MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Artikel ini membahas Purcell Principle, prinsip yang menegaskan perlunya kehati‑hatian pengadilan dalam mengubah aturan pemilu ketika pemilu akan segera berlangsung. Meskipun prinsip ini dikenal di negara bagian Amerika Serikat, penerapannya di Indonesia masih jarang dipahami oleh akademisi hukum tata negara dan ilmu politik. Memerhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU‑XXI/2023 yang dianggap meniadakan prinsip tersebut, penulis berargumen bahwa para pembentuk undang‑undang harus merevisi Undang‑Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk memasukkan Purcell Principle. Tujuannya adalah memperkuat dialog dan kerja kolaboratif antar lembaga pemerintahan yang terkait dengan pemilu, sehingga dapat tercipta pemilu yang jujur, adil, dan stabil.

Purcell Principle menegaskan bahwa pengadilan harus menahan diri dari perubahan aturan pemilu saat pemilu hampir dilaksanakan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pemilih dan kekacauan bagi pelaksanaan pemilu.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU‑XXI/2023 dinilai seakan meniadakan prinsip ini.Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa Undang‑Undang Pemilu harus direvisi untuk secara eksplisit mengadopsi Purcell Principle dan memfasilitasi dialog serta koordinasi antar lembaga pemilu melalui peraturan bersama.

Pengembangan studi empiris dapat menguji dampak penerapan Purcell Principle pada tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah; penelitian komparatif mengenai mekanisme pengaturan kebijakan pemilu di negara-negara dengan sistem demokrasi berbeda dapat memberi insight tentang praktik terbaik; serta analisis kebijakan yang menilai efektivitas peraturan bersama antar lembaga pemilu bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu.

  1. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/12310Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 12310
  2. Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court: Politik Legislasi... doi.org/10.31078/jk2113Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court Politik Legislasi doi 10 31078 jk2113
  3. DOI Name 10.14710 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc cbiore email admin... doi.org/10.14710DOI Name 10 14710 Values name values index type timestamp data serv crossref desc cbiore email admin doi 10 14710
Read online
File size1.04 MB
Pages34
DMCAReport

Related /

JURIS Urgensi BPOM Terhadap Produk Minuman dan Makanan Kadaluarsa dalam Perlindungan Konsumen 2024More at 2024

UNARSUNARS Dalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikanDalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikan

JURIS Peran Dan Tanggungjawab Notaris ppat Dalam Meminimalkan Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah 2024More at 2024

UNARSUNARS Pemalsuan bukti pembayaran pajak atas peralihan dan/atau penguasaan hak atas tanah merupakan delik pidana umum dan khusus. Peran Notaris/PPAT adalah memberikanPemalsuan bukti pembayaran pajak atas peralihan dan/atau penguasaan hak atas tanah merupakan delik pidana umum dan khusus. Peran Notaris/PPAT adalah memberikan

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Membubarkan Partai Politik 2024More at 2024

UNARSUNARS Sebelumnya, pembubaran partai politik dilakukan oleh Pemerintah. Pembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataanSebelumnya, pembubaran partai politik dilakukan oleh Pemerintah. Pembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataan

JURIS Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan 2024More at 2024

UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanianUndang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanian

JURIS Perbandingan Hukum Penerapan Pembagian Harta Bersama di Indonesia Malaysia dan Tunisia 2024More at 2024

UNARSUNARS Dalam penelitian ini, akan dibahas tentang pembagian harta bersama dengan mengkomparasikan penerapan hukum pembagian harta bersama antara hukum yang adaDalam penelitian ini, akan dibahas tentang pembagian harta bersama dengan mengkomparasikan penerapan hukum pembagian harta bersama antara hukum yang ada

JURIS Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi 2022More at 2022

UNARSUNARS Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan makaHal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 2022More at 2022

UNARSUNARS Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan berbagai norma hukum sebagai bahan analisis. Kesimpulan diambil dengan menggunakanPenelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan berbagai norma hukum sebagai bahan analisis. Kesimpulan diambil dengan menggunakan

JURIS Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil 2022More at 2022

UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,

Useful /

JURIS Gagasan Pengujian Formil Undang Undang Penetapan Perppu di Mahkamah Konstitusi Menguji Objektivitas Parlemen The Idea of Formal Review by the Constitutional Court of Laws Enacting Government Regulat 2026More at 2026

MKRIMKRI Penulis berpendapat bahwa klaim formalistis mengenai objektifikasi oleh DPR dalam interaksi antara lembaga eksekutif dan legislatif pada legislasi PerppuPenulis berpendapat bahwa klaim formalistis mengenai objektifikasi oleh DPR dalam interaksi antara lembaga eksekutif dan legislatif pada legislasi Perppu

JURIS Dinamika Kewenangan MK dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 The Dynamics of the Constitutional Court s Authority in Adjudicating Presidential Electio 2026More at 2026

MKRIMKRI Meskipun Mahkamah Konstitusi lebih sering memutus perkara berdasarkan aspek kuantitatif, Mahkamah juga telah mempertimbangkan dalil-dalil kualitatif yangMeskipun Mahkamah Konstitusi lebih sering memutus perkara berdasarkan aspek kuantitatif, Mahkamah juga telah mempertimbangkan dalil-dalil kualitatif yang

JURIS Dari Pengampuan ke Supported Decision Making Reformasi Kapasitas Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia Guardianship to Supported Decision Making Reforming Disability Legal Capacity in Indonesia 2026More at 2026

MKRIMKRI Penelitian ini mengkaji dan mengusulkan konsep pasca‑Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU‑XX/2022 sebagai kerangka pembaruan kecakapan hukum bagiPenelitian ini mengkaji dan mengusulkan konsep pasca‑Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU‑XX/2022 sebagai kerangka pembaruan kecakapan hukum bagi

JURIS Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Karya Cipta Seni Batik Khas Situbondo Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2022More at 2022

UNARSUNARS Tanggung gugat terhadap klaim karya cipta seni batik oleh daerah lain memungkinkan pengajuan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dan penyitaan bendaTanggung gugat terhadap klaim karya cipta seni batik oleh daerah lain memungkinkan pengajuan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dan penyitaan benda

ads-block-test