DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini mengkomparasi hukum perseroan di Indonesia dan Singapura tentang Tanggung Jawab Fidusia Direksi dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (juridical-normative research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta perbandingan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan Singapura. Studi ini tidak mengulas aspek sosiologis maupun perilaku masyarakat, melainkan menitikberatkan pada analisis dogmatik hukum serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur fisik maupun digital melalui pangkalan data hukum seperti Westlaw, HeinOnline, dan direktori putusan Mahkamah Agung. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode silogisme deduktif—menarik kesimpulan khusus dari premis hukum umum—dan metode interpretasi komparatif untuk menyusun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan preskriptifHasil penelitian menunjukkan bahwa Studi komparatif ini mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia dan Singapura memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), pendekatan hukum keduanya sangat berbeda akibat akar tradisi hukum (legal origin).
Studi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Singapura bertujuan untuk tata kelola perusahaan yang baik, pendekatan hukum mereka berbeda karena asal-usul hukumnya.Sistem two-tier Indonesia sering terhambat asimetri informasi dan dominasi pemegang saham, sementara sistem one-tier Singapura lebih efisien dengan pertanggungjawaban direksi yang ketat dan standar objektif.Selain itu, Singapura lebih unggul dalam melindungi pemegang saham minoritas melalui akses gugatan derivatif yang lebih mudah dan upaya hukum penindasan yang fleksibel, berbeda dengan hambatan struktural di Indonesia.
Mengingat kompleksitas hukum korporasi, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang bisa digali. Pertama, bagaimana dampak praktis dari ancaman kriminalisasi keputusan bisnis terhadap direksi BUMN di Indonesia? Studi selanjutnya dapat menganalisis secara mendalam apakah ketakutan akan pidana korupsi membatasi inovasi dan pengambilan risiko strategis yang sehat, serta membandingkan performa bisnis dan tingkat keberanian direksi di BUMN dengan perusahaan swasta yang tidak menghadapi risiko serupa. Ini penting untuk memahami biaya tersembunyi dari pendekatan hukum yang terlalu agresif. Kedua, mengingat pembahasan tentang tanggung jawab ESG dan greenwashing, penelitian selanjutnya dapat menyelidiki kesiapan kerangka hukum dan lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menangani tuntutan hukum terkait greenwashing atau kegagalan direksi dalam mengelola risiko perubahan iklim. Kita perlu tahu apakah OJK dan pengadilan sudah memiliki kapasitas memadai untuk menegakkan duty of care direksi dalam konteks keberlanjutan, dan bagaimana pelajaran dari pengalaman Singapura bisa diterapkan. Ketiga, terkait perlindungan pemegang saham minoritas, menarik untuk meneliti secara empiris hambatan non-prosedural, seperti biaya litigasi, kurangnya literasi hukum, atau budaya konsensus yang menghambat pemegang saham minoritas untuk menggunakan hak gugatan derivatif atau upaya hukum penindasan di Indonesia. Studi ini dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang tidak hanya merevisi ambang batas, tetapi juga menciptakan ekosistem hukum yang lebih mendukung akses keadilan bagi investor kecil. Dengan demikian, penelitian masa depan dapat memberikan wawasan lebih lanjut untuk menyempurnakan tata kelola perusahaan di Indonesia agar lebih berdaya saing dan adil.
| File size | 449.37 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UIAUIA Oleh karena itu, penerapan ESG bukan hanya tuntutan etis, tetapi juga menjadi instrumen hukum preventif dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, danOleh karena itu, penerapan ESG bukan hanya tuntutan etis, tetapi juga menjadi instrumen hukum preventif dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan
IJBLEIJBLE Pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme inti demokrasi konstitusional, yang memerlukan tidak hanya legalitas prosedural tetapi juga perlindungan yudisialPemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme inti demokrasi konstitusional, yang memerlukan tidak hanya legalitas prosedural tetapi juga perlindungan yudisial
IAIN SUIAIN SU Di Indonesia, tenaga pendidik semakin sering dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan disiplin yang dilakukan dalam kewenangan pedagogis, terutamaDi Indonesia, tenaga pendidik semakin sering dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan disiplin yang dilakukan dalam kewenangan pedagogis, terutama
DINASTIREVDINASTIREV Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Pengosongan yang dibuat oleh Notaris di luar wilayah jabatannya mempunyai akibat hukum yang berbeda karena perbedaanAkta Pengikatan Jual Beli dan Akta Pengosongan yang dibuat oleh Notaris di luar wilayah jabatannya mempunyai akibat hukum yang berbeda karena perbedaan
MKRIMKRI Cara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan secaraCara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia.Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia.
MKRIMKRI Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina tersebut bukan ranah kewenangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebihNamun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina tersebut bukan ranah kewenangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih
MKRIMKRI Pembentukan Pengadilan Syariyah di Provinsi Aceh merupakan salah satu upaya untuk membuat kekhususan sebagaimana diatur dalam perjanjian Helsinki padaPembentukan Pengadilan Syariyah di Provinsi Aceh merupakan salah satu upaya untuk membuat kekhususan sebagaimana diatur dalam perjanjian Helsinki pada
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Evaluasi kritis diperlukan terhadap kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online, khususnya revenge porn dan cyberbullying.Evaluasi kritis diperlukan terhadap kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online, khususnya revenge porn dan cyberbullying.
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perdata perusahaan atas tindakan karyawan dalam transaksi jual beli emas non-prosedural dengan studi kasus PutusanPenelitian ini mengkaji tanggung jawab perdata perusahaan atas tindakan karyawan dalam transaksi jual beli emas non-prosedural dengan studi kasus Putusan
DAARULHUDADAARULHUDA Perbedaan ini menyebabkan perlindungan minoritas di Indonesia cenderung reaktif dan kurang fleksibel, sedangkan Singapura mampu menghadirkan mekanismePerbedaan ini menyebabkan perlindungan minoritas di Indonesia cenderung reaktif dan kurang fleksibel, sedangkan Singapura mampu menghadirkan mekanisme
IJBLEIJBLE Sampel terdiri dari 126 responden yang merupakan konsumen produk perawatan kulit Avoskin di Kota Ternate, dipilih dengan teknik purposive sampling. DataSampel terdiri dari 126 responden yang merupakan konsumen produk perawatan kulit Avoskin di Kota Ternate, dipilih dengan teknik purposive sampling. Data