LENTERADUALENTERADUA
JNANALOKAJNANALOKASalah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan menjalankan e-government. Sistem informasi yang berjalan dengan baik merupakan salah satu faktor utama dalam pelaksanaan e-government. Pemerintah daerah melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menjalankan dan mengembangkan sistem informasi sebagai sarana dalam menjalankan tugasnya. Sistem informasi yang dikembangkan OPD saat ini pada umumnya masih bersifat parsial, belum ada perancangan strategis dalam pengembangan sistem informasinya. Salah satu unsur utama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem informasi adalah data. Inventaris data yang ada di OPD dengan mengacu pada sistem informasi yang berjalan dan kebutuhan data pada OPD yang berguna untuk penyusunan data primer diperlukan dalam pengembangan sistem informasi. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian diawali dengan inventaris sistem informasi dan data primer di setiap OPD. Pengumpulan data dengan pengisian form survei dilakukan oleh penanggungjawab sistem OPD. Berdasarkan wewenang dan tanggung jawab setiap OPD dilakukan pemetaan sistem informasi dan data primer hasil survei dengan menggunakan tabel RACI (Responsible Accounted Consulted Informed). Hasil analisis didapatkan bahwa 35,1 % atau 45 data primer kelompok kewilayahan, 27,3% atau 36 data primer kelompok pelayanan, 11,4% atau 15 data primer kelompok keuangan, 9,1% atau 12 data primer kelompok keuangan, 6,8% atau 9 data primer kelompok pembangunan daerah dan kepegawaian, 3,8% atau 5 data primer kelompok administrasi dan manajemen dan 0,8% atau 1 data primer kelompok legislasi. Berdasarkan hasil pemetaan data primer pada tabel RACI dibuat skema interoperabilitas data dan sistem informasi, sehingga dapat diketahui kebutuhan data dan sistem informasi lintas OPD. Uji validasi data primer dilakukan dengan FGD (Focus Group Discussion) bersama seluruh OPD dan juga dilakukan uji beban serta uji fungsi terhadap interoperabilitas data dengan menggunakan 3 sampel sistem informasi yang telah digunakan pada OPD.
Sebanyak 134 data primer yang dikelola oleh 35 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, berdasarkan identifikasi atribut yang ada dari data primer untuk dapat dikomunikasikan antar OPD untuk kepentingan interoperabilitas sistem informasi berhasil dihasilkan.Data primer yang dihasilkan tersebut sudah dipetakan secara ketugasan dan tanggung jawabnya terhadap 35 OPD berdasarkan siapa dan apa perannya dengan menggunakan tabel RACI.Berdasarkan hasil pemetaan data primer telah dibuat penyusunan skema pemetaan interoperabilitas sistem informasi.Selanjutnya pemetaan tersebut dapat menjadi dasar dalam perancangan strategis sistem informasi.Pemetaan interoperabilitas sistem informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan sistem informasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan e-government menuju Pemerintah Kabupaten Purworejo Smart City.Pengujian interoperabilitas sistem informasi pada 3 aplikasi berhasil dilakukan, menunjukkan potensi implementasi interoperabilitas sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai implementasi skema interoperabilitas data yang telah dibuat, termasuk identifikasi kendala dan solusi yang mungkin timbul dalam proses integrasi sistem informasi antar OPD. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model tata kelola data yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan informasi di lingkungan pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi data. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses analisis dan validasi data primer, guna meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi, handal, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
| File size | 3.03 MB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UVAYABJMUVAYABJM Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa Perda merupakan produk hukum bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan perwujudan prinsipDalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa Perda merupakan produk hukum bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan perwujudan prinsip
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Pembagian kewenangan ini diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-UndangPembagian kewenangan ini diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
UNBARIUNBARI Kendala struktural, prosedural, dan kultural tersebut menghambat kemampuan DPRD dalam menekan penyimpangan, korupsi, dan kebijakan yang tidak berpihakKendala struktural, prosedural, dan kultural tersebut menghambat kemampuan DPRD dalam menekan penyimpangan, korupsi, dan kebijakan yang tidak berpihak
KOMPETIFKOMPETIF Kreativitas Kerja Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Pegawai 4. Kreativitas Kerja Memediasi Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan KinerjaKreativitas Kerja Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Pegawai 4. Kreativitas Kerja Memediasi Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan Kinerja
AMSIRAMSIR Studi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di KabupatenStudi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten
YAZRIYAZRI Desentralisasi menjadi isu strategis dalam tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan kesejahteraanDesentralisasi menjadi isu strategis dalam tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan kesejahteraan
UMMUMM Posisi DPRD yang tidak jelas dalam kerangka otonomi daerah Indonesia mengurangi efektivitas fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran, sehingga menimbulkanPosisi DPRD yang tidak jelas dalam kerangka otonomi daerah Indonesia mengurangi efektivitas fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran, sehingga menimbulkan
DINASTIREVDINASTIREV Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,
Useful /
IWIIWI Moral pajak Wajib Pajak dalam rangka taat pajak termasuk dalam melaksanakan pembetulan SPT telah exist, namun terdistorsi bila mendapat pengalaman yangMoral pajak Wajib Pajak dalam rangka taat pajak termasuk dalam melaksanakan pembetulan SPT telah exist, namun terdistorsi bila mendapat pengalaman yang
IWIIWI Hasilnya dibandingkan dengan peraturan, teori, dan kondisi ideal yang ingin dicapai. Temuan/hasil penelitian ini untuk memastikan kompetensi sesuai denganHasilnya dibandingkan dengan peraturan, teori, dan kondisi ideal yang ingin dicapai. Temuan/hasil penelitian ini untuk memastikan kompetensi sesuai dengan
UINSYAHADAUINSYAHADA Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar dengan fokus pada peningkatan proses danJenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar dengan fokus pada peningkatan proses dan
UINSYAHADAUINSYAHADA Pendidikan karakter sangat penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM), karena karakter yang baik dan buruk berkaitan erat dengan pendidikan seseorang.Pendidikan karakter sangat penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM), karena karakter yang baik dan buruk berkaitan erat dengan pendidikan seseorang.