DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis masalah terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, serta menemukan solusi agar tugas dan wewenang yang diberikan kepada Gubernur Riau dapat dilaksanakan secara optimal. Teori George C. Edward III digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang, yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan faktor birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Riau terbagi menjadi lima bidang, yaitu pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan. Dalam setiap bidang, terdapat berbagai masalah dan kendala yang dihadapi. Kendala dominan yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang terdapat pada faktor sumber daya, seperti keterbatasan anggaran dan kapabilitas aktor pelaksana, disposisi terkait lemahnya komitmen pemerintah, dan masalah alur birokrasi. Sementara itu, faktor komunikasi telah terlaksana dengan baik tanpa kendala signifikan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terbagi menjadi lima bidang, yaitu pemerintahan, hukum, keuangan, perencanaan, dan pengawasan.Pada bidang pemerintahan, GWPP melaksanakan tugas administratif seperti pemberian rekomendasi dan pelantikan kepala daerah.Bidang hukum, keuangan, dan perencanaan melakukan fasilitasi kepada daerah.Bidang hukum memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah, bidang keuangan memfasilitasi penyusunan APBD, dan bidang perencanaan memfasilitasi penyusunan RKPD, RPJMD, dan RPJPD.GWPP bidang pengawasan mengawasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).Kendala pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP meliputi sumber daya (dana dekonsentrasi tidak memadai dan keterbatasan sumber daya manusia), komunikasi (tidak ada kendala signifikan), disposisi (komitmen pemerintah pusat belum maksimal), dan birokrasi (alur birokrasi fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dan pengawasan pencapaian SPM).

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, diperlukan peningkatan anggaran dekonsentrasi GWPP. Selain itu, perlu ada aturan teknis yang mengatur pemberian sanksi kepada daerah yang tidak tertib dalam hal kebijakan fiskal dan perencanaan. GWPP juga harus memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau merekomendasikan sanksi kepada pemerintah pusat terhadap daerah yang bermasalah. Dengan demikian, GWPP dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan agenda nasional.

  1. Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... doi.org/10.38035/jihhp.v5i6Vol 5 No 6 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora doi 10 38035 jihhp v5i6
  2. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PERSPEKTIF... ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/897PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ojs unr ac index php yustitia article view 897
  3. Implementation of Large-Scale Social Restrictions Policy in Countering COVID-19 in Pekanbaru | Nakhoda:... doi.org/10.35967/njip.v21i2.445Implementation of Large Scale Social Restrictions Policy in Countering COVID 19 in Pekanbaru Nakhoda doi 10 35967 njip v21i2 445
Read online
File size396.9 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Living Law Versus Hukum Negara Konflik Tanah Adat Dayak dan Izin Pertambangan 2026More at 2026

UNJAUNJA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum adat berfungsi dalam pengelolaan tanah ulayat dan bagaimana hal itu berhubungan denganTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum adat berfungsi dalam pengelolaan tanah ulayat dan bagaimana hal itu berhubungan dengan

JURIS Pemakaian Pas Lintas Batas PLB dan Kartu Traditional Boarding Cross TBC Sebagai Instrumen Diplomasi dalam Hubungan Indonesia Papua Nugini di Era Presiden Joko Widodo 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Dari hasil tersebut dapat menunjukan bahwa pemakaian kartu lintas batas tradisional menciptakan hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia-PapuaDari hasil tersebut dapat menunjukan bahwa pemakaian kartu lintas batas tradisional menciptakan hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia-Papua

JURIS Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Potensi Gugatan Atas Kritik Terhadap Produk Jasa di Media Sosial 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Sengketa konsumen kemudian dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 TahunSengketa konsumen kemudian dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

JURIS Efektivitas Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Jaksa penuntut umum sebagai mediator tidak dapat memutuskan penyelesaian perkara dengan Restorative Justice tanpa adanya kesepakatan antara pelaku danJaksa penuntut umum sebagai mediator tidak dapat memutuskan penyelesaian perkara dengan Restorative Justice tanpa adanya kesepakatan antara pelaku dan

JURIS Legitimasi Hukum Omnibus Law dalam Perspektif Habermas dan Teori Hukum Kritis 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat, namun tetap berlaku sampai dilakukanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat, namun tetap berlaku sampai dilakukan

JURIS Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Terhadap Pasien Jiwa yang Melukai Diri atau Orang Lain Saat Dirawat 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Rumah sakit sebagai institusi layanan kesehatan memikul tanggung jawab hukum dan moral dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa, khususnya ketika pasienRumah sakit sebagai institusi layanan kesehatan memikul tanggung jawab hukum dan moral dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa, khususnya ketika pasien

JURIS Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kartu Sakit Jiwa dalam Penggunaan Obat yang Mengandung Narkotika 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku yang seharusnya diproses hukum justru hanya direhabilitasi karena membawa surat sakit jiwa, meskipun faktanya merekaBahkan dalam beberapa kasus, pelaku yang seharusnya diproses hukum justru hanya direhabilitasi karena membawa surat sakit jiwa, meskipun faktanya mereka

JURIS Permasalahan Presidential Threshold Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meninjau kembali topik ini. Kedua, kombinasi sistem presidensialPutusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meninjau kembali topik ini. Kedua, kombinasi sistem presidensial

Useful /

JURIS Penerapan Teori Hukum Positivisme Terhadap Penghapusan Tanah Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah 2026More at 2026

DINASTIREVDINASTIREV Di tengah era perkembangan teknologi yang semakin masif, pemerintah juga saat ini sedang melakukan pengubahan sertifikat tanah yang semula fisik menjadiDi tengah era perkembangan teknologi yang semakin masif, pemerintah juga saat ini sedang melakukan pengubahan sertifikat tanah yang semula fisik menjadi

JURIS Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti dan Abolisi Berdasarkan UUD NRI 1945 2026More at 2026

UNJAUNJA Penelitian ini menganalisis pengaturan dan batasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RepublikPenelitian ini menganalisis pengaturan dan batasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

JURIS Perlindungan Konsumen Transaksi Digital pada Platform E Commerce 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sudah ditegakkan dan setiap kerugian atau kerusakan yang dialami konsumen mendapatkanBerdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sudah ditegakkan dan setiap kerugian atau kerusakan yang dialami konsumen mendapatkan

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Risiko Jual Beli Organ Dalam Transplantasi Ginjal Tinjauan Terhadap Undang Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi rumah sakit yang terlibat dalam praktik transplantasi ginjal terkait dengan risiko jual beli organ, denganPenelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi rumah sakit yang terlibat dalam praktik transplantasi ginjal terkait dengan risiko jual beli organ, dengan

ads-block-test