DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini mengkomparasi hukum perseroan di Indonesia dan Singapura tentang Tanggung Jawab Fidusia Direksi dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (juridical-normative research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta perbandingan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan Singapura. Studi ini tidak mengulas aspek sosiologis maupun perilaku masyarakat, melainkan menitikberatkan pada analisis dogmatik hukum serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur fisik maupun digital melalui pangkalan data hukum seperti Westlaw, HeinOnline, dan direktori putusan Mahkamah Agung. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode silogisme deduktif—menarik kesimpulan khusus dari premis hukum umum—dan metode interpretasi komparatif untuk menyusun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan preskriptifHasil penelitian menunjukkan bahwa Studi komparatif ini mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia dan Singapura memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), pendekatan hukum keduanya sangat berbeda akibat akar tradisi hukum (legal origin).
Studi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Singapura bertujuan untuk tata kelola perusahaan yang baik, pendekatan hukum mereka berbeda karena asal-usul hukumnya.Sistem two-tier Indonesia sering terhambat asimetri informasi dan dominasi pemegang saham, sementara sistem one-tier Singapura lebih efisien dengan pertanggungjawaban direksi yang ketat dan standar objektif.Selain itu, Singapura lebih unggul dalam melindungi pemegang saham minoritas melalui akses gugatan derivatif yang lebih mudah dan upaya hukum penindasan yang fleksibel, berbeda dengan hambatan struktural di Indonesia.
Mengingat kompleksitas hukum korporasi, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang bisa digali. Pertama, bagaimana dampak praktis dari ancaman kriminalisasi keputusan bisnis terhadap direksi BUMN di Indonesia? Studi selanjutnya dapat menganalisis secara mendalam apakah ketakutan akan pidana korupsi membatasi inovasi dan pengambilan risiko strategis yang sehat, serta membandingkan performa bisnis dan tingkat keberanian direksi di BUMN dengan perusahaan swasta yang tidak menghadapi risiko serupa. Ini penting untuk memahami biaya tersembunyi dari pendekatan hukum yang terlalu agresif. Kedua, mengingat pembahasan tentang tanggung jawab ESG dan greenwashing, penelitian selanjutnya dapat menyelidiki kesiapan kerangka hukum dan lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menangani tuntutan hukum terkait greenwashing atau kegagalan direksi dalam mengelola risiko perubahan iklim. Kita perlu tahu apakah OJK dan pengadilan sudah memiliki kapasitas memadai untuk menegakkan duty of care direksi dalam konteks keberlanjutan, dan bagaimana pelajaran dari pengalaman Singapura bisa diterapkan. Ketiga, terkait perlindungan pemegang saham minoritas, menarik untuk meneliti secara empiris hambatan non-prosedural, seperti biaya litigasi, kurangnya literasi hukum, atau budaya konsensus yang menghambat pemegang saham minoritas untuk menggunakan hak gugatan derivatif atau upaya hukum penindasan di Indonesia. Studi ini dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang tidak hanya merevisi ambang batas, tetapi juga menciptakan ekosistem hukum yang lebih mendukung akses keadilan bagi investor kecil. Dengan demikian, penelitian masa depan dapat memberikan wawasan lebih lanjut untuk menyempurnakan tata kelola perusahaan di Indonesia agar lebih berdaya saing dan adil.
| File size | 449.37 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Dalam banyak kasus, hak anak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, dan perwalian sering kali diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapanDalam banyak kasus, hak anak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, dan perwalian sering kali diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Meanwhile, the judge who has to resolve the case has limited capacity, so the cases that come in cannot be resolved quickly. This happened at the ReligiousMeanwhile, the judge who has to resolve the case has limited capacity, so the cases that come in cannot be resolved quickly. This happened at the Religious
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (goodReformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Revisi hukum acara pidana sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif, yang menjamin keadilan substantif dan perlindungan terhadap saksiRevisi hukum acara pidana sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif, yang menjamin keadilan substantif dan perlindungan terhadap saksi
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Kbu secara yuridis telah menerapkan Pasal 310 ayat (1) KUHP secara tepat, dengan membuktikan bahwa unsur penghinaan lisan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.Kbu secara yuridis telah menerapkan Pasal 310 ayat (1) KUHP secara tepat, dengan membuktikan bahwa unsur penghinaan lisan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Upaya harmonisasi hukum, penguatan pengawasan, serta pelembagaan transparansi publik, menjadi keniscayaan untuk memastikan Danantara tidak tergelincirUpaya harmonisasi hukum, penguatan pengawasan, serta pelembagaan transparansi publik, menjadi keniscayaan untuk memastikan Danantara tidak tergelincir
UCYUCY Sus-Bpsk/2015 telah sesuai. Dampak pembatalan putusan BPSK sebagaimana pertimbangan hakim adalah tidak terciptanya kepastian hukum bagi PT. Toyota AstraSus-Bpsk/2015 telah sesuai. Dampak pembatalan putusan BPSK sebagaimana pertimbangan hakim adalah tidak terciptanya kepastian hukum bagi PT. Toyota Astra
UCYUCY Lex specialis derogat legi generali (aturan khusus mengesampingan aturan umum), maka digunakan asas lex spesialis systematis sebagai derivate atau turunanLex specialis derogat legi generali (aturan khusus mengesampingan aturan umum), maka digunakan asas lex spesialis systematis sebagai derivate atau turunan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Sebaliknya, Indonesia menerapkan pendekatan Rules-Based yang lebih fokus pada Inklusivitas, dengan memberikan batasan spesifik pada profil Penerbit (UMKMSebaliknya, Indonesia menerapkan pendekatan Rules-Based yang lebih fokus pada Inklusivitas, dengan memberikan batasan spesifik pada profil Penerbit (UMKM
DAARULHUDADAARULHUDA Indonesia belum mengadopsi mekanisme serupa; perlindungan minoritas masih didasarkan pada pendekatan normatif-prosedural dalam UU No. 40 Tahun 2007 yangIndonesia belum mengadopsi mekanisme serupa; perlindungan minoritas masih didasarkan pada pendekatan normatif-prosedural dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS pertama, menghadirkan model analitis interdisipliner yang menghubungkan hukum hak asasi manusia tradisional dengan tantangan perlindungan data digital.pertama, menghadirkan model analitis interdisipliner yang menghubungkan hukum hak asasi manusia tradisional dengan tantangan perlindungan data digital.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini meninjau apakah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam standar ILO, serta memberikanPenelitian ini meninjau apakah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam standar ILO, serta memberikan