DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini melakukan analisis yuridis terhadap keterbatasan penegakan hukum dalam menindak kejahatan perdagangan manusia transnasional (TPPO), dengan fokus pada studi kasus eksploitasi warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja melalui modus penipuan daring (scam compounds). Meskipun Indonesia dan Kamboja terikat pada instrumen hukum internasional (UNTOC, Protokol Palermo) dan regional (ACTIP, MLAT), efektivitas kerja sama lintas negara masih jauh dari optimal. Penelitian ini menemukan hambatan utama bersumber dari ketidaksinkronan definisi TPPO dan standar pembuktian, lemahnya mekanisme ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA), serta rendahnya pertukaran informasi. Secara spesifik di Kamboja, penegakan hukum terhambat oleh inkonsistensi penerapan TSE Law 2008, lemahnya perlindungan korban, dan tingginya tingkat korupsi struktural. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa TPPO sebagai extraordinary crime tidak dapat diatasi secara unilateral. Diperlukan penguatan kerja sama internasional yang terintegrasi meliputi optimalisasi MLA, ekstradisi, pembentukan Joint Investigation Team (JIT), dan harmonisasi regulasi di tingkat ASEAN untuk menutup celah hukum dan meningkatkan respons keadilan. Direkomendasikan adanya peningkatan kapasitas penyidik, penyelarasan definisi TPPO, dan perbaikan mekanisme perlindungan korban yang komprehensif.
Kejahatan perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja menunjukkan bahwa ketersediaan instrumen hukum internasional, regional, dan nasional belum mampu menjamin penegakan hukum yang efektif.Meskipun kedua negara telah meratifikasi UNTOC, Palermo Protocol, dan ACTIP, penerapannya di lapangan masih terhambat oleh perbedaan definisi hukum, ketidaksinkronan unsur-unsur tindak pidana, lemahnya perlindungan korban, serta penggunaan pasal yang tidak tepat dalam menangani kasus-kasus yang sebenarnya memenuhi unsur TPPO, terutama yang berkaitan dengan penipuan online dan kerja paksa di scam compounds.Penegakan hukum juga terhambat oleh kendala yurisdiksi, minimnya koordinasi antarinstansi, lambatnya pertukaran informasi, dan tekanan sistemik seperti korupsi serta keterbatasan kapasitas aparat.Akibatnya, proses penyidikan, pembuktian, hingga pemulihan korban sering kali tidak berjalan optimal dan tidak selaras dengan standar internasional.
Berdasarkan analisis, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas model perlindungan korban TPPO di berbagai negara ASEAN, dengan tujuan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia dan Kamboja. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penelusuran aset hasil kejahatan TPPO lintas negara. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dapat dioptimalkan dalam memberikan dukungan psikososial dan rehabilitasi bagi korban TPPO, serta dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih berpihak pada korban. Integrasi ketiga saran ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem penanggulangan TPPO, tidak hanya dari aspek hukum dan penegakan hukum, tetapi juga dari perspektif perlindungan korban dan pemberdayaan masyarakat.
| File size | 392.28 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN SUIAIN SU Akan tetapi, data penghimpunan (fundraising) zakat dan infak Badan Amil Zakat Nasional di Sumatera Utara periode 2015 menunjukkan perolehan zakat yangAkan tetapi, data penghimpunan (fundraising) zakat dan infak Badan Amil Zakat Nasional di Sumatera Utara periode 2015 menunjukkan perolehan zakat yang
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Analisis menunjukkan bahwa transformasi hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama: faktor internal berupa nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat; faktorAnalisis menunjukkan bahwa transformasi hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama: faktor internal berupa nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat; faktor
UIDUID Kerja sama dengan PBB dalam penanganan UCG juga perlu diperkuat, terutama dalam hal memastikan tindakan yang diambil sejalan dengan prinsip hukum internasionalKerja sama dengan PBB dalam penanganan UCG juga perlu diperkuat, terutama dalam hal memastikan tindakan yang diambil sejalan dengan prinsip hukum internasional
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Conversely, Indonesias efforts to accommodate this principle remain inadequate, with policies falling short in addressing challenges and providing legalConversely, Indonesias efforts to accommodate this principle remain inadequate, with policies falling short in addressing challenges and providing legal
UNHASUNHAS Oleh karena itu, Informasi Geospasial diperlukan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aktivitas terkait ruangOleh karena itu, Informasi Geospasial diperlukan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aktivitas terkait ruang
UNILAUNILA Kemitraan dalam pengelolaan destinasi pariwisata di kawasan Mangunan telah memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, sekaligus meningkatkanKemitraan dalam pengelolaan destinasi pariwisata di kawasan Mangunan telah memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, sekaligus meningkatkan
UNILAUNILA Keterlibatan masyarakat lokal menggunakan pendekatan bottom-up, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga evaluasi. Secara umum, tingkatKeterlibatan masyarakat lokal menggunakan pendekatan bottom-up, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga evaluasi. Secara umum, tingkat
UM-SORONGUM-SORONG Masalah kemiskinan adalah masalah yang dialami hampir setiap negara di dunia ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi PenyaluranMasalah kemiskinan adalah masalah yang dialami hampir setiap negara di dunia ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Penyaluran
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Fokus penelitian terletak pada penerapan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata untuk menentukan batas tanggung jawab korporasi ketika karyawan melakukan perbuatanFokus penelitian terletak pada penerapan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata untuk menentukan batas tanggung jawab korporasi ketika karyawan melakukan perbuatan
DAARULHUDADAARULHUDA Sistem two-tier Indonesia sering terhambat asimetri informasi dan dominasi pemegang saham, sementara sistem one-tier Singapura lebih efisien dengan pertanggungjawabanSistem two-tier Indonesia sering terhambat asimetri informasi dan dominasi pemegang saham, sementara sistem one-tier Singapura lebih efisien dengan pertanggungjawaban
UNILAUNILA Sebagai hasilnya, gugus −N=C=O bebas pada resin Bio-PU bereaksi dengan gugus −OH di permukaan serat ramie dan meningkatkan sifat termalnya. ModifikasiSebagai hasilnya, gugus −N=C=O bebas pada resin Bio-PU bereaksi dengan gugus −OH di permukaan serat ramie dan meningkatkan sifat termalnya. Modifikasi
UNILAUNILA Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi bioplastik ramah lingkungan. Limbah kulit pisang mengandung selulosa tinggi sehinggaPenelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi bioplastik ramah lingkungan. Limbah kulit pisang mengandung selulosa tinggi sehingga