MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiDewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam menilai unsur kegentingan yang memaksa, yang menjadi dasar keberlanjutan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Persetujuan DPR sering kali dipandang sebagai bentuk objektifikasi atas kewenangan subjektif Presiden dalam menerbitkan Perppu. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah kembali peran DPR serta mengkritisi konsepsi arus utama yang cenderung menafsirkan proses persetujuan Perppu secara semata-mata objektif. Temuan artikel ini meaningfull participation menyatakan bahwa DPR memiliki peranan signifikan dalam dimensi fungsi pengawasan di samping fungsi legislatinya serta tetap perlu dilaksanakan terhadap Perppu yang dilandasi Pasal 22 UUD NRI 1945. Artikel ini berargumen bahwa persetujuan DPR tidak NRI 1945 selalu mencerminkan objektivitas, terutama ketika partai pendukung pemerintah mendominasi parlemen, sehingga pengawasan terhadap Perppu menjadi tidak optimal. Berdasarkan rekonseptualisasi peran DPR ini, artikel mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi diberi ruang untuk melakukan pengujian formil terhadap undang-undang penetapan Perppu, khususnya terkait pemenuhan unsur kegentingan memaksa dan pelaksanaan partisipasi bermakna dalam proses pembentukannya.
Penulis berpendapat bahwa klaim formalistis mengenai objektifikasi oleh DPR dalam interaksi antara lembaga eksekutif dan legislatif pada legislasi Perppu sepatutnya dievaluasi ulang.Usaha yang lebih kritis untuk memahami kembali konteks sosial dan politik di balik persetujuan Perppu dapat memperluas argumentasi dalam mekanisme pengujian formil terhadap UU Penetapan Perppu di Mahkamah Konstitusi.Proses persetujuan di DPR mungkin belum mencapai objektivitas yang diharapkan, terutama ketika pertimbangan politik lebih mendominasi daripada penilaian objektif terhadap keadaan kegentingan yang memaksa.Dengan demikian, pengadilan dan masyarakat dapat memverifikasi syarat kegentingan memaksa yang bisa disalahgunakan oleh presiden bersama DPR.
Sebagai kelanjutan penelitian, pertama‑tama difokuskan pada evaluasi empiris tentang bagaimana partisipasi publik tercermin dalam proses persetujuan Perppu, mengukur dampaknya terhadap keberlanjutan kebijakan. Selanjutnya, penelitian interdisipliner antara ilmu politik dan hukum bisa memperluas pemahaman tentang dinamika koalisi parlemen yang memengaruhi objektivitas persetujuan Perppu, serta mengidentifikasi mekanisme kontrol independen. Akhirnya, kajian praktis mengenai desain prosedur pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, termasuk batas waktu dan standar transparansi, dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem checks‑and‑balances antara eksekutif dan legislatif dalam pembuatan regulasi darurat.
- Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi.... doi.org/10.31078/jk1835Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi doi 10 31078 jk1835
- Antinomi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |... journalstih.amsir.ac.id/index.php/alj/article/view/27Antinomi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang journalstih amsir ac index php alj article view 27
- From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation... doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557From Meaningful to Meaningless Participation The Tragedy of IndonesiaAos Omnibus Law on Job Creation doi 10 18196 jmh v31i2 23557
- Perkembangan Pengujian Perundang- Undangan di Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi. pengujian perundang... doi.org/10.31078/jk766Perkembangan Pengujian Perundang Undangan di Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi pengujian perundang doi 10 31078 jk766
| File size | 1.05 MB |
| Pages | 30 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan struktur dan skala upah berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan menganalisis konsekuensi hukumPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan struktur dan skala upah berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan menganalisis konsekuensi hukum
PUBMEDIAPUBMEDIA Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam Undang-Undang tersebut agar lebih jelas, konsisten, dan prediktif untuk memperkuat kepastian hukumOleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam Undang-Undang tersebut agar lebih jelas, konsisten, dan prediktif untuk memperkuat kepastian hukum
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif dapat dijadikan dasar yangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif dapat dijadikan dasar yang
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini merekomendasikan reformasi institusional untuk memperkuat independensi legislatif dan yudikatif serta memperluas partisipasi publik dalamPenelitian ini merekomendasikan reformasi institusional untuk memperkuat independensi legislatif dan yudikatif serta memperluas partisipasi publik dalam
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini membahas tentang penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Hal ini, sebagai upaya strategis negaraPenelitian ini membahas tentang penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Hal ini, sebagai upaya strategis negara
UNESAUNESA Pekerja memiliki hak atas pesangon, kompensasi masa kerja, dan hak penggantian lainnya dan sering menghadapi komplikasi dalam menuntut hak mereka karenaPekerja memiliki hak atas pesangon, kompensasi masa kerja, dan hak penggantian lainnya dan sering menghadapi komplikasi dalam menuntut hak mereka karena
UNESAUNESA Sus-PHI/2023 mengenai gugatan, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung, tetapi Hakim tidak memberikan penjelasan dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuanSus-PHI/2023 mengenai gugatan, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung, tetapi Hakim tidak memberikan penjelasan dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan
UNSURUNSUR Selain itu, Penulis mempelajari kaidah hukum dengan menelaah, peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.Selain itu, Penulis mempelajari kaidah hukum dengan menelaah, peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
Useful /
UMSUMS Hipertensi dapat terjadi pada siapa saja, baik pria maupun wanita di segala usia. Lansia berisiko tinggi terkena penyakit degeneratif usia seperti hipertensi.Hipertensi dapat terjadi pada siapa saja, baik pria maupun wanita di segala usia. Lansia berisiko tinggi terkena penyakit degeneratif usia seperti hipertensi.
UMSUMS 813 dibandingkan pola asuh otoriter 5. 8. Kesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2020. Pola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih813 dibandingkan pola asuh otoriter 5. 8. Kesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara tahun 2020. Pola asuh permisif memiliki risiko 0,8 kali lebih
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Pos Indonesia (Persero) Gresik. Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Gresik, berjumlah 63Pos Indonesia (Persero) Gresik. Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Gresik, berjumlah 63
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permodalan memberikan kontribusi terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan konvensionalBerdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permodalan memberikan kontribusi terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan konvensional