DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini melakukan analisis yuridis terhadap keterbatasan penegakan hukum dalam menindak kejahatan perdagangan manusia transnasional (TPPO), dengan fokus pada studi kasus eksploitasi warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja melalui modus penipuan daring (scam compounds). Meskipun Indonesia dan Kamboja terikat pada instrumen hukum internasional (UNTOC, Protokol Palermo) dan regional (ACTIP, MLAT), efektivitas kerja sama lintas negara masih jauh dari optimal. Penelitian ini menemukan hambatan utama bersumber dari ketidaksinkronan definisi TPPO dan standar pembuktian, lemahnya mekanisme ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA), serta rendahnya pertukaran informasi. Secara spesifik di Kamboja, penegakan hukum terhambat oleh inkonsistensi penerapan TSE Law 2008, lemahnya perlindungan korban, dan tingginya tingkat korupsi struktural. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa TPPO sebagai extraordinary crime tidak dapat diatasi secara unilateral. Diperlukan penguatan kerja sama internasional yang terintegrasi meliputi optimalisasi MLA, ekstradisi, pembentukan Joint Investigation Team (JIT), dan harmonisasi regulasi di tingkat ASEAN untuk menutup celah hukum dan meningkatkan respons keadilan. Direkomendasikan adanya peningkatan kapasitas penyidik, penyelarasan definisi TPPO, dan perbaikan mekanisme perlindungan korban yang komprehensif.
Kejahatan perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja menunjukkan bahwa ketersediaan instrumen hukum internasional, regional, dan nasional belum mampu menjamin penegakan hukum yang efektif.Meskipun kedua negara telah meratifikasi UNTOC, Palermo Protocol, dan ACTIP, penerapannya di lapangan masih terhambat oleh perbedaan definisi hukum, ketidaksinkronan unsur-unsur tindak pidana, lemahnya perlindungan korban, serta penggunaan pasal yang tidak tepat dalam menangani kasus-kasus yang sebenarnya memenuhi unsur TPPO, terutama yang berkaitan dengan penipuan online dan kerja paksa di scam compounds.Penegakan hukum juga terhambat oleh kendala yurisdiksi, minimnya koordinasi antarinstansi, lambatnya pertukaran informasi, dan tekanan sistemik seperti korupsi serta keterbatasan kapasitas aparat.Akibatnya, proses penyidikan, pembuktian, hingga pemulihan korban sering kali tidak berjalan optimal dan tidak selaras dengan standar internasional.
Berdasarkan analisis, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas model perlindungan korban TPPO di berbagai negara ASEAN, dengan tujuan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia dan Kamboja. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penelusuran aset hasil kejahatan TPPO lintas negara. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dapat dioptimalkan dalam memberikan dukungan psikososial dan rehabilitasi bagi korban TPPO, serta dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih berpihak pada korban. Integrasi ketiga saran ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem penanggulangan TPPO, tidak hanya dari aspek hukum dan penegakan hukum, tetapi juga dari perspektif perlindungan korban dan pemberdayaan masyarakat.
| File size | 392.28 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil kajian menunjukkan bahwa restorative justice berperan strategis dalam menggeser fokus hukum pidana dari pembalasan semata menuju pemulihan korban,Hasil kajian menunjukkan bahwa restorative justice berperan strategis dalam menggeser fokus hukum pidana dari pembalasan semata menuju pemulihan korban,
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method yang menggabungkan survei lapangan kuantitatif, analisis kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD)Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method yang menggabungkan survei lapangan kuantitatif, analisis kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD)
STIHALBANNASTIHALBANNA Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendampingan hukum yang efektif dalam melindungi korban pemerkosaan, terutama dalam memastikan hak pendidikanPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendampingan hukum yang efektif dalam melindungi korban pemerkosaan, terutama dalam memastikan hak pendidikan
IJBLEIJBLE Perubahan iklim menimbulkan ancaman signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negaraPerubahan iklim menimbulkan ancaman signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Ternak belum berjalan secara efektif.meskipunPenelitian ini menemukan bahwa implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Ternak belum berjalan secara efektif.meskipun
AMIKOMAMIKOM Inflasi disebabkan oleh aktivitas kelangkaan ekonomi dengan catatan perdagangan yang tidak seimbang yang mengarah pada penggulingan presiden Sri LankaInflasi disebabkan oleh aktivitas kelangkaan ekonomi dengan catatan perdagangan yang tidak seimbang yang mengarah pada penggulingan presiden Sri Lanka
AKABAAKABA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehatUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
UM-SORONGUM-SORONG Berdasarkan uraian, implementasi program RASKIN di Kecamatan Manggala Kota Makassar secara umum dapat dikategorikan berjalan kurang baik. Faktor-faktorBerdasarkan uraian, implementasi program RASKIN di Kecamatan Manggala Kota Makassar secara umum dapat dikategorikan berjalan kurang baik. Faktor-faktor
Useful /
IJBLEIJBLE Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga konstruk tersebut memilikiData dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga konstruk tersebut memiliki
AMIKOMAMIKOM Temuan menunjukkan bahwa kesadaran masif akan produk halal, terutama kosmetik, tidak sepenuhnya dimotivasi oleh motif religius. Produk halal tidak secaraTemuan menunjukkan bahwa kesadaran masif akan produk halal, terutama kosmetik, tidak sepenuhnya dimotivasi oleh motif religius. Produk halal tidak secara
AMIKOMAMIKOM Stigmatisasi dilakukan melalui berbagai narasi terhadap gerakan tersebut, khususnya yang terkait dengan ancaman terhadap ideologi dan tradisi politik diStigmatisasi dilakukan melalui berbagai narasi terhadap gerakan tersebut, khususnya yang terkait dengan ancaman terhadap ideologi dan tradisi politik di
AMIKOMAMIKOM Penelitian ini mengeksplorasi perubahan strategi China yang tegas di Himalaya dengan menggunakan pendekatan realisme ofensif dan metode kualitatif. PenelitianPenelitian ini mengeksplorasi perubahan strategi China yang tegas di Himalaya dengan menggunakan pendekatan realisme ofensif dan metode kualitatif. Penelitian