LENTERADUALENTERADUA

JNANALOKAJNANALOKA

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan menjalankan e-government. Sistem informasi yang berjalan dengan baik merupakan salah satu faktor utama dalam pelaksanaan e-government. Pemerintah daerah melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menjalankan dan mengembangkan sistem informasi sebagai sarana dalam menjalankan tugasnya. Sistem informasi yang dikembangkan OPD saat ini pada umumnya masih bersifat parsial, belum ada perancangan strategis dalam pengembangan sistem informasinya. Salah satu unsur utama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem informasi adalah data. Inventaris data yang ada di OPD dengan mengacu pada sistem informasi yang berjalan dan kebutuhan data pada OPD yang berguna untuk penyusunan data primer diperlukan dalam pengembangan sistem informasi. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian diawali dengan inventaris sistem informasi dan data primer di setiap OPD. Pengumpulan data dengan pengisian form survei dilakukan oleh penanggungjawab sistem OPD. Berdasarkan wewenang dan tanggung jawab setiap OPD dilakukan pemetaan sistem informasi dan data primer hasil survei dengan menggunakan tabel RACI (Responsible Accounted Consulted Informed). Hasil analisis didapatkan bahwa 35,1 % atau 45 data primer kelompok kewilayahan, 27,3% atau 36 data primer kelompok pelayanan, 11,4% atau 15 data primer kelompok keuangan, 9,1% atau 12 data primer kelompok keuangan, 6,8% atau 9 data primer kelompok pembangunan daerah dan kepegawaian, 3,8% atau 5 data primer kelompok administrasi dan manajemen dan 0,8% atau 1 data primer kelompok legislasi. Berdasarkan hasil pemetaan data primer pada tabel RACI dibuat skema interoperabilitas data dan sistem informasi, sehingga dapat diketahui kebutuhan data dan sistem informasi lintas OPD. Uji validasi data primer dilakukan dengan FGD (Focus Group Discussion) bersama seluruh OPD dan juga dilakukan uji beban serta uji fungsi terhadap interoperabilitas data dengan menggunakan 3 sampel sistem informasi yang telah digunakan pada OPD.

Sebanyak 134 data primer yang dikelola oleh 35 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, berdasarkan identifikasi atribut yang ada dari data primer untuk dapat dikomunikasikan antar OPD untuk kepentingan interoperabilitas sistem informasi berhasil dihasilkan.Data primer yang dihasilkan tersebut sudah dipetakan secara ketugasan dan tanggung jawabnya terhadap 35 OPD berdasarkan siapa dan apa perannya dengan menggunakan tabel RACI.Berdasarkan hasil pemetaan data primer telah dibuat penyusunan skema pemetaan interoperabilitas sistem informasi.Selanjutnya pemetaan tersebut dapat menjadi dasar dalam perancangan strategis sistem informasi.Pemetaan interoperabilitas sistem informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan sistem informasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan e-government menuju Pemerintah Kabupaten Purworejo Smart City.Pengujian interoperabilitas sistem informasi pada 3 aplikasi berhasil dilakukan, menunjukkan potensi implementasi interoperabilitas sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai implementasi skema interoperabilitas data yang telah dibuat, termasuk identifikasi kendala dan solusi yang mungkin timbul dalam proses integrasi sistem informasi antar OPD. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model tata kelola data yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan informasi di lingkungan pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi data. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses analisis dan validasi data primer, guna meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi, handal, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Read online
File size3.03 MB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test