UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut di Tiongkok, dengan fokus pada aspek-aspek yang belum berlandaskan keadilan sosial. Penelitian ini juga merumuskan dan membentuk model perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut berdasarkan keadilan sosial di Indonesia dan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut belum berlandaskan keadilan sosial, yaitu: faktor substansi hukum, yaitu norma hukum yang mengatur hak upah pekerja dan hak-hak lainnya; ketika perusahaan bangkrut, terdapat ketidakseragaman dalam hierarki prioritas kreditur di Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan; faktor hukum dan struktural hanya melibatkan trustee dan hakim pengawas dalam penyelesaian aset yang bangkrut; serta faktor budaya hukum, di mana partisipasi dalam pembayaran aset yang bangkrut sangat minim dan sistem ekonomi saat ini cenderung kapitalis. Indonesia harus mengambil contoh pemerintah Tiongkok yang memberikan perhatian besar pada modifikasi standar ketenagakerjaan untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja dalam segala keadaan serta mendorong pembangunan ekonomi dan sosial.
Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut belum berlandaskan keadilan sosial.Faktor substantif norma hukum mengenai hak tenaga kerja belum seragam dalam hierarki prioritas pembayaran, terutama antara Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.Faktor hukum dan struktural hanya melibatkan trustee dan hakim pengawas sehingga mengabaikan perlindungan hak pekerja.Terakhir, budaya hukum yang lemah dalam menjaga hak upah seimbang memberikan implikasi pada pelanggaran hak asasi manusia dan tidak menjamin keberlanjutan kehidupan keluarga mereka.
Pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi hukum yang menjamin perlindungan hak upah pekerja saat perusahaan mengalami kebangkrutan, dengan menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama. Penelitian lanjutan juga bisa mengeksplorasi efektivitas model perlindungan berbasis keadilan sosial yang diadaptasi dari sistem hukum Tiongkok, untuk melihat apakah bisa diterapkan di konteks Indonesia. Selain itu, penting dilakukan studi komparatif mengenai mekanisme penegakan hukum antara negara dengan sistem kepailitan yang berbeda, guna memahami praktik terbaik dalam melindungi hak pekerja. Hal ini penting karena saat ini banyak perusahaan yang menunda atau tidak membayar upah pekerja saat bangkrut, sementara hukum tidak memberikan sanksi yang berarti. Penelitian selanjutnya juga bisa mengkaji peran serikat pekerja dalam memperjuangkan hak upah saat proses kepailitan berlangsung, agar lebih terjamin. Di sisi lain, pemerintah daerah yang kini tidak lagi memiliki kewenangan inspeksi ketenagakerjaan juga perlu diteliti bagaimana perannya dalam mendukung perlindungan hak pekerja di daerahnya. Terakhir, penelitian tentang dampak psikologis dan ekonomi terhadap pekerja akibat tidak dibayarnya upah saat perusahaan bangkrut menjadi penting untuk memahami kerugian nyata yang dialami.
| File size | 399.79 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUGHAUNUGHA Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi ekonomi sirkular menggunakan model Diagram Lingkaran Kausal (Causal Loop Diagram). Metode penelitianTujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi ekonomi sirkular menggunakan model Diagram Lingkaran Kausal (Causal Loop Diagram). Metode penelitian
TYARLYTATYARLYTA Pengembangan kapasitas lahan parkir kendaraan pada terminal speed boat Sofifi diperlukan, dengan luas untuk kendaraan roda dua sebesar 1438,131 m2 danPengembangan kapasitas lahan parkir kendaraan pada terminal speed boat Sofifi diperlukan, dengan luas untuk kendaraan roda dua sebesar 1438,131 m2 dan
STAIDHTULUNGAGUNGSTAIDHTULUNGAGUNG Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah, meskipun potensi pertumbuhan industri keuanganPenelitian ini menyimpulkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah, meskipun potensi pertumbuhan industri keuangan
IAISYAICHONAIAISYAICHONA Remitansi dan kontribusi sosial perantau menjadi wujud nyata implementasi nilai syariah dalam konteks lokal Minangkabau. Dengan demikian, tradisi merantauRemitansi dan kontribusi sosial perantau menjadi wujud nyata implementasi nilai syariah dalam konteks lokal Minangkabau. Dengan demikian, tradisi merantau
UINUIN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang ekonomi Islam Indonesia. Penelitian ini bersumberPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang ekonomi Islam Indonesia. Penelitian ini bersumber
STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Jual beli langsung contohnya jual beli di pasar dan minimarket yang secara langsung bertemu untuk memilih barang yang akan dibeli. Praktik jual beli denganJual beli langsung contohnya jual beli di pasar dan minimarket yang secara langsung bertemu untuk memilih barang yang akan dibeli. Praktik jual beli dengan
AKRABJUARAAKRABJUARA Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara Menurut Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia adalah padaImplementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara Menurut Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia adalah pada
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Kepatuhan syariah ini bersifat dinamis baik dari sisi substansi, struktur maupun kultur. Transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah, sebagaimanaKepatuhan syariah ini bersifat dinamis baik dari sisi substansi, struktur maupun kultur. Transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah, sebagaimana
Useful /
IAISYAICHONAIAISYAICHONA Model implementasi CSR yang diterapkan oleh LAZ di Pamekasan mengacu pada pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat dengan prinsip pemberdayaan. Program-programModel implementasi CSR yang diterapkan oleh LAZ di Pamekasan mengacu pada pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat dengan prinsip pemberdayaan. Program-program
STKIP MELAWISTKIP MELAWI Kepraktisan soal tes dari penilaian angket respon siswa memperoleh presentase rata-rata 81,2% dengan kategori “sangat praktis. Soal tes berkonteks budayaKepraktisan soal tes dari penilaian angket respon siswa memperoleh presentase rata-rata 81,2% dengan kategori “sangat praktis. Soal tes berkonteks budaya
UGMUGM Konsumen suku Bugis dan generasi Y lebih aktif mengadu dibanding kelompok lain. Perbedaan signifikan ditemukan antara suku Jawa, Sunda, Batak, dan Malay.Konsumen suku Bugis dan generasi Y lebih aktif mengadu dibanding kelompok lain. Perbedaan signifikan ditemukan antara suku Jawa, Sunda, Batak, dan Malay.
UMMUMM Hal ini diperburuk oleh pembagian tugas penanganan sampah kepada beberapa lembaga, yang dalam praktiknya menciptakan kebingungan bagi masyarakat. OlehHal ini diperburuk oleh pembagian tugas penanganan sampah kepada beberapa lembaga, yang dalam praktiknya menciptakan kebingungan bagi masyarakat. Oleh