UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaPerbedaan prinsip dalam bernegara dapat mempengaruhi adanya unjuk rasa. Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 menegaskan masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Namun kenyataannya peraturan ini seringkali tidak ditaati ketika unjuk rasa berlangsung sehingga berujung anarkis. Permasalahan dalam penelitian adalah mengenai kewenangan kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa yang anarkis dan kendala serta upaya yang dilakukan dalam penanganan aksi unjuk rasa yang anarkis yang berdampak pada stabilitas keamanan.
Dari hasil pembahasan penelitian tersebut di atas, maka peneliti dapat menarik 2 (dua) simpulan sesuai dengan permasalahan yang dianggkat di antaranya.Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan yakni dalam Pasal 13 ayat (3) yakni penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.Kendala yang dihadapi oleh Polda Bali dalam menangani aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Provinsi Bali terbagi menjadi 2 faktor penghambat seperti.1) Terdapat anggota Dalmas yang kurang paham akan penerapan aturan serta prosedur penangan unjuk rasa.2) Anggota di lapangan tidak dapat mengontrol emosi.3) Adanya keterlambatan informasi yang didapatkan saat terjadi unjuk rasa, atau unjuk rasa.1) Penanggung jawab demonstran tidak menyampaiakan pemberitahuan atau mencari izin untuk melakuakn aksi.Dan 3)Adanya pihak yang memprovokasi masa untuk memperkeruh suasana.Dari kendala tersebut upaya untuk menangani kasus unjuk rasa yang anarkis yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali adalah upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakt dan upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum.
Untuk mengatasi tantangan dalam penanganan unjuk rasa anarkis, perlu ada upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait unjuk rasa agar terhindar dari kasus hukum. Kedua, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus diberikan pemahaman dan pendidikan karakter agar dapat mengontrol emosi dan bertindak tegas terhadap demonstran yang berpotensi menimbulkan aksi unjuk rasa anarkis. Ketiga, perlu ada kerja sama yang kuat antara kepolisian dengan tokoh masyarakat dan adat untuk mencegah dan menangani unjuk rasa anarkis. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat mengurangi kasus unjuk rasa anarkis dan menciptakan stabilitas keamanan di masyarakat.
| File size | 373.19 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Optimalisasi manajemen pelayanan publik di Terminal Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali telah terlaksana namun belum berjalan secara optimal dan belumOptimalisasi manajemen pelayanan publik di Terminal Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali telah terlaksana namun belum berjalan secara optimal dan belum
UMDUMD Implementasi penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan belum berjalan maksimal. Masih banyak kekurangan dalam hal domain kebijakan, domainImplementasi penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan belum berjalan maksimal. Masih banyak kekurangan dalam hal domain kebijakan, domain
UMDUMD Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.
UMDUMD Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data primer, sekunder, dan tersier. Faktor utama penyebab kontroversi adalah perbedaanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data primer, sekunder, dan tersier. Faktor utama penyebab kontroversi adalah perbedaan
POLTEKKES PALEMBANGPOLTEKKES PALEMBANG Perawatan kasus pulpitis reversible dengan lesi karies dalam dengan indirect pulp capping menggunakan kalsium hidroksida dilanjutkan follow up restorasiPerawatan kasus pulpitis reversible dengan lesi karies dalam dengan indirect pulp capping menggunakan kalsium hidroksida dilanjutkan follow up restorasi
UNIMUNIM Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan serta berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara kompensasi, sistem penghargaan,Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan serta berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara kompensasi, sistem penghargaan,
UNISSULAUNISSULA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menanggulangi aksi demonstrasi anarkis. MengetahuiTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menanggulangi aksi demonstrasi anarkis. Mengetahui
UNIMUNIM Prosedur analisis meliputi statistik deskriptif untuk meringkas tanggapan, analisis regresi berganda untuk menilai dampak simultan dimensi pemasaran relasionalProsedur analisis meliputi statistik deskriptif untuk meringkas tanggapan, analisis regresi berganda untuk menilai dampak simultan dimensi pemasaran relasional
Useful /
UMDUMD Masalah yang diteliti yaitu orang asing yang berkedudukan di Indonesia mempunyai hak atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia danMasalah yang diteliti yaitu orang asing yang berkedudukan di Indonesia mempunyai hak atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia dan
UMDUMD Pemanfaatannya pun telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan. Dengan kemudahan adanya media sosial, masyarakat juga bebas berekspresiPemanfaatannya pun telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan. Dengan kemudahan adanya media sosial, masyarakat juga bebas berekspresi
POLTEKKES PALEMBANGPOLTEKKES PALEMBANG Restorasi pada gigi pada rahang atas harus dengan isolasi yang adekuat dan menggunakan kaca mulut yang tidak berembun atau dapat dimiringkan untuk menghindariRestorasi pada gigi pada rahang atas harus dengan isolasi yang adekuat dan menggunakan kaca mulut yang tidak berembun atau dapat dimiringkan untuk menghindari
POLTEKKES PALEMBANGPOLTEKKES PALEMBANG Uji kekasaran permukaan menggunakan surface roughness tester dan uji kekerasan menggunakan micro vickers hardness. Hasil: Berdasarkan uji analisa one wayUji kekasaran permukaan menggunakan surface roughness tester dan uji kekerasan menggunakan micro vickers hardness. Hasil: Berdasarkan uji analisa one way