DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Artikel ini menganalisis hubungan antara wanprestasi dan penerapan klausul non-competition dalam perjanjian kerja dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek utama: (1) kedudukan kewajiban pasca-kerja sebagai prestasi yang tetap mengikat, (2) penentuan ruang lingkup tindakan yang dilarang dalam klausul non-competition, dan (3) dasar pembatasan tanggung jawab kontraktual hanya pada pihak yang mengikatkan diri berdasarkan asas privity of contract. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul non-competition merupakan bentuk prestasi negatif yang tetap mengikat pekerja setelah hubungan kerja berakhir selama disepakati secara sah dan dirumuskan secara jelas. Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap bentuk keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam perusahaan pesaing selama masa larangan merupakan bentuk wanprestasi. Namun demikian, tanggung jawab kontraktual tidak dapat diperluas kepada pihak ketiga kecuali jika terbukti turut serta secara aktif dalam pelanggaran kontrak. Temuan ini menegaskan pentingnya prinsip proporsionalitas, kejelasan batasan, serta keadilan dalam penerapan klausul non-competition di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023 menegaskan bahwa klausul non-competition merupakan prestasi negatif yang sah dan mengikat pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja, asalkan disepakati secara sah dan dirumuskan dengan jelas.Penentuan ruang lingkup larangan harus didasarkan pada kejelasan redaksional dan kesesuaian tindakan dengan objek larangan, serta prinsip privity of contract membatasi tanggung jawab hanya pada pihak yang menandatangani perjanjian.Penerapan klausul ini harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak pekerja, memastikan batasan yang ditetapkan tidak menghalangi pekerja untuk mencari nafkah.

Berdasarkan analisis putusan Mahkamah Agung dan isu-isu yang muncul, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas klausul non-competition dalam melindungi kepentingan bisnis perusahaan tanpa mengorbankan hak-hak pekerja. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menganalisis dampak klausul non-competition terhadap mobilitas tenaga kerja dan inovasi di berbagai sektor industri, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam perumusan klausul yang adil dan proporsional. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki regulasi lebih jelas mengenai klausul non-competition untuk mengidentifikasi model pengaturan yang paling sesuai dengan konteks hukum dan sosial di Indonesia. Terakhir, penelitian dapat diarahkan untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih efisien dan efektif dalam kasus pelanggaran klausul non-competition, seperti mediasi atau arbitrase, guna mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

  1. Law Principles of Contract Interpretation Based on Indonesian Civil Code | Atlantis Press. law principles... doi.org/10.2991/icblt-18.2018.27Law Principles of Contract Interpretation Based on Indonesian Civil Code Atlantis Press law principles doi 10 2991 icblt 18 2018 27
  2. The Conflict of Trade Secret Protection and Workers’ Rights in Non-Competition Clauses | SIGn Jurnal... jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-13The Conflict of Trade Secret Protection and WorkersAo Rights in Non Competition Clauses SIGn Jurnal jurnal penerbitsign index php sjh article view v5n1 13
  3. Penyertaan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja dari Perspektif Hukum Indonesia | Jurnal Ilmu... doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2991Penyertaan Klausul Non Kompetisi dalam Perjanjian Kerja dari Perspektif Hukum Indonesia Jurnal Ilmu doi 10 38035 jihhp v5i1 2991
Read online
File size314.22 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Gap Implementasi Dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Implementasi Kebijakan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Klaster Ketenagakerjaan Tentang Pemanfaatan Pekerja Asing 2025More at 2025

STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Dengan menggunakan policy capacity theory dan implementation gap theory rekomendasi yang dapat diberikan terhadap implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022Dengan menggunakan policy capacity theory dan implementation gap theory rekomendasi yang dapat diberikan terhadap implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022

JURIS Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Sus-Anak /2018 /PN. Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesarSus-Anak /2018 /PN. Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar

JURIS Bentuk Perlindungan Dan Jaminan Hak Pekerja Buruh Outsourcing Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 PUU IX 2011 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU‑IX/2011 menghapus klausul kerja berjangka tertentu, sehingga memperkuat jaminan konstitusional bagi pekerjaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU‑IX/2011 menghapus klausul kerja berjangka tertentu, sehingga memperkuat jaminan konstitusional bagi pekerja

JURIS Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwaMekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa

JURIS Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politikdalam Proses Demokratisasi di Indonesia Studi Kasus Gugatan terhadap Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyar 2023More at 2023

DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan adanya proses yang dilakukan Ormas dalam menggugat Undang-Undang yang dianggap merugikan, membatasi, dan menindas Ormas. PenyebabHasil penelitian menunjukkan adanya proses yang dilakukan Ormas dalam menggugat Undang-Undang yang dianggap merugikan, membatasi, dan menindas Ormas. Penyebab

JURIS Tanggunggugat Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Produk Asuransi Unit Link 2020More at 2020

UNIGRESUNIGRES Penelitian ini ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, diharapkan masyarakat pun bisa teredukasi dari penelitian ini untuk lebih berhati-hatiPenelitian ini ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, diharapkan masyarakat pun bisa teredukasi dari penelitian ini untuk lebih berhati-hati

JURIS Perlindungan Nasabah Reksa Dana Pada Kelalaian Penempatan Dana Oleh Manajer Investasi 2020More at 2020

UNIGRESUNIGRES Nilai uang ini bisa dijaga salah satunya dengan melakukan diversifikasi investasi pada instrumen investasi yang berbeda bahkan ada juga investasi yangNilai uang ini bisa dijaga salah satunya dengan melakukan diversifikasi investasi pada instrumen investasi yang berbeda bahkan ada juga investasi yang

JURIS Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia 2017More at 2017

IAIN SUIAIN SU Politik hukum merupakan dasar bagi kebijakan pengundangan dan pemberlakuan regulasi dalam tatanan sistem hukum nasional. Pengaturan dan pemberlakuan regulasiPolitik hukum merupakan dasar bagi kebijakan pengundangan dan pemberlakuan regulasi dalam tatanan sistem hukum nasional. Pengaturan dan pemberlakuan regulasi

Useful /

JURIS Perlindungan Hak Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata Elektronik Analisis Terhadap Potensi Abuse of Process Menelaah Potensi Pelanggaran Hak Akibat Efesiensi Prosedural Digital 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan dan kemudahan prosedural tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, penguatan regulasiHal ini menunjukkan bahwa kecepatan dan kemudahan prosedural tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, penguatan regulasi

JURIS Identifying the Entrepreneurship Characteristics of the Oil Palm Community Plantation Farmers in the Riau Area 2017More at 2017

UGMUGM Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakter kewirausahaan dari petani kelapa sawit, serta mengidentifikasi karakteristik kewirausahaanTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakter kewirausahaan dari petani kelapa sawit, serta mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan

JURIS Is Physical Evidence Still Valid A Study of Low Cost Carriers in Indonesia 2017More at 2017

UGMUGM Penelitian ini menegaskan bahwa tarif dan kualitas layanan memengaruhi kepuasan penumpang maskapai penerbangan berbiaya rendah di Indonesia, sementaraPenelitian ini menegaskan bahwa tarif dan kualitas layanan memengaruhi kepuasan penumpang maskapai penerbangan berbiaya rendah di Indonesia, sementara

JURIS Evaluating the Efficiency of Financial Inclusion Special reference to Jharkhand India 2017More at 2017

UGMUGM Paper ini merupakan upaya untuk menganalisis status inklusi keuangan di negara bagian Jharkhand, India, dan mencoba mengevaluasi efisiensi lembaga keuanganPaper ini merupakan upaya untuk menganalisis status inklusi keuangan di negara bagian Jharkhand, India, dan mencoba mengevaluasi efisiensi lembaga keuangan

ads-block-test