawinan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Dengan demikian, dispensasi

JURIS Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Lain 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Akta dan protokol notaris merupakan arsip negara yang wajib disimpan, dipelihara, dan pada saat tertentu harus diserahkan kepada notaris penerima protokolAkta dan protokol notaris merupakan arsip negara yang wajib disimpan, dipelihara, dan pada saat tertentu harus diserahkan kepada notaris penerima protokol

JURIS Kajian Terhadap Penerbitan Sertifikat Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Dan Upaya Hukum 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum, yang dikaitkanMetode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum, yang dikaitkan

JURIS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI DEMONSTRASI ANARKIS Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang 2025More at 2025

UNISSULAUNISSULA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menanggulangi aksi demonstrasi anarkis. MengetahuiTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menanggulangi aksi demonstrasi anarkis. Mengetahui

Useful /

JURIS Peranan dan Kekuatan Alat Bukti Tulisan dalam Hukum Acara Perdata dalam Persidangan 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Alat bukti tulisan terutama yang berupa akta, baik akte otentik maupun akta dibawah tangan adalah merupakan alat bukti yang sering dibutuhkan dan digunakanAlat bukti tulisan terutama yang berupa akta, baik akte otentik maupun akta dibawah tangan adalah merupakan alat bukti yang sering dibutuhkan dan digunakan

JURIS Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan dan penuntutan. Upaya perlindunganUndang-undang ini memberikan landasan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan dan penuntutan. Upaya perlindungan

JURIS IDENTIFIKASI BAKTERI ESCHERICHIA COLI PADA AIR SUMUR GALI DI DESA JETIS KECAMATAN SUKOHARJO SERTA POTENSI KOMBUCHA BUNGA TELANG Clitoria ternate L DALAM MENGHAMBAT PERTUMBUHAN ESCHERICHIA COLI 2025More at 2025

PERNUSPERNUS Kombucha bunga telang pada seluruh konsentrasi gula menunjukkan potensi sebagai antibakteri E. coli. Pemeriksaan sampel air sumur di Desa Jetis SukoharjoKombucha bunga telang pada seluruh konsentrasi gula menunjukkan potensi sebagai antibakteri E. coli. Pemeriksaan sampel air sumur di Desa Jetis Sukoharjo

JURIS Upaya Mengurangi Nyeri Asam Urat Pada Lansia Melalui Obat Tradisional Indonesia Tinjauan Literatur 2025More at 2025

PERNUSPERNUS Faktor penyebabnya meliputi pola makan kaya purin, konsumsi alkohol berlebihan, gangguan metabolisme, dan faktor genetik. Tujuan: Mengobati nyeri asamFaktor penyebabnya meliputi pola makan kaya purin, konsumsi alkohol berlebihan, gangguan metabolisme, dan faktor genetik. Tujuan: Mengobati nyeri asam

ads-block-test