MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Penelitian ini mengkaji dan mengusulkan konsep pasca‑Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU‑XX/2022 sebagai kerangka pembaruan kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi hukum pengampuan orang dewasa mengingat potensinya dalam mencederai hak‑hak keperdataan pada struktur sosial dan hukum yang berlaku. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, studi ini mengaplikasikan pendekatan perundang‑undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif—menganalisis buku, jurnal ilmiah, serta literatur terkait—dan dikaji menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Adopsi paradigma ini mencegah perampasan hak secara tidak adil dalam proses pengalihan hak, serta memastikan penyandang disabilitas berdaya untuk mempraktikkan kecakapan hukumnya dan mengambil keputusan secara otonom.

Konsep supported decision‑making muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU‑XX/2022.Beberapa negara sudah menerapkan konsep ini, antara lain Kanada, Swedia, Australia, dan Peru.Sistem pengampuan di Indonesia yang saat ini masih menggunakan substituted decision‑making menimbulkan kerugian seperti menghilangkan kemampuan seseorang sebagai subjek hukum dan menghilangkan kapasitas hukum terhadap harta benda orang yang diampu.Oleh karena itu, perubahan kata “harus menjadi “dapat pada Pasal 433 KUHPerdata menjadi penting, namun belum cukup karena mekanisme pengampuan masih menggunakan substitusi.Konsep supported decision‑making diharapkan dapat segera diterapkan di Indonesia untuk melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas.

Disertasi selanjutnya dapat meneliti bagaimana mekanisme pengawasan dan pelatihan pengampu di Indonesia dapat diintegrasikan dengan model supported decision‑making, menggali perbandingan antara kerangka hukum di Indonesia dan Canada dalam implementasi pengawasan pengampu, serta mengevaluasi dampak penerapan sistem ini terhadap partisipasi ekonomi penyandang disabilitas dalam jangka panjang.

  1. Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi. keadilan sifat final... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1114Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi keadilan sifat final jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 1114
  2. A Theory of Loopholes | The Journal of Legal Studies: Vol 39, No 1. theory loopholes journal studies... journals.uchicago.edu/doi/10.1086/649046A Theory of Loopholes The Journal of Legal Studies Vol 39 No 1 theory loopholes journal studies journals uchicago edu doi 10 1086 649046
  3. Guardianship to Supported Decision-Making: Reforming Disability Legal Capacity in Indonesia: Dari Pengampuan... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/3090Guardianship to Supported Decision Making Reforming Disability Legal Capacity in Indonesia Dari Pengampuan jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 3090
Read online
File size885.97 KB
Pages23
DMCAReport

Related /

ads-block-test