MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiDewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam menilai unsur kegentingan yang memaksa, yang menjadi dasar keberlanjutan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Persetujuan DPR sering kali dipandang sebagai bentuk objektifikasi atas kewenangan subjektif Presiden dalam menerbitkan Perppu. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah kembali peran DPR serta mengkritisi konsepsi arus utama yang cenderung menafsirkan proses persetujuan Perppu secara semata-mata objektif. Temuan artikel ini meaningfull participation menyatakan bahwa DPR memiliki peranan signifikan dalam dimensi fungsi pengawasan di samping fungsi legislatinya serta tetap perlu dilaksanakan terhadap Perppu yang dilandasi Pasal 22 UUD NRI 1945. Artikel ini berargumen bahwa persetujuan DPR tidak NRI 1945 selalu mencerminkan objektivitas, terutama ketika partai pendukung pemerintah mendominasi parlemen, sehingga pengawasan terhadap Perppu menjadi tidak optimal. Berdasarkan rekonseptualisasi peran DPR ini, artikel mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi diberi ruang untuk melakukan pengujian formil terhadap undang-undang penetapan Perppu, khususnya terkait pemenuhan unsur kegentingan memaksa dan pelaksanaan partisipasi bermakna dalam proses pembentukannya.
Penulis berpendapat bahwa klaim formalistis mengenai objektifikasi oleh DPR dalam interaksi antara lembaga eksekutif dan legislatif pada legislasi Perppu sepatutnya dievaluasi ulang.Usaha yang lebih kritis untuk memahami kembali konteks sosial dan politik di balik persetujuan Perppu dapat memperluas argumentasi dalam mekanisme pengujian formil terhadap UU Penetapan Perppu di Mahkamah Konstitusi.Proses persetujuan di DPR mungkin belum mencapai objektivitas yang diharapkan, terutama ketika pertimbangan politik lebih mendominasi daripada penilaian objektif terhadap keadaan kegentingan yang memaksa.Dengan demikian, pengadilan dan masyarakat dapat memverifikasi syarat kegentingan memaksa yang bisa disalahgunakan oleh presiden bersama DPR.
Sebagai kelanjutan penelitian, pertama‑tama difokuskan pada evaluasi empiris tentang bagaimana partisipasi publik tercermin dalam proses persetujuan Perppu, mengukur dampaknya terhadap keberlanjutan kebijakan. Selanjutnya, penelitian interdisipliner antara ilmu politik dan hukum bisa memperluas pemahaman tentang dinamika koalisi parlemen yang memengaruhi objektivitas persetujuan Perppu, serta mengidentifikasi mekanisme kontrol independen. Akhirnya, kajian praktis mengenai desain prosedur pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, termasuk batas waktu dan standar transparansi, dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem checks‑and‑balances antara eksekutif dan legislatif dalam pembuatan regulasi darurat.
- Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi.... doi.org/10.31078/jk1835Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi doi 10 31078 jk1835
- Antinomi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |... journalstih.amsir.ac.id/index.php/alj/article/view/27Antinomi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang journalstih amsir ac index php alj article view 27
- From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation... doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557From Meaningful to Meaningless Participation The Tragedy of IndonesiaAos Omnibus Law on Job Creation doi 10 18196 jmh v31i2 23557
- Perkembangan Pengujian Perundang- Undangan di Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi. pengujian perundang... doi.org/10.31078/jk766Perkembangan Pengujian Perundang Undangan di Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi pengujian perundang doi 10 31078 jk766
| File size | 1.05 MB |
| Pages | 30 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUSIAUNUSIA Perkembangan teknologi memperluas interaksi sekaligus risiko penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik. 1/2024, hadir sebagai payung hukum dengan sanksiPerkembangan teknologi memperluas interaksi sekaligus risiko penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik. 1/2024, hadir sebagai payung hukum dengan sanksi
MKRIMKRI Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, permohonan yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum presiden terbagi ke dalam dua kategori,Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, permohonan yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum presiden terbagi ke dalam dua kategori,
MKRIMKRI Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif mengakibatkan ketidakpastian terhadap proteksi data pemilih dan validitas penyelenggaraan. Dengan membangunKetiadaan kerangka hukum yang komprehensif mengakibatkan ketidakpastian terhadap proteksi data pemilih dan validitas penyelenggaraan. Dengan membangun
UntikaUntika Terkait dengan itu, makna “kontrak dalam konsep yuridis dan politis menjadi kabur sebab patokan umur oleh pembuat undang-undang cenderung kompromistisTerkait dengan itu, makna “kontrak dalam konsep yuridis dan politis menjadi kabur sebab patokan umur oleh pembuat undang-undang cenderung kompromistis
UntikaUntika Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten jember dilakukan melalui mediasi yang dilakukanAdapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten jember dilakukan melalui mediasi yang dilakukan
UntikaUntika Studi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakanStudi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakan
UntikaUntika Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum formal, kasus KDRT masih marak di masyarakat pedesaan seperti Desa Ngarum,Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum formal, kasus KDRT masih marak di masyarakat pedesaan seperti Desa Ngarum,
UntikaUntika Praktik ini memicu ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di IndonesiaPraktik ini memicu ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di Indonesia
Useful /
UntikaUntika Artikel ini membahas peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam pencegahan konflik sosial di Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. PenelitianArtikel ini membahas peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam pencegahan konflik sosial di Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Penelitian
UntikaUntika Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untukHal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk
STTII AMBONSTTII AMBON Pentingnya artikel ini adalah untuk memberikan contoh sikap yang benar dalam menyelesaikan sebuah konflik dalam jemaat masa kini secara alkitabiah berdasarkanPentingnya artikel ini adalah untuk memberikan contoh sikap yang benar dalam menyelesaikan sebuah konflik dalam jemaat masa kini secara alkitabiah berdasarkan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Tujuan dengan adanya penelitian ini adalah mengetahui pengaruh inflasi, jumlah uang beredar (M2), tingkat suku bunga SBI, dan cadangan devisa terhadapTujuan dengan adanya penelitian ini adalah mengetahui pengaruh inflasi, jumlah uang beredar (M2), tingkat suku bunga SBI, dan cadangan devisa terhadap