UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut di Tiongkok, dengan fokus pada aspek-aspek yang belum berlandaskan keadilan sosial. Penelitian ini juga merumuskan dan membentuk model perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut berdasarkan keadilan sosial di Indonesia dan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut belum berlandaskan keadilan sosial, yaitu: faktor substansi hukum, yaitu norma hukum yang mengatur hak upah pekerja dan hak-hak lainnya; ketika perusahaan bangkrut, terdapat ketidakseragaman dalam hierarki prioritas kreditur di Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan; faktor hukum dan struktural hanya melibatkan trustee dan hakim pengawas dalam penyelesaian aset yang bangkrut; serta faktor budaya hukum, di mana partisipasi dalam pembayaran aset yang bangkrut sangat minim dan sistem ekonomi saat ini cenderung kapitalis. Indonesia harus mengambil contoh pemerintah Tiongkok yang memberikan perhatian besar pada modifikasi standar ketenagakerjaan untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja dalam segala keadaan serta mendorong pembangunan ekonomi dan sosial.
Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut belum berlandaskan keadilan sosial.Faktor substantif norma hukum mengenai hak tenaga kerja belum seragam dalam hierarki prioritas pembayaran, terutama antara Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.Faktor hukum dan struktural hanya melibatkan trustee dan hakim pengawas sehingga mengabaikan perlindungan hak pekerja.Terakhir, budaya hukum yang lemah dalam menjaga hak upah seimbang memberikan implikasi pada pelanggaran hak asasi manusia dan tidak menjamin keberlanjutan kehidupan keluarga mereka.
Pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi hukum yang menjamin perlindungan hak upah pekerja saat perusahaan mengalami kebangkrutan, dengan menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama. Penelitian lanjutan juga bisa mengeksplorasi efektivitas model perlindungan berbasis keadilan sosial yang diadaptasi dari sistem hukum Tiongkok, untuk melihat apakah bisa diterapkan di konteks Indonesia. Selain itu, penting dilakukan studi komparatif mengenai mekanisme penegakan hukum antara negara dengan sistem kepailitan yang berbeda, guna memahami praktik terbaik dalam melindungi hak pekerja. Hal ini penting karena saat ini banyak perusahaan yang menunda atau tidak membayar upah pekerja saat bangkrut, sementara hukum tidak memberikan sanksi yang berarti. Penelitian selanjutnya juga bisa mengkaji peran serikat pekerja dalam memperjuangkan hak upah saat proses kepailitan berlangsung, agar lebih terjamin. Di sisi lain, pemerintah daerah yang kini tidak lagi memiliki kewenangan inspeksi ketenagakerjaan juga perlu diteliti bagaimana perannya dalam mendukung perlindungan hak pekerja di daerahnya. Terakhir, penelitian tentang dampak psikologis dan ekonomi terhadap pekerja akibat tidak dibayarnya upah saat perusahaan bangkrut menjadi penting untuk memahami kerugian nyata yang dialami.
| File size | 399.79 KB |
| Pages | 22 |
| Short Link | https://juris.id/p-eg |
| DMCA | Report |
Related /
CAHAYA ICCAHAYA IC Filosofi ini membentuk peserta didik secara holistik dengan mengintegrasikan iman, pengetahuan, dan karakter moral. Implementasinya cocok untuk mengatasiFilosofi ini membentuk peserta didik secara holistik dengan mengintegrasikan iman, pengetahuan, dan karakter moral. Implementasinya cocok untuk mengatasi
UMMUMM Temuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemen yang tidak efektif: (1) kerangka hukum yang tidak memadai yang kurang referensiTemuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemen yang tidak efektif: (1) kerangka hukum yang tidak memadai yang kurang referensi
UMMUMM Hasil menunjukkan bahwa masyarakat adat telah memodifikasi praktik tradisional selama empat dekade terakhir untuk menangani sengketa tanah, konflik keluarga,Hasil menunjukkan bahwa masyarakat adat telah memodifikasi praktik tradisional selama empat dekade terakhir untuk menangani sengketa tanah, konflik keluarga,
UMMUMM Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis secara kritis Pasal 16 CEDAW serta sejauh mana Undang-Undang Status Pribadi Oman (PersonalOleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis secara kritis Pasal 16 CEDAW serta sejauh mana Undang-Undang Status Pribadi Oman (Personal
UMMUMM Model ini terutama berfokus pada penyediaan ruang normatif untuk integrasi kepatuhan syariah sekaligus memastikan tujuan perlindungan IPR terpenuhi. AnalisisModel ini terutama berfokus pada penyediaan ruang normatif untuk integrasi kepatuhan syariah sekaligus memastikan tujuan perlindungan IPR terpenuhi. Analisis
UMMUMM Tuntutan globalisasi mendorong pemerintah untuk mengeksploitasi dan mengindustrialisasi wilayah indigenous secara berlebihan, yang mengakibatkan marginalisasiTuntutan globalisasi mendorong pemerintah untuk mengeksploitasi dan mengindustrialisasi wilayah indigenous secara berlebihan, yang mengakibatkan marginalisasi
UMMUMM Selain itu, delegasi urusan pemerintahan terkait pengelolaan sampah kepada dua institusi yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta KementerianSelain itu, delegasi urusan pemerintahan terkait pengelolaan sampah kepada dua institusi yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian
UIDUID Rumusan masalah yang dibahas yaitu terkait akibat hukum terhadap perkawinan dibawah usia minimal yang dilandasi unsur paksaan oleh orangtua. Tujuan penelitianRumusan masalah yang dibahas yaitu terkait akibat hukum terhadap perkawinan dibawah usia minimal yang dilandasi unsur paksaan oleh orangtua. Tujuan penelitian
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Setelah Mei 1998, Indonesia memulai transisi dari sentralisasi ke era otonomi. Selama 32 tahun, rezim Orde Baru Soeharto (1966-1998) menunjukkan rezimSetelah Mei 1998, Indonesia memulai transisi dari sentralisasi ke era otonomi. Selama 32 tahun, rezim Orde Baru Soeharto (1966-1998) menunjukkan rezim
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Positifnya, Politeknik Kota Bharu harus memperkenalkan kursus formal Project-Based Learning ke dalam sistem politeknik di Malaysia. Beberapa kesimpulanPositifnya, Politeknik Kota Bharu harus memperkenalkan kursus formal Project-Based Learning ke dalam sistem politeknik di Malaysia. Beberapa kesimpulan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Terdapat elemen penting dalam perubahan ini yaitu tekanan kurikulum dari pemerintah yang berasal dari sekolah biasa yang dijalankan oleh yayasan dayah,Terdapat elemen penting dalam perubahan ini yaitu tekanan kurikulum dari pemerintah yang berasal dari sekolah biasa yang dijalankan oleh yayasan dayah,
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Hasil analisis data diinterpretasikan menggunakan teori Pretty dan Ward yang digunakan untuk menganalisis potensi pesantren. Melalui penelitian ini ditentukanHasil analisis data diinterpretasikan menggunakan teori Pretty dan Ward yang digunakan untuk menganalisis potensi pesantren. Melalui penelitian ini ditentukan