MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Penelitian ini mengkaji dan mengusulkan konsep pasca‑Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU‑XX/2022 sebagai kerangka pembaruan kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi hukum pengampuan orang dewasa mengingat potensinya dalam mencederai hak‑hak keperdataan pada struktur sosial dan hukum yang berlaku. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, studi ini mengaplikasikan pendekatan perundang‑undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif—menganalisis buku, jurnal ilmiah, serta literatur terkait—dan dikaji menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Adopsi paradigma ini mencegah perampasan hak secara tidak adil dalam proses pengalihan hak, serta memastikan penyandang disabilitas berdaya untuk mempraktikkan kecakapan hukumnya dan mengambil keputusan secara otonom.

Konsep supported decision‑making muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU‑XX/2022.Beberapa negara sudah menerapkan konsep ini, antara lain Kanada, Swedia, Australia, dan Peru.Sistem pengampuan di Indonesia yang saat ini masih menggunakan substituted decision‑making menimbulkan kerugian seperti menghilangkan kemampuan seseorang sebagai subjek hukum dan menghilangkan kapasitas hukum terhadap harta benda orang yang diampu.Oleh karena itu, perubahan kata “harus menjadi “dapat pada Pasal 433 KUHPerdata menjadi penting, namun belum cukup karena mekanisme pengampuan masih menggunakan substitusi.Konsep supported decision‑making diharapkan dapat segera diterapkan di Indonesia untuk melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas.

Disertasi selanjutnya dapat meneliti bagaimana mekanisme pengawasan dan pelatihan pengampu di Indonesia dapat diintegrasikan dengan model supported decision‑making, menggali perbandingan antara kerangka hukum di Indonesia dan Canada dalam implementasi pengawasan pengampu, serta mengevaluasi dampak penerapan sistem ini terhadap partisipasi ekonomi penyandang disabilitas dalam jangka panjang.

  1. Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi. keadilan sifat final... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1114Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi keadilan sifat final jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 1114
  2. A Theory of Loopholes | The Journal of Legal Studies: Vol 39, No 1. theory loopholes journal studies... journals.uchicago.edu/doi/10.1086/649046A Theory of Loopholes The Journal of Legal Studies Vol 39 No 1 theory loopholes journal studies journals uchicago edu doi 10 1086 649046
  3. Guardianship to Supported Decision-Making: Reforming Disability Legal Capacity in Indonesia: Dari Pengampuan... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/3090Guardianship to Supported Decision Making Reforming Disability Legal Capacity in Indonesia Dari Pengampuan jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 3090
Read online
File size885.97 KB
Pages23
DMCAReport

Related /

JURIS Gagasan Pengujian Formil Undang Undang Penetapan Perppu di Mahkamah Konstitusi Menguji Objektivitas Parlemen The Idea of Formal Review by the Constitutional Court of Laws Enacting Government Regulat 2026More at 2026

MKRIMKRI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam menilai unsur kegentingan yang memaksa, yang menjadi dasar keberlanjutan suatu Peraturan PemerintahDewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam menilai unsur kegentingan yang memaksa, yang menjadi dasar keberlanjutan suatu Peraturan Pemerintah

JURIS Dinamika Kewenangan MK dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 The Dynamics of the Constitutional Court s Authority in Adjudicating Presidential Electio 2026More at 2026

MKRIMKRI Penelitian ini mengkaji dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta tantanganPenelitian ini mengkaji dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta tantangan

JURIS The Urgency of Digital Transformation in Realizing Dignified General Elections Urgensi Transformasi Digital dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum yang Bermartabat 2026More at 2026

MKRIMKRI Transformasi digital dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu) hadir sebagai upaya untuk merespons tantangan yang terus berkembang dalam ruang demokrasiTransformasi digital dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu) hadir sebagai upaya untuk merespons tantangan yang terus berkembang dalam ruang demokrasi

JURIS Kelsen vs Schmitt on Guardians of the Constitution Debates and the Impact on the Indonesian Legal System Perdebatan Kelsen versus Schmitt mengenai Penjaga Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem 2026More at 2026

MKRIMKRI Namun, dalam jangka panjang, runtuhnya rezim Nazisme dan berkembangnya peradilan konstitusi pasca-Perang Dunia II justru mengukuhkan model Kelsen, yangNamun, dalam jangka panjang, runtuhnya rezim Nazisme dan berkembangnya peradilan konstitusi pasca-Perang Dunia II justru mengukuhkan model Kelsen, yang

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Membubarkan Partai Politik 2024More at 2024

UNARSUNARS Pembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga karena ketentuanPembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga karena ketentuan

JURIS Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan 2024More at 2024

UNARSUNARS Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bersifat holistik dan komprehensif. Alih fungsi lahan pertanian menjadiOleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bersifat holistik dan komprehensif. Alih fungsi lahan pertanian menjadi

JURIS Tinjauan Yuridis Pembebasan Lahan dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi 2024More at 2024

UNARSUNARS Alokasi jalan raya wajib memungkinkan pembangunan daerah yang merata dan seimbang. Penguasaan infrastruktur jalan tol diberikan dalam rangka percepatanAlokasi jalan raya wajib memungkinkan pembangunan daerah yang merata dan seimbang. Penguasaan infrastruktur jalan tol diberikan dalam rangka percepatan

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 2022More at 2022

UNARSUNARS Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presidenSedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden

Useful /

JURIS Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko 2022More at 2022

UNARSUNARS faktor individu pelaku, adanya niat dan kesempatan, iman, kebiasaan, rasa tidak puas atau kurang apa yang telah diterima, faktor sosial, kebutuhan, danfaktor individu pelaku, adanya niat dan kesempatan, iman, kebiasaan, rasa tidak puas atau kurang apa yang telah diterima, faktor sosial, kebutuhan, dan

JURIS Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam 2022More at 2022

UNARSUNARS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahan

JURIS Vaksinasi Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia 2022More at 2022

UNARSUNARS Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara kesehatan, sosial dan ekonomi. Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. BerbagaiPenyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara kesehatan, sosial dan ekonomi. Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai

JURIS Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2022More at 2022

UNARSUNARS Adanya kelembagaan baru di desa, yakni BPD, akan menjadi arena baru bagi massa rakyat, dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan. Hanya yang menjadiAdanya kelembagaan baru di desa, yakni BPD, akan menjadi arena baru bagi massa rakyat, dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan. Hanya yang menjadi

ads-block-test