UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaPerbedaan prinsip dalam bernegara dapat mempengaruhi adanya unjuk rasa. Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 menegaskan masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Namun kenyataannya peraturan ini seringkali tidak ditaati ketika unjuk rasa berlangsung sehingga berujung anarkis. Permasalahan dalam penelitian adalah mengenai kewenangan kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa yang anarkis dan kendala serta upaya yang dilakukan dalam penanganan aksi unjuk rasa yang anarkis yang berdampak pada stabilitas keamanan.
Dari hasil pembahasan penelitian tersebut di atas, maka peneliti dapat menarik 2 (dua) simpulan sesuai dengan permasalahan yang dianggkat di antaranya.Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan yakni dalam Pasal 13 ayat (3) yakni penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.Kendala yang dihadapi oleh Polda Bali dalam menangani aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Provinsi Bali terbagi menjadi 2 faktor penghambat seperti.1) Terdapat anggota Dalmas yang kurang paham akan penerapan aturan serta prosedur penangan unjuk rasa.2) Anggota di lapangan tidak dapat mengontrol emosi.3) Adanya keterlambatan informasi yang didapatkan saat terjadi unjuk rasa, atau unjuk rasa.1) Penanggung jawab demonstran tidak menyampaiakan pemberitahuan atau mencari izin untuk melakuakn aksi.Dan 3)Adanya pihak yang memprovokasi masa untuk memperkeruh suasana.Dari kendala tersebut upaya untuk menangani kasus unjuk rasa yang anarkis yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali adalah upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakt dan upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum.
Untuk mengatasi tantangan dalam penanganan unjuk rasa anarkis, perlu ada upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait unjuk rasa agar terhindar dari kasus hukum. Kedua, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus diberikan pemahaman dan pendidikan karakter agar dapat mengontrol emosi dan bertindak tegas terhadap demonstran yang berpotensi menimbulkan aksi unjuk rasa anarkis. Ketiga, perlu ada kerja sama yang kuat antara kepolisian dengan tokoh masyarakat dan adat untuk mencegah dan menangani unjuk rasa anarkis. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat mengurangi kasus unjuk rasa anarkis dan menciptakan stabilitas keamanan di masyarakat.
| File size | 373.19 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPRUMPR Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang dipicu oleh faktor sosiologis,Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang dipicu oleh faktor sosiologis,
UMDUMD Indonesia memiliki sebuah mekanisme berdemokrasi ala Indonesia dan hanya ada di Indonesia. Demokrasi Indonesia sudah sangat nyata tertuang dalam sila keempatIndonesia memiliki sebuah mekanisme berdemokrasi ala Indonesia dan hanya ada di Indonesia. Demokrasi Indonesia sudah sangat nyata tertuang dalam sila keempat
UMBUMB Integrasi ini dilakukan dengan cara mengaitkan materi pembelajaran IPA dengan praktik-praktik budaya lokal yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat.Integrasi ini dilakukan dengan cara mengaitkan materi pembelajaran IPA dengan praktik-praktik budaya lokal yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat.
NUSAMANDIRINUSAMANDIRI Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menyediakan media promosi dwibahasa bagi Desa Kertawangi dengan membuat dan menerjemahkan companyProgram Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menyediakan media promosi dwibahasa bagi Desa Kertawangi dengan membuat dan menerjemahkan company
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah masyarakat di harapkan bisa memanfatkan sampah sehingga bisa bermanfaat bahkan memilikiPada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah masyarakat di harapkan bisa memanfatkan sampah sehingga bisa bermanfaat bahkan memiliki
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Ada tiga metode yang digunakan dalam pengumpulan data: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkajiAda tiga metode yang digunakan dalam pengumpulan data: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
UNDIKSHAUNDIKSHA 3) mengkaji tradisi male dari perspektif hukum Islam. 4) mengkaji strategi penguatan moderasi beragama melalui tradisi male untuk umat (Islam dan Hindu)3) mengkaji tradisi male dari perspektif hukum Islam. 4) mengkaji strategi penguatan moderasi beragama melalui tradisi male untuk umat (Islam dan Hindu)
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Indikator RPPB di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Semarang pada tahun 2019 masih 10%. Sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan beberapa hal yaituIndikator RPPB di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Semarang pada tahun 2019 masih 10%. Sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan beberapa hal yaitu
Useful /
UMDUMD Kebijakan public dalam meningkatkan Pelayanan yang ideal untuk Kota Denpasar adalah Pelayanan Publik dengan Falsafah Sewaka Dharma yang berarti MelayaniKebijakan public dalam meningkatkan Pelayanan yang ideal untuk Kota Denpasar adalah Pelayanan Publik dengan Falsafah Sewaka Dharma yang berarti Melayani
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Sistem hukum ketenagakerjaan yang ada masih berorientasi pada hubungan kerja konvensional sehingga belum mampu menampung dinamika dan kebutuhan pekerjaSistem hukum ketenagakerjaan yang ada masih berorientasi pada hubungan kerja konvensional sehingga belum mampu menampung dinamika dan kebutuhan pekerja
UMBUMB Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis keanekaragaman jamur makroskopis yang ditemukan di Taman Hutan Raya (Tahura) Rajo LeloPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis keanekaragaman jamur makroskopis yang ditemukan di Taman Hutan Raya (Tahura) Rajo Lelo
UMBUMB Frekuensi dan durasi kunjungan bervariasi tergantung spesies dan morfologi tubuhnya, memengaruhi efektivitas penyerbukan. Kondisi lingkungan seperti kelembabanFrekuensi dan durasi kunjungan bervariasi tergantung spesies dan morfologi tubuhnya, memengaruhi efektivitas penyerbukan. Kondisi lingkungan seperti kelembaban