UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaPerbedaan prinsip dalam bernegara dapat mempengaruhi adanya unjuk rasa. Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 menegaskan masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Namun kenyataannya peraturan ini seringkali tidak ditaati ketika unjuk rasa berlangsung sehingga berujung anarkis. Permasalahan dalam penelitian adalah mengenai kewenangan kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa yang anarkis dan kendala serta upaya yang dilakukan dalam penanganan aksi unjuk rasa yang anarkis yang berdampak pada stabilitas keamanan.
Dari hasil pembahasan penelitian tersebut di atas, maka peneliti dapat menarik 2 (dua) simpulan sesuai dengan permasalahan yang dianggkat di antaranya.Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan yakni dalam Pasal 13 ayat (3) yakni penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.Kendala yang dihadapi oleh Polda Bali dalam menangani aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Provinsi Bali terbagi menjadi 2 faktor penghambat seperti.1) Terdapat anggota Dalmas yang kurang paham akan penerapan aturan serta prosedur penangan unjuk rasa.2) Anggota di lapangan tidak dapat mengontrol emosi.3) Adanya keterlambatan informasi yang didapatkan saat terjadi unjuk rasa, atau unjuk rasa.1) Penanggung jawab demonstran tidak menyampaiakan pemberitahuan atau mencari izin untuk melakuakn aksi.Dan 3)Adanya pihak yang memprovokasi masa untuk memperkeruh suasana.Dari kendala tersebut upaya untuk menangani kasus unjuk rasa yang anarkis yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali adalah upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakt dan upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum.
Untuk mengatasi tantangan dalam penanganan unjuk rasa anarkis, perlu ada upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait unjuk rasa agar terhindar dari kasus hukum. Kedua, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus diberikan pemahaman dan pendidikan karakter agar dapat mengontrol emosi dan bertindak tegas terhadap demonstran yang berpotensi menimbulkan aksi unjuk rasa anarkis. Ketiga, perlu ada kerja sama yang kuat antara kepolisian dengan tokoh masyarakat dan adat untuk mencegah dan menangani unjuk rasa anarkis. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat mengurangi kasus unjuk rasa anarkis dan menciptakan stabilitas keamanan di masyarakat.
| File size | 373.19 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
GREENPUBGREENPUB Ketiga, penegakan akuntabilitas hukum yang sungguh-sungguh terhadap setiap tindakan brutalitas aparat melalui sistem peradilan pidana umum yang transparan.Ketiga, penegakan akuntabilitas hukum yang sungguh-sungguh terhadap setiap tindakan brutalitas aparat melalui sistem peradilan pidana umum yang transparan.
UMDUMD Upaya yang telah dilakukan terkait pengoptimalan meliputi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan para pengusaha otobus (PO), penyediaan 8 unit busUpaya yang telah dilakukan terkait pengoptimalan meliputi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan para pengusaha otobus (PO), penyediaan 8 unit bus
POLTEKKES PALEMBANGPOLTEKKES PALEMBANG Mylar matrix umum digunakan pada restorasi kelas III dan IV komposit yang dapat membantu mencapai kontur anatomi estetik yang ideal. Laporan kasus iniMylar matrix umum digunakan pada restorasi kelas III dan IV komposit yang dapat membantu mencapai kontur anatomi estetik yang ideal. Laporan kasus ini
UNIMUNIM Sistem penghargaan berbasis syariah juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedua variabel tersebut. Kepuasan kerja berpengaruh signifikanSistem penghargaan berbasis syariah juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedua variabel tersebut. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Tanggung jawab pidana penghasut dalam aksi unjuk rasa anarkis dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 160 KUHP jika memenuhi unsur-unsurnya.Tanggung jawab pidana penghasut dalam aksi unjuk rasa anarkis dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 160 KUHP jika memenuhi unsur-unsurnya.
UNISSULAUNISSULA Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam melaksanakan perannya untuk menanggulangi aksi demonstrasi anarkis danMengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam melaksanakan perannya untuk menanggulangi aksi demonstrasi anarkis dan
UNIMUNIM Penelitian ini menyelidiki pengaruh dimensi pemasaran relasional kepercayaan, komitmen, dan komunikasi terhadap loyalitas pelanggan di kafe Saat Kopi diPenelitian ini menyelidiki pengaruh dimensi pemasaran relasional kepercayaan, komitmen, dan komunikasi terhadap loyalitas pelanggan di kafe Saat Kopi di
UNHASUNHAS Namun, masih ada pertanyaan mengenai sejauh mana pengangkut bertanggung jawab atas kerugian, cedera, atau kematian penumpang, serta kewajiban mereka dalamNamun, masih ada pertanyaan mengenai sejauh mana pengangkut bertanggung jawab atas kerugian, cedera, atau kematian penumpang, serta kewajiban mereka dalam
Useful /
GREENPUBGREENPUB Hasil penelitian menunjukkan tiga risiko utama, yaitu resistensi sosial akibat kesalahan penentuan lokasi, minimnya sistem drainase yang memicu kerusakanHasil penelitian menunjukkan tiga risiko utama, yaitu resistensi sosial akibat kesalahan penentuan lokasi, minimnya sistem drainase yang memicu kerusakan
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Penelitian ini mengidentifikasi kurangnya kerangka kerja implementasi yang kontekstual, menyoroti hambatan seperti infrastruktur yang tidak memadai, rendahnyaPenelitian ini mengidentifikasi kurangnya kerangka kerja implementasi yang kontekstual, menyoroti hambatan seperti infrastruktur yang tidak memadai, rendahnya
POLTEKKES PALEMBANGPOLTEKKES PALEMBANG Adanya perbedaan yang bermakna antara distraksi menggunakan film kartun dan musik terhadap kecemasan anak usia 7 hingga 10 tahun pada pasien pencabutanAdanya perbedaan yang bermakna antara distraksi menggunakan film kartun dan musik terhadap kecemasan anak usia 7 hingga 10 tahun pada pasien pencabutan
POLTEKKES PALEMBANGPOLTEKKES PALEMBANG Uji daya hambat dilakukan dengan metode difusi cakram Kirby-Bauer dengan media MRS-A. Analisis data dilakukan dengan uji Kruskal Wallis dan dilanjutkanUji daya hambat dilakukan dengan metode difusi cakram Kirby-Bauer dengan media MRS-A. Analisis data dilakukan dengan uji Kruskal Wallis dan dilanjutkan