MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPengangkatan hakim konstitusi merupakan dari independensi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi sebagai suatu cabang kekuasaan kehakiman ketatanegaraan di Indonesia. Sementara itu, terdapat suatu konteks refraksi pada mekanisme pengangkatan hakim konstitusi baik secara yuridis maupun sosio‑yuridis. Secara yuridis, terdapat kesalahan pengamalan muatan pengaturan mengenai pengangkatan hakim konstitusi yang dimuat dalam UUD 1945, UU KK dan UU MK. Sementara itu secara sosio‑yuridis berkembang tiga diskursus utama perihal perubahan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yakni persyaratan hakim konstitusi, pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung, DPR, Presiden dalam mengajukan tiga hakim konstitusi berhadapan dengan manifestasi demokrasi, serta upaya menghasilkan komposisi ideal hakim konstitusi berdasarkan latarbelakang politiknya. Persoalan tersebut selanjutnya harus dikembalikan pada konteks karakteristik Mahkamah Konstitusi yang melahirkan konsep alinasi pengangkatan hakim konstitusi, sebuah alinasi yuridis yang memerlukan perubahan ketentuan guna menurunkan hierarki perundang‑undangan serta mengakomodasi konteks sosio‑yuridis secara substantif dan demokratis.
Diperlukan pelurusan (alinasi) yuridis terhadap mekanisme pengangkatan hakim konstitusi untuk mengatasi refraksi yuridis dan sosio‑yuridis yang ada.Hal itu meliputi penegakan asas yang terkandung dalam UU MK serta penyesuaian makna hak utama (ultimate right) DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dalam proses pengangkatan.Dengan demikian, nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan objektivitas dapat terwujud secara riil dalam mekanisme pengangkatan hakim konstitusi.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi bagaimana penerapan panel ahli dalam menilai calon hakim konstitusi memengaruhi persepsi independensi dan legitimasi Mahkamah Konstitusi di mata publik; studi ini dapat dilakukan melalui survei persepsi masyarakat dan analisis keputusan Mahkamah. Selanjutnya, penting untuk membandingkan hasil diversitas hakim yang terpilih melalui prosedur nominasi yang transparan dan partisipatif dengan prosedur yang masih bersifat tertutup, guna menilai apakah keterbukaan meningkatkan representasi berbagai latar belakang profesional dan politik. Selain itu, penelitian longitudinal dapat meneliti dampak jangka panjang revisi regulasi pasca‑Perppu terhadap pengurangan intervensi politik dalam proses pengangkatan, dengan mengamati tren pola pemilihan hakim selama beberapa periode legislatif berikutnya. Ketiga arah studi ini diharapkan memberikan gambaran empiris yang memperkuat reformasi mekanisme pengangkatan hakim konstitusi, sekaligus menegaskan pentingnya prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam memastikan fungsi peradilan konstitusional yang efektif.
| File size | 458.58 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Salah tindak pidana penipuan yang diputus dan diadili oleh pengadilan Negeri Sigli yaitu putusan nomor 49/Pid. B/2014/PN. Sgi. Pada putusan tersebut terdakwaSalah tindak pidana penipuan yang diputus dan diadili oleh pengadilan Negeri Sigli yaitu putusan nomor 49/Pid. B/2014/PN. Sgi. Pada putusan tersebut terdakwa
STIKKENDALSTIKKENDAL Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru dalam membentuk karakter disiplin siswa melalui internalisasi nilai-nilai sunnahOleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru dalam membentuk karakter disiplin siswa melalui internalisasi nilai-nilai sunnah
TEUNULEHJOURNALTEUNULEHJOURNAL Program percepatan membaca Al-Quran di SD Negeri 19 Sabang terbukti cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa, meskipun hasilnya bervariasi tergantungProgram percepatan membaca Al-Quran di SD Negeri 19 Sabang terbukti cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa, meskipun hasilnya bervariasi tergantung
UNHASUNHAS Konstitusionalitas sistem Noken dipertahankan sebagai tradisi yang menyesuaikan Konstitusi dengan keberagaman sosial, sehingga menjadikannya preseden pentingKonstitusionalitas sistem Noken dipertahankan sebagai tradisi yang menyesuaikan Konstitusi dengan keberagaman sosial, sehingga menjadikannya preseden penting
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data,Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data,
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Pembentukan kepribadian anak pada prinsipnya merupakan proses yang berkelanjutan. Proses tersebut akan lebih baik dan berhasil manakala para orang tuaPembentukan kepribadian anak pada prinsipnya merupakan proses yang berkelanjutan. Proses tersebut akan lebih baik dan berhasil manakala para orang tua
UNTAGUNTAG Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studiPenelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi
STAIBSLLGSTAIBSLLG Partai Solidaritas Indonesia dengan naratif politiknya yang menolak poligami tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan menjadi isu kontroversial bagiPartai Solidaritas Indonesia dengan naratif politiknya yang menolak poligami tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan menjadi isu kontroversial bagi
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadiPerlindungan Hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi
APTKLHIAPTKLHI Begitu pula dengan hasil belajar, kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata 84,2, lebih tinggi daripada kelas kontrol yang hanya mencapai 71,5. ModelBegitu pula dengan hasil belajar, kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata 84,2, lebih tinggi daripada kelas kontrol yang hanya mencapai 71,5. Model
UNIRAYAUNIRAYA Salah satu Tindak Pidana kekerasan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu putusan nomor 451/Pid. B/2022/PN. Jkt. Utr. Pada putusanSalah satu Tindak Pidana kekerasan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu putusan nomor 451/Pid. B/2022/PN. Jkt. Utr. Pada putusan
UNIRAYAUNIRAYA i1950 iK/Pid/1995, itanggal i3 iMei i1995 idan iMARI, iNo. i1592 iK/Pid/1995, itanggal i3 iMei i1995. idalam ihal iini ipenggunaan isaksi imahkota idisebuti1950 iK/Pid/1995, itanggal i3 iMei i1995 idan iMARI, iNo. i1592 iK/Pid/1995, itanggal i3 iMei i1995. idalam ihal iini ipenggunaan isaksi imahkota idisebut