MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiDewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam menilai unsur kegentingan yang memaksa, yang menjadi dasar keberlanjutan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Persetujuan DPR sering kali dipandang sebagai bentuk objektifikasi atas kewenangan subjektif Presiden dalam menerbitkan Perppu. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah kembali peran DPR serta mengkritisi konsepsi arus utama yang cenderung menafsirkan proses persetujuan Perppu secara semata-mata objektif. Temuan artikel ini meaningfull participation menyatakan bahwa DPR memiliki peranan signifikan dalam dimensi fungsi pengawasan di samping fungsi legislatinya serta tetap perlu dilaksanakan terhadap Perppu yang dilandasi Pasal 22 UUD NRI 1945. Artikel ini berargumen bahwa persetujuan DPR tidak NRI 1945 selalu mencerminkan objektivitas, terutama ketika partai pendukung pemerintah mendominasi parlemen, sehingga pengawasan terhadap Perppu menjadi tidak optimal. Berdasarkan rekonseptualisasi peran DPR ini, artikel mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi diberi ruang untuk melakukan pengujian formil terhadap undang-undang penetapan Perppu, khususnya terkait pemenuhan unsur kegentingan memaksa dan pelaksanaan partisipasi bermakna dalam proses pembentukannya.
Penulis berpendapat bahwa klaim formalistis mengenai objektifikasi oleh DPR dalam interaksi antara lembaga eksekutif dan legislatif pada legislasi Perppu sepatutnya dievaluasi ulang.Usaha yang lebih kritis untuk memahami kembali konteks sosial dan politik di balik persetujuan Perppu dapat memperluas argumentasi dalam mekanisme pengujian formil terhadap UU Penetapan Perppu di Mahkamah Konstitusi.Proses persetujuan di DPR mungkin belum mencapai objektivitas yang diharapkan, terutama ketika pertimbangan politik lebih mendominasi daripada penilaian objektif terhadap keadaan kegentingan yang memaksa.Dengan demikian, pengadilan dan masyarakat dapat memverifikasi syarat kegentingan memaksa yang bisa disalahgunakan oleh presiden bersama DPR.
Sebagai kelanjutan penelitian, pertama‑tama difokuskan pada evaluasi empiris tentang bagaimana partisipasi publik tercermin dalam proses persetujuan Perppu, mengukur dampaknya terhadap keberlanjutan kebijakan. Selanjutnya, penelitian interdisipliner antara ilmu politik dan hukum bisa memperluas pemahaman tentang dinamika koalisi parlemen yang memengaruhi objektivitas persetujuan Perppu, serta mengidentifikasi mekanisme kontrol independen. Akhirnya, kajian praktis mengenai desain prosedur pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, termasuk batas waktu dan standar transparansi, dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem checks‑and‑balances antara eksekutif dan legislatif dalam pembuatan regulasi darurat.
- Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi.... doi.org/10.31078/jk1835Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi doi 10 31078 jk1835
- Antinomi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |... journalstih.amsir.ac.id/index.php/alj/article/view/27Antinomi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang journalstih amsir ac index php alj article view 27
- From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation... doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557From Meaningful to Meaningless Participation The Tragedy of IndonesiaAos Omnibus Law on Job Creation doi 10 18196 jmh v31i2 23557
- Perkembangan Pengujian Perundang- Undangan di Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi. pengujian perundang... doi.org/10.31078/jk766Perkembangan Pengujian Perundang Undangan di Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi pengujian perundang doi 10 31078 jk766
| File size | 1.05 MB |
| Pages | 30 |
| DMCA | Report |
Related /
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Perbedaan ini menunjukkan peran media sebagai aktor diskursif yang memproduksi beragam realitas atas isu yang sama. Diskursus war tiket haji menjadi arenaPerbedaan ini menunjukkan peran media sebagai aktor diskursif yang memproduksi beragam realitas atas isu yang sama. Diskursus war tiket haji menjadi arena
UEUUEU Namun, penerapan hak cipta sebagai agunan utama masih terbatas karena kurangnya landasan hukum yang jelas dan tenaga ahli penilai. Untuk memperkuat pelakuNamun, penerapan hak cipta sebagai agunan utama masih terbatas karena kurangnya landasan hukum yang jelas dan tenaga ahli penilai. Untuk memperkuat pelaku
UEUUEU Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan daluwarsa ditinjau dari tindak pidana pemalsuan suratBerdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan daluwarsa ditinjau dari tindak pidana pemalsuan surat
UEUUEU Penegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan menjadi fondasi sekaligus motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menekan praktikPenegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan menjadi fondasi sekaligus motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menekan praktik
UEUUEU Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan dukungan data primer sebagai pelengkap data sekunder, danPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan dukungan data primer sebagai pelengkap data sekunder, dan
UEUUEU Perlindungan hukum pemilik satuan rumah susun diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan, mengakui HMSRS sebagai hak mandiri. Untuk mengurangiPerlindungan hukum pemilik satuan rumah susun diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan, mengakui HMSRS sebagai hak mandiri. Untuk mengurangi
Tel-UTel-U Penelitian ini menyimpulkan bahwa media arus utama dapat memengaruhi persepsi publik terhadap konflik politik dengan menekankan supremasi hukum sebagaiPenelitian ini menyimpulkan bahwa media arus utama dapat memengaruhi persepsi publik terhadap konflik politik dengan menekankan supremasi hukum sebagai
UNARSUNARS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahan
Useful /
GUMPUBLISHERGUMPUBLISHER Teknologi didorong AI seperti GeoAI, sistem tutor cerdas, dan analitik pembelajaran memperkuat keterlibatan dengan fenomena spasial kompleks dan mengakomodasiTeknologi didorong AI seperti GeoAI, sistem tutor cerdas, dan analitik pembelajaran memperkuat keterlibatan dengan fenomena spasial kompleks dan mengakomodasi
GUMPUBLISHERGUMPUBLISHER Ketika terintegrasi dalam pedagogi yang berpusat pada pembelajar dan kerangka kurikulum yang koheren, teknologi ini mendukung kemampuan siswa untuk menganalisisKetika terintegrasi dalam pedagogi yang berpusat pada pembelajar dan kerangka kurikulum yang koheren, teknologi ini mendukung kemampuan siswa untuk menganalisis
UNARSUNARS Pengembalian kerugian keuangan negara memang telah menjadi kewajiban yang dibebankan pada pelaku apabila telah ditemukan kerugian keuangan negara tersebut.Pengembalian kerugian keuangan negara memang telah menjadi kewajiban yang dibebankan pada pelaku apabila telah ditemukan kerugian keuangan negara tersebut.
UNARSUNARS Keselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah dapat dikenakanKeselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah dapat dikenakan