Index Page 3532
DAARULHUDADAARULHUDA 3 dan No. 26 Tahun 2024 serta Fatwa DSN-MUI No. 117 telah memberikan pedoman, masih terdapat kesenjangan antara idealitas fatwa dan praktik digital, terutama3 dan No. 26 Tahun 2024 serta Fatwa DSN-MUI No. 117 telah memberikan pedoman, masih terdapat kesenjangan antara idealitas fatwa dan praktik digital, terutama
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur perlindungan kelangsungan usaha melalui asas kelangsungan usahaPenelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur perlindungan kelangsungan usaha melalui asas kelangsungan usaha
DAARULHUDADAARULHUDA Direkomendasikan adopsi mekanisme Fast-Track Removal yang dikelola otoritas independen dengan kewenangan kuasi-yudisial. Selanjutnya, penetapan Hak PenghapusanDirekomendasikan adopsi mekanisme Fast-Track Removal yang dikelola otoritas independen dengan kewenangan kuasi-yudisial. Selanjutnya, penetapan Hak Penghapusan
DAARULHUDADAARULHUDA Namun demikian, tanggung jawab kontraktual tidak dapat diperluas kepada pihak ketiga kecuali jika terbukti turut serta secara aktif dalam pelanggaran kontrak.Namun demikian, tanggung jawab kontraktual tidak dapat diperluas kepada pihak ketiga kecuali jika terbukti turut serta secara aktif dalam pelanggaran kontrak.
DAARULHUDADAARULHUDA Putusan tersebut menegaskan bahwa PPJB yang dibuat secara sah di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan perlindungan kepadaPutusan tersebut menegaskan bahwa PPJB yang dibuat secara sah di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan perlindungan kepada
DAARULHUDADAARULHUDA Bagi Indonesia, putusan DSB membawa implikasi hukum yang kompleks, meliputi kewajiban penyesuaian kebijakan nasional, pengaruh terhadap kedaulatan ekonomi,Bagi Indonesia, putusan DSB membawa implikasi hukum yang kompleks, meliputi kewajiban penyesuaian kebijakan nasional, pengaruh terhadap kedaulatan ekonomi,
DAARULHUDADAARULHUDA Tanggung jawab hukum perusahaan multinasional dalam melaksanakan FDI di Indonesia mencakup kewajiban mematuhi semua ketentuan hukum nasional, melaksanakanTanggung jawab hukum perusahaan multinasional dalam melaksanakan FDI di Indonesia mencakup kewajiban mematuhi semua ketentuan hukum nasional, melaksanakan
DAARULHUDADAARULHUDA Direkomendasikan adanya peningkatan kapasitas penyidik, penyelarasan definisi TPPO, dan perbaikan mekanisme perlindungan korban yang komprehensif. KejahatanDirekomendasikan adanya peningkatan kapasitas penyidik, penyelarasan definisi TPPO, dan perbaikan mekanisme perlindungan korban yang komprehensif. Kejahatan
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian ini menunjukkan terkait perbandingan kerangka regulasi, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk menyeimbangkan inovasi danHasil penelitian ini menunjukkan terkait perbandingan kerangka regulasi, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk menyeimbangkan inovasi dan
DAARULHUDADAARULHUDA Fokus penelitian terletak pada penerapan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata untuk menentukan batas tanggung jawab korporasi ketika karyawan melakukan perbuatanFokus penelitian terletak pada penerapan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata untuk menentukan batas tanggung jawab korporasi ketika karyawan melakukan perbuatan
DAARULHUDADAARULHUDA Studi ini tidak mengulas aspek sosiologis maupun perilaku masyarakat, melainkan menitikberatkan pada analisis dogmatik hukum serta putusan-putusan pengadilanStudi ini tidak mengulas aspek sosiologis maupun perilaku masyarakat, melainkan menitikberatkan pada analisis dogmatik hukum serta putusan-putusan pengadilan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian merekomendasikan penguatan audit, lembaga pengawas independen, dan localisasi data untuk PSE besar guna memperkuat kedaulatan digital Indonesia.Penelitian merekomendasikan penguatan audit, lembaga pengawas independen, dan localisasi data untuk PSE besar guna memperkuat kedaulatan digital Indonesia.
Latest /
SORATEKNOSORATEKNO Penelitian ini menyimpulkan bahwa koalisi partai politik di tingkat lokal cenderung pragmatis, fleksibel, dan dinamis, serta penekanan keberhasilan terletakPenelitian ini menyimpulkan bahwa koalisi partai politik di tingkat lokal cenderung pragmatis, fleksibel, dan dinamis, serta penekanan keberhasilan terletak
UNPERUNPER Namun, masih ditemukan sentimen negatif terkait kepadatan pengunjung, antrean, dan harga tiket. Berdasarkan hasil evaluasi model menggunakan 5-fold crossNamun, masih ditemukan sentimen negatif terkait kepadatan pengunjung, antrean, dan harga tiket. Berdasarkan hasil evaluasi model menggunakan 5-fold cross
SORATEKNOSORATEKNO Nilai R Square sebesar 0,916 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama menjelaskan 91,6% variasi kesejahteraan dalam model. TemuanNilai R Square sebesar 0,916 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama menjelaskan 91,6% variasi kesejahteraan dalam model. Temuan
IISTRIISTR Dengan menggunakan analisis kualitatif dan tinjauan literatur, studi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kerangka regulasi dan tata kelola digital yangDengan menggunakan analisis kualitatif dan tinjauan literatur, studi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kerangka regulasi dan tata kelola digital yang