DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perdata perusahaan atas tindakan karyawan dalam transaksi jual beli emas non-prosedural dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022. Fokus penelitian terletak pada penerapan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata untuk menentukan batas tanggung jawab korporasi ketika karyawan melakukan perbuatan melawan hukum di dalam lingkup pekerjaannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan analisis pertimbangan hakim, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Agung menegaskan prinsip tanggung renteng antara PT AT Tbk. dan karyawannya atas kerugian yang timbul akibat transaksi emas yang tidak sesuai, sehingga perusahaan tetap bertanggung jawab sekalipun perbuatan tersebut dilakukan oleh karyawan secara operasional dalam ruang lingkup jabatan dan struktur kerja perusahaan. Putusan ini memperkuat konstruksi hukum mengenai vicarious liability dalam konteks korporasi modern dan memberikan preseden penting bagi perlindungan konsumen serta kepastian hukum dalam transaksi komersial bernilai besar.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 menegaskan tanggung jawab perdata perusahaan atas perbuatan melawan hukum karyawannya dalam lingkup pekerjaan, seperti pada kasus transaksi emas non-prosedural PT AT Tbk.Mahkamah Agung memutuskan prinsip tanggung renteng (joint and several liability) karena tindakan karyawan dianggap bagian dari tugas perusahaan, mengharuskan perusahaan mengganti kerugian konsumen.Putusan ini memperkuat prinsip vicarious liability di Indonesia, menekankan perlunya pengawasan internal perusahaan untuk mitigasi risiko hukum dan perlindungan konsumen.
Melihat pentingnya kasus ini dalam konteks tanggung jawab perusahaan dan perlindungan konsumen, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang menarik. Pertama, studi ke depan dapat menggali lebih dalam mengenai sejauh mana putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022, benar-benar memberikan efek jera atau perubahan perilaku signifikan pada perusahaan dan karyawannya di lapangan. Bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia menindaklanjuti dan menyesuaikan prosedur internal mereka setelah adanya preseden hukum ini? Penelitian semacam ini akan membutuhkan pendekatan sosio-legal untuk melihat dampak praktis dari penegakan hukum perdata. Kedua, penting untuk memperluas cakupan analisis ke sektor-sektor industri lain yang juga memiliki risiko tinggi terhadap transaksi non-prosedural oleh karyawan, seperti sektor keuangan atau teknologi. Apakah pola penerapan vicarious liability dan tanggung renteng akan memiliki karakteristik yang sama ataukah ada tantangan unik yang muncul di industri-industri tersebut? Perbandingan dengan kerangka hukum internasional atau negara-negara lain dengan sistem hukum perdata yang serupa juga akan memperkaya pemahaman kita. Terakhir, mengingat penekanan pada pengawasan internal, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model tata kelola perusahaan yang paling efektif dalam mencegah tindakan melawan hukum oleh karyawan, bukan hanya merespons setelah kejadian. Studi dapat menganalisis bagaimana inovasi dalam sistem audit internal, pelatihan etika, dan penggunaan teknologi dapat secara proaktif meminimalkan risiko hukum bagi perusahaan, sambil tetap menjaga kepastian hukum bagi konsumen.
| File size | 327.41 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUUMMU Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik dan perlindungan konsumen, sertaMetode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik dan perlindungan konsumen, serta
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta perlindungan konsumen harus ditegakkan dalam setiap transaksi online. PerlindunganPrinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta perlindungan konsumen harus ditegakkan dalam setiap transaksi online. Perlindungan
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Persaingan curang dapat mengakibatkan kenaikan harga, produk berkualitas rendah, kurangnya pilihan, informasi yang tidak jujur, pengabaian hak konsumen,Persaingan curang dapat mengakibatkan kenaikan harga, produk berkualitas rendah, kurangnya pilihan, informasi yang tidak jujur, pengabaian hak konsumen,
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Oleh karena itu, lembaga perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Organisasi ini bertanggungOleh karena itu, lembaga perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Organisasi ini bertanggung
JIMF BIJIMF BI Juga, Bank Sentral memberlakukan nilai pembagian risiko yang selalu berbeda dari nilai parameter pembagian risiko yang sebenarnya dihitung untuk bank-bankJuga, Bank Sentral memberlakukan nilai pembagian risiko yang selalu berbeda dari nilai parameter pembagian risiko yang sebenarnya dihitung untuk bank-bank
ECOJOINECOJOIN Populasi penelitian merupakan perusahaan makanan dan minuman yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2021. Sampel penelitian menggunakanPopulasi penelitian merupakan perusahaan makanan dan minuman yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2021. Sampel penelitian menggunakan
ECOJOINECOJOIN Jumlah sampel penelitian adalah 248 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwaJumlah sampel penelitian adalah 248 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ECOJOINECOJOIN Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan mekanisme kesadaran tata kelola perusahaan untuk mengurangi insentif financial shenanigans pada industriPenelitian ini menyoroti pentingnya penerapan mekanisme kesadaran tata kelola perusahaan untuk mengurangi insentif financial shenanigans pada industri
Useful /
UMMUUMMU Transformasi digital memberikan peluang untuk reorientasi birokrasi pro-rakyat, namun juga menimbulkan tantangan seperti eksklusi digital dan opasitasTransformasi digital memberikan peluang untuk reorientasi birokrasi pro-rakyat, namun juga menimbulkan tantangan seperti eksklusi digital dan opasitas
UMMUUMMU Pengaturan perbuatan tercela dalam Perkap 10/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum dan memerlukan perbaikan. Perbaikan tersebut harus mencakup definisiPengaturan perbuatan tercela dalam Perkap 10/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum dan memerlukan perbaikan. Perbaikan tersebut harus mencakup definisi
UMMUUMMU Birokrasi daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada kepentinganBirokrasi daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan
BERPUSIBERPUSI Data dikumpulkan menggunakan Panduan Wawancara. Peneliti menyimpulkan bahwa para peserta penelitian memandang pelaksanaan program Catch‑Up Friday sebagaiData dikumpulkan menggunakan Panduan Wawancara. Peneliti menyimpulkan bahwa para peserta penelitian memandang pelaksanaan program Catch‑Up Friday sebagai