DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perdata perusahaan atas tindakan karyawan dalam transaksi jual beli emas non-prosedural dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022. Fokus penelitian terletak pada penerapan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata untuk menentukan batas tanggung jawab korporasi ketika karyawan melakukan perbuatan melawan hukum di dalam lingkup pekerjaannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan analisis pertimbangan hakim, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Agung menegaskan prinsip tanggung renteng antara PT AT Tbk. dan karyawannya atas kerugian yang timbul akibat transaksi emas yang tidak sesuai, sehingga perusahaan tetap bertanggung jawab sekalipun perbuatan tersebut dilakukan oleh karyawan secara operasional dalam ruang lingkup jabatan dan struktur kerja perusahaan. Putusan ini memperkuat konstruksi hukum mengenai vicarious liability dalam konteks korporasi modern dan memberikan preseden penting bagi perlindungan konsumen serta kepastian hukum dalam transaksi komersial bernilai besar.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 menegaskan tanggung jawab perdata perusahaan atas perbuatan melawan hukum karyawannya dalam lingkup pekerjaan, seperti pada kasus transaksi emas non-prosedural PT AT Tbk.Mahkamah Agung memutuskan prinsip tanggung renteng (joint and several liability) karena tindakan karyawan dianggap bagian dari tugas perusahaan, mengharuskan perusahaan mengganti kerugian konsumen.Putusan ini memperkuat prinsip vicarious liability di Indonesia, menekankan perlunya pengawasan internal perusahaan untuk mitigasi risiko hukum dan perlindungan konsumen.
Melihat pentingnya kasus ini dalam konteks tanggung jawab perusahaan dan perlindungan konsumen, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang menarik. Pertama, studi ke depan dapat menggali lebih dalam mengenai sejauh mana putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022, benar-benar memberikan efek jera atau perubahan perilaku signifikan pada perusahaan dan karyawannya di lapangan. Bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia menindaklanjuti dan menyesuaikan prosedur internal mereka setelah adanya preseden hukum ini? Penelitian semacam ini akan membutuhkan pendekatan sosio-legal untuk melihat dampak praktis dari penegakan hukum perdata. Kedua, penting untuk memperluas cakupan analisis ke sektor-sektor industri lain yang juga memiliki risiko tinggi terhadap transaksi non-prosedural oleh karyawan, seperti sektor keuangan atau teknologi. Apakah pola penerapan vicarious liability dan tanggung renteng akan memiliki karakteristik yang sama ataukah ada tantangan unik yang muncul di industri-industri tersebut? Perbandingan dengan kerangka hukum internasional atau negara-negara lain dengan sistem hukum perdata yang serupa juga akan memperkaya pemahaman kita. Terakhir, mengingat penekanan pada pengawasan internal, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model tata kelola perusahaan yang paling efektif dalam mencegah tindakan melawan hukum oleh karyawan, bukan hanya merespons setelah kejadian. Studi dapat menganalisis bagaimana inovasi dalam sistem audit internal, pelatihan etika, dan penggunaan teknologi dapat secara proaktif meminimalkan risiko hukum bagi perusahaan, sambil tetap menjaga kepastian hukum bagi konsumen.
| File size | 327.41 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UIDUID Hasil dari penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, perluasan kewenangan peradilan, dan perumusan instrumen hukum yang lebih jelas dalamHasil dari penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, perluasan kewenangan peradilan, dan perumusan instrumen hukum yang lebih jelas dalam
UNYUNY Desain insentif yang terlalu berkonsentrasi pada kegiatan edukasi (pengajaran dan pengawasan mahasiswa) telah mengakibatkan pengabaian terhadap pilar penelitianDesain insentif yang terlalu berkonsentrasi pada kegiatan edukasi (pengajaran dan pengawasan mahasiswa) telah mengakibatkan pengabaian terhadap pilar penelitian
UNESUNES Namun implementasi penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk fenomena esprit de corps dan koordinasi antar unit. Faktor-faktor yangNamun implementasi penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk fenomena esprit de corps dan koordinasi antar unit. Faktor-faktor yang
UNISTIUNISTI Dalam pelaporan penggajian, Balai KSDA Sumatera Selatan melakukan proses pencatatan manual terlebih dahulu, kemudian diinput ke dalam aplikasi agar tercatatDalam pelaporan penggajian, Balai KSDA Sumatera Selatan melakukan proses pencatatan manual terlebih dahulu, kemudian diinput ke dalam aplikasi agar tercatat
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep profetik diharapkan dapat menjadi ideal sosial masa depan serta pedoman bagi setiap ASN dalam menjalankan tugasHasil penelitian menunjukkan bahwa konsep profetik diharapkan dapat menjadi ideal sosial masa depan serta pedoman bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas
ECOJOINECOJOIN Pengendalian intern lebih dominan daripada tindak lanjut temuan audit dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pengaruh kualitas laporan keuanganPengendalian intern lebih dominan daripada tindak lanjut temuan audit dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pengaruh kualitas laporan keuangan
KOMPETIFKOMPETIF Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 61 orang yang sedang mengurus KTP di KantorAnalisis data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 61 orang yang sedang mengurus KTP di Kantor
KOMPETIFKOMPETIF Hal ini menunjukkan bahwa KUD belum menjadi KUD yang sejati, di mana pengurus KUD yang baik seharusnya mampu memintarkan dan memakmurkan anggota, bukanHal ini menunjukkan bahwa KUD belum menjadi KUD yang sejati, di mana pengurus KUD yang baik seharusnya mampu memintarkan dan memakmurkan anggota, bukan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Artikel ini menganalisis hubungan antara wanprestasi dan penerapan klausul non-competition dalam perjanjian kerja dengan merujuk pada Putusan MahkamahArtikel ini menganalisis hubungan antara wanprestasi dan penerapan klausul non-competition dalam perjanjian kerja dengan merujuk pada Putusan Mahkamah
DAARULHUDADAARULHUDA Di satu sisi, kepatuhan terhadap putusan DSB memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai negara anggota yang taat hukum dan berkomitmen pada prinsip perdaganganDi satu sisi, kepatuhan terhadap putusan DSB memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai negara anggota yang taat hukum dan berkomitmen pada prinsip perdagangan
KKPKKP Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ikan transgenik memiliki kemampuan menghindari predator yang lebih buruk dan tingkat kanibalisasi yang lebih rendahHasil penelitian ini menunjukkan bahwa ikan transgenik memiliki kemampuan menghindari predator yang lebih buruk dan tingkat kanibalisasi yang lebih rendah
KKPKKP Semua ikan ditekan dengan cara menginjeksi intramuskular 0,1 mL virus KHV konsentrasi 10⁴,⁵⁸ TCID50/mL setelah 21 hari post vaksinasi. Hasil menunjukkanSemua ikan ditekan dengan cara menginjeksi intramuskular 0,1 mL virus KHV konsentrasi 10⁴,⁵⁸ TCID50/mL setelah 21 hari post vaksinasi. Hasil menunjukkan