MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiArtikel ini membahas Purcell Principle, prinsip yang menegaskan perlunya kehati‑hatian pengadilan dalam mengubah aturan pemilu ketika pemilu akan segera berlangsung. Meskipun prinsip ini dikenal di negara bagian Amerika Serikat, penerapannya di Indonesia masih jarang dipahami oleh akademisi hukum tata negara dan ilmu politik. Memerhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU‑XXI/2023 yang dianggap meniadakan prinsip tersebut, penulis berargumen bahwa para pembentuk undang‑undang harus merevisi Undang‑Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk memasukkan Purcell Principle. Tujuannya adalah memperkuat dialog dan kerja kolaboratif antar lembaga pemerintahan yang terkait dengan pemilu, sehingga dapat tercipta pemilu yang jujur, adil, dan stabil.
Purcell Principle menegaskan bahwa pengadilan harus menahan diri dari perubahan aturan pemilu saat pemilu hampir dilaksanakan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pemilih dan kekacauan bagi pelaksanaan pemilu.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU‑XXI/2023 dinilai seakan meniadakan prinsip ini.Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa Undang‑Undang Pemilu harus direvisi untuk secara eksplisit mengadopsi Purcell Principle dan memfasilitasi dialog serta koordinasi antar lembaga pemilu melalui peraturan bersama.
Pengembangan studi empiris dapat menguji dampak penerapan Purcell Principle pada tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah; penelitian komparatif mengenai mekanisme pengaturan kebijakan pemilu di negara-negara dengan sistem demokrasi berbeda dapat memberi insight tentang praktik terbaik; serta analisis kebijakan yang menilai efektivitas peraturan bersama antar lembaga pemilu bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu.
- Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/12310Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 12310
- Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court: Politik Legislasi... doi.org/10.31078/jk2113Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court Politik Legislasi doi 10 31078 jk2113
- DOI Name 10.14710 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc cbiore email admin... doi.org/10.14710DOI Name 10 14710 Values name values index type timestamp data serv crossref desc cbiore email admin doi 10 14710
| File size | 1.04 MB |
| Pages | 34 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Solusinya adalah menginstitusionalisasikan batas waktu konstitusional enam bulan sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga putusan yang diambil memerlukan penundaanSolusinya adalah menginstitusionalisasikan batas waktu konstitusional enam bulan sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga putusan yang diambil memerlukan penundaan
MKRIMKRI In the Indonesian context, this debate is particularly interesting because the MKRI was established as a solution to the authoritarian New Order regime,In the Indonesian context, this debate is particularly interesting because the MKRI was established as a solution to the authoritarian New Order regime,
UntikaUntika Mekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkaitMekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkait
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan unsur Forkopimcam, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Temuan penelitian menunjukkanPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan unsur Forkopimcam, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Temuan penelitian menunjukkan
UntikaUntika Analisis dengan teori rasional Bagaric mengidentifikasi keadaan meringankan yang valid. pengembalian kerugian, kooperatif dalam persidangan, dan terpaksaAnalisis dengan teori rasional Bagaric mengidentifikasi keadaan meringankan yang valid. pengembalian kerugian, kooperatif dalam persidangan, dan terpaksa
UntikaUntika Partisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas danaPartisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas dana
UntikaUntika Penelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang NomorPenelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang Nomor
UMMUMM Kerangka hukum suksesi presiden sangat penting untuk menjamin transisi kekuasaan yang lancar dan stabil saat terjadi kekosongan serentak jabatan PresidenKerangka hukum suksesi presiden sangat penting untuk menjamin transisi kekuasaan yang lancar dan stabil saat terjadi kekosongan serentak jabatan Presiden
Useful /
UntikaUntika Peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan “kontrak normatif yang menjadi acuan konstitusional yang terealisasi dalam “kontrak politis ketikaPeraturan perundang-undangan dimaksud merupakan “kontrak normatif yang menjadi acuan konstitusional yang terealisasi dalam “kontrak politis ketika
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Data diuji menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin kerja karyawan berpengaruh signifikanData diuji menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin kerja karyawan berpengaruh signifikan
MARANATHAMARANATHA Data diolah dan dianalisis menggunakan regresi mediasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh karakteristik SMI pada niat pengadopsian perubahanData diolah dan dianalisis menggunakan regresi mediasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh karakteristik SMI pada niat pengadopsian perubahan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Pada jangka pendek, cadangan devisa serta jumlah uang beredar (M2) signifikan mempengaruhi nilai tukar. Sedangkan, pada jangka panjang tingkat suku bungaPada jangka pendek, cadangan devisa serta jumlah uang beredar (M2) signifikan mempengaruhi nilai tukar. Sedangkan, pada jangka panjang tingkat suku bunga