DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini melakukan analisis yuridis terhadap keterbatasan penegakan hukum dalam menindak kejahatan perdagangan manusia transnasional (TPPO), dengan fokus pada studi kasus eksploitasi warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja melalui modus penipuan daring (scam compounds). Meskipun Indonesia dan Kamboja terikat pada instrumen hukum internasional (UNTOC, Protokol Palermo) dan regional (ACTIP, MLAT), efektivitas kerja sama lintas negara masih jauh dari optimal. Penelitian ini menemukan hambatan utama bersumber dari ketidaksinkronan definisi TPPO dan standar pembuktian, lemahnya mekanisme ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA), serta rendahnya pertukaran informasi. Secara spesifik di Kamboja, penegakan hukum terhambat oleh inkonsistensi penerapan TSE Law 2008, lemahnya perlindungan korban, dan tingginya tingkat korupsi struktural. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa TPPO sebagai extraordinary crime tidak dapat diatasi secara unilateral. Diperlukan penguatan kerja sama internasional yang terintegrasi meliputi optimalisasi MLA, ekstradisi, pembentukan Joint Investigation Team (JIT), dan harmonisasi regulasi di tingkat ASEAN untuk menutup celah hukum dan meningkatkan respons keadilan. Direkomendasikan adanya peningkatan kapasitas penyidik, penyelarasan definisi TPPO, dan perbaikan mekanisme perlindungan korban yang komprehensif.
Kejahatan perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja menunjukkan bahwa ketersediaan instrumen hukum internasional, regional, dan nasional belum mampu menjamin penegakan hukum yang efektif.Meskipun kedua negara telah meratifikasi UNTOC, Palermo Protocol, dan ACTIP, penerapannya di lapangan masih terhambat oleh perbedaan definisi hukum, ketidaksinkronan unsur-unsur tindak pidana, lemahnya perlindungan korban, serta penggunaan pasal yang tidak tepat dalam menangani kasus-kasus yang sebenarnya memenuhi unsur TPPO, terutama yang berkaitan dengan penipuan online dan kerja paksa di scam compounds.Penegakan hukum juga terhambat oleh kendala yurisdiksi, minimnya koordinasi antarinstansi, lambatnya pertukaran informasi, dan tekanan sistemik seperti korupsi serta keterbatasan kapasitas aparat.Akibatnya, proses penyidikan, pembuktian, hingga pemulihan korban sering kali tidak berjalan optimal dan tidak selaras dengan standar internasional.
Berdasarkan analisis, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas model perlindungan korban TPPO di berbagai negara ASEAN, dengan tujuan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia dan Kamboja. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penelusuran aset hasil kejahatan TPPO lintas negara. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dapat dioptimalkan dalam memberikan dukungan psikososial dan rehabilitasi bagi korban TPPO, serta dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih berpihak pada korban. Integrasi ketiga saran ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem penanggulangan TPPO, tidak hanya dari aspek hukum dan penegakan hukum, tetapi juga dari perspektif perlindungan korban dan pemberdayaan masyarakat.
| File size | 392.28 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPPUMPP Perkembangan tren digitalisasi memberikan peluang besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas pasar melalui platform digital. RadenPerkembangan tren digitalisasi memberikan peluang besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas pasar melalui platform digital. Raden
DINASTIREVDINASTIREV Instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Convention against CorruptionInstrumen hukum internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Convention against Corruption
DINASTIREVDINASTIREV Namun, di balik arus barang dan modal yang semakin terbuka, terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh entitas korporasi untuk melakukan berbagai bentukNamun, di balik arus barang dan modal yang semakin terbuka, terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh entitas korporasi untuk melakukan berbagai bentuk
DINASTIREVDINASTIREV B/2022/PN. Jkt. Brt. , pengadilan menemukan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen sah yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan orang lain telahB/2022/PN. Jkt. Brt. , pengadilan menemukan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen sah yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan orang lain telah
UNNARUNNAR Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan harus memfokuskan upaya pada peningkatan kondisi fasilitasi, penguatan pengaruh sosial, penguranganOleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan harus memfokuskan upaya pada peningkatan kondisi fasilitasi, penguatan pengaruh sosial, pengurangan
DISKRESIDISKRESI Hasil kajian menunjukkan bahwa NFT berkontribusi pada demokratisasi distribusi karya seni dan memperluas akses pasar bagi seniman independen, namun jugaHasil kajian menunjukkan bahwa NFT berkontribusi pada demokratisasi distribusi karya seni dan memperluas akses pasar bagi seniman independen, namun juga
UNSURIUNSURI Dalam perjanjian kredit, sertifikat tanah sering jadikan sebagai objek jaminan untuk menjamin pelunasan hutang antara debitur dengan krediturnya. SebagaiDalam perjanjian kredit, sertifikat tanah sering jadikan sebagai objek jaminan untuk menjamin pelunasan hutang antara debitur dengan krediturnya. Sebagai
POLIMDOPOLIMDO Nantinya seluruh data pemesanan, seperti jenis menu makanan yang dipesan, jenis layanan, dan alamat user akan mucul pada tampilan web server admin rumahNantinya seluruh data pemesanan, seperti jenis menu makanan yang dipesan, jenis layanan, dan alamat user akan mucul pada tampilan web server admin rumah
Useful /
CELEBESSCHOLARPGCELEBESSCHOLARPG Menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan dari 72 anggota masyarakat melalui kuesioner terstruktur yang mengukur efektivitas CSR yang dirasakanMenggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan dari 72 anggota masyarakat melalui kuesioner terstruktur yang mengukur efektivitas CSR yang dirasakan
UNSURIUNSURI Namun, efektivitas penegakan hukum masih diragukan, seperti yang terlihat dari kasus pungutan liar di Tanjung Priok. Penulis mengidentifikasi bahwa meskipunNamun, efektivitas penegakan hukum masih diragukan, seperti yang terlihat dari kasus pungutan liar di Tanjung Priok. Penulis mengidentifikasi bahwa meskipun
UNSURIUNSURI Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum Islam terkait penundaan pembayaran utang sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhi As-SunnahPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum Islam terkait penundaan pembayaran utang sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhi As-Sunnah
UNSURIUNSURI Riset ini mempunyai tujuan menelaah langkah ihtiyar pasangan suami istri dalam menciptakan dan meninggakan tingkat kerukunan dan kenyamanan dalam rumahRiset ini mempunyai tujuan menelaah langkah ihtiyar pasangan suami istri dalam menciptakan dan meninggakan tingkat kerukunan dan kenyamanan dalam rumah