DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana dapat menjadi jalan keluar terhadap kesenjangan keadilan terhadap korban dan pelaku. Mediasi pidana merupakan bagian dari konsep keadilan restoratif, diharapkan dapat memberikan keseimbangan keadilan bagi para pihak serta masyarakat sehingga dapat mewujudkan tujuan dari pemidanaan secara menyeluruh yakni perlindungan dan kesejahteraan masyarakat (sosial defence and social welfare) sebagai bagian dari pendekatan humanis. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mediasi penal dalam hukum positif Indonesia sebagai prinsip pemulihan korban, prinsip efektivitas, stabilisasi sosial dan prinsip perlindungan dan keadilan sosial. Mediasi penal berdasarkan konsep restorative justice saat ini merupakan sebuah terobosan penyelesaian perkara hukum pidana yang sebelumnya mengedepankan cara penyelesaian represif melalui konsep retributive justice. Mediasi penal memerlukan instrumen hukum yang jelas dan kuat dalam penerapannya terutama dalam kaitannya dengan restorative justice.
Restorative Justice menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan.Tujuan penyelesaian dengan mediasi bagi korban adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.Mediasi penal dalam hukum positif Indonesia sebagai prinsip pemulihan korban, prinsip efektivitas, stabilisasi sosial dan prinsip perlindungan dan keadilan ideal.Mediasi penal berdasarkan konsep restorative justice saat ini merupakan terobosan penyelesaian perkara hukum pidana yang sebelumnya mengedepankan cara penyelesaian represif melalui konsep retributive justice.Mediasi penal memerlukan instrumen hukum yang jelas dan kuat dalam penerapannya terutama dalam kaitannya dengan restorative justice.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak jangka panjang mediasi penal terhadap pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku di berbagai jenis tindak pidana, seperti kekerasan rumah tangga atau pencurian. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif antara implementasi restorative justice di Indonesia dengan negara lain untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadopsi. Penelitian juga bisa mengeksplorasi peran teknologi digital dalam memfasilitasi proses mediasi, misalnya melalui platform virtual yang memungkinkan partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat secara inklusif. Ketiga saran ini bertujuan untuk memperkaya wawasan akademis tentang efektivitas restorative justice dan membuka ruang inovasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
| File size | 337.56 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Pada bidang pemerintahan, GWPP melaksanakan tugas administratif seperti pemberian rekomendasi dan pelantikan kepala daerah. Bidang hukum, keuangan, danPada bidang pemerintahan, GWPP melaksanakan tugas administratif seperti pemberian rekomendasi dan pelantikan kepala daerah. Bidang hukum, keuangan, dan
STAIN TDMSTAIN TDM Rekonstruksi konseptual yang ditawarkan menempatkan keadilan substantif sebagai prinsip operasional yang aktif membentuk setiap keputusan pembelaan advokat.Rekonstruksi konseptual yang ditawarkan menempatkan keadilan substantif sebagai prinsip operasional yang aktif membentuk setiap keputusan pembelaan advokat.
DINASTIREVDINASTIREV Infrastruktur pembangunan yang membaik membawa banyak pengaruh dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini. Ini menunjukkan komitmen pemerintahInfrastruktur pembangunan yang membaik membawa banyak pengaruh dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini. Ini menunjukkan komitmen pemerintah
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian ini yaitu Yuridis sosiologis. Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan NegeriMetode penelitian ini yaitu Yuridis sosiologis. Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri
DINASTIREVDINASTIREV Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam kebebasan berpendapat saat memberikan ulasan yang jujur terhadap layanan di mediaHasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam kebebasan berpendapat saat memberikan ulasan yang jujur terhadap layanan di media
DINASTIREVDINASTIREV Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan legitimasi hukum Omnibus Law melalui perspektif filsafat hukum, khususnya menggunakan Teori LegitimasiJurnal ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan legitimasi hukum Omnibus Law melalui perspektif filsafat hukum, khususnya menggunakan Teori Legitimasi
DINASTIREVDINASTIREV 1) Perpindahan hak atas tanah tanpa kehadiran pemilik sertifikat dapat dilakukan melalui proses hukum seperti gugatan ke pengadilan. 2) Putusan pengadilan1) Perpindahan hak atas tanah tanpa kehadiran pemilik sertifikat dapat dilakukan melalui proses hukum seperti gugatan ke pengadilan. 2) Putusan pengadilan
UNJAUNJA Putusan tersebut membawa implikasi penting terhadap struktur kewenangan lembaga ini, yaitu. (1) memperjelas dan menegaskan posisi MK sebagai lembaga yudikatifPutusan tersebut membawa implikasi penting terhadap struktur kewenangan lembaga ini, yaitu. (1) memperjelas dan menegaskan posisi MK sebagai lembaga yudikatif
Useful /
UNJAUNJA Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. HasilMetode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Hasil
UNJAUNJA Keadaan ini berimbas pada lemahnya perlindungan lingkungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi UU Minerba menunjukkanKeadaan ini berimbas pada lemahnya perlindungan lingkungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi UU Minerba menunjukkan
DINASTIREVDINASTIREV Akibatnya, transaksi E-Commerce menghasilkan peningkatan jasa pengiriman akan tetapi pelaksanaan dalam pengiriman barang menimbulkan banyak risiko danAkibatnya, transaksi E-Commerce menghasilkan peningkatan jasa pengiriman akan tetapi pelaksanaan dalam pengiriman barang menimbulkan banyak risiko dan
DINASTIREVDINASTIREV Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang bersifat edukatif, bukan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan.Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang bersifat edukatif, bukan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan.