DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Artikel ini menganalisis hubungan antara wanprestasi dan penerapan klausul non-competition dalam perjanjian kerja dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek utama: (1) kedudukan kewajiban pasca-kerja sebagai prestasi yang tetap mengikat, (2) penentuan ruang lingkup tindakan yang dilarang dalam klausul non-competition, dan (3) dasar pembatasan tanggung jawab kontraktual hanya pada pihak yang mengikatkan diri berdasarkan asas privity of contract. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul non-competition merupakan bentuk prestasi negatif yang tetap mengikat pekerja setelah hubungan kerja berakhir selama disepakati secara sah dan dirumuskan secara jelas. Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap bentuk keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam perusahaan pesaing selama masa larangan merupakan bentuk wanprestasi. Namun demikian, tanggung jawab kontraktual tidak dapat diperluas kepada pihak ketiga kecuali jika terbukti turut serta secara aktif dalam pelanggaran kontrak. Temuan ini menegaskan pentingnya prinsip proporsionalitas, kejelasan batasan, serta keadilan dalam penerapan klausul non-competition di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023 menegaskan bahwa klausul non-competition merupakan prestasi negatif yang sah dan mengikat pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja, asalkan disepakati secara sah dan dirumuskan dengan jelas.Penentuan ruang lingkup larangan harus didasarkan pada kejelasan redaksional dan kesesuaian tindakan dengan objek larangan, serta prinsip privity of contract membatasi tanggung jawab hanya pada pihak yang menandatangani perjanjian.Penerapan klausul ini harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak pekerja, memastikan batasan yang ditetapkan tidak menghalangi pekerja untuk mencari nafkah.

Berdasarkan analisis putusan Mahkamah Agung dan isu-isu yang muncul, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas klausul non-competition dalam melindungi kepentingan bisnis perusahaan tanpa mengorbankan hak-hak pekerja. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menganalisis dampak klausul non-competition terhadap mobilitas tenaga kerja dan inovasi di berbagai sektor industri, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam perumusan klausul yang adil dan proporsional. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki regulasi lebih jelas mengenai klausul non-competition untuk mengidentifikasi model pengaturan yang paling sesuai dengan konteks hukum dan sosial di Indonesia. Terakhir, penelitian dapat diarahkan untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih efisien dan efektif dalam kasus pelanggaran klausul non-competition, seperti mediasi atau arbitrase, guna mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

  1. Law Principles of Contract Interpretation Based on Indonesian Civil Code | Atlantis Press. law principles... doi.org/10.2991/icblt-18.2018.27Law Principles of Contract Interpretation Based on Indonesian Civil Code Atlantis Press law principles doi 10 2991 icblt 18 2018 27
  2. The Conflict of Trade Secret Protection and Workers’ Rights in Non-Competition Clauses | SIGn Jurnal... jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-13The Conflict of Trade Secret Protection and WorkersAo Rights in Non Competition Clauses SIGn Jurnal jurnal penerbitsign index php sjh article view v5n1 13
  3. Penyertaan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja dari Perspektif Hukum Indonesia | Jurnal Ilmu... doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2991Penyertaan Klausul Non Kompetisi dalam Perjanjian Kerja dari Perspektif Hukum Indonesia Jurnal Ilmu doi 10 38035 jihhp v5i1 2991
Read online
File size314.22 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Tinjauan Yuridis Penolakan Permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung Terkait Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Sus/2022) adalah dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan non-yuridisnya. Mengenai efektifitas putusan tersebut dalam memberikan efek jera bagiSus/2022) adalah dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan non-yuridisnya. Mengenai efektifitas putusan tersebut dalam memberikan efek jera bagi

JURIS Pertanggungjawaban Koperasi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Anggota Studi Kasus Putusan MA No 361 K Pdt Sus PHI 2024 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur terkait yang menunjukkan bahwa koperasi wajib memenuhi kewajiban pesangon, penghargaan masa kerja,25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur terkait yang menunjukkan bahwa koperasi wajib memenuhi kewajiban pesangon, penghargaan masa kerja,

JURIS Transformasi Paradigma Filsafat Hukum di Era Kecerdasan Buatan Analisis Filosofis atas Legitimasi Akuntabilitas dan Keadilan Yurisprudensi Berbasis AI di Indonesia Studi Kasus Implementasi Sistem 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan regulasi dan praktik AI di ranah hukum Indonesia. Integrasi AI dalam sistem hukum IndonesiaPenelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan regulasi dan praktik AI di ranah hukum Indonesia. Integrasi AI dalam sistem hukum Indonesia

JURIS Rekonseptualisasi Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Atas Klausula Arbitrase dalam Akta Kompromis 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Serta memastikan di dalam perjanjiannya menyatakan bahwa segala sengketa (all dispute, any dispute). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian iniSerta memastikan di dalam perjanjiannya menyatakan bahwa segala sengketa (all dispute, any dispute). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini

JURIS Disparitas Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat Notaris di Luar Wilayah Jabatan Studi Putusan Nomor 206 Pdt G 2020 PN Dpk Putusan Nomor 23 Pdt 2022 PT Bdg dan Putusan Nomor 3039 K P 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena penerapan hukum sesuai dengan situasi yang faktual yaitu berfokusG/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena penerapan hukum sesuai dengan situasi yang faktual yaitu berfokus

JURIS Politik Hukum Pemungutan Suara Ulang PSU Pilkada 2025 2025More at 2025

UMPRUMPR Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 terbukti rentan terhadap politisasi dan tantangan, meskipun dirancang sebagai instrumen korektif untukPemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 terbukti rentan terhadap politisasi dan tantangan, meskipun dirancang sebagai instrumen korektif untuk

JURIS Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Berdasarkan Pasal 57 Ayat 2C UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Akan tetapi, status quo menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah melampaui batas kewenangannya, salah satunya adalah Putusan MahkamahAkan tetapi, status quo menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah melampaui batas kewenangannya, salah satunya adalah Putusan Mahkamah

JURIS Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 kemudian mempertegas bahwa kewenangan MK bersifat tetap sebagai bentuk perlindungan hak konstitusionalPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 kemudian mempertegas bahwa kewenangan MK bersifat tetap sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional

Useful /

JURIS Ketika Masyarakat Mengadili Studi sosiologi Hukum tentang Praktik Hukuman Sosial di Era Digital 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Temuan ini menunjukkan perlunya adanya keterbukaan antara mekanisme kontrol sosial informal dengan sistem hukum formal agar tercipta keseimbangan dalamTemuan ini menunjukkan perlunya adanya keterbukaan antara mekanisme kontrol sosial informal dengan sistem hukum formal agar tercipta keseimbangan dalam

JURIS Analisis Implementasi Perjanjian Trips dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kewajiban tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan harmonisasi regulasi di bidang HKI melalui pembentukan undang-undang yang lebih komprehensif, sepertiKewajiban tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan harmonisasi regulasi di bidang HKI melalui pembentukan undang-undang yang lebih komprehensif, seperti

JURIS Telaah Filsafat Hukum terhadap Restorative Justice sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan restorative justice sebagai mekanisme yang mendekonstruksi paradigma retributif dan mengevaluasi implementasinyaPenelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan restorative justice sebagai mekanisme yang mendekonstruksi paradigma retributif dan mengevaluasi implementasinya

JURIS Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Kekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan yang mengeksploitasi anak secara seksual, yang melanggar hukum, norma kesusilaan yang diaturKekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan yang mengeksploitasi anak secara seksual, yang melanggar hukum, norma kesusilaan yang diatur

ads-block-test