UNIPASUNIPAS
Kertha WidyaKertha WidyaEfektivitas sistem e-court diharapkan dapat meminimalisasi praktik-praktik yang kerap terjadi di dunia peradilan, baik yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan maupun yang disebabkan oleh pelaku oknum-oknum tertentu. Penelitian ini meneliti efektivitas upaya hukum banding dalam perkara perdata dengan aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, dan kendala-kendala serta upaya-upaya dalam meningkatkan efektivitas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari lapangan dan kepustakaan, sehingga data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Upaya hukum banding dalam perkara perdata dengan aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, telah berjalan dengan efektif dalam pendaftaran perkara dan pembayaran biaya perkara. Namun, untuk e-litigasi, masih belum efektif. Kendala-kendala dan upaya-upaya yang ditemukan: adanya gangguan pada aplikasi e-court, diupayakan penyelesaian dengan memberdayakan Sub Bagian Perencaaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; pihak yang bersengketa yang tidak memiliki alamat e-mail pribadi, diupayakan dengan membolehkan memakai alamat e-mail milik orang lain, dan memberikan username dan password e-court sehingga bisa mengakses melalui handphone keluarga; pengguna yang belum memahami secara baik sistem e-court, diupayakan dengan melakukan sosialisasi melalui video tutorial penggunaan e-court pada youtube.
Upaya hukum banding dalam perkara perdata dengan aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah efektif dalam pendaftaran perkara dan pembayaran biaya perkara, meskipun e-litigasi belum sepenuhnya efektif.Kendala yang dihadapi meliputi gangguan aplikasi, keterbatasan akses email bagi pihak berperkara, dan kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem e-court.Upaya peningkatan efektivitas dilakukan melalui perbaikan aplikasi, pemberian akses email alternatif, dan sosialisasi sistem e-court melalui berbagai media.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat implementasi e-litigasi secara penuh di Pengadilan Negeri Singaraja, termasuk analisis terhadap infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan persepsi para pihak terhadap keamanan dan keandalan sistem. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada evaluasi dampak penerapan e-court terhadap biaya dan waktu penyelesaian perkara banding, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi sistem. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efisiensi yang dicapai. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas berbagai metode sosialisasi e-court yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi metode yang paling efektif untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi atau literasi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan terukur untuk meningkatkan pemanfaatan e-court dan mewujudkan peradilan yang lebih modern, cepat, dan mudah diakses oleh semua.
| File size | 341.94 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Wali harus mengelola harta tersebut dengan prinsip amanah dan keadilan. Harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan anak, seperti biaya pendidikan,Wali harus mengelola harta tersebut dengan prinsip amanah dan keadilan. Harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan anak, seperti biaya pendidikan,
DINASTIREVDINASTIREV Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,
DINASTIREVDINASTIREV Upaya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, dan optimalisasi teknologi digital menjadi strategi kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasUpaya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, dan optimalisasi teknologi digital menjadi strategi kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi perlindungan hukum konsumen memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegasan prosedur eksekusi, pengawasan terhadap praktik debtImplementasi perlindungan hukum konsumen memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegasan prosedur eksekusi, pengawasan terhadap praktik debt
DINASTIREVDINASTIREV Pelemahan instrumen preventif dan penyempitan ruang partisipasi publik berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekologis dan ketidakpastian hukum. Oleh karenaPelemahan instrumen preventif dan penyempitan ruang partisipasi publik berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekologis dan ketidakpastian hukum. Oleh karena
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan keabsahan PPJB yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya dan dalam memenuhi syarat sah perjanjianPenelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan keabsahan PPJB yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya dan dalam memenuhi syarat sah perjanjian
DINASTIREVDINASTIREV Dialog antara manajemen perusahaan dan pekerja lokal juga harus ditingkatkan untuk mengurangi potensi konflik dan menciptakan sinergi yang mendukung keberlangsunganDialog antara manajemen perusahaan dan pekerja lokal juga harus ditingkatkan untuk mengurangi potensi konflik dan menciptakan sinergi yang mendukung keberlangsungan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Perkara pidana anak yang dapat diselesaikan dengan cara diversi harus memenuhi syarat yaitu ancaraman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukanPerkara pidana anak yang dapat diselesaikan dengan cara diversi harus memenuhi syarat yaitu ancaraman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian menegaskan pentingnya analisis pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan dengan DID agar penegakan hukum dapat berjalan adil dan proporsional.Penelitian menegaskan pentingnya analisis pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan dengan DID agar penegakan hukum dapat berjalan adil dan proporsional.
DINASTIREVDINASTIREV Rekonseptualisasi merupakan langkah dalam menghindari itikad tidak baik dalam menyelesaikan sengketa. Serta memastikan di dalam perjanjiannya menyatakanRekonseptualisasi merupakan langkah dalam menghindari itikad tidak baik dalam menyelesaikan sengketa. Serta memastikan di dalam perjanjiannya menyatakan
DINASTIREVDINASTIREV Sng, dengan menitikberatkan pada penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960. Penelitian bertujuan untuk mengetahuiSng, dengan menitikberatkan pada penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960. Penelitian bertujuan untuk mengetahui
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang dikelola secara turun-temurun, yang keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Namun, pembangunan Ibu KotaMasyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang dikelola secara turun-temurun, yang keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Namun, pembangunan Ibu Kota