UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut di Tiongkok, dengan fokus pada aspek-aspek yang belum berlandaskan keadilan sosial. Penelitian ini juga merumuskan dan membentuk model perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut berdasarkan keadilan sosial di Indonesia dan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut belum berlandaskan keadilan sosial, yaitu: faktor substansi hukum, yaitu norma hukum yang mengatur hak upah pekerja dan hak-hak lainnya; ketika perusahaan bangkrut, terdapat ketidakseragaman dalam hierarki prioritas kreditur di Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan; faktor hukum dan struktural hanya melibatkan trustee dan hakim pengawas dalam penyelesaian aset yang bangkrut; serta faktor budaya hukum, di mana partisipasi dalam pembayaran aset yang bangkrut sangat minim dan sistem ekonomi saat ini cenderung kapitalis. Indonesia harus mengambil contoh pemerintah Tiongkok yang memberikan perhatian besar pada modifikasi standar ketenagakerjaan untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja dalam segala keadaan serta mendorong pembangunan ekonomi dan sosial.
Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut belum berlandaskan keadilan sosial.Faktor substantif norma hukum mengenai hak tenaga kerja belum seragam dalam hierarki prioritas pembayaran, terutama antara Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.Faktor hukum dan struktural hanya melibatkan trustee dan hakim pengawas sehingga mengabaikan perlindungan hak pekerja.Terakhir, budaya hukum yang lemah dalam menjaga hak upah seimbang memberikan implikasi pada pelanggaran hak asasi manusia dan tidak menjamin keberlanjutan kehidupan keluarga mereka.
Pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi hukum yang menjamin perlindungan hak upah pekerja saat perusahaan mengalami kebangkrutan, dengan menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama. Penelitian lanjutan juga bisa mengeksplorasi efektivitas model perlindungan berbasis keadilan sosial yang diadaptasi dari sistem hukum Tiongkok, untuk melihat apakah bisa diterapkan di konteks Indonesia. Selain itu, penting dilakukan studi komparatif mengenai mekanisme penegakan hukum antara negara dengan sistem kepailitan yang berbeda, guna memahami praktik terbaik dalam melindungi hak pekerja. Hal ini penting karena saat ini banyak perusahaan yang menunda atau tidak membayar upah pekerja saat bangkrut, sementara hukum tidak memberikan sanksi yang berarti. Penelitian selanjutnya juga bisa mengkaji peran serikat pekerja dalam memperjuangkan hak upah saat proses kepailitan berlangsung, agar lebih terjamin. Di sisi lain, pemerintah daerah yang kini tidak lagi memiliki kewenangan inspeksi ketenagakerjaan juga perlu diteliti bagaimana perannya dalam mendukung perlindungan hak pekerja di daerahnya. Terakhir, penelitian tentang dampak psikologis dan ekonomi terhadap pekerja akibat tidak dibayarnya upah saat perusahaan bangkrut menjadi penting untuk memahami kerugian nyata yang dialami.
| File size | 399.79 KB |
| Pages | 22 |
| Short Link | https://juris.id/p-eg |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hukum preskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undanganPenelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hukum preskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan
UMMUMM Penelitian ini memprovokasi gagasan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bekerja lebih seperti alat kontrol daripada instrumen pemberdayaan. DenganPenelitian ini memprovokasi gagasan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia bekerja lebih seperti alat kontrol daripada instrumen pemberdayaan. Dengan
UNYUNY Sampel terdiri dari 61 siswa SMA di Kabupaten Buleleng, Bali, yang dipilih secara acak dan dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kontrol. Data dikumpulkanSampel terdiri dari 61 siswa SMA di Kabupaten Buleleng, Bali, yang dipilih secara acak dan dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kontrol. Data dikumpulkan
UNHASUNHAS Negara demokrasi dapat ditandai dengan adanya lembaga konstitusi yang memiliki kompetensi untuk menegakkan konstitusionalisme dan membela konstitusi. SebagaiNegara demokrasi dapat ditandai dengan adanya lembaga konstitusi yang memiliki kompetensi untuk menegakkan konstitusionalisme dan membela konstitusi. Sebagai
UMMUMM Penelitian ini menunjukkan kebijakan transformasi digital perlu dipercepat untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan, meski tantangan infrastrukturPenelitian ini menunjukkan kebijakan transformasi digital perlu dipercepat untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan, meski tantangan infrastruktur
UNHASUNHAS Semangat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus mengandung prinsip pengaturan federal sebagai solusi yang tepat dalam sistem pemerintahan Indonesia.Semangat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus mengandung prinsip pengaturan federal sebagai solusi yang tepat dalam sistem pemerintahan Indonesia.
UIDUID Perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur (atau bisa disebut perkawinan dini) yang dipaksakan oleh orang tua kepada anaknya mengalami kenaikanPerkawinan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur (atau bisa disebut perkawinan dini) yang dipaksakan oleh orang tua kepada anaknya mengalami kenaikan
UINUIN Di sisi lain, sharia yang secara substansial mencerminkan kesetaraan dan keadilan dapat diklaim sebagai hukum modern. Kajian ini menganalisis bagaimanaDi sisi lain, sharia yang secara substansial mencerminkan kesetaraan dan keadilan dapat diklaim sebagai hukum modern. Kajian ini menganalisis bagaimana
Useful /
POLIMEDIAPOLIMEDIA Kegiatan ini merupakan implementasi hasil inovasi dosen berupa aplikasi game digital teka-teki silang (crosswords) untuk mendukung program pemerintah berupaKegiatan ini merupakan implementasi hasil inovasi dosen berupa aplikasi game digital teka-teki silang (crosswords) untuk mendukung program pemerintah berupa
UNYUNY Ethiopia menghadapi peluang yang sangat besar serta tantangan signifikan dalam membentuk sistem pendidikan nasionalnya. Untuk memahami secara menyeluruhEthiopia menghadapi peluang yang sangat besar serta tantangan signifikan dalam membentuk sistem pendidikan nasionalnya. Untuk memahami secara menyeluruh
POLIMEDIAPOLIMEDIA Bappeda Depok dengan salah satu misi‑nya yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing. Menjadikannya Badan Perencanaan PembangunanBappeda Depok dengan salah satu misi‑nya yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing. Menjadikannya Badan Perencanaan Pembangunan
POLIMEDIAPOLIMEDIA Pelatihan workshop selama 16 jam ini diikuti 20-30 peserta dari berbagai bidang studi, dengan hasil respon positif terhadap peningkatan keterampilan teknologiPelatihan workshop selama 16 jam ini diikuti 20-30 peserta dari berbagai bidang studi, dengan hasil respon positif terhadap peningkatan keterampilan teknologi